Mesin Penyedot Uang (Kapitalis) Bag. 2/2

Setelah kaum kapitalis menguasai SDA, tentu tidak berhenti sampai di situ. Mereka ingin lebih dari itu. Caranya dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah. Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai kurs mata uang lokal.


Oleh: Dr. Dwi Condro Triono, Ph.D. (Pakar Ekonomi Islam)

MuslimahNews.com,  EKONOMI — Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan sistem Kurs Mengambang Bebas (Floating Rate) bagi mata uang lokal tersebut.

Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan Pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut? Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (Valas).

Jika negara tersebut sudah membuka pasar valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai kehendaknya.

Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin menjadi murah kalau dibeli dengan mata uang mereka.

Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya. Yakni menjadikan upah tenaga kerja lokal semakin murah, dengan melakukan proses liberalisasi pendidikan di negara tersebut.

Teknisnya adalah dengan mengintervensi UU pendidikan nasionalnya. Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab memberikan subsidi bagi pendidikannya.

Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi. Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya. Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah.

Hal ini tentu lebih menguntungkan jika dibanding dengan mempekerjakan sarjana. Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara, dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara hegemoni kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan intervensi UU.
Tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi.

Nah, cara inilah yang akan menjamin proses intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus. Caranya adalah dengan menempatkan penguasa boneka.

Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum kapitalis dunia. Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi “boneka”.

Sarana tersebut mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survei, hingga intervensi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Apakah ini sudah cukup? Tentu saja belum cukup. Jika hegemoni kaum kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru. Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut.

Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni (dipengaruhi), maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat.

Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum kapitalis itu sendiri. Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka. Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua?

Di sinilah diperlukan cara berikutnya.

Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non-Government Organizations (NGO) atau LSM.

Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan Pengembangan Masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisional maupun industri kreatif lainnya.

Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan. Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit.

Kaum kapitalis dunia akan senantiasa mendukung sepenuhnya kegiatan NGO ini. Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu:

(1) Masyarakat akan tetap memiliki daya beli; (2) akan memutus peran pemerintah; dan yang terpenting adalah, (3) negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Sampai di titik ini kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”.

Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi? Ternyata masih ada. Yakni ancaman krisis ekonomi. Sejarah panjang membuktikan bahwa ekonomi kapitalisme ternyata menjadi pelanggan setia terhadap terjadinya krisis ini.

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi mengatasinya. Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya.

Jurusnya ternyata sangat sederhana. Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah memberikan talangan (bail-out) atau stimulus ekonomi, yang dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak rakyat. Dengan demikian, jika terjadi krisis ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya? Tentu saja rakyat, melalui pembayaran pajak yang terus dinaikkan besarannya maupun jenis-jenisnya.

Hasil akhirnya, kaum kapitalis akan tetap jaya, rakyat selamanya akan tetap menderita. Di manapun negaranya, nasib rakyat akan tetap sama. Itulah produk dari hegemoni kapitalisme dunia. [MN]


Baca bagian pertama di sini.

Apa komentar Anda?