Pemindahan Ibu Kota Negara, Solusi atau Dalih?

Oleh: Rini Syafri*

MuslimahNews.com, ANALISIS — Bukan hanya Jakarta, kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Shanghai, New York, dan Mexico City juga menanggung beban berat buah peradaban materialistik sekularisme. Menderita berbagai persoalan kronis yang tidak pernah teratasi. Kehidupan yang penuh tekanan melingkupi keseharian masyarakat.

Di balik gedung-gedung pencakar langit, pesatnya pembangunan dengan berbagai kecanggihan teknologi, keramaian di siang hari, gemerlapnya lampu penerang di malam hari terhampar wilayah kumuh dan marginal. Yang sarat dengan berbagai masalah sosial ekonomi serius.

Penyakit sosial berupa kemiskinan, kriminalitas, prostitusi-seks bebas, narkoba merupakan pemandangan kontras yang cukup mudah di temukan. Inilah wajah buruk kota-kota besar ibu kota negara era peradaban materialistik. Cerminan ideologi kapitalisme-sekularisme itu sendiri, yang memang sudah cacat sejak lahir. Di mana kota-kota tersebut menjadi pusat pelaksanaan bagi berbagai konsep dan paradigma batil yang terpancar dari ideologi tersebut. Yang didukung penuh oleh sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi.

Pindah Ibu Kota Negara, Benarkah Solusi?

Adapun Ibu Kota Negara Jakarta, persoalan kemiskinan, tunawisma, banjir, polusi udara, kemacetan dari tahun ke tahun alih-alih berkurang, sebaliknya justru semakin parah. Kemudian dijadikan alasan mengapa Ibu Kota Negara Indonesia perlu dipindahkan.

Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi, “Kita tidak bisa membiarkan terus menerus, beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah telanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.” Dengan alasan itu, ujar Jokowi, “Ibu kota negara harus dipindah.”

Juga ditegaskan, “Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa,” kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/8/2019). “Dan juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia,” lanjut Jokowi. (https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13475951/presiden-jokowi-ungkap-alasan-mengapa-ibu-kota-ri-harus-pindah?page=all).

Pada Senin, 26 Agustus 2019 pemerintah mengumumkan secara resmi lokasi pindah Ibu Kota Negara adalah di Pulau Kalimantan. Tepatnya Kalimantan Timur di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kerta Negara (KuKar). Meski sejuta tanya di benak para ahli atas pemilihan wilayah ini, namun pemerintah telah menegaskan alasannya.

Yakni, Kalimantan Timur dipandang memiliki risiko bencana minimal, posisi Kalimantan Timur dianggap strategis karena berada di tengah Indonesia. Selain itu, lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Infrastruktur yang sudah lengkap di Kalimantan Timur, serta ada lahan pemerintah seluas 180.000 hektar juga menjadi alasan lain ibu kota dipindah ke provinsi ini. Hal ini membuat pembiayaan untuk persiapan pembangunan akan bisa lebih ditekan.

Alasan lain yang juga dikemukakan adalah pentingnya mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah  Indonesia timur, mengubah pola pikir “Java Centris” menjadi “Indonesian Centris”, peningkatan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif (https://katadata.co.id/berita/2019/08/26/jokowi-beberkan-lima-alasan-ibu-kota-pindah-ke-kaltim; https://www.cnbcindonesia.com/news/20190429173213-4-69506/sederet-alasan-kenapa-ibu-kota-baru-paling-aman-di-kalimantan).

Pertanyaan pentingnya adalah, apakah pascapemindahan Ibu Kota Negara beban penderitaan Jakarta, Kalimantan, dan berbagai wilayah lainnya akan berkurang? Akankah kehidupan bangsa ini akan lebih baik dan sejahtera?

Belajar dari Malaysia setelah pemindahan pusat pemerintahan dari Kuala lumpur di Putra Jaya pada 19 Oktober 1995. Model pemerintahan sekuler kapitalisme liberalisme tetap saja menjadikan negeri itu jauh dari sebutan sejahtera.hkan saat ini justru tingkat kemiskinan Malaysia jauh lebih tinggi (http://www.beritasatu.com/dunia/571437/pbb-tingkat-kemiskinan-di-malaysia-jauh-lebih-tinggi).

Dibayangi Penderitaan Publik yang Makin Dalam

Perlu diketahui, pengurusan negara yang berlandaskan sudut pandang sekularisme kapitalisme selama hampir satu abad tidak saja menyisakan beban berat peradaban sekularisme kapitalisme sebagaimana di Ibu Kota Negara, Jakarta, namun meluas dan menyeluruh ke berbagai wilayah negeri Indonesia tidak terkecuali Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.

Wajah buruk peradaban sekularisme kapitalisme begitu mudah terindera di setiap sudut wilayah dan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama di kota-kotanya. Banjir terparah yang menimpa kota Samarinda selama beberapa hari beberapa bulan yang lalu adalah salah satu bukti. Kemiskinan makin dalam dan meluas di tengah-tengah peningkatan Pendapatan Daerah.

Konsep batil “good governance”, khususnya otonomi daerah berikut pemberian hak konsesi pada korporasi tambang berujung nestapa masyarakat. Deforestasi dan aktivitas penambangan kapitalistik telah mengakhiri fungsi lahan pertanian sebagai lumbung pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Tidak sedikit nyawa anak-anak yang melayang akibat tenggelam di lubang-lubang bekas tambang yang menganga berjumlah puluhan dan berdekatan dengan pemukiman publik. Di samping persoalan krisis air bersih yang terus menghantui juga bahaya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berulang dan meluas.

Diperparah oleh pengurusan pemerintah terhadap pemenuhan hajat hidup publik dari pangan sandang, papan, hingga pendidikan, kesehatan, energi, dan air bersih yang begitu buruk. Ini belum lagi beban penyakit sosial yang mendera masyarakat, seperti pergaulan bebas  dan narkoba dengan berbagai dampaknya yang serius.

Penggunaan konsep batil sekularisme kapitalisme good governance khusus KPBU (Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha) yang disertai agenda hegemoni RI 4.0 dan Climate Change yang akan diwujudkan dalam bentuk Ibu Kota Negara berkonsep smart, green, and beauty city bagi peningkatan kompetisi regional maupun internasional dapat dipastikan semua ini hanyalah menjadi beban baru bagi bumi Borneo dan Indonesia.

Sementara itu bayang-bayang konflik agraria yang sering berujung kekerasan fisik dan kematian pun di depan mata. Demikian pula deforestasi dengan sejumlah persoalan seriusnya. Di samping arus masif nilai dan budaya sekularisme kapitalisme di tengah-tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam konteks percaturan Internasional keberadaan Indonesia sebagai negara pengekor di tengah-tengah perang bisnis Cina [Tiongkok, ed.] dengan agenda OBOR dan Amerika Serikat dengan agenda Indo Pacific, menuntut pembacaan pemindahan Ibu Kota Negara pada aspek geopolitik dan geostrategis Borneo sebagai salah satu pulau terbesar di dunia dengan potensi SDAE berlimpah.

Sebagai catatan, ketika Kaltim dijadikan wilayah Ibu Kota Negara, maka Kalimantan Utara (Kaltara) sudah dirancang untuk pusat Industri terbesar di Indonesia. Ini tak lepas tentunya dari potensi Kaltara berupa ketersediaan sumber daya energi yang dibutuhkan bagi penggerak mesin-mesin Industri.

Tidak saja Migas Nunukan yang termasuk 10 besar blok migas dunia, juga terdapat hutan lindung Kayan Mentarang hulu dari sungai-sungai besar di Kalimantan. Hal itu tampaknya sudah dipahami dengan baik yang saat ini tengah berlangsung proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air terbesar di ASEAN, PLTA Kayan dengan kapasitas 900.000 M Watt.

Di sini akan terjawab apakah pemindahan Ibu Kota Negara solusi atau justru dalih rezim neolib untuk menjalankan berbagai agenda hegemoni asing dan aseng. Yang pasti pemerintah semakin lalai dari tugas dan fungsi semestinya sebagaimana yang dituntut oleh syariah Islam. Semua ini tentu berujung pada fasad yang makin parah, berupa kesejahteraan dan kedaulatan bangsa yang kian sirna.

Hanya Dengan Khilafah Kalimantan dan Indonesia Sejahtera

Dunia telah menyaksikan kondisi Ibu Kota Negara Khilafah dan kota-kota besarnya di era peradaban Islam. Yang hanyalah dilingkupi atmosfir kesejahteraan pada setiap sudut kota hingga ke pelosok-pelosok negeri. Keramaian dan kesibukan kota berlangsung di tengah-tengah kehadiran nilai-nilai kehidupan yang berlangsung secara seimbang. Baik nilai ruhiyah, insaniyah, madiyah, dan khuluqiyah.

Demikian juga kemajuan teknologi dan infrastrukturnya. Sebagaimana yang terlihat pada Cordoba, Baghdad, Turki di era itu. Akses terhadap berbagai hajat hidup begitu mudah. Apakah itu pangan, sandang, papan, air bersih, hingga pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi publik. Apa yang tercermin di ibu kota negara dan kota-kota besar di era peradaban Islam merupakan cerminan kecemerlangan Islam. Yakni, ideologisnya yang sahih dan berbagai paradigma, serta konsep yang terpancar darinya.

InsyaAllah dalam waktu dekat, peradaban Islam akan kembali ke tengah-tengah umat, mengangkat beban penderitaan mereka, membebaskan mereka dari berbagai agenda penjajahan yang sangat buruk dan merusak. Yang denannya akan kembali terwujud ibu kota negara yang dilimpahi kesejahteraan dan kebaikan Islam hingga pelosok negeri. Bukan saja kebutuhan yang mendesak, kembalinya Khilafah adalah kewajiban yang disyariatkan Allah subhanallahu wa ta’ala.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,..”(TQS. Al Anfaal: 24). []

(*) Doktor Biomedik, Pengamat Kebijakan Publik.

Apa komentar Anda?
%d blogger menyukai ini: