Rizal Ramli Bongkar Kegagalan Jokowi di Bidang Ekonomi
MuslimahNews.com – Ekonom Senior, Rizal Ramli menilai pemerintahan Jokowi- JK gagal memperjuangkan Trisakti, yaitu kedaulatan pangan, energi dan keuangan. Menurutnya, bukan kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan, penurunan kemiskinan stagnan dan penghapusan subsidi energi listrik dan BBM.
“Empat tahun lewat, ekonomi stagnan di 5%, daya beli rakyat merosot, pengurangan kemiskinan terendah sejak reformasi. Widodo hanya mengurangi 450.000 orang miskin per tahun,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net, Senin (25/2/2019).
Dia membandingkan angka tersebut dengan era Presiden Gus Dur yang berhasil menurunkan kemiskinan 5,05 juta orang per tahun, Habibie 1,5 juta orang per tahun, Megawati 570.000 orang per tahun dan SBY 840.000 orang per tahun.
“Rendahnya penurunan kemiskinan masa Widodo karena garis ekonominya yang meninggalkan Trisakti, terutama karena kebijakan impor yang ugal-ugalan dan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. Tambahan pula, risiko makro ekonomi semakin meningkat selama 2 tahun terakhir,” ungkapnya.
Mantan Menteri ekonomi dan Kemaritiman itu menilai bukannya kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani. Boro-boro kedaulatan keuangan tercapai, kata dia, yang terjadi justru utang yang semakin besar, dengan yield yang merupakan salah satu tertinggi di kawasan Asia Pasifik.
“Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat selama 2 tahun terakhir dalam bentuk defisit neraca perdagangan (- 8,57 miliar, 2018) dan defisit transaksi berjalan (USD -9,1 miliar, Q4 2018). Defisit transaksi berjalan 2018 adalah yang terburuk dalam 4,5 tahun terakhir,” katanya.
Kegagalan Widodo untuk mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan keuangan terjadi karena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente (rent seekers).
Ia juga menyebutkan bahwa Joko Widodo memang berhasil membangun banyak proyek infrastruktur. Namun, beberapa berpotensi merugi dan harus disubsidi rakyat, seperti proyek jalan tol pantura (kerugian Rp 380 miliar/tahun) dan monorail Palembang (rugi Rp 9 Milyar/bulan).
“Kasus-kasus kerugian itu adalah contoh ‘rakyat untuk infrastruktur’, bukan ‘infrastruktur untuk rakyat’. Itu terjadi karena tidak efektifnya fungsi planning, kalah dengan “dawuh pandito Ratu”,” pungkasnya.[] Kiblat.net