AnalisisOpini

Khilafah ‘Make Indonesia Great’

Slogan Tim Prabowo ’Make Indonesia Great Again’ ramai diperbincangkan. Politisi Gerindra Andre Rosiade mengatakan maksud dari pidato tersebut adalah Prabowo ingin Indonesia menjadi macan Asia.


Oleh: Farid Wadjdi

MuslimahNews, ANALISIS — Selama ini telah terbukti, Indonesia yang mengadopsi ideologi kapitalisme liberal telah gagal menjadi negara besar. Alih-alih negara besar, Indonesia justru menjadi negara ‘bancakan’ imperialisme negara-negara kapitalisme dunia. Kekayaan alam Indonesia, jumlah penduduk dan pasar yang besar tentu sangat menggiurkan bagi negara-negara kapitalis yang rakus. Kekayaan alam Indonesia dirampok asing. Hutang yang membelenggu semakin meningkat. Indonesia sangat rawan mengalami kegoncangan ekonomi dan politik.

Gawatnya, rezim Jokowi sekarang malah memberikan jalan yang semakin lebar bagi kekuatan kapitalisme global untuk lebih mencengkram Indonesia. Bangga dengan pinjaman yang diberikan IMF dan Bank Dunia. Merasa hebat saat melayani kepentingan IMF dan Bank Dunia. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan pertemuan tahunan 189 negara anggota Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WB) yang dimulai pada hari Senin (8/10). Pemerintah mengaku telah menghabiskan anggaran Rp 192,1 miliar dari Rp 855 miliar anggaran yang disiapkan dari APBN anggaran 2017 dan 2018.

Padahal secara global, IMF telah mengakui kegagalan ideologi neo-liberalisme untuk mensejahterakan dunia. Benyamin Dangl dalam situs http://www.commondreams.org/views (31/5/2016), mengutip laporan departemen penelitian dari IMF yang mengakui bahwa neoliberalisme telah gagal. Laporan yang berjudul, “Neoliberalism: Oversold?“ menunjukkan tanda-tanda kematian ideologi ini. Intinya, laporan itu mengakui IMF telah mendorong munculnya 1% orang kaya yang memiskinkan jutaan orang di dunia.

Baca juga:  Visi Indonesia Mau Dibawa Kemana? (Bagian 1)

Indonesia sendiri pernah mengalami malapraktik ekonomi akibat mengikuti resep IMF pada tahun 1998. Saat itu IMF datang menawarkan berbagai “obat” bagi perekonomian Indonesia yang sedang “sakit”. Namun, menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, “obat” yang diberikan IMF itu kenyataannya telah gagal menolong perekonomian Indonesia. IMF sendiri banyak dikritik seluruh dunia termasuk oleh ekonom-ekonom top, termasuk Joseph Stiglitz.

Pada saat krisis Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997-1998, IMF masuk ke Indonesia dengan memberikan pinjaman yang disertai dengan syarat agar Indonesia bersedia bekerjasama dengan lembaga itu melakuan reformasi struktural di bidang ekonomi seperti: liberalisasi moneter dan perbankan, desentralisasi fiskal, reformasi pajak, privatisasi BUMN, dan liberalisasi perdagangan luar negeri. Banyak UU yang diarsiteki oleh lembaga ini antara lain: Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Perbankan, UU Bank Indonesia dan UU Perpajakan. Sebagian besar UU ini justru berpihak pada pemilik modal yang memberatkan rakyat.

Lantas, pertanyaannya, bagaimana membuat Indonesia menjadi negara besar? Tentu langkah pertama adalah mencampakkan ideologi kapitalisme liberal, yang secara de facto diterapkan di Indonesia selama ini. Saat ini agen-agen kapitalisme global berupaya melakukan penyesatan politik dengan mengatasnamakan ideologi Pancasila. Padahal hakikatnya yang diterapkan adalah Kapitalisme Liberal.

Kedua, tidak ada jalan lain, kecuali kembali pada ajaran Islam. Kapitalisme sedang diambang keambrukan. Menjadikan Komunisme yang terbukti gagal sebagai rujukan ideologi tentu kebodohan. Pilihannya saat ini hanya Islam. Ajaran yang bersumber dari Allah Yang Maha Sempurna. Ajaran yang bersumber dari Alquran dan as-Sunnah ini dipastikan akan menyelamatkan umat manusia serta memberikan rahmat bagi seluruh alam. Pilihan atas ideologi Islam berarti menolak total ideologi Kapitalisme yang gagal demikian juga Komunisme. Inilah yang membuat negara menjadi kuat dan bangkit, karena berdasarkan pada ideologi Islam yang sahih.

Baca juga:  Indonesia on Sale, Waspada Makar di Balik Pertemuan Lembaga Rente Dunia

Islam sebagai asas ideologi negara akan memastikan seluruh hukum yang berlaku bersumber dari syariah Islam. Dalam bidang politik, syariah Islam mewajibkan negara untuk serius mengurus urusan-urusan rakyat dengan syariah Islam. Penguasa harus menjadi pelayan umat, bukan pelayan pemilik modal. Penguasa pengurus rakyat bagaikan penggembala yang harus memastikan rakyat sejahtera, terjamin keamanannya, dan mendapatkan keadilan hukum.

Kebijakan utama syariah Islam dalam bidang ekonomi adalah mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat (sandang, pangan dan perumahan). Negara mendorong setiap orang yang memiliki tanggung jawab nafkah untuk bekerja keras. Kalau tidak mencukupi, keluarga terdekatnya wajib membantu. Kalau belum juga maka negara harus turun tangan.

Negara juga wajib memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis.

Negara yang berdasarkan syariah Islam akan menjamin kekayaan alam yang merupakan milik rakyat samata-mata untuk kepentingan rakyat. Karena milik rakyat (umum), kekayaan alam seperti barang tambang yang melimpah haram diberikan kepada individu, swasta, apalagi negara-negara kapitalis liberal. Air, hutan, padang rumput, listrik dan sektor-sektor strategis lain berbahaya kalau dikuasai oleh individu karena rakyat membutuhkannya bersama-sama. Negara wajib mengelola semua kekayaan itu dengan baik untuk kepentingan rakyat. Kebijakan syariah ini akan sekaligus menghentikan penjajahan ekonomi dari negara-negara imperialisme yang masuk untuk menguasai kekayaan alam negeri Islam, termasuk Indonesia.

Baca juga:  Telaah Kritis Kebijakan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0

Dipastikan berdasarkan syariah negara menggerakkan ekonomi riil. Ekonomi wajib bebas riba yang selama ini mengancam perekonomian. Negara haram meminjam hutang yang mengandung riba dan menjadi jalan negara-negara lain untuk menguasai negeri-negeri Islam.

Politik luar negeri semata-mata ditujukan untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia, bukan untuk mengeksploitasi kekayaan negara-negara lain. Batas musuh dan kawan dalam politik luar negeri jelas. Siapapun yang memusuhi umat Islam, memerangi kaum Muslim, masuk dalam katagori muharib[an] fi’l[an] yang wajib diperangi.

Hanya saja, untuk kembali berperan dalam kontelasi internasional, mau tidak mau, umat Islam harus kembali menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah yang menjadikan Islam sebagai ideologi sekaligus asas negaranya. Negara semacam inilah yang akan menerapkan hukum Islam, mengemban ideologi Islam ke seluruh dunia, sekaligus menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia.

Dengan potensi ideologis dan faktor-faktor penunjang yang luar biasa seperti jumlah penduduk, letak strategis geografis, kekayaan alam yang melimpah, dan SDM yang handal, Daulah Khilafah Islamiyah jelas akan menjadi sebuah negara adidaya yang sangat kuat. Di sinilah letak pentingnya kaum Muslim menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah. Allahu Akbar![] Sumber

Sumber gambar: Detik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *