Bagaimana Khilafah menjadi Negara Pertama dalam Sains dan Teknologi

Negara dengan garis politiknya akan mengirimkan kelompok ilmuwan untuk belajar ke luar negeri demi kepentingan strategis Daulah Khilafah. Maka ketika Khalifah melihat bahwa untuk menyempurnakan jihad melawan adikuasa Romawi memerlukan angkatan laut yang kuat, kemudian dikirimlah utusan-utusan umat Islam untuk mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas, mesiu dsb.


Oleh: Fika Komara

MuslimahNews, FOKUS — Revolusi Industri 4.0 telah dicanangkan sebagai agenda dunia pada Forum Ekonomi Dunia 2016, sehingga hal ini menjadi arus besar di banyak negeri Muslim. Dimulai dari revolusi industri 1.0 yang berkembangan pada pertengahan abad 18 di mana kemunculan mesin uap menggantikan hewan pada saat itu membuat perubahan yang sangat drastis terutama bagi perekonomian dunia. Dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0. Revolusi industri generasi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (combustionchamber). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Medio 80-an hingga awal 2000 an menjadi penanda munculnya revolusi industri ketiga, hingga saat ini memasuki revolusi industri 4.0 dimana internet perkembangan IT bahkan kecerdasan buatan menjadi suatu hal yang bukan lagi impian semata.

Namun apa daya semua kemajuan teknologi itu saat ini dikendalikan penuh oleh asing yang driver utamanya adalah prinsip kapitalistik yakni KBE (knowledge-based economy). Dunia Islam hanya dijadikan objek dan pasar. Riset-riset perguruan tinggi di negeri Muslim diadakan untuk melayani kepentingan industri asing yang notabene dimiliki oleh kaum kufar kapitalis.

Produktivitas riset suatu negara selalu distimulasi dari kebutuhan dunia industri yang membutuhkan inovasi tinggi. Karena itu masuk akal universitas-universitas di dunia Islam susah menembus ranking top 100 dunia karena nyaris semua negeri Islam mengalami DE-INDUSTRIALISASI secara besar-besaran, sementara dunia Barat melewati fase industrialisasi 150 tahun yang lalu.

Padahal syarat sebuah Negara dikatakan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya jika mampu membentuk kemampuan penelitian yang mengarah kepada penyelesaian problem-problem yang dihadapi Negaranya serta mampu membentuk sistem industri yang mengaplikasikan hasil penelitian tersebut.

Sementara ironisnya, sejak Khilafah diruntuhkan, dunia Islam sudah cukup puas di posisi “pekerja” dan “penikmat” alias konsumen atas produk dan layanan teknologi dipasarkan massif membanjiri dunia Islam. Artikel ini akan membahas bagaimana visi Islam yang diemban oleh negara Khilafah dalam menguasai sains dan teknologi di era digital hari ini. Visi dan paradigma yang telah lama dilupakan oleh umat Islam sendiri.

Visi dan Strategi Negara Khilafah dalam Politik Penguasaan Ilmu Pengetahuan

Paradigma negara dalam Islam adalah untuk melindungi dan memelihara jiwa, akal, agama, nasab, harta, kemuliaan, keamanan dan negara. Karena itu, seluruh politik pendidikan dan perindustrian akan disinergikan untuk mewujudkan apa yang disebut maqashidus syariah itu.

A. Strategi Membangun Kemampuan Negara Dalam Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Strategi pertama ini terkait dengan pembangunan 3 (tiga) sub sistem yang mendukung kemampuan negara dalam menguasai ilmu pengetahuan setinggi-tingginya.

i. Membangun sistem pendidikan yang visioner sejak dari level dasar, menengah sampai pendidikan tinggi dimana falsafah dan tradisi keilmuannya bersumber hanya dari Aqidah Islam, sehingga lahir generasi berkualitas yang bermental pemimpin dan berintegritas Mukmin, dengan berbagai keahlian dan bidang kepakaran.

ii. Membangun sistem penelitian dan pengembangan (litbang) yaitu kemampuan riset/penelitian yang terintegrasi baik dari lembaga penelitian negara, departemen-departemen dan dari perguruan tinggi; semua dikendalikan, didorong dan dibiayai penuh oleh negara.

iii. Membangun sistem industri strategis yang dimiliki dan dikelola mandiri oleh negara serta berbasis pada kebutuhan militer mutakhir dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Di mana kemandirian industri meliputi kemampuan untuk menguasai, mengendalikan dan menjamin keamanan pasokan aspek-aspek penting industri, yaitu : bahan baku, teknologi, tenaga ahli, rancang bangun, finansial, kemampuan untuk membentuk mata rantai industri yang lengkap, serta kebijakan.

Dalam bidang pendidikan, Khilafah Islam dengan garis politik luar negerinya dan strategi diplomasinya akan secara proaktif melakukan kerjasama dengan negara-negara selain negara musuh. Bisa jadi tukar-menukar staf pengajar dan utusan-utusan antara dua negara dalam menyebarkan budaya dan bahasa di negara lain. Prinsip-prinsip perjanjian internasional Negara Khilafah di bidang Pendidikan:

1. Negara Islam melaksanakan kurikulum pendidikannya dengan politik kebijakan tertentu untuk membentuk Syakhshiyyah Islamiyah (Kepribadian Islam)

2. Syariat Islam telah membolehkan aktivitas belajar mengajar dalam kerangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat dan dunia

3. Negara Islam boleh membuat perjanjian untuk mendatangkan guru ataupun dosen dalam bidang ilmu-ilmu eksperimental dari luar negeri karena seorang guru terikat dengan kurikulum negara dan tidak boleh keluar darinya

4. Tidak boleh membuat sebuah perjanjian yang isinya membolehkan negara lain untuk menyebarkan pemikiran dan menyiarkan ideologi yang keliru, atau membuka sekolah2 swasta di tengah-tengah kaum Muslim

5. Tidak boleh mengikat sebuah perjanjian yang isinya mengharuskan negara Islam terikat dengan program2 yang tidak sesuai dengan kebijakan pendidikan yang harus dipegang teguh

Dari sisi sistem industri, perindustrian diarahkan untuk mampu mengatasi seluruh kebutuhan dari rakyat negara Islam, baik Muslim maupun non muslim, mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital Negara, serta mampu membentuk kemandirian Negara dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sistem industri berjalan atas fondasi sistem ekonomi Islam dari sisi investasi maupun prinsip kepemilikan. Islam menetapkan bahwa sejumlah sumber daya alam tidak bisa dimiliki oleh individu, apalagi asing. Kepemilikannya adalah milik seluruh ummat. Negara menjadi pengelolanya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

2. Sektor industri vital harus dikuasai negara, seperti pertanian, farmasi, energi, transportasi, infrastruktur, dan sebagainya. Seluruh pembangunan industri harus dibangun dalam paradigma kemandirian. Tak boleh sedikitpun ada peluang yang akan membuat kita menjadi tergantung kepada orang-orang kafir, baik dari sisi teknologi (melalui aturan-aturan lisensi), ekonomi (melalui aturan-aturan pinjaman atau ekspor-impor) maupun politik. … Allah sekali-kali tak akan memberi jalan pada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Qs. 4:141)

3. Industri tidak berorientasi ekspor, jika pada saat yang sama untuk berbagai kebutuhan yang mendasar rakyat harus mengimpor, kemampuan industri negara harus mampu memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri terlebih dahulu.

4. Perindustrian juga dibangun atas dasar strategi dakwah dan jihad, defensif maupun offensif, baik yang sifatnya non fisik maupun fisik. Seluruh industri yang ada, harus mampu dimodifikasi untuk menyediakan keperluan untuk jihad pada saat dibutuhkan. Industri alat-alat berat yang pada saat damai akan membuat kereta api atau alat-alat dapur, pada saat perang harus mampu dengan cepat disulap menjadi industri tank atau senapan otomatis. Kemampuan semacam ini pula yang dimiliki oleh setiap negara industri maju.

B. Strategi Mengambil Ilmu Pengetahuan Dari Peradaban Lain

i. Kerjasama Ilmu Pengetahuan, Sains dan Teknologi Dengan Negara-Negara Kafir Mu’ahid

Perjanjian di bidang sains dan teknologi diperbolehkan secara mutlak, karena hukum Islam memang membolehkannya. Oleh karena itu kerjasama seperti ini diperbolehkan sesuai dengan bentuk kerja samanya dengan negara-negara tersebut, sambil terus mengamati skenario politik internasional, Khilafah diperbolehkan menerima atau menolak perjanjian demi kepentingan dakwah Islam.

ii. Negara Mengirimkan Kelompok Ilmuwan untuk Mendalami Ilmu di Negeri Tertentu

Negaralah dengan garis politiknya akan mengirimkan kelompok ilmuwan untuk belajar ke luar negeri demi kepentingan strategis Daulah Khilafah. Maka ketika Khalifah melihat bahwa untuk menyempurnakan jihad melawan adikuasa Romawi memerlukan angkatan laut yang kuat, kemudian dikirimlah utusan-utusan umat Islam untuk mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas, mesiu dsb.

Berbeda dengan sekarang, dimana beasiswa ke luar negeri para Ilmuwan Muslim justru kebanyakan dibiayai oleh pihak lain, bukan oleh negara. Bahkan acapkali justru negara asing itulah yang mendanai. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator semata.

iii. Mempekerjakan Ilmuwan Asing untuk Mengajari Umat Islam

Banyak kisah tentang hal ini, termasuk juga di masa Rasulullah. Bahkan jika dalam situasi politik tertentu diambil langkah-langkah intelijen terutama jika berhadapan dengan negara yang menjadi musuh Khilafah Islam, seperti pada masa sultan Muhammad al-Fatih (1453 M) dilakukan upaya membebaskan tawanan insinyur ahli pembuat meriam yang bernama Orban dari penjara Konstantinopel. Singkat cerita, Orban berhasil dibebaskan dan dipekerjakan dengan gaji puluhan kali lipat dibandingkan saat bekerja di Konstantinopel. Akhirnya diwujudkanlah meriam yang sangat besar yang paling canggih di masa itu.

Bercermin dari kisah ini, jika negeri Muslim punya keseriusan dalam menguasai ilmu pengetahuan dengan kemandirian visinya seharusnya dilakukan juga upaya untuk mempekerjakan ilmuwan-ilmuwan tersohor dari sentra-sentra pendidikan dunia saat ini, dengan bayaran tinggi untuk mendidik anak negeri dengan target kemudian bisa menyamai kemampuan negara-negara maju.

Seorang Profesor Harvard atau MIT misalnya dibayar tinggi puluhan kali lipat dari gajinya di AS untuk mengajarkan teknologi tambang terbaru di dunia Islam, dan dia mengajar terikat dengan kurikulum negara dan tidak boleh keluar darinya..

Membangun kembali kejayaan Islam sangat memungkinkan dilakukan oleh dunia Islam apabila mereka bersatu sebagai sebuah peradaban menjadi “kekuatan baru” di kancah perpolitikan dunia. Kaum Muslim akan segera kembali memimpin peradaban dan perkembangan teknologi dunia apabila kualitas generasinya segera diarahkan kembali menjadi generasi pemimpin. Sebab, negeri-negeri Islam mempunyai kekuatan SDM dan SDA yang sangat besar, yang apabila disatukan dalam naungan Khilafah tidak ada satu Negara atau bangsapun yang bisa menandinginya.

Hal ini serta merta akan menjawab ketergantungan Umat Islam pada teknologi dari negara-negara Barat. Politik monopoli ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Barat, akan dihadapi oleh Kaum Muslimin dengan kemandirian dan kekuatan visi ideologinya. Dan perlahan tapi pasti, posisi akan berganti. Baratlah yang akan mengalami ketergantungan pada Khilafah Islam.

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Qs. al-Anfaal [8]: 60)

Wallahu A’lam bish Shawab.[] Sumber

#Khilafah_Pelindungku_Perisaiku
#Khilafah_MyGuardian_MyShield
#الخلافة_رعاية_وحماية

%d blogger menyukai ini: