Ancaman Kapitalisme Global di Balik Papua Merdeka

Sipadan dan Ligitan telah lepas di rezim Megawati. Timor Timur lepas di rezim Habibie. Akankah Papua lepas di rezim Jokowi? Mengapa rakyat Papua ingin merdeka? Apakah Papua Merdeka adalah solusi atas permasalahan Papua? Lantas seberapa besar bahaya disintegrasi bagi Indonesia? Serta mampukah keutuhan wilayah Indonesia terselamatkan?


Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — “Papua bukan Merah Putih, Papua Bintang Kejora”, sepenggal lagu yang dinyanyikan peserta unjuk rasa di depan Markas Besar TNI dan Istana Jakarta. Sambil mengibarkan bendera Bintang Kejora, ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Antirasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme, berteriak dengan lantang “Papua Merdeka!” Koordinator massa aksi mengatakan, tujuan mereka demo adalah untuk menyatakan referendum memisahkan diri dari NKRI.

Esok harinya, terjadi aksi unjuk rasa di Papua yang berakhir dengan chaos. Pembakaran gedung Telkom dan pusat perbelanjaan, pemadaman listrik oleh PLN, ditambah shutdown Medsos oleh pemerintah pusat, telah semakin memanaskan suasana anarkis di Papua.

Aksi penuntutan pembebasan Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora, bukanlah yang pertama. Sungguh aneh, aparat seolah membisu, padahal gerakan separatis telah nyata di depan hidung bangsa ini. Ada apa dengan para penguasa?

Kericuhan Papua diawali dengan persekusi dan diskriminasi sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019. Beberapa oknum ormas dan aparat melancarkan aksinya, lantaran isu pembakaran bendera merah putih dan rencana aksi mahasiswa Papua. Pengusiran, pengepungan, hingga intimidasi terjadi pada mahasiswa Papua. Menjadi viral di media sosial, saat salah satu aparat mengatakan “Monyet” kepada mahasiswa Papua.

Sipadan dan Ligitan telah lepas di Rezim Megawati. Timor Timur lepas di Rezim Habiebie. Akankah Papua lepas di Rezim Jokowi? Mengapa rakyat Papua ingin merdeka? Apakah Papua Merdeka adalah solusi atas permasalahan Papua? Lantas seberapa besar bahaya disintegrasi bagi Indonesia? Serta mampukah keutuhan wilayah Indonesia terselamatkan?

Konflik Dasar di Papua

Kerusuhan yang terjadi di Papua kali ini adalah akumulasi bara konflik di masa lalu. Persekusi dan diskriminasi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya hanyalah pemicu meletusnya amarah mereka.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya ada empat akar masalah di Papua yang seharusnya diselesaikan pemerintah Indonesia. Namun hingga hari ini, pemerintah dinilai gagal dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Pertama, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia.

Gerakan separatis yang terjadi di Papua sudah berlangsung lama. Bahkan, awal mula bergabungnya Papua menjadi bagian dari NKRI, bukan tanpa masalah. Soekarno saat itu, melalui operasi Trikora berusaha menggabungkan Papua menjadi bagian NKRI. Di rezim Soeharto, Indonesia mendapatkan legalisasi dari PBB untuk kedaulatan Indonesia atas Papua.

Pada 2 Agustus 1969, hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua diumumkan. Sebanyak 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewakili 815.904 penduduk, memilih Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Akhirnya, Dunia Internasional melalui PBB mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.

Masalah Papua sejak tahun 1949 pun dianggap selesai. Namun, aroma busuk kian tercium, Pepera dianggap penuh kecurangan dan intimidasi. Sehingga saat itu, ada anggapan bahwa Indonesia pada awalnya telah menganeksasi Papua ke dalam bangsa ini.

Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang menyisakan ketidakadilan terhadap bangsa Papua.

Pelanggaran HAM kerap terjadi pada rakyat Papua, salah satunya yang baru-baru terjadi yaitu kasus penembakan 31 pekerja Trans Papua. Begitupun mahasiswa Papua, kerap mendapatkan intimidasi, ancaman kekerasan, tindakan rasis, penggerebekan asrama, pembubaran aksi diskusi, penangkapan sewenang-wenang.

Ketiga, diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua di tanah sendiri.

Penyebutan “Monyet” oleh aparat adalah bukti diskriminasi terhadap rakyat Papua. Rasisme ini terus terjadi pada rakyat Papua. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, dalam dua tahun ini, kurun waktu 2018-2019, telah terjadi kurang lebih 30 kasus terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami mahasiswa Papua di Indonesia.

Keempat, kegagalan pembangunan.

Proses pembangunan yang fokus pada infrastruktur, bukan kesejahteraan penduduk asli Papua. Misal saja, pembuatan jalan Trans Papua yang menyedot dana triliunan rupiah, sama sekali tak menyentuh akar permasalahan Papua.

Menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe, rakyat Papua tidak punya kendaraan untuk memanfaatkannya. Namun, hal yang krusial seperti kemiskinan dan buruknya kualitas sumber daya manusia tak serius diselesaikan. “Rakyat Papua butuh penghidupan, bukan pembangunan,” ungkap Lukas di Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One.

Keterlibatan Asing dan Upaya Internasionalisasi Papua

Menko Jenderal Wiranto menyampaikan bahwa ada keterlibatan asing dalam kasus Papua. Salah satunya adalah keterlibatan Beni Wenda, tokoh Papua Merdeka dalam melakukan provokasi di luar negeri. Sebelum tragedi di Jawa Timur, pada 12 Agustus 2019, Beni Wenda diundang dalam forum Kepulauan Pasifik.

Beni mengungkapkan pelanggaran HAM dan Penindasan sipil yang saat ini menimpa Papua adalah kanker di hati orang-orang pasifik. Maka, Beni meminta dukungan dari Negara-negara tersebut agar pelanggaran HAM dan penindasan cepat berakhir, yaitu dengan Papua Merdeka.

Adapun negara yang terang-terangan mendukung Papua Merdeka adalah Vanuatu, yang merupakan salah satu negara di Kepulauan Pasifik. Vanuatu mendukung penuh Papua merdeka dengan cara melobi negara-negara Pasifik, khususnya kepulauan Melanesia, untuk ikut serta mendukung pembebasan Papua.

Bagaimana dengan AS? Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta AS untuk mendukung kedaulatan Indonesia di Papua. Moeldoko mengklaim, AS sudah sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua.

Namun realitas berbicara lain, kita bisa melihat dukungan AS terhadap Papua Merdeka dengan keterlibatannya dalam membuat Rancangan Undang-Undang 2601 yang memuat masalah Papua di Amerika. Sekalipun pemerintah AS menyatakan tidak mendukung disintegrasi Papua, namun persetujuan mayoritas kongres terhadap RUU tersebut menunjukkan AS akan mendukung pelepasan Papua dari Indonesia.

Media asing pun turut berperan dalam upaya Papua merdeka. Lihat saja bagaimana sejumlah media asing, sebut saja New York Times, yang menyoroti warga Papua membakar ban-ban hingga gedung parlemen daerah di Manokwari, sebagai respons atas penangkapan puluhan mahasiswa Papua di Surabaya sehari sebelumnya.

Untuk apa AS repot-repot mengurusi Papua? Tentu ada kepentingannya, bayangkan jika Papua merdeka, akan semakin mudah negara kafir penjajah itu mengeksploitasi sumber daya alam di Papua.

Indonesia seharusnya belajar dari peristiwa lepasnya Timor Timur. Upaya internasionalisasi persoalan domestik Indonesia, khususnya persoalan disintegrasi, tampaknya memang merupakan agenda barat. Tujuannya jelas, agar dunia internasional mendukung disintegrasi. Akhirnya, negeri muslim terbagi menjadi kepingan-kepingan kecil

Bahaya Disintegrasi

Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar pada negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia. Keberlimpahan sumber daya alam juga sumber daya manusia, keberadaannya patut disyukuri.

Setidaknya ada lima potensi yang dimiliki negeri muslim yang memunculkan ambisi negara-negara barat dalam menguasai negeri-negeri muslim.

Pertama, potensi ideologis.

Setelah komunisme runtuh, Islam menjadi satu-satunya musuh peradaban barat. Menyekat-nyekatnya adalah hal yang harus dilakukan, agar kekuatan kaum muslim melemah.

Carleton dalam ‘Technology, Business, and Our Way of Life: What Next’ mengatakan “Peradaban Islam merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adidaya dunia (superstate) terbentang dari satu samudra ke samudra yang lain, dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dan suku.”

Begitupun yang dikatakan Samuel Huntington dalam the Clash of Civilitation, “Problem mendasar barat bukanlah fundamentalisme, tetapi Islam sebagai peradaban yang penduduknya yakin akan ketinggian kebudayaannya, tapi dihantui rendahnya kekuatan mereka saat ini.” Potensi ideologis inilah yang dipandang sebagai ancaman oleh negara kafir imprealis.

Kedua, potensi geopolitis.

Kaum Muslim secara geografis menempati posisi strategis jalur laut dunia. Mereka menempati selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella, dan Bosphorus yang menghubungkan jalur Laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk dan Selat Malaka di Asia Tenggara. Termasuk Indonesia adalah jalur perdagangan yang dibutuhkan dunia.

Jika negeri-negeri muslim bersatu, di bawah satu komando, niscaya akan menjadi kekuatan adidaya dan mampu menyetir perdagangan dunia. Hal inilah yang ditakutkan negara adidaya.

Ketiga, potensi sumber daya alam.

Tidak bisa dielakkan, potensi kekayaan sumber daya alam di negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia, sangat melimpah. Potensi ini, satu sisi, dipandang berbahaya karena dapat mengalahkan negara-negara adidaya.

Misalnya saja, kasus embargo minyak tahun 1973-1974 oleh negeri-negeri arab, mampu mengguncang perekonomian AS dan Eropa. Sisi lainnya, SDA yang melimpah ini adalah lahan bagi negara-negara besar untuk menjadikan negeri muslim sebagai sapi perahnya. Maka dari itu, memisahkannya menjadi negeri-negeri kecil adalah langkah terbaik dalam mengeksploitasi SDA.

Keempat, potensi jumlah penduduk.

Tingkat pertumbuhan populasi di negeri-negeri Muslim yang terus naik menjadi kekuatan tersendiri, khususnya potensi militer. Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia. Satu koma lima miliar jiwa telah siap menjadi tentara-tentara Allah SWT. Hal demikian tentu menggetarkan pihak musuh, karena hari ini, peradaban buruk barat telah menjadikan populasinya semakin turun tajam ke bawah.

Persatuan Umat Islam, Ancaman Imperialisme Barat

Semua potensi yang dimiliki negeri muslim, termasuk Indonesia adalah kekuatan yang mampu menggetarkan lawannya. Barat tak akan tinggal diam, mereka akan berusaha agar umat Islam terus hidup dengan bayang-bayang kelemahannya. Kesadaran politik Islam yang akan melahirkan kekuatan ideologis, harus sedemikian rupa dibenamkan.

Geopolitisnya jangan sampai digunakan untuk membangun peradaban Islam, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan Barat. SDA yang melimpah tak boleh menjadi kekuatan yang dapat memenangkan persaingan ekonomi, sebaliknya harus bisa dikuras untuk memenuhi kebutuhan negara kafir penjajah. Dan mereka tak ingin melihat SDM yang memiliki kesadaran ideologis, karena akan mengancam keberadaan mereka.

Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam memecah belah umat. Kini, umat Islam telah terpecah menjadi 56 negara dan angka ini akan terus bertambah. Negeri-negeri muslim diiris-iris agar tak nampak kekuatannya.

Begitupun kasus disintegrasi Papua, sungguh Barat sangat menginginkan adanya disintegrasi. Walau tampak di sebagian mereka, mengatakan masih mendukung Papua menjadi bagian dari Indonesia, namun yakinlah, hal demikian hanyalah untuk kepentingan negaranya. Karena persatuan umat adalah ancaman buat mereka.

Memang tidak bisa dipingkiri, telah terjadi kezaliman terhadap rakyat Papua. Ketidakadilan ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat Papua, termasuk pendidikan dan kesehatan. Namun, kondisi seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan pemisahan. Karena sesungguhnya, yang menyebabkan terzaliminya rakyat Papua adalah sistem kapitalisme yang dianut negeri ini.

Sistem kapitalisme telah menciptakan penguasa yang hanya berpikir tentang bagaimana mengisi perutnya. Tak pernah peduli nasib bangsa. Jangankan Papua yang jauh di Timur, di jantung ibu kota, kita bisa saksikan bersama, masih banyak rakyat yang kelaparan.

Maka, agar rakyat Papua bisa merasakan hasil kekayaan buminya, singkirkan negara kapitalis global beserta multinasional korporatnya dari Papua, seperti PT. Freeport yang telah berpuluh-puluh tahun menyedot tambang di Papua. Tanpa menyisakan kemaslahatan yang berarti bagi Papua.

Papua tidak butuh merdeka. Papua hanya membutuhkan kebijakan serius agar keadilan terwujud. Papua membutuhkan negara yang siap mengelola kekayaannya. Sehingga kemaslahatan dapat dipergunakan rakyat Papua.

Sebuah kebijakan yang akan membawa kekayaan di Papua menjadi milik rakyat. Pendistribusian kebermanfaatannya tanpa memandang suku, ras, dan agama. Semua kebijakan tersebut akan terwujud jika negeri ini menerapkan syariat Islam.

Ajaran Islam memerintahkan penguasa untuk menegakkan keadilan atas seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Tak memandang perbedaan suku, ras, dan agama.

Penerapan syariat Islam secara menyeluruh hanya bisa dilakukan dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah, bukan demokrasi.

Wahai kaum muslimin, bersatulah menghadapi makar-makar kaum kufar. Disintegrasi hanya akan semakin memperlemah Islam dan melanggengkan kezaliman. Berjuanglah terus bersama para pengemban dakwah, yaitu orang-orang yang memiliki kesadaran politik sahih dan menjaga keutuhan bangsa semata karena Allah subhanahu wata’ala.

Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan besarnya pada kita, yaitu tegaknya Daulah Khilafah Rasyidah, yang akan menjadi perisai umat manusia di dunia. Wallahu a’lam. [MN]

Apa komentar Anda?