‘Teror’ Karhutla, Pengamat Bongkar Kegagalan Rezim Pelayan Korporasi

MuslimahNews.com – “Ratusan ribu hektar hutan dan lahan gambut yang memiliki berbagai fungsi penting bagi kehidupan ratusan juta orang kembali terbakar untuk puluhan kalinya. Tercatat di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua,” ungkap Rini Syafri, pengamat kebijakan publik kepada MNews, Kamis (28/2/2019). Menurutnya, hal itu berdampak kerusakan lingkungan yang mengerikan dan polutan berbahaya.

”Ini menjadi bukti, rezim dengan berbagai program neolibnya gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut. Sementara tidak sedikit tenaga, perhatian dan anggaran yang dihabiskan,” tukas Rini.

Rini Syafri lalu mengatakan bahwa harus diakui betapa bahayanya tindakan pemerintah yang memfasilitasi kapitalisasi lahan dan hutan gambut. Berupa, pemberian hak konsesi kepada sejumlah korporasi sawit. Bahkan tindakan ini dikategori sebagai pintu kejahatan. Pasalnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pun puluhan hingga ratusan titik api ditemukan di wilayah konsesi.

“Penting diingat, ratusan titik api itu berada di lahan yang luasnya ratusan ribu hektar, sehingga jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan ratusan titik api di lahan milik masyarakat yang jumlahnya jauh lebih sedikit,” tegas Rini.

Tragisnya lagi, kata Rini, meski sudah begitu nyata dampak dan bahayanya, pemerintah justru mendukung korporasi milik lahan sawit berskala besar. Yakni, Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). “Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.”

Rini mengungkap dua tindakan berbahaya yang dilakukan rezim neoliberal, yakni pemberian hak konsesi, dan diadopsinya agenda hegemoni Climate Change berkelindan satu sama lain menjadi biang penyebab petaka Karhutla. “Dua tindakan ini juga sekaligus mencermin bahwa rezim hari ini adalah pelayan korporasi dan kepentingan kafir penjajah. Buah pahit ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rini juga mengungkap bagaimana pandangan Islam terhadap hutan dan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologi penting bagi kehidupan orang banyak. “Dalam Islam, itu adalah harta milik umum. Rasulullah Saw bersabda yang artinya, ‘Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api’ (HR Abu Dawud dan Ahmad). Negara berfungsi sebagai raa’in (pemeliharan urusan rakyat). Dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut sehingga hak setiap individu publik terjamin dalam memperoleh manfaatnya.”

“Ini di satu sisi, di sisi lain, negara berfungsinya sebagai junnah (tameng). Khususnya tameng bagi hutan dan lahan gambut yang merupakan harta publik dari agenda hegemoni Climate Change. Penerapan pandangan Islam ini menjadi kunci solusi persoalan menahun KarhutLa. Hal ini mengharuskan kehadiran rezim sebagai pelaksana syari’ah secara kaaffah dalam bingkai Khilafah. Tidak saja kebutuhan yang mendesak, Khilafah adalah syari’at Islam yang diwajib Allah SWT,” tutupnya.[]

%d blogger menyukai ini: