Visi Menyempurnakan Liberalisasi di Indonesia

Sungguh umat butuh sistem Islam. Yang tegak di atas akidah yang benar dan mewujud dalam seperangkat aturan kehidupan yang memanusiakan. Sebuah sistem yang menempatkan negara dan penguasa sebagai penanggungjawab semua urusan rakyat sekaligus sebagai penjaga mereka. Sebuah sistem yang mencegah umat dari kerakusan dan kejahatan musuh-musuhnya.


MuslimahNews, EDITORIAL — Tak ada yang nampak baru dari isi pidato presiden Jokowi yang disampaikan di acara Visi Indonesia, Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu. Pidato yang intinya berisi 5 tahapan mewujudkan visi indonesia yang disebutnya lebih adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif dalam menghadapi fenomena global yang sangat dinamis itu hanya menunjukkan satu hal. Yakni, sebuah tekad untuk melanjutkan dan menyempurnakan proyek liberalisasi ekonomi yang memang makin masif di Indonesia.

Ke-lima tahapan itu adalah, (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur; (2) memberi prioritas pada pembangunan sumber daya manusia; (3) mengundang investasi seluas-luasnya; (4) mereformasi birokrasi agar lebih efektif dan efisien; dan (5) menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Sekilas, dari ke-5 proyek tersebut nampak tak ada yang bermasalah. Pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan rakyat dalam memenuhi hajat hidup mereka. Terlebih presiden sudah menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur dimaksud ‘hanyalah’ melanjutkan pembangunan infrastruktur besar yang sudah dilaksanakan di periode kepemimpinan sebelumnya. Lalu menghubungkannya dengan berbagai kawasan produksi rakyat, kawasan-kawasan industri kecil, kawasan-kawasan ekonomi khusus serta kawasan-kawasan pariwisata yang sudah dirintis dan dikembangkan sebelumnya. Apa yang salah?

Namun justru di sinilah masalahnya. Patut diingat, dalam konsep ekonomi neoliberal, pembangunan infrastruktur memang menjadi prasyarat mutlak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi ini adalah besaran akumulasi modal dan produksi barang jasa sebagai dampak tumbuhnya industri-industri manufaktur atau ekstraktif yang mau tidak mau membutuhkan fasilitas penunjang seperti akses jalan, pelabuhan, bandara, kawasan pergudangan, jalur kereta api dan lain-lain untuk memperlancar arus modal, barang dan jasa. Itulah kenapa, konektivitas dan koridorisasi yang kemudian diistilahkan dengan istilah-istilah keren seperti kawasan ekonomi khusus menjadi hal mutlak bagi suksesnya proyek liberalisasi yang diklaim akan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, di manakah posisi rakyat banyak dalam skema ekonomi neoliberal semacam ini? Siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebab pembangunan infrastuktur yang jorjoran berbasis bisnis dan padat modal ini?

Faktanya, pembangunan infrastruktur ala sistem ekonomi neoliberal yang selama ini dilakukan, nyatanya hanya menjadi lahan bancakan bagi korporasi dan lembaga-lembaga keuangan kelas kakap bahkan internasional. Karena meskipun indonesia merupakan negara super kaya, namun kekayaan milik rakyat itu tak ada dalam kekuasaan dan genggaman negara. Sehingga negara tak memiliki modal besar untuk membiayai pembangunan. Jangankan untuk pembangunan infrastruktur, sekedar memenuhi kebutuhan pokok dan asasi rakyat banyak saja sulitnya bukan main.

Ketidakmampuan negara dalam penyediaan modal inilah yang akhirnya ‘memaksa’ negara melibatkan pihak korporasi, terutama asing dalam sebagian besar proyek-proyek strategis dan berjangka panjang ini. Hal ini kemudian dilegitimasi oleh hadirnya sebuah kredo yang diimani para penguasa rezim neolib dan para pembisiknya, bahwa semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Maka muncullah konsep dan praktik skema pembiayaan berbasis dunia usaha yang kemudian dikenal dengan public private partnership, pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) atau non-state budget infrastructure funding, dan sekuritisasi aset. Dimana dalam implementasinya, skema-skema pembiayaan ini memberikan peran besar kepada swasta untuk membangun dan mengelola berbagai proyek infrastruktur, sementara posisi dan peran pemerintah hanya sebagai penjamin dan regulator semata.

Tren privatisasi dan finansialiasi dalam sektor infrastruktur inilah yang menjadikan proyek-proyek yang sejatinya merupakan layanan publik dan harusnya beroperasi secara non-komersial ini, akan sepenuhnya dikontrol oleh swasta dan pemanfaatannya kemudian bersifat komersial. Akibatnya, secara bertahap dan dalam jangka jangka panjang, harga untuk mengakses layanan publik menjadi semakin mahal. Ini karena tujuan operasi bisnis dari swasta adalah mengeruk keuntungan.

Ruh liberalisasi inilah yang juga dipastikan akan mendasari gencarnya proyek investasi yang dicanangkan Presiden Jokowi di periode ini. Bahkan untuk menjamin keamanan investasi ini, pemerintah siap melakukan berbagai upaya mewujudkan good governance termasuk melalui gerakan reformasi birokrasi. Mengingat birokrasi yang tak efektif dan efisien seringkali dipandang sebagai penghambat utama masuknya investor asing ke negeri ini.

Hanya saja, meski presiden berusaha meyakinkan tentang kebaikan-kebaikan yang akan didapat dari proyek investasi dan meminta berbagai pihak untuk tidak alergi, senyatanya investasi asing selama ini telah sukses menjadi pintu masuk kapitalisasi berbagai kebutuhan layanan publik yang berujung penderitaan rakyat banyak. Dan yang paling mengerikan, proyek-proyek investasi sektor publik ini menjadi pintu masuk penjajahan dan penguasaan asing atas aset-aset milik umat.

Terlebih kebijakan pembangunan infrastruktur di bawah cengkraman finansialisasi atas nama investasi ini seringkali dilakukan tanpa mengukur kebutuhan rakyat, melainkan kebutuhan bisnis para pemilik modal lainnya. Tol, MRT, jalur kereta, bandara, pelabuhan, kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan ekonomi khusus, proyek-proyek property, dan yang lainnya nyaris tak bisa dinikmati rakyat banyak. Tapi ironisnya, justru merekalah yang sering harus menanggung kerugian karena dipaksa menyerahkan kepemilikan lahan yang sekaligus berdampak pada hilangnya lahan pekerjaan dan berubahnya lingkungan sosial dan budaya mereka.

Di pihak lain, program-program peningkatan kualitas SDM yang diklaim demi rakyat, nyatanya tak sungguh-sungguh didedikasikan demi kebaikan dan kebahagiaan hakiki mereka. Apatah lagi demi dunia akhirat mereka. Melainkan hanya diperuntukkan demi memenuhi kebutuhan pasokan SDM murah bagi suksesnya proyek industrialisasi yang mengiringi proyek-proyek investasi milik para investor asing ini.

Itulah mengapa pemerintah juga bertekad untuk menggenjot peningkatan indeks pembangunan manusia, dengan fokus pada peningkatan kualitas kesehatan dimulai dari ibu hamil hingga anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Hanya saja, program peningkatan kualitas kesehatan yang disebut-sebut demi rakyat ini dipastikan tak akan lepas dari upaya melanjutkan program JKN-UHC yang selama ini berhasil sukses memerangkap rakyat dalam jaringan bisnis kesehatan semi pemerintah berbasis asuransi. Dan senyatanya juga sukses melepas urusan jaminan kesehatan rakyat yang semestinya merupakan tanggungjawab negara menjadi tanggungjawab rakyat sendiri hingga menambah sulit kehidupan rakyat banyak.

Adapun soal pendidikan, maka selama ini ruh kapitalisasi juga sudah sangat kental terasa. Akses rakyat terhadap lembaga pendidikan berkualitas nyatanya sangat terbatas. Bahkan muncul semacam formula, bahwa kualitas pendidikan yang baik selalu berarti biaya yang tinggi.

Di luar itu, spirit liberalisasi pemerintah terkait peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan juga nampak tatkala pemerintah sangat fokus pada pengembangan pendidikan vokasi, baik di level pendidikan menengah maupun tinggi. Di perguruan tinggi, program triple helix ABG yang ditengarai mampu menyinergikan hubungan lembaga pendidikan (Academic), Bussiness alias korporasi/industri dan Government alias pemerintah pun dianggap sebagai solusi jitu untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja trampil serta hasil-hasil riset di satu sisi, dan menyelesaikan problem kebutuhan masyarakat akan sumber-sumber pekerjaan sebagai sumber penghidupan di sisi yang lain.

Hanya saja, nampak jelas bahwa yang menjadi target utama semua proyek ini adalah penyediaan tenaga kerja murah di level-level pekerjaan yang juga rendah serta pembajakan hasil-hasil riset yang dilakukan langsung oleh para intelektual alias pihak perguruan tinggi dan dibiayai penuh oleh pihak korporasi demi kepentingan korporasi. Kesemuanya tentu berujung pada satu tujuan utama, yakni demi dan untuk menggerakkan roda industrialisasi yang keuntungan terbesarnya dipastikan masuk dalam pundi-pundi pemilik korporasi.

Yang terakhir terkait dengan penggunaan anggaran yang fokus dan tepat sasaran, maka hal ini ditengarai erat kaitannya dengan target pemerintah meminimalisir perannya dalam pembiayaan sektor-sektor kebutuhan publik, atau yang dikenal dengan kebijakan anti subsidi. Dan kebijakan seperti ini memang lazim bagi negara yang menganut sistem sekuler neoliberal.

Dalam konsep sistem ekonomi kapitalis neoliberal, subsidi atas hajat publik dipandang sebagai beban, bukan kewajiban negara. Dan dalam konteks perdagangan internasional yang menganut sistem pasar bebas, subsidi bahkan dipandang sebagai bentuk proteksi atas produksi barang dan jasa domestik yang akan menghapus kompetisi terhadap barang dan jasa impor yang bagi pelaku perdagangan internasional dipandang sebagai musuh utama.

Itulah kenapa, negara-negara kapitalis adidaya sebagai penentu utama proyek liberalisasi pasar global senantiasa berupaya memastikan kebijakan subsidi ini tak diadopsi oleh negara-negara yang empuk jadi sasaran karena posisinya sebagai pengekor semacam Indonesia. Dan melalui lembaga-lembaga internasional yang merupakan perpanjangan tangannya, mereka pun berusaha memaksakan agar aturan penghapusan subsidi menjadi aturan yang diadopsi negara-negara sasaran di dunia.

Itulah yang terjadi saat Indonesia didera krisis moneter akibat skenario Barat. IMF datang bak dewa penolong, menawarkan utang rente plus advis mematikan bagi masa depan indonesia. Selain privatisasi dan reformasi birokrasi, maka dengan dalih menyelamatkan anggaran indonesia dipaksa IMF untuk menerapkan kebijakan anti subsidi. Sejak itulah nyaris semua kebutuhan publik mengalami pengurangan-pengurangan subsidi yang berarti rakyat harus membayar lebih mahal dan lebih mahal lagi. Listrik, energi, pupuk, beras hingga biaya pendidikan dan kesehatan terus dilepaskan dari kebijakan subsidi. Bahkan pendidikan dan kesehatan pun nyaris berhasil mutlak dikapitalisasi.

Alaa kulli haalin, atas semua paparan yang sejatinya merupakan curahan keprihatinan rakyat ini, maka kita mesti cermati akhir pidato Presiden Jokowi :

Kita harus optimistis menatap masa depan! Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan-tantangan kompetisi global. Harus berani!

Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia!

Pertanyaannya, inikah yang dimaksud dengan visi indonesia yang ingin dikejar pemerintahan Jokowi? Di mana negara kian mengukuhkan dirinya sebagai mitra korporasi dan menjalin hubungan dengan rakyat seperti hubungan penjual dan pembeli? Bahkan menyerahkan nasib rakyat pada mekanisme pasar bebas ala kapitalisme yang membuka pintu penjajahan?

Sungguh batil dan rusak cara pikir sekularistik yang dianut rezim hari ini. Dan sungguh batil dan rusak pula sistem kehidupan yang terlahir darinya. Yakni sistem kapitalisme neoliberal yang hanya mengabdi kepada harta dan melegalkan penguasa untuk melepas tanggungjawab dari rakyatnya.

Sungguh umat butuh sistem Islam. Yang tegak di atas akidah yang benar dan mewujud dalam seperangkat aturan kehidupan yang memanusiakan. Sebuah sistem yang menempatkan negara dan penguasa sebagai penanggungjawab semua urusan rakyat sekaligus sebagai penjaga mereka. Sebuah sistem yang mencegah umat dari kerakusan dan kejahatan musuh-musuhnya.

Itulah sistem Khilafah, yang belasan abad telah menorehkan sejarah emas. Dengan terwujudnya masyarakat gemilang di bawah kepemimpinan Islam. Sebuah sistem yang layak menjadi visi politik umat menggantikan visi politik sekuler yang justru akan menjerumuskan umat pada kehancuran.

Semoga umat kian paham, bahwa hanya dengan Islam, mereka akan beroleh kebaikan dan kemuliaan hakiki. Bukan dengan mempertahankan sistem sekuler kapitalis neoliberal yang sudah jelas membawa kesengsaraan sekaligus mengukuhkan penjajahan. [] SNA

Apa komentar Anda?