Awas, Jebakan Utang Cina Ancam Indonesia!

Pemerintah menggunakan nilai PDB sebagai landasan posisi aman utang Indonesia, padahal angka ini mencakup valuasi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mengapa pemerintah tidak menggunakan nilai GNP yang lebih menggambarkan kondisi industri nasional? Di sisi lain pemerintah juga tidak terbuka terkait persentase utang B to B dengan Tiongkok di mana perusahaan yang terjerat skema utang dan investasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan plat merah.


MuslimahNews, FEATURE — Video viral seorang vlogger dengan judul “Chinese Money Trap” memicu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa jebakan utang Tiongkok tidak terjadi di Indonesia. Tak luput dari perhatian berbagai pihak, pada akhir Maret 2019, puluhan intelektual Muslimah yang berasal dari berbagai kampus di kota Bandung menyatakan Indonesia perlu mewaspadai strategi politik ekonomi Tiongkok agar tidak terjerumus dalam jebakan utang Tiongkok.

Dalam focus group discussion itu, para intelektual pun saling memberikan pandangannya mengenai isu jebakan utang Tiongkok. Salah satunya pandangan yang mengaitkan bahwa upaya menguasai suatu negara dengan tujuan kekayaan dan kejayaan sejatinya telah dilakukan oleh negara-negara penjajah pada masa lampau, baik dengan cara kekerasan (peperangan) maupun non kekerasan. Penjajah bisa datang ke suatu negeri meyakinkan birokrat mengenai kebutuhan infrastruktur dan iming-iming akan memberikan return on Investment yang tinggi dan cepat. Padahal jika ditelusuri belum tentu infrastruktur yang diproyeksikan tersebut mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan benar-benar dibutuhkan.

Dalam konteks Indonesia, jika ditelusuri sejarah hubungan Indonesia-Tiongkok sendiri sudah dimulai sejak 1950. Hubungan ini sempat memburuk dengan peristiwa G30S/PKI, lalu membaik kembali di tahun 1989. Peningkatan pesat hubungan dagang Indonesia-Tiongkok terutama terjadi setelah penerapan ACFTA (Asean China Free Trade Area) yang meningkatkan nilai perdagangan hingga mencapai USD 36,1 milyar, hampir 10 kali lipat nilai perdagangan di tahun 2003 yang hanya USD 3,8 miliar.

Para intelektual yang berbasis bidang ekonomi pun saling menegaskan bahwa masyarakat, khususnya kaum intelektual, tak boleh terjebak dengan permainan data kondisi makro yang disebut pemerintah aman. Pemerintah menggunakan nilai PDB sebagai landasan posisi aman utang Indonesia, padahal angka ini mencakup valuasi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mengapa pemerintah tidak menggunakan nilai GNP yang lebih menggambarkan kondisi industri nasional? Di sisi lain pemerintah juga tidak terbuka terkait persentase utang B to B dengan Tiongkok di mana perusahaan yang terjerat skema utang dan investasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan plat merah.

Fakta menarik lain dipaparkan oleh temuan salah seorang dosen di daerahnya, ini terkait proyek waduk Jatigede. Dalam proyek ini tenaga kerja yang terlibat proyek berasal dari Tiongkok, peralatan didatangkan dari Tiongkok, sedangkan dampak pembangunan belum dirasakan secara signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dampak negatif justru dirasakan lebih awal terutama dampak sosial, seperti kemunculan tempat prostitusi di area proyek hingga kekeringan yang merugikan penduduk sekitar.

Tidak bisa dipungkiri, saat ini Tiongkok memang muncul menjadi kekuatan ekonomi baru. Tiongkok memanfaatkan situasi ekonomi saat ini -dimana Eropa dan Amerika mengalami krisis ekonomi- sementara Tiongkok memiliki devisa yang besar dalam mewujudkan visi One Belt One Road (OBOR) untuk memenangkan pertarungan ekonomi dunia saat ini. Namun jebakan utang dan investasi Tiongkok yang serakah terasa lebih cepat menguasai dan merusak seluruh aspek ekonomi, sosial dan politik negara-negara yang terkena dampaknya.

Dari semua kondisi di atas, Intelektual tentu tidak bisa berlepas tangan pada apa yang menimpa negeri hari ini. Namun, seringkali kepedulian intelektual negeri tidak didukung oleh pemerintah. Temuan atau hasil penelitian para dosen seringkali berhenti di data perpustakaan karena alasan tidak ada anggaran. Contohnya mengenai masalah pengelolaan sampah di kota Bandung saat terjadi kasus penumpukan sampah yang lamban tertangani. Intelektual menyodorkan solusi namun ditampik oleh pemerintah dengan alasan ketiadaan dana.

Di sisi lain, dalam forum itu juga dibahas pandangan bahwa membangun infrastruktur tanpa utang dianggap sesuatu yang mustahil. Padahal sebenarnya solusi itu ada dan peluangnya besar untuk bebas dari utang. Solusi pembangunan infrastruktur tanpa utang, yaitu melalui pengelolaan negara yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini karena Islam memiliki solusi komprehensif dimulai dari landasan paradigmatis tentang pembangunan infrastruktur oleh suatu negara yang merupakan kewajiban negara sebagai pengurus urusan umat hingga pengelolaan APBN secara syar’i.

Hal ini makin dikuatkan dengan realita Indonesia yang merupakan negara yang kaya dengan potensi SDA yang jika dikelola secara syar’i tentu akan mampu memenuhi kebutuhan pos pemasukan dalam APBN.

Oleh karenanya, untuk menghadapi kekuatan Tiongkok, khususnya menghadapi Chinese Debt Trap yang penting untuk dilakukan adalah: (1) mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur yang berpihak pada rakyat, bukan kepentingan pemilik modal, atau kepentingan politik praktis penguasa semata, (2) dibutuhkan political will negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Hal tersebut hanya bisa terwujud dengan kekuatan yang besar berupa kekuatan ideologi. Kerusakan yang terjadi saat ini tidak lepas dari kerusakan yang dilahirkan ideologi kapitalisme, maka solusi satu-satunya adalah dengan penerapan ideologi Islam, yaitu dengan negara Khilafah.

Roadmap untuk mewujudkan Khilafah tidak bisa hanya dalam cakupan Indonesia, tapi juga harus melibatkan seluruh negeri-negeri Muslim di dunia keseluruhan, karena kekuatan Tiongkok juga menjerat dunia Islam secara keseluruhan. Maka hal yang perlu dilakukan adalah upaya edukasi pada umat, terutama aspek: (1) Konstruksi Khilafah sebagai ajaran Islam mampu berdiri menyatukan negeri-negeri Islam yang ada, menjadi negara besar mandiri. Di mana pembangunan infrastruktur hanya bagian kecil dari keseluruhan kemampuan ekonomi dan politik yang mampu dimiliki Khilafah, (2) Umat pemilik sejati kekuasaan, seyogyanya menyerahkan kepada pemimpin yang benar-benar menerapkan syariat Islam.[]

Sumber gambar: The African Exponent

Apa komentar Anda?