Indonesia: Sasaran Bancakan Negara Produsen G20

Bagaimanapun juga, semua mekanisme yang mengikat dalam forum ekonomi internasional adalah proyek penjajahan ekonomi. Jadi jangan bermimpi untuk meningkatkan status sebagai negara maju dalam forum yang tak seimbang tersebut. Simak!


Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews, FOKUS — Dalam kredo kapitalisme, dunia ini terbagi menjadi negara produsen dan negara konsumen. Negara produsen adalah sumber utama kapital, ‘tempat asal” pemilik korporasi global (Multi National Corporation/MNC) yang bebas mengatur produksi seantero dunia sesuai dengan kepentingan ekonominya. Mengacu pada negara-negara yang tergabung dalam The Group of Twenty (G-20) maka negara produsen yang dimaksud tentulah Sang Adidaya dunia, AS beserta ekonomi maju seperti Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Britania Raya, Australia, Uni Eropa, Cina dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, terdapat negara yang posisinya sebagai konsumen seperti Indonesia, Argentina, Meksiko, Arab Saudi dan lain-lain.

Berbeda dengan G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) yang merupakan kumpulan negara ekonomi maju, tidak semua anggota G20 adalah negara kapitalis mapan yang berpendapatan tinggi. Seperti Iran dan Taiwan, sekalipun ‘lebih maju’ dari Afrika Selatan, mereka tidak dimasukkan forum tersebut. Demikian pula Indonesia. International Monetary Fund (IMF) menyebutkan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia sebenarnya hanya menempati posisi ke 16 di antara negara G20, dengan PDB sebesar USD 1,07 triliun. Demikian pula PDB perkapita Indonesia, yang menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018 hanya sebesar USD 3.927. Bahkan, jika merujuk data Bank Dunia tahun 2017, dibandingkan dengan negara ASEAN, PDB per kapita Indonesia masih tertinggal dengan Malaysia (USD 9.944), Singapura (USD 57.714), Brunei Darussalam (USD 28.290), dan Thailand (USD 6.593).

Lalu apa alasannya Indonesia dimasukkan dalam kumpulan G20? Sekali lagi, pertimbangannya adalah, negara-negara produsen membutuhkan pasar potensial bagi hasil produk barang dan jasa mereka. Karena itu mereka mengumpulkan negara-negara konsumen bersama gank produsen untuk memastikan agar proses produksi dan jual beli berjalan secara konsisten, bahkan meningkat pesat. Bila menilik latar belakang pembentukan forum ini, tidak akan jauh dari tujuan ‘penjajahan’ yang melekat erat dengan ideologi Kapitalisme. Berawal dari krisis keuangan 1998 yang melanda dunia, para kapitalis harus segera mencari solusi jitu untuk membebaskan diri dari krisis periodik tersebut. Sayangnya, pada saat itu G7 dinilai gagal mencari solusi untuk meredam krisis ekonomi global. Untuk menjaga pergerakan ekonomi, negara maju perlu forum dan formula untuk melibatkan negara berkembang (konsumen) yang memiliki huge market (pasar raksasa). Didirikanlah Group of Twenty (G20) pada tahun 1999 sebagai forum ekonomi utama dunia. G20 memiliki posisi strategis, lantaran secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia. Dan Indonesia menjadi bagian exit strategy itu.

Indonesia adalah paket komplit yang menguntungkan produsen. Negeri ini memiliki kekayaan SDA yang luar biasa, sesuai kebutuhan bahan baku industrialisasi sekaligus pasokan energinya. Memiliki tempat untuk proses produksi di Indonesia jelas menjadi pertimbangan efisiensi bagi para kapitalis. Karena itulah pemerintah menyediakan berbagai kemudahan untuk memfasilitasi investasi MNC di Indonesia dengan menumbuhkan kawasan industri seperti 12 Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa propinsi. Pertimbangan berikutnya adalah jumlah penduduk yang terus tumbuh. Apalagi Indonesia bakal mendapatkan bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2045. Pada tahun 2030 angkatan usia produktif yaitu 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 persen dari total populasi Indonesia. Negara produsen mengerti betul bahwa ketersediaan SDM yang menjalankan proses produksi disediakan Indonesia. Karena itu pengembangan SDM sesuai perkembangan teknologi terbaru harus menjadi perhatian utama. Pemerintah yang telah tergantung pada kapitalis pun demikian intensif menyediakan tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi sebagaimana kebutuhan pasar. Pasar, tentu saja adalah potensi yang paling menggiurkan bagi negara produsen. Bukan sekadar pasar, tapi huge market. Pasar raksasa itu ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di antara negara G20 pada kuartal I 2019, yakni sebesar 5,07 persen. Indonesia hanya kalah dari Cina sebesar 6,4 persen dan India sebesar 5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi menjadi jaminan pasar yang bergerak. Karena itu Indonesia sangat berpeluang untuk industrialisasi, investasi, dan perdagangan sekalipun bila hanya menyasar pasar domestik saja. Apapun laku dijual di Indonesia, apalagi produk yang sesuai dengan trend setter dunia yakni ekonomi digital.

Sejalan dengan setiran negara produsen, arah masa depan ekonomi adalah pengembangan Revolusi Industri 4.0. Potensi industri e-commerce di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Analisis Ernst & Young menyebutkan bahwa pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang. Peluang pasar ekonomi digital ini amat luas, terkait jual beli barang dan jasa via internet, jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain. Pada akhir tahun 2014 saja, nilai bisnis industri e-commerce Indonesia mencapai USD 12 miliar. Karena itu negara produsen men-drive pemerintah Indonesia agar berambisi menjadikan Indonesia sebagai Digital Economy Market terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Demi mengejar target tersebut pemerintah berusaha menciptakan 1.000 technopreneurs baru pada tahun 2020 dengan valuasi bisnis USD 10 miliar. Akankah semua potensi itu akan menjadi kekuatan bagi Indonesia? Yang akan memberinya kesempatan meningkatkan posisi dari low middle income countries menjadi upper middle income countries? Dan yang lebih penting adalah, terpenuhi kesejahteraan semua penduduk? Tampaknya harapan itu jauh panggang dari api.

Mengingat posisi Indonesia hanyalah menjadi sasaran dan tujuan hegemoni negara produsen dalam G20. Segenap potensi Indonesia hanya menjadi bancakan AS dan kroni-kroninya demi mempertahankan manfaat politik dan ekonomi yang selama ini mereka nikmati.

Bagaimanapun juga, semua mekanisme yang mengikat dalam forum ekonomi internasional adalah proyek penjajahan ekonomi. Jadi jangan bermimpi untuk meningkatkan status sebagai negara maju dalam forum yang tak seimbang tersebut. Apalagi menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, ada keinginan untuk mereformasi World Trade Organization (WTO) agar perdagangan [baca: pertarungan ekonomi] berjalan fair dan menguntungkan negara menengah. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Mengingat WTO adalah instrumen untuk mengekalkan penjajahan ekonomi via perdagangan bebas. Semua alat yang digunakan untuk mencengkeram negara-negara konsumen mustahil untuk direformasi. Karena penjajahan adalah bagian integral dari kapitalisme dan menjadi metode satu-satunya untuk menguasai dunia.

Oleh sebab itu, tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari penjajahan ekonomi negara besar kecuali dengan memunculkan kekuatan yang sepadan. Kekuatan seimbang yang sanggup berhadapan head to head dengan raksasa-raksasa ekonomi dunia hanyalah adidaya serupa, yakni Khilafah Islamiyah. Sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah, Khilafah sanggup mengusir kekuatan asing yang akan merongrong supremasinya. Dan tak pernah terjadi, bumi Khilafah yang terbentang dari Asia, Afrika hingga Eropa itu tunduk pada kekuatan dan dikte imperialis asing. Sebaliknya, Khilafah mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, tidak hanya mampu menyejahterakan seluruh rakyat bahkan membantu negara lain. Seperti yang dilakukan Khalifah Abdul Majid II yang mengirimkan uang 1.000 sterling dan 3 kapal besar yang memuat makanan, sepatu dan keperluan rakyat Irlandia saat kelaparan hebat terjadi di seantero Eropa (the Great Irish Famine) pada pertengahan abad ke-19.

Kejayaan dan kemakmuran itu menjadi keniscayaan karena Khalifah menjalankan pemerintahannya berpedoman pada wahyu Sang Pengatur alam semesta, Allah subhanahu wa ta’ala. Sehingga tak ada sedikitpun aturan yang menzalimi manusia, sekalipun Khilafah berkembang menjadi adidaya.

Apalagi dalam menjalankan tugasnya kepada rakyat, maka fungsi ri’ayah akan selalu menjadi fokus utama. Semua kebijakan ekonomi diperuntukkan dalam rangka melayani rakyat. Maka SDA akan digunakan sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat. Tidak dieksploitasi secara berlebihan, justru dikelola dengan baik seraya memperhatikan kepentingan masa depan. Dan yang pasti, ada jaminan tidak bakal diprivatisasi karena hal itu bentuk kemaksiatan yang nyata.

Di sisi lain, SDM dalam Khilafah bukan diposisikan sebagai faktor ekonomi yang bebas diperlakukan sesuai kepentingan majikan sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Tapi tenaga kerja diperlakukan sebagai individu yang diakui sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk negara dan masyarakat, sehingga mendapatkan kompensasi sesuai kadar profesionalitasnya. Sementara kebutuhan pokok dan sebagian kebutuhan pelengkap mereka dicukupi via subsidi yang diperoleh dari sumber anggaran negara yang diperbolehkan dalam syari’at Islam. Untuk menggerakkan perekonomian, Khilafah akan menerapkan sistem politik ekonomi yang fair, sesuai ketetapan syariah. Sistem sanksi yang terkait dengan muamalah turut menjamin persaingan usaha yang terjadi secara adil. Hubungan dagang dengan luar negeri pun terkontrol dalam mekanisme yang menjamin kemandirian dan keamanan negara. Bila demikian solusinya, Indonesia dan negeri muslim lainnya akan terbebas dari penjajahan negara produsen. Tak ada lagi forum-forum internasional yang harus diikuti –baik demi prestise atau kepentingan negara besar-. Sehingga, negeri-negeri Muslim yang berada dalam naungan daulah akan mendapatkan kontribusi positif dari semua potensi ekonominya, dan tak lagi dijadikan bancakan oleh negara lainnya.[]

Apa komentar Anda?