Demokrasi bukan Habitat Umat Islam

PM Inggris Winston Churchil yang menegaskan bahwa demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerintahan.


Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews, FOKUS — Jelang Pemilu 17 April 2019, publik kerap dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa politik yang kian merusak nalar. Sepanjang tahun, elit parpol kubu petahana maupun kubu oposan ‘berhasil’ menyetir para pendukungnya dalam pertarungan, yang bukan lagi mengarah pada esensi politik, tapi justru terjebak pada masalah-masalah tak penting. Fatsun politik lenyap, bahkan mereka terjerumus pada pembunuhan karakter. Dan yang lebih menyedihkan, Islam dan ajarannya turut menjadi obyek pertaruhan. Sirnalah rasa hormat dan keharusan terikat pada syariatnya. Realitas itu terjadi karena demokrasi tidak pernah mengakui hubungan perintah dan larangan antara Allah dan manusia kecuali secara parsial dan personal.

Belum lagi bila dikaitkan dengan pelaksanaannya. Biaya pesta demokrasi 2019 ini amat fantastis, 24,8 triliun rupiah. Anggaran itu lebih besar dari dana Otsus yang sebesar 21,1 triliun. Itupun harus dibagi-bagi untuk infrastruktur di DIY, Papua, dan Papua Barat serta pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan di Aceh.

Potensi masalah pemilu tersebut pun tinggi. Secara teknis, KPU sendiri mengakui, Pemilu 2019 adalah pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia. Anda bisa bayangkan, apa yang terjadi di bilik suara jika kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas illiterate harus berhadapan dengan 5 blanko untuk memilih anggota DPD, DPR RI, DPRD I, DPRD II dan Capres/cawapres. Kebinggungan pasti terjadi, apalagi melihat deretan nama caleg dari 16 partai.

Beberapa potensi konflik membayangi pelaksanaan di lapangan. Seperti, persoalan DPT (daftar pemilih tetap), saksi yang tidak terdaftar, masalah formulir C5 (untuk pemilih luar daerah) dan C6 (terdaftar dalam DPT), distribusi logistik, atau ketidakmampuan KPPS menghadapi masalah.

Tak ada pula jaminan akan kualitas dan integritas caleg. Rezim menutup mata akan potensi korupsi yang luar biasa. Putusan MA tentang judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20/2018 membawa konsekuensi mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg. Padahal, politik berbiaya tinggi yang dianut demokrasi sukses melestarikan budaya ‘wani piro’ antara caleg dan donaturnya.

Bayangkan saja, seorang calon anggota DPR RI membutuhkan political cost 1-2 M rupiah. Sementara caleg DPRD Provinsi perlu 500 juta-1 M, dan untuk DPRD kabupaten/kota harus menyediakan sekitar 250 juta. Bila modal caleg cekak, tentu dia berharap pada kucuran dana para cukong. Sejak Rutherford B. Hayes menjadi presiden AS pada tahun 1876, kolusi antara wakil rakyat dan korporasi pun telah terjadi. Karena itu kutipan Hayes yang paling terkenal tentang demokrasi adalah “from company, by company, and for company”.

Demokrasi Hari Ini di Tanah Kelahirannya

Praktik demokrasi menunjukkan bahwa kedaulatan hanya berada di tangan segelintir rakyat, bukan di tangan rakyat. Segelintir itu adalah para pemilik modal. Hanya saja, ideologi kapitalis menipu dunia dengan menggembar-gemborkan seolah-olah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi, bila perubahan yang dikehendaki mengatasnamakan rakyat, sejatinya demokrasi tidak memberikan hal itu. Yang berdaulat dan berkuasa dalam demokrasi adalah para pemilik modal yang mampu mengendalikan pemerintahan.

Tiga kampiun demokrasi –setidaknya diwakili oleh AS, Inggris dan Prancis- di akhir tahun ini kian menunjukkan kerapuhan konsep dan praktik demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ‘modern’ yang dilahirkan di Perancis, hingga disebarluaskan dan dipaksakan Inggris dan AS agar dianut dunia, telah mengalami antiklimaks. Sulit membuktikan bahwa sistem ini benar-benar mewakili suara rakyat. Praktek demokrasi di sana membuktikan sandaran Barat itu makin inkompatibel dalam menjawab tuntutan massa dan masa.

Tajuk the Washington Post pada 10/12/2018 memuat tulisan 44 mantan legislator AS yang mendesak para anggota Senat periode ini untuk menjadi “penjaga demokrasi.” Mereka menegaskan bahwa AS sedang memasuki periode berbahaya. Berbagai tantangan serius mengancam supremasi hukum, konstitusi, lembaga-lembaga pemerintahan dan keamanan nasional. Sesumbar demokrasi bahwa sistem ini adalah pemerintahan yang paling stabil dan egaliter, terbantahkan.

Pemerintahan rezim Donald Trump yang arogan dan semena-mena membuka kedok otoritarianisme demokrasi. Trump tidak hanya mendapat perlawanan dari negara-negara sekutunya, pemerintahannya pun rapuh dengan pemecatan atau pengunduran diri para pejabat ring satu.

Sementara itu di Inggris, keinginan untuk keluar (British Exit, Brexit) dari UE tidak semulus yang direncanakan. Negoisasi PM Inggris Theresa May terhadap para pemimpin Eropa tentang isi perjanjian Brexit menemui batu sandungan. Keputusan Brexit sendiri bukanlah keputusan aklamasi seluruh rakyat Inggris. Hanya 51.9 persen warga yang inginkan Brexit dalam referendum 23 Juni 2016. Sekali lagi hal ini membuktikan bahwa suara rakyat mayoritas dalam demokrasi semata-mata hanyalah klaim, karena perbedaan antara yang mendukung dan tidak amat tipis.

Di Prancis sendiri, Presiden Emmanuel Macron harus mengumumkan keadaan darurat menyusul demonstrasi rompi kuning yang merebak di seluruh negri karena memprotes kenaikan harga dan reformasi ekonomi. Menkeu Prancis Bruno Le Maire menyebut situasi itu sebagai krisis terhadap masyarakat dan demokrasi. Situasi ini juga menunjukkan bahwa demokrasi gagal memenuhi doktrin ‘untuk rakyat’. Sebab demonstrasi itu adalah ungkapan frustrasi keluarga-keluarga pekerja miskin –sebagai mayoritas rakyat- atas praktrk politik rezim Macron.

Karut marut wajah demokrasi kapitalis terus menerus ditunjukkan Barat. Inkompatibilitasnya menimbulkan kesengsaraan bagi entitas utamanya, rakyat kecil. Semestinya, semua realitas itu menjadi pembelajaran bagi umat bahwa demokrasi memang bukan habitat manusia, apalagi umat Islam. Ketika praktek demokrasi di negara-negara kampiun demokrasi kian menunjukkan kegagalannya, semestinya harus menjadi turning point untuk meninggalkannya, bukan malah menjadi penyangkalan dan merasa masih bisa berharap pada demokrasi yang bercita rasa lokal.

Khilafah: Sistem Pemerintahan Terbaik

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (QS al-An’am ayat 116)

Demokrasi adalah alat penjajahan Barat atas dunia Islam. Karena itu, bila saat ini negeri-negeri Muslim menerapkannya, tidak hanya menjadi bukti bahwa mereka tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri, namun hal itu juga merupakan pembangkangan atas hukum Allah SWT. Padahal demokrasi tidak memberikan kebaikan sedikitpun, sebagaimana pengakuan mantan PM Inggris, Winston Churchil yang menegaskan bahwa demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerintahan.

Keburukan demokrasi itu telah meyakinkan John Adams, Presiden AS kedua, yang menyatakan bahwa demokrasi tidak akan pernah bertahan lama. Ia akan segera dibuang, kehilangan kekuatan, dan akan menghabisi dirinya sendiri. Bila demikian halnya, masihkah kaum Muslimin mengharap demokrasi akan menjadi penyelamat kehidupannya? Cukuplah realitas itu menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang yakin akan keunggulan Islam.

Era kapitalisme dan demokrasi akan berakhir dan diganti dengan era Khilafah, baik manusia menyukainya ataupun tidak. Karena, kepastian tegaknya telah dijanjikan Allah SWT, Zat Yang Mahasempurna. Kesempurnaan Allah sebagai pembuat hukum menjadikan hukum yang akan diterapkan dalam bangunan Khilafah adalah hukum terbaik dan tidak bercacat. Terbukti, tidak ada sistem lain yang sanggup menandingi Khilafah yang mampu bertahan selama hampir 14 abad.

Sistem ini mampu bertahan lama karena sesuai fitrah, mengakui ketidakmampuan manusia mengatur kehidupan, sehingga mengambil aturan hidup dari Al Khaliq. Sistem Khilafah ini juga amat rasional karena dibangun atas dasar akal. Melalui akal, keimanan kepada Allah, Alquran, dan kerasulan Muhammad mampu dicapai bagi orang-orang yang berpikir. Berbeda dengan demokrasi yang penuh asumsi dan klaim atas kebenaran yang relatif.

Perbedaan dan keistimewaan yang dimiliki Khilafah sebagai sistem ilahiyah inilah yang akan menuntun kaum muslimin menuju habitat yang kompatibel. Habitat yang menjamin semua sisitem bekerja dengan harmonis, sehingga mampu mewujudkan tatanan negara yang baldatun thayyibatun wa Rabbun ghaafur. Negara yang menjamin kesejahteraan semua warganya, tanpa memungut ’bayaran’ atas pelayanan pemerintahanya. Dan lebih penting, inilah negara mandiri dan tidak bergantung pada kekuasaan asing, sehingga tidak memungkinkan paham bathil seperti demokrasi dianut dan dipraktikkan. [PJS]

Apa komentar Anda?