Model Relokasi Ibu Kota

Relokasi ibu kota, dengan memperhatikan transformasi mental dan intelektual sumberdaya manusia, baik ASN maupun politisi yang sesuai zamannya, akan berhasil. Sebaliknya, bila mengabaikan faktor non teknis ini, apalagi hanya untuk memenuhi syahwat para politisi atau kapitalis properti, dipastikan akan gagal.


Oleh: Prof Dr Fahmi Amhar (Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial & Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie)

MuslimahNews, ANALISIS — Isu pemindahan (relokasi) untuk sebuah ibu kota negara adalah isu yang sangat strategis dan akan melibatkan biaya langsung maupun biaya sosial yang amat besar, selain juga dapat menciptakan peluang yang luar biasa. Di luar negeri ada beberapa success story relokasi ibu kota, namun banyak juga yang fail story.
Kisah sukses atau gagal ini tidak cuma terkait seperti apa lokasi ibu kota baru itu, tetapi juga model relokasinya.

Tentang calon lokasi, sudah banyak kajian yang dilakukan seperti oleh UGM, UI atau BAPPENAS. Sebuah lokasi yang jauh dari segala potensi bencana (gempa, tsunami, erupsi vulkanik, banjir, kebakaran hutan), masyarakatnya cukup heterogen, masih tersedia tanah luas yang dikuasai negara, dan tak terlalu jauh dari infrastruktur yang ada, adalah ideal untuk membangun kembali ibu kota dari awal. Sebuah kota yang diharapkan menjadi etalase Indonesia, jauh dari hiruk pikuk industri dan bisnis, bersih dari segala macam polusi, dan ramah secara politik dan budaya.

Ketika dulu isu ini muncul di era presiden SBY, penulis mendapat grant dari Kemenristek untuk meneliti aspek geospasial model relokasi ibu kota.
Beberapa model relokasi yang ditemukan adalah:

Model-A: membangun sama sekali ibu kota yang baru, seperti dulu digagas Presiden Soekarno yang menyiapkan kota Palangkaraya. Namun hingga 60 tahun, gagasan ini tidak diekseskusi. Mungkin karena Palangkaraya terlalu jauh dari ibu kota asal. Biaya transisinya jadi terlalu tinggi, di luar kemampuan APBN.

Model-B: memberdayakan kota-kota satelit di sekitar ibu kota asal, semisal Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang, Sentul City di Bogor dan Jababeka di Bekasi. Kota-kota satelit ini dari awal telah dirancang lebih baik sehingga berkemampuan optimal menyangga ibu kota, apalagi semua dalam radius kurang dari 50 Km.

Untuk menghindari harga tanah yang sudah meroket di kota satelit yang telah ada, pemerintah bisa mencari lahan yang masih dikuasai negara di sekitarnya. Model ini lebih dekat dengan model Putrajaya (Malaysia) atau Canbera (Australia).

Model-C: membangun dua sampai lima kota sebagai co-capital, misalnya Jakarta bersama Surabaya, Denpasar, Batam, Balikpapan dan Makassar. Pemilihan area di dekat lima co-capital ini didasarkan pada kesiapan infrastruktur sebuah co-capital, terutama terkait sarana perkantoran, hotel dan bandara. Kelima kota tersebut dapat dipandang saat ini tersiap difungsikan sebagai co-capital.

Jerman telah berpengalaman dengan model co-capital ini, yakni: pemerintahan secara umum (legislatif dan eksekutif) di Berlin, yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) di Karlsruhe, dan finansial serta moneter (Bank Sentral dan Bursa) di Frankfurt.

Model-D: mendistribusikan fungsi ibu kota ke lebih banyak kota, sehingga selain pemerataan beban juga ada pemerataan pembangunan dan peluang ekonomi.

Di model ini ibu kota disebar ke lebih banyak kota lagi, sehingga nyaris setiap provinsi ketempatan satu atau beberapa Kementerian / Lembaga. Dengan demikian, pemilihan kota tak hanya dilihat dari kesiapan kini, atau efek pemerataan pembangunan, namun juga brandimage yang sudah dimiliki.

Bisa dibayangkan dan tak berlebihan bila dalam model-D, maka relokasi Kementerian Pendidikan ke Yogyakarta, Kementerian Pariwisata ke Denpasar atau Kementerian Perindustrian ke Batam.

Sementara itu, ada daerah-daerah yang hampir selalu bermasalah dan bergema secara nasional, sehingga dapat dibayangkan bila instansi pemerintah terkait lebih prioritas berada di dekatnya. Semisal: masalah kehutanan dengan Kalimatan (Palangkaraya) atau Riau (Pekanbaru), masalah ketertinggalan dengan Papua, dan masalah kelautan dengan Kepulauan Riau atau Maluku Utara.

Kunci keberhasilan relokasi terletak pada kesesuaian daerah tujuan, dan biaya transisi dari kondisi lama ke baru, yang terdiri dari biaya langsung dan dan biaya tak langsung (yang harus ditanggung masyarakat). Semuanya ini harus sehemat mungkin.

Biaya langsung dihitung dari biaya pembangunan fisik kantor, pembangunan sarana pendukung (perumahan, sarana umum, sekolah, rumah sakit, hotel, bandara), biaya perpindahan ASN dan biaya operasional sementara dalam transisi.
Biaya yang ditanggung masyarakat meliputi pembuatan kantor baru, biaya operasional baru untuk mitra yang frekuensi urusannya relatif tinggi, dan sebagainya.

Berbagai indikator ini lalu dinormalisasi pada satu ukuran yang sama, misalnya dikonversi ke Rupiah. Tentu saja ini tak mudah, banyak asumsi-asumsi yang tak dapat dihindari ketika kita ingin melakukan perbandingan biaya/manfaat (cost/benefit).

Dengan asumsi pegawai pemerintah pusat di Jakarta sekitar 84 ribu orang (selain itu adalah pegawai DKI dan pegawai pusat untuk DKI yang tak akan ikut pindah), dengan keluarganya diasumsikan 424 ribu orang, maka terhadap populasi 12 juta jiwa baru 4%. Simulasi menunjukkan kontribusi mereka pada kemacetan hanya di kisaran 6%. Ini artinya relokasi ibu kota tak akan banyak mengurangi kemacetan di Jakarta, sebab kontributor di luar pemerintahan jauh lebih besar. Oleh karena itu investasi untuk infrastruktur Jakarta masih diperlukan.

Namun ibu kota yang baru akan meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi waktu pegawai. Untuk biaya transisi (biaya langsung, biaya sosial), simulasi menunjukkan model-B adalah yang termurah, diikuti model-C, model-A, dan model-D adalah yang termahal.

Dengan teknologi revolusi industri 4.0, sebenarnya jumlah SDM bisa dihemat, dan kerja antar lembaga-lembaga negara dan pemerintahan bisa dioptimalkan dengan teknologi informasi. Biaya yang diperlukan diperkirakan hanya di kisaran 50-100 Trilyun, yang dapat dijabarkan dalam 5 tahun, atau 10-20 Trilyun per tahun. Sebagian bisa melibatkan pengembang swasta.

Relokasi ibu kota, dengan memperhatikan transformasi mental dan intelektual sumberdaya manusia, baik ASN maupun politisi yang sesuai zamannya, akan berhasil. Sebaliknya, bila mengabaikan faktor non teknis ini, apalagi hanya untuk memenuhi syahwat para politisi atau kapitalis properti, dipastikan akan gagal.[]

%d blogger menyukai ini: