Menakar Posisi Indonesia di Pusaran Kuasa Negara Adidaya

Jika mau menelaah lebih jauh, akan nampak bahwa posisi Indonesia sesungguhnya hanyalah sebagai objek permainan dari negara-negara besar yang paham betul potensi strategis indonesia, baik secara geopolitik dan geostrategis, maupun sebagai sumber bahan baku, sumber tenaga kerja murah, sekaligus sebagai objek pasar potensial bagi produk-produk industri mereka.


MuslimahNews, EDITORIAL — “Indonesia patut berbangga, karena menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk sebagai anggota G20. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di antara negara G20 pada kuartal I, yakni sebesar 5,07 persen. Indonesia hanya kalah dari China sebesar 6,4 persen dan India sebesar 5,8 persen“. Demikian kutipan artikel dalam sebuah kanal media online terkenal CNN terkait penyelenggaraan KTT G-20 Osaka Jepang beberapa waktu lalu yang juga dihadiri Presiden RI, Joko Widodo.

Artikel tersebut juga mengutip statemen seorang ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelastianingsih yang mengatakan, raihan itu membuktikan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global. Padahal di saat sama, beberapa negara lain justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kehadiran Indonesia sebagai anggota Grup 20 negara dunia itu memang seringkali dipandang sebagai sebuah prestasi. Betapa tidak? Selama ini, G20 diopinikan sebagai kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.
Dan sebagai forum ekonomi utama dunia, G20 disebut-sebut memiliki posisi strategis, lantaran secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia.

Faktanya, nyaris semua negara adidaya memang masuk menjadi anggota grup yang didirikan tahun 1999 pasca krisis ekonomi global itu. Ada Amerika Serikat (AS), Cina, Jerman, Inggris, Perancis, Rusia dan Jepang. Berikutnya ada Australia, Kanada, Italia, Korea Selatan, India, menyusul Turki, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Argentina, Brasil ditambah dengan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa. Oleh karenanya, dengan masuk di grup ini, Indonesia seolah berdiri sejajar dengan semua negara yang disebut negara adidaya. Dan dengan kinerja ekonomi yang dipandang cukup gemilang tadi, suara Indonesia diyakini bakal didengar di forum elit tersebut.

Sampai di sini, Indonesia memang boleh saja punya mimpi. Namun mari kita bangun sebentar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah Indonesia ada dalam posisi yang sama dengan mereka? Bil khusus, dengan negara-negara yang hari ini memang realitasnya memegang tampuk kuasa dunia sebagai negara adidaya?

Jika mau jujur, banyak hal yang semestinya membuat kita tak bisa menerima klaim mereka. Menilik realita, bahwa kondisi ekonomi dan politik indonesia sesungguhnya tak sedang baik-baik saja.

Apa yang disebut-sebut sebagai stabilitas pertumbuhan ekonomi tinggi itu nyatanya tak mencerminkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia dalam posisi sejahtera. Justru faktanya, semua hal yang menjadi faktor pengukur pertumbuhan ekonomi masih menyimpan tanda tanya; Kemiskinan masih menjadi potret bersama. Ketimpangan sosial juga masih lebar menganga. Begitupun tingkat produktivitas ril masyarakat, faktanya masih jauh dari kata berdaya.

Betul bahwa angka kemiskinan di era ini diklaim terendah sepanjang sejarah karena mampu menyentuh angka 1 digit, yakni 9,66% (data September 2018). Namun mesti diingat bahwa standar yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan tadi sangatlah tidak manusiawi, bahkan selalu menuai kontroversi.

Masalahnya, hingga saat ini kemiskinan di Indonesia masih diukur melalui satu dimensi saja, yakni dimensi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, atau yang dikenal dengan pengukuran dimensi moneter. Per september 2018 misalnya, standar kemiskinan dipatok BPS dengan angka pengeluaran untuk konsumsi hanya Rp 401.000 per kapita per bulan. Padahal, kemiskinan bukan semata terkait pengeluaran, atau sekadar soal kekurangan uang untuk konsumsi saja. Tapi juga mencakup masalah kurangnya akses pendidikan, akses kesehatan, tempat tinggal, akses air bersih dan lain sebagainya. Dan semua ini faktanya masih menjadi PR besar.

Untuk ketimpangan sosial, per September 2018, gini ratio Indonesia memang diklaim makin kecil, yakni berada pada posisi 0,384. Secara teori, angka tersebut menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk ada pada level rendah. Namun sebagaimana angka kemiskinan, angka GINI Ratio pun hanyalah hasil perhitungan rata-rata yang tak mencerminkan realitas sebenarnya. Faktanya, masih banyak kasus kemiskinan ekstrem, termasuk gizi buruk level parah yang terpampang nyata di tengah gaya hidup segelintir kaum sosialita yang serba mencengangkan.

Bahkan bisa dikatakan, di tengah klaim kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang disebut-sebut layak mengangkat posisi Indonesia setara dengan negara adidaya tadi, mayoritas masyarakat justru ada pada posisi sebaliknya. Mayoritas rakyat, merasakan kehidupan yang makin sempit akibat tingginya harga-harga barang konsumsi, di tengah rendahnya daya beli mereka tersebab lapangan kerja yang makin sulit dicari, maupun akibat rasionalisasi besar-besaran para pekerja, menyusul colapsnya iklim ekonomi yang menyebabkan banyak industri atau lapak usaha dipaksa gulung tikar. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah derasnya arus masuk tenaga kerja asing khususnya dari cina yang menyertai masuknya proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang mayoritas memang didanai negara Cina.

Dari aspek kemampuan produksi (PDB) pun, Indonesia masih sangat bermasalah. Bahkan beberapa ahli mengakui akan adanya anomali antara klaim pertumbuhan ekonomi tinggi dengan level kemampuan produksi alias PDB yang ternyata masih rendah, bahkan dinilai stagnan.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati ranking ke 3 dengan angka 5,07%, namun PDB Indonesia hanya menempati posisi ke 16 di antara negara G20, dengan PDB nominal sebesar US$1,07 triliun. Sementara PDB per kapitanya, hanya sebesar US$3.927 (BPS, 2018). Jauh tertinggal oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Misal oleh Malaysia yang PDB per kapitanya sebesar US$9.944, Singapura sebesar US$57.714, Brunei sebesar US$28.290.

PDB sendiri seringkali disebut sebagai alat untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara, yang berisi total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam kurun waktu satu tahun, yang berasal dari seluruh warga dan perusahaan yang berdomisili di negara tersebut, termasuk perusahaan dan warga asing. Dari total PDB inilah kemudian dibagi rata-rata jumlah penduduk, menghasilkan PDB per kapita.

Namun, jika PDB ini digunakan sebagai alat ukur kekuatan ekonomi, maka ini berarti, angka nominal PDB tadi sebetulnya juga tak bisa diklaim sebagai indikator keberdayaan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, karena di dalamnya tercakup pula produksi dari berbagai perusahaan maupun warga negara asing, yang nyatanya di Indonesia sangat dominan. Begitupun dengan PDB per kapita. Angkanya tak bisa dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan ril. Karena selain menggunakan angka rata-rata, juga tercakup di dalamnya unsur penghitung penghasilan di luar warga negara.

Oleh karenanya, sangat naif jika keberadaan Indonesia dalam kelompok G20 langsung dimaknai positif. Apalagi sampai berani mengklaim bahwa positioning kita setara dengan negara-negara adidaya. Karena, jika mau menelaah lebih jauh, akan nampak bahwa posisi Indonesia sesungguhnya hanyalah sebagai objek permainan dari negara-negara besar yang paham betul potensi strategis indonesia, baik secara geopolitik dan geostrategis, maupun sebagai sumber bahan baku, sumber tenaga kerja murah, sekaligus sebagai objek pasar potensial bagi produk-produk industri mereka.

Siapapun akan mengakui, Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Termasuk sumber-sumber alam strategis yang dibutuhkan untuk menjadi negara adidaya, seperti emas, baja terbaik, uranium, migas, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, ditambah dengan bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2045. Di mana prosentase usia produktif akan sangat besar dan sangat potensial untuk menjadi sumber tenaga murah sekaligus menjadi pasar barang produksi milik para kapitalis.

Namun sayang semua itu tak mampu membuat negeri ini tampil sebagai negara independen, apalagi adidaya. Indonesia justru sudah berhasil dijebak masuk dalam perangkap proyek kerjasama semu yang dilabeli istilah ‘perdagangan bebas’ dan investasi asing, yang lantas kedua proyek ini dilegitimasi oleh berbagai forum konferensi dan perjanjian-perjanjian internasional, yang sejatinya merupakan kedok atau alat bagi negara adidaya untuk melanggengkan penjajahan dan hegemoni sistem kapitalismenya di dunia.

Hubungan inilah yang nampak terbangun antara Indonesia dengan negara-negara adidaya tersebut. Apalagi dalam forum G 20 itu, prestasi Indonesia hanya diukur dengan seberapa banyak investasi asing dengan skema utang yang berhasil closing. Atau seberapa banyak perjanjian kuota impor ekspor dilakukan, yang nyatanya juga tak memberi nilai signifikan bagi perekonomian negara, apatah lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ironisnya, hubungan inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk “kerjasama”, baik kerjasama G to G maupun B to B di antara negara-negara ekonomi utama!

Wajarlah jika banyak yang memandang forum-forum semacam KTT G20 justru menjadi tempat meneguhkan posisi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sebagai objek bagi proyek liberalisasi pasar global yang digagas negara adidaya atas nama pemerataan ekonomi dunia. Apalagi mengingat kemampuan dan peluang Indonesia beserta negara-negara berkembang lainnya, sangat kecil untuk bisa memenangi persaingan dalam pasar global yang aturannya sudah dibuat untuk kepentingan negara-negara penggagasnya. Begitupun atas isu-isu yang diangkat dalam forum-forum tersebut, seperti isu iklim, terorisme, gender dan lain-lain, yang ujung-ujungnya berisi tekanan agar negara-negara berkembang semacam Indonesia mau mengikuti skenario mereka.

Hal ini memang niscaya, karena Indonesia dan seluruh negara berkembang bukanlah negara ideologis, sehingga mereka tak punya power untuk bisa berdiri di hadapan negara-negara adidaya yang rata-rata merupakan pengusung ideologi kapitalisme. Sebagaimana diketahui, keberadaan ideologi bagi sebuah negara memang merupakan hal yang mendasar dan sangat urgent. Karena, ideologilah yang sejatinya akan memberi visi global, dan mengarahkan negara dan bangsa manapun untuk tampil menjadi negara yang mandiri, adidaya bahkan menjadi negara pertama. Jadi bukan sebagai negara pengekor yang bergantung pada belas kasih bahkan dijajah oleh negara dan bangsa-bangsa lainnya.

Sayangnya meski Indonesia dan banyak negeri Muslim lainnya dipandang sudah merdeka, namun negara-negara ini bukanlah negara ideologis. Hanya saja, pada praktik politik dan ekonominya rata-rata menganut sistem kapitalisme, namun bukan sebagai kapitalis subjek sebagaimana AS dan negara Eropa lainnya melainkan sebagai kapitalis objek .

Kondisi ini terjadi setelah dunia islam kehilangan payung negara ideologis bernama Khilafah Utsmani pada 1924 akibat konspirasi Barat. Pada saat Khilafah tegak, negara ideologis inilah yg sempat menyatukan negeri-negeri muslim di dunia berikut semua potensi strategis yang dimilikinya, hingga mampu tampil sebagai negara adidaya di hadapan bangsa-bangsa lain dan berhasil membangun sebuah masyarakat yang sejahtera.

Justru setelah keruntuhan khilafah inilah, negeri-negeri muslim dipecah belah dan dipaksa menerapkan sistem sekuler kapitalisme yang digunakan untuk memuluskan penguasaan negara-negara Barat atas sumber-sumber daya mereka. Dengan sistem ini pula, mereka nyaris kehilangan kemandirian ekonomi bahkan politiknya. Hingga rata-rata mereka jatuh dalam jebakan utang dan lantas kehilangan satu demi satu sumber-sumber kekayaan milik rakyatnya serta kedaulatan dan harga diri mereka. Ekonomi dan politik indonesia hari ini bahkan disetir oleh kekuatan asing melalui tangan-tangan para agen termasuk para penguasa yang rela menjadi budak-budak mereka.

Tentu saja, seharusnya Indonesia dan negeri muslim lainnya segera keluar dari situasi ini. Namun sepanjang penguasanya berpegang teguh pada sistem sekuler kapitalisme, mereka tak akan mampu melawan hegemoni Barat sebagai pengusung ideologi kapitalisme yang memang menjadikan penjajahan sebagai metoda penyebarannya.

Bangsa Indonesia dan kaum Muslim di negeri-negeri lainnya sudah semestinya mengambil kembali ideologi Islam serta berpegang teguh padanya. Karena hanya ideologi Islamlah yang akan menjadi lawan satu-satunya bagi hegemoni kapitalisme global. Bahkan ideologi Islam merupakan modal utama bagi umat untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat, mandiri dan punya bargaining position di hadapan bangsa lainnya, termasuk negara-negara adidaya yang kebijakannya kini mencengkram dunia.

Sesungguhnya, potensi kebangkitan Islam ideologi inilah yang sedang ditakuti Barat. Hingga mereka terus melakukan berbagai makar untuk menghalangi kebangkitannya dengan jalan mengintrodusir paham islamofobia di berbagai belahan dunia, dan di saat sama, intens menginisiasi bahkan membiayai proyek-proyek deideologisasi Islam atas nama moderasi bahkan liberalisasi Islam di berbagai negeri-negeri Islam, yang sayangnya masih diamini sebagian umat muslim di Indonesia.

Fakta inilah yang wajib terus diungkap, agar bangsa ini mampu melihat kenyataan sebenarnya. Bahwa penghormatan dan peluang kerjasama yang diberikan negara-negara adidaya hakekatnya adalah tipuan dan jebakan untuk memuluskan penjajahan. Dan bahwa hanya dengan memegang teguh ideologi Islam mereka akan kembali menjadi pemimpin peradaban.[]SNA

%d blogger menyukai ini: