Mesin Penyedot Uang (Kapitalis) Bag. 1/2

Strategi kaum kapitalis untuk terus membesarkan tubuhnya sangatlah masif dan mengerikan. Mulai dari penguasaan modal, intervensi UU, masuk ke lingkaran kekuasaan, bahkan merembet ke liberalisasi pendidikan. Bagaimana cara kapitalis menjadi mesin penyedot uang? 


Oleh: Dr. Dwi Condro Triono, Ph.D. (Pakar Ekonomi Islam)

MuslimahNews.com, EKONOMI — Sistem ekonomi kapitalisme mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terwujud jika semua pelaku ekonomi terfokus pada akumulasi kapital (modal).

Mereka lalu menciptakan sebuah “Mesin Penyedot Uang” yang dikenal dengan lembaga perbankan. Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.

Lalu, siapakah yang akan memanfaatkan uang di bank tersebut? Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari bank, yaitu Fix Return dan Agunan.

Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang mampu memenuhi ketentuan ini. Mereka tidak lain adalah kaum kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Apakah adanya lembaga perbankan ini sudah cukup?

Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Caranya melalui pasar modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas saham untuk dijual kepada masyarakat, dengan iming-iming akan diberi deviden.

Dengan persyaratan untuk menjadi emiten dan penilaian investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja yang dapat menjual sahamnya di pasar modal ini. Mereka itu kaum kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Bagi kapitalis, tambahan pasar modal ini tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”.

Menurut teori Karl M., dalam pasar persaingan bebas, ada Hukum Akumulasi Kapital (The Law of Capital Accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil.

Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.

Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya? Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Agar perusahaan kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan persaingan pasar. Persaingan pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga paling murah.

Caranya dengan menguasai sumber-sumber bahan baku seperti pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batu bara, air, dan sebagainya.

Agar dapat menguasai bahan baku tersebut, lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari perbankan dan pasar modal.

Jika perusahaan kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “menyaplok” perusahaan milik negara (BUMN).

Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti sektor telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertambangan, kehutanan, energi, dan sebagainya.

Bisnis di sektor strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi. Agar tujuannya tercapai, kapitalis mendorong munculnya Undang-Undang Privatisasi BUMN.

Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat leluasa “menyaplok” satu per satu BUMN tersebut. Tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaga tadi, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika dengan cara ini kaum Kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan banyak menemukan hambatan. Cara mengatasinya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor kekuasaan itu sendiri.

Kaum kapitalis menjadi penguasa, sekaligus tetap sebagai pengusaha. Untuk menjadi penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya kampanye itu tidak murah.

Bagi kaum kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga, perbankan dan pasar modal.

Jika kaum kapitalis sudah melewati cara-cara ini, hegemoni (pengaruh) ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud. Hampir tidak ada problem berarti untuk mengalahkan kekuatan hegemoni ini.

Namun, apakah masalah dari kaum kapitalis sudah selesai sampai di sini? Tentu saja belum. Ternyata hegemoni ekonomi di tingkat nasional saja belumlah cukup. Mereka justru akan menghadapi problem baru, yaitu terjadinya ekses (kelebihan) produksi.

Bagi perusahaan besar yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen.

Lantas, ke mana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya? Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu melakukan hegemoni di tingkat dunia dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang, yang padat penduduknya.

Teknisnya adalah menciptakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan Perjanjian Perdagangan Bebas Dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya mau membuka pasarnya, tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum Kapitalis dunia akan dengan leluasa memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya. Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi objek ekspornya. Yaitu membuka Multi National Corporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah. Strategi ini juga sekaligus menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaing.

Lagi-lagi, untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Apakah dengan membuka MNC sudah cukup? Jawabnya, tentu saja belum. Masih ada peluang menjadi semakin besar lagi. Caranya dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut.

Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi).

Contoh UU lain yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan sebagainya. [MN]

Bersambung ke bagian 2.

%d blogger menyukai ini: