Visi Indonesia Mau Dibawa Kemana? (Bagian 1)

Inikah visi Indonesia yang diinginkan. Jelas bukan, karena semua ini sangat jauh dari tujuan insaniah kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari pada itu sangat bertentangan dengan Islam dari aspek manapun. Pada tataran inilah kembali pada visi mulia sebuah negara dan bangsa sebagaimana tuntunan syariat Islam merupakan hal yang mutlak diwujudkan. Visi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh alam.


Oleh: Rini Syafri(*)

MuslimahNews, FOKUS — Pada pidato perdana bertajuk “Visi Indonesia” beberapa hari yang lalu presiden Joko Widodo menegaskan lima aspek yang menjadi fokus pemerintahannya ke depan. Pertama, pembangunan yang lebih cepat infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara agar terhubung dengan kawasan industri. Kedua, pembangunan sumberdaya manusia diprioritaskan pada pemberian jaminan kesehatan bagi Ibu hamil, balita dan anak usia sekolah di samping dukungan untuk pendidikan vokasi. Ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara fokus dan tepat sasaran. Dan satu hal yang tidak disebutkan secara lugas, yakni tidak tercantum dalam poin khusus namun dapat dipahami dari sejumlah frase yang diungkapkannya adalah tentang agenda Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0).

Bila dicermati masing-masing maupun keseluruhan aspek yang menjadi fokus pemerintahannnya tersebut dan kemudian dikaitkan dengan program-program yang disuarakan pada saat debat capres cawapres beberapa waktu lalu serta keseluruhan sistem kehidupan sekuler yang melingkupi maka dapat disimpulkan bahwa visi pemerintah Indonesia di tangan kepemimpinan presiden Joko Widodo sangat kental dengan muatan neoliberal. Yakni, hanyalah melanjutkan berbagai program neolib pemerintahannya periode lalu yang sudah dirasakan publik begitu menyakitkan bersamaan dengan kedudukannya sebagai negara pengekor (baca: terjajah). Hanya saja pada pemerintahannya di periode ini aspek neolibnya semakin menonjol.
Seperti pembangunan infrastruktur, publik tidak saja dibebani biaya selangit dalam pemanfaatannya namun juga ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hanyalah bertujuan memenuhi kepentingan industri (baca:korporasi), bukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan publik. Artinya publik tetap akan dibebani mahalnya infrastruktur seperti mahalnya tol trans Jawa di samping buruknya ketersediaan berbagai infrastruktur yang murni menjadi kebutuhan publik seperti jalan-jalan umum yang tidak tersambung ke kawasan industri.

Sementara itu pembangunan SDM dari sisi kesehatan dengan pemberian jaminan kesehatan hanyalah melanjutkan program JKN-UHC yang sejak dari awal hingga saat ini tidak saja tak henti menyusahkan masyarakat secara finansial namun juga perjudian nyawa publik di ruang pelayanan kesehatan sudah menjadi biasa. Bahkan di tengah-tengah rencana kenaikan beban premi BPJS Kesehatan sebagai institusi bisnis pelaksana program JKN terus mengeluarkan aturan-aturan yang semakin menyusahkan publik mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Seperti keharusan memperbaharui rujukan setiap kali cuci darah bagi pasien-pasien hemodialisa. Sedangkan program pendidikan vokasi neolib dari tingkat pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi dengan agenda World Class University tidak saja mahal namun juga menegaskan sistem pendidikan hanyalah penggerak mesin industrialisasi yang menjadikan kaum terpelajar bangsa ini sebagai buruh terdidik.

Sedangkan agenda hegemoni neolib RI 4.0 yang publik disesatkan oleh pandangan ini semata kemajuan teknologi saja akan terus menjadi fokus pemerintah. Tidak saja dari aspek ketergantungan Indonesia yang begitu tinggi pada impor teknologi RI 4.0 seperti melalui program digitalisasi dan segala internet yang juga ditumpangi agenda liberalisasi, namun juga semakin mendominasinya korporasi terhadap fungsi-fungsi strategis pendidikan tinggi. Yakni melalui sinergi batil triple helix A-B-G. Academic (Pendidikan Tinggi) – Bussiness (Korporasi/Industri) – Government (Pemerintah). Mulai dari tujuan pendidikan hingga arah dan peta riset serta untuk apa dan bagi siapa pemanfaatan teknologi yang dihasilkan.

Adapun keleluasaan para investor (asing terutama) berinvestasi yang didukung sepenuhnya oleh konsep neolib good governance dan agenda globalisasi pasar bebas pada faktanya menjadikan semua hajat hidup publik berada dalam kekuasaan dan kendali korporasi lokal termasuk milik pemerintah maupun asing. Baik itu hajat hidup pokok publik berupa pelayanan kesehatan dan pendidikan maupun kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Bahkan, juga air bersih, transportasi publik, dan energi. Akibatnya, sungguh sangat fatal, disamping harga berbagai hajat asasiyah tersebut terus melangit, dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa semakin nyata. Tampak dari sejumlah hal, seperti ketergantungan pada impor yang begitu tinggi pada sembilan bahan makanan pokok yang juga berdampak pada kehidupan petani yang semakin sulit, sampai dengan ketergantungan pada impor energi minyak bumi dan bebagai teknologi terkini.

Politik energi bangsa ini semakin tersandera oleh agenda hegemoni liberalisasi migas dan agenda hegemoni climate change berupa program energi baru terbarukan. Tampak dari penyerahan blok-blok migas yang jumlahnya berlimpah secara massive pada asing.

Seperti blok Masela yang begitu kaya dengan potensi migas hingga disebut sebagai blok abadi diserahkan pada Inpex korporasi negara kafir Jepang, blok rokan, blok kampar dan masih banyak blok migas lainnnya juga diserahkan pada multi korporat. Bahkan pemerintah membuka akses secara cuma-cuma data mentah potensi migas Indonesia bagi korporasi, ini di satu sisi.

Di sisi lain, paradoks program energi baru terbarukanpun semakin nyata, karena tidak saja mahal namun sesuai hasil terkini sejumlah riset jejak karbon yang ditimbulkan program energi biofuel berbasis sawit jauh lebih berbahaya dari pada penggunaan bahan bakar fosil di tengah-tengah massivenya kerusakan hutan dan karhut kronis melalui pemberian hak konsesi.

Namun pemerintah terus berupaya mewujudkan hasrat penggunaan energi terbarukan 100% (B100). Hal serupa juga dapat disaksikan pada barang tambang lain seperti emas dan batu bara. Buruknya pengelolaan sumber daya air juga dominasi korporasi tidak saja membuat air mahal namun berulangnya krisis air bersih di tengah SDA yang berlimpah terutama di musim kemarau seperti saat ini.

Sementara yang dimaksud dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara fokus dan tepat sasaran tentunya tidak akan lepas dari konsep anggaran neolib yang sudah diterapkannya selama ini. Walhasil negara semakin tidak bertanggungjawab membiayai pemenuhan hajat hidup publik, seperti baru-baru ini dengan alasan mengurangi beban keuangan negara pemerintah akan melakukan adjustment (baca:pencabutan subsidi) listrik. Juga, semakin jauh dari pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara yang benar sebagai mana terlihat dari program pajak yang semakin ketat dan menyasar hingga kalangan rakyat jelata. Hal ini jelas semakin menambah beban keuangan rakyat yang sudah sangat berat. Pada akhirnya, alih-alih sejahtera dan berdaulat semua program neolib yang mendapatkan dukungan penuh dari sistem kehidupan sekuler khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme hanyalah membuat bangsa ini semakin terpuruk. Dibalik kemajuan teknologi RI 4.0 yang ada hanyalah hak-hak publik semakin terampas dan kedaulatan bangsa kian sirna, kerusakan moral semakin parah di samping pontensi konflik yang semakin dalam.

Inikah visi Indonesia yang diinginkan. Jelas bukan, karena semua ini sangat jauh dari tujuan insaniah kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari pada itu sangat bertentangan dengan Islam dari aspek manapun. Pada tataran inilah kembali pada visi mulia sebuah negara dan bangsa sebagaimana tuntunan syariat Islam merupakan hal yang mutlak diwujudkan. Visi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Semua itu membutuhkan pelaksanaan syari’at Islam secara kaafah baik pada politik dalam negeri mapun luar negeri dalam bingkai Khilafah. Lebih dari pada itu Khilafah adalah kewajiban yang disyari’atkan Allah subhanahu wa ta’ala kepada seluruh bani insan. “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.”(TQS Al Anfaal: 24) []

(*) Doktor Biomedik, Pengamat Kebijakan Publik.

Allahu A’lam. Indonesia, 16 Juli 2019.

Daftar Pustaka
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/22171281/pidato-visi-indonesia-5-tahapan-besar-yang-disebut-jokowi.
https://money.kompas.com/read/2019/06/26/153600826/pemerintah-akan-pangkas-pembayaran-kompensasi-listrik-ini-kata-bos-pln
dll

%d blogger menyukai ini: