Rezim Neolib Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan, Kebijakan Impor Korbankan Petani Lokal

MuslimahNews.com — Tahun ini pemerintah menetapkan rencana impor untuk berbagai komoditas di antaranya gula mentah sebanyak 2,8 juta ton dan garam sebesar 2,7 juta ton. “Alasannya masih sama, karena kebutuhan gula dan garam industri belum bisa disediakan oleh produksi dalam negeri lantaran kualitas produk lokal jauh di bawah standar industri,” tukas pengamat Emilda Tanjung kepada MNews, Kamis (17/1/2018).

Selain gula dan garam, pemerintah juga telah menutuskan akan mengimpor jagung sebesar 30.000 ton. Menurut Emilda, rekomendasi impor yang dikeluarkan Kementan ini terdengar sangat janggal, lantaran sebelumnya pihak Kementan melaporkan produksi beras dan jagung pada tahun 2018 mengalami surplus. Dalihnya impor tetap dibutuhkan, untuk menjaga stabilisasi harga dan memenuhi kebutuhan pakan untuk peternak-peternak mandiri.

“Masifnya impor pangan yang dilakukan pemerintah, makin menunjukkan bahwa rezim ini bukanlah rezim yang berpihak dan serius mengurusi rakyat. Rezim neoliberal ini tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya bahkan lebih buruk lagi,” ungkapnya.

Menurut Emilda, janji untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan hanyalah lip service kala berkampanye. “Nyatanya kondisi pemenuhan pangan rakyat tak beranjak menjadi lebih baik. Begitu pula nasib para petani lokal selalu termarginalisasi oleh kebijakan yang neoliberal,” tambahnya.

Emilda Tanjung juga menyebut, pada fakta gula misalnya, di tengah kebutuhan gula yang terus meningkat justru jumlah petani dan lahan perkebunan tebu terus menurun. Menurut Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) hingga akhir 2015 saja penyusutan lahan perkebunan tebu mencapai 20% sehingga produksinya turun 10-15 persen.

“Kondisi ini karena petani makin tidak bergairah menanam tebu lantaran biaya produksi tinggi sedangkan jaminan pemasaran tidak ada. Tak jarang gula petani tertumpuk di gudang karena tidak laku, atau harga jual yang anjlok sehingga petani merugi. Padahal tak sedikit petani yang harus berutang untuk memodali usaha mereka. Beginilah nasib para petani di bawah rezim neoliberal kapitalisme. Alih-alih peningkatan kesejahteraan, justru petani makin menderita dan miskin,” katanya.

Sedangkan pemenuhan pangan masyarakat, kata Emilda, makin bergantung pada impor yang justru menjadi jalan yang mengancam kedaulatan negara. “Semua realitas buruk ini terjadi karena paradigma neoliberal telah menjadikan negara sebagai pedagang bukan pelayan dan pelindung rakyat. Pengurusan hajat rakyat justru dialihkuasakan kepada korporasi sehingga lebih ditimbang dari sisi untung rugi bukan tanggung jawab,” tukasnya.

Selain itu, kebijakan ini juga dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri, sebagaimana dikutip Tempo.co (10/1/2019), dia memprotes besarnya impor gula yang dilakukan dua tahun belakangan ini. Dia juga mengungkap bahwa dalam 2 tahun terakhir Indonesia telah menjadi importir gula terbesar di dunia. Namun di sisi lain, harga eceran gula dalam negeri malah sangat tinggi.[]

%d blogger menyukai ini: