Proyek Amerika Serikat dalam Outlook Indo Pasifik di ASEAN

AS memanfaatkan Indonesia dan Singapura sebagai pendukung konsep Strategi Indo-Pasifik dengan meningkatkan posisi strategisnya. Karena, tanpa persetujuan dan kehadiran Asia Tenggara yang menjadi area utama, sulit bagi AS untuk menghubungkan “Samudera Hindia” dengan “Samudra Pasifik”. Karena itu konektivitas menjadi salah satu agenda utama Indo Pasifik.


Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews, FOKUS — penutupan KTT ASEAN ke-34 yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada 22-23 Juni 2019, kabarnya Indonesia menorehkan keberhasilan untuk menjadikan usulannya, Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik telah diadopsi oleh semua negara ASEAN. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific berisikan 4 bidang kerja sama yaitu maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi.

Satu hal yang patut dikritisi : benarkah konsep ini bermula dari tawaran Indonesia? Rasanya sungguh mustahil, mengingat posisi Indonesia secara konstelatif –sekalipun hanya di kawasan Asia Tenggara- bukanlah pemain utama. Meskipun Indonesia tersohor sebagai salah satu pendiri ASEAN dan sering mengambil peran inti dalam momen-momen penting ASEAN, namun ia bukanlah master mind strategi-strategi ASEAN. Apalagi jika dikaitkan dengan konstelasi dunia secara umum, dimana Amerika Serikat tetaplah menjadi pengendali dunia termasuk di kawasan Asia Pasifik. Maka, konsepsi Indo Pasifik tak mungkin dilepaskan dari campur tangan dan kepentingan AS.

Adalah 2018 National Defense Strategy of The USA yang menerakan pemerintahan Donald Trump telah menjadikan Indo-Pasifik sebagai salah satu kawasan yang menjadi prioritas kemitraan jangka panjang hankam AS. Konsep Indo Pasifik sendiri pertama diperkenalkan Gurpreet S Khurana, PhD –mantan Direktur Eksekutif National Maritime Foundation (NMF), New Delhi India sejak 2007 dalam makalah berjudul ‘Security of Sea Lines: Prospects for India-Japan Cooperation’ yang dipublikasikan dalam jurnal Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), New Delhi.

Indo-Pasifik, awalnya merupakan konsep geografis yang membentang di dua wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagi AS yang ideologis, bentangan tu tentu bukan sekedar wilayah geografis. Namun Asia Pasifik telah membentuk citra komunitas kepentingan yang menghubungkan AS dan Asia Timur. Brad Glosserman –visiting professor di Tama University Tokyo dan penasihat Pacific Forum- berpendapat para pejabat AS mengakui konsep tersebut telah memandu kebijakan AS sejak akhir Perang Dunia II. Mantan Menlu AS di Kabinet pertama Trump, Rex Tillerson turut mengungkapkan bahwa penggunaan”Indo-Pasifik” memberi sinyal lebih dari sekedar wilayah geografis.

Tentu hal itu terkait dengan implementasi Kapitalisme, yakni, tak ada masalah yang lebih penting kecuali mendapatkan lokus yang akan menunjang keberlangsungan (suistanable) kepentingan penjarahan ekonominya. Samudra Hindia dan Pasifik merupakan ruang strategis dalam perdagangan global. Kedua perariran itu menjadi jalur komunikasi laut yang menghubungkan pergerakan ekonomi dinamis Asia Timur dan Tenggara dengan pemasok energi di Timur Tengah dan pasar akhir di Eropa dan Amerika. Perhatian terhadap geostrategis itu telah dimulai sejak pemerintahan George W. Bush dengan cara membangun hubungan AS-India menjadi lebih kuat dan strategis.

Strategi Indo-Pasifik diwujudkan AS melalui Quadrilateral Security Dialogue (QSD), atau Quad. Forum itu menjadi sarana dialog strategis informal antara AS, Jepang, Australia dan India sejak 2007 yang diprakarsai PM Jepang Shinzo Abe, didukung Wapres AS Dick Cheney, PM Australia John Howard dan PM India Manmohan Singh. Mereka berharap dari Quad akan terlahir Busur Demokrasi Asia (Asian Arc of Democracy) yang mencakup negara-negara Asia Tengah, Mongolia, semenanjung Korea, dan Asia Tenggara, kecuali Cina sendiri.

Karena itu tak bisa dipungkiri jika proyek Indo Pasifik ini terkait upaya AS membendung ekspansi ambisius Cina dalam menguasai ekonomi kawasan itu. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Morton Abramowitz, menyebut proyek itu “sebuah langkah anti-Cina. Pernyataan itu kian terbukti dalam penerapan kebijakan ekonomi era Trump. Dingding Chen -profesor Hubungan Internasional di Jinan University, Guangzhou, Cina- menyatakan Indo-Pasifik yang digunakan Trump menyatukan India, AS, dan negara-negara demokrasi utama Asia lainnya, terutama Jepang dan Australia, dalam mengekang Cina menumbuhkan pengaruh “Perang Dingin”.

Para akademisi Cina percaya bahwa perubahan geopolitik yang diakibatkan oleh kebangkitan Cina adalah alasan utama Washington mencurahkan upaya untuk meningkatkan aliansi Indo-Pasifik. Xue Li, seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, percaya bahwa strategi baru diperlukan untuk meneguhkan kekuasaan AS.

Realitanya, AS jelas kewalahan dengan sepak terjang Cina, yang dijulukinya sebagai predator ekonomi. Cina dituduh AS mengintimidasi tetangganya dengan melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan dan memaksa negara-negara tetangga mengatur kawasan Indo-Pasifik demi keuntungannya. Apalagi proyek investasi besar-besaran Cina melalui Belt and Road Initiative (BRI) menyasar negara-negara di Asia Pasifik. Belum lagi perang dagang antara AS-Cina yang sudah berlangsung hampir setengah tahun dan tak kunjung berakhir.

Karena itu, pelibatan negara satelit AS –seperti Australia, Jepang, dan India- ataupun beberapa negara anggota ASEAN yang menempati posisi sebagai negara pengikut –seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam- tentu dibutuhkan demi menyelamatkan ekonomi AS.

Krisis ekonomi yang sulit diakhiri AS, memang membuat frustasi. Sebagai penganut paham ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi, angka pertumbuhan 2,4 persen di tahun 2019 dan diramalkan menjadi 2 persen pada tahun 2020 adalah petaka bagi AS. Apalagi problem klasik seperti deindustrialisasi, peningkatan pengangguran, peningkatan inflasi, defisit fiskal melebar, terus mendera AS. Bahkan Bank investasi raksasa AS, JP Morgan Chase, menduga pada tahun 2020 bakal terjadi krisis keuangan global yang dimulai dari kejatuhan mesin-mesin penggerak ekonomi di Negeri Paman Sam.

AS perlu segera memanfaatkan Indo Pasifik. Pada era Obama, strategi mengunci Asia dikenal sebagai Pivot to Asia (poros ke Asia) atau rebalance toward Asia (penyeimbangan ke Asia). Konsep ini pada hakikatnya adalah ‘penyelamatan ekonomi’ AS sebagaimana ungkapan konseptornya, Menlu Hillary Clinton.

Dalam America’s Pacific Century in Foreign Policy, Clinton menekankan pentingnya Asia-Pasifik. Hampir setengah populasi dunia tinggal di sana, menjadikan pengembangan wilayah itu vital bagi kepentingan ekonomi strategis AS. Dia menyatakan bahwa pasar terbuka di Asia memberi AS peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk investasi, perdagangan, dan akses ke teknologi mutakhir. Pemulihan ekonomi AS di dalam negeri akan bergantung pada ekspor dan kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika untuk memasuki wilayah yang luas itu dan terus berkembang sebagai basis konsumen Asia.

Pertimbangan itulah yang dilakukan Apple untuk meminta pemasok utamanya mempelajari implikasi bisnis apabila memindahkan 15 hingga 30 persen kapasitas produk dari Cina ke Asia Tenggara. India dan Vietnam berpeluang besar untuk menjadi ‘destinasi’ produksi iPhone. Dalam keyakinan AS, hanya India yang dapat menandingi populasi Cina. Dan ekonomi India yang sedang berkembang dapat memungkinkannya mengejar ketinggalan dan melawan pengaruh ekonomi Cina. India adalah kekuatan regional yang mampu membentuk perkembangan tidak hanya di Asia Selatan tetapi juga di Asia Tenggara. Apalagi konflik antara India dan Cina –yang mengakibatkan empat pertempuran di perbatasan – diperkirakan memperkuat strategi perlawanan terhadap Cina.

Oleh sebab itu AS menggeber konsep Indo Pasifik dengan mendorong ASEAN untuk mengadopsinya. AS tahu betul bahwa negara-negara kecil dan menengah terjebak di antara 2 kepentingan. Di satu sisi, mereka takut akan perubahan tatanan regional yang ditimbulkan oleh kebangkitan Cina. Di sisi lain, mereka tidak ingin kehilangan bagian dari dividen yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi Cina. Sehingga AS memanfaatkan Indonesia dan Singapura sebagai pendukung konsep Strategi Indo-Pasifik dengan meningkatkan posisi strategisnya. Karena, tanpa persetujuan dan kehadiran Asia Tenggara yang menjadi area utama, sulit bagi AS untuk menghubungkan “Samudera Hindia” dengan “Samudra Pasifik”. Karena itu konektivitas menjadi salah satu agenda utama Indo Pasifik.

Hal ini sejalan dengan rencana ASEAN untuk menelaah ulang capaian Visi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA 2025. Maksud itu mengemuka dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 di Chiang Rai, Thailand (2-5/4/19). Para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN bersepakat untuk menguatkan integrasi dan konektivitas ekonomi demi meningkatkan daya saing kawasan. Semuanya mengarah bagi kesiapan ASEAN sebagai area perdagangan bebas, yang pasti bakal menguntungkan produsen-produsen kakap AS.

Demi mengamankan target tersebut, menjadi catatan penting agar negara-negara ASEAN menjaga stabilitas bersama dengan menekan sumber konflik di antara mereka. Karena itulah, di sela-sela KTT ASEAN ke-34 RI dan Filipina menyepakati penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sementara, kesepakatan dengan Vietnam masih terus diupayakan demi mencegah terulangnya insiden kedua negara. Jokowi telah melakukan pembicaraan dengan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc untuk mencegah berulangnya insiden antara kapal otoritas Indonesia dengan nelayan ataupun kapal otoritas Vietnam. Termasuk juga berusaha menyelesaikan isu Rakhine State terkait isu kemanusiaan suku Rohingya di Myanmar dengan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Preliminary Needs Assesment (PNA).

Bagaimanapun juga, strategi Indo Pasifik sebagaimana kesepakatan multilateral yang digagas oleh AS tidak akan pernah benar-benar menguntungkan negara ketiga seperti Indonesia. Karena, AS hanya menjadikan kawasan ini sebagai pemasok kebutuhan bahan baku, penyedia tenaga kerja murah dan pasar produk utama mereka.

Itulah realita penjajahan ekonomi berkedok perdagangan bebas. Sungguh malang nasib Indonesia –karena posisinya sebagai negara pengikut- hanyalah menjadi stempel atas ambisi [baca : nafsu serakah] negara besar, demi menyelamatkan kepentingan AS. Yang notabene adalah penyelamatan gurita bisnis Multi National Corporation.

Strategi Indo Pasifik hanya akan menjadikan kekayaan terkonsentrasi di tangan para kapitalis dan menjadikannya memiliki kekuatan dominan untuk menguasai masyarakat dan negara dalam kebijakan internal dan eksternal. Cengkeraman ekonomi dan perdagangan oleh negara-negara kaya bakal mencegah Indonesia membangun ekonomi di atas dasar yang kuat, yang dapat membebaskan subordinasi ekonominya dari para kapitalis yang berasal dari AS ataupun negara kaya lainnya. Tentu ini menjadi kemaksiatan yang luar biasa karena menentang perintah Allah, padahal “Allah tidak akan memberi jalan untuk kafir untuk memiliki otoritas atas orang mukmin.“[QS An-Nisa: 141]

Walhasil, selama Indonesia masih berada pada sub ordinasi adidaya AS, sungguh mustahil untuk menjadikannya berdaulat dan mandiri atas keputusan politik dan ekonominya, apalagi mewujudkan kesejahteraan atas seluruh rakyat. Jalan keluarnya hanyalah dengan mewujudkan kekuatan yang apple to apple dengan adidaya AS, yakni Khilafah Islamiyah. Karena, hanya Khilafah yang mampu dengan gagah dan lantang menolak membebek dan mengikuti arahan asing. Insya Allah, kekuatan itu akan segera menjelang dan menyelamatkan seluruh dunia dari keserakahan AS.[]PJS

%d blogger menyukai ini: