Jelang 2019, Janji Sejahtera hanya Tinggal Janji

Semua janji lisan ini dingkari. Rezim ini mengkhianati kepercayaan, dan mengedepankan kepentingan pihak asing, bukan kepentingan rakyatnya sendiri.

Nida Saadah (Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah) 

MuslimahNews, FOKUS — Hasil studi evaluasi kritis kondisi kinerja Rezim Pemerintahan Jokowi mengurus pemerintahan menunjukkan capaian yang buruk dan gagal. Utamanya dalam janji mewujudkan kesejahteraan. Tim Studi NSEAS menuliskan kegagalan dalam berbagai bidang. Mari kita ingat kembali beberapa hal yang sudah dijanjikan rezim Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat negeri ini, sekaligus melihat realisasinya.

1. Kondisi kinerja Rezim Jokowi mengurus “pertahanan” dapat dinilai buruk dan mengalami kegagalan memenuhi janji kampanye dan target diharapkan tercapai sesuai RPJMN Tahun 2015-2019. Janji mau menaikkan tiga kali lipat anggaran pertahanan RI, tidak ada realisasi. Jokowi juga masih belum mampu memenuhi janji untuk mengatasi kekurangan perumahan prajurit. Masih banyak prajurit TNI tidak menempati atau tanpa memiliki rumah sendiri.
2. Kondisi kinerja Rezim Jokowi mengurus “pertanian” bisa dinilai masih buruk. Jokowi mengalami kegagalan memenuhi janji kampanye dan juga sasaran program bidang pertanian yang sudah ditetapkan. Saat Kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji lisan,  takkan impor pangan. Setelah menjadi Presiden, ternyata Jokowi terus dan kian banyak melakukan impor pangan, seperti beras, bawang putih, gula, daging sapi, dll. Rezim Jokowi tidak peduli atas kritikan dan kecaman publik tentang impor pangan ini.
3. Awal jadi Presiden, Jokowi getol dan sesumbar berjanji dan berencana akan membangun infrastruktur “Tol Laut” bidang kemaritiman. Janji dan rencana ini diklaim sebagai satu prioritas pembangunan. Tapi, kini janji dan rencana itu sudah sirna. Juga target pengurangan atau penurunan harga barang-barang kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang-barangseperti di Maluku Utara.
4. Kondisi kinerja Jokowi mengurus “perdagangan” dapat ditunjukkan beberapa parameter sebagai berikut. Dari sisi ekspor, kinerja Jokowi juga buruk karena tidak berhasil menaikkan nilai ekspor. Dari sisi pengendalian harga kebutuhan pokok, juga kinerja Jokowi buruk karena harga tetap menaik, tidak turun.
5. Kondisi kinerja Jokowi mengurus “Badan Usaha Milik Negara” (BUMN) juga buruk. Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN.  Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara.
6. Ketimpangan sosial tidak ada perubahan berarti. Kondisi kinerja Jokowi buruk dan gagal mencapai target gini rasio dijanjikan Jikowi 0,30 saat kampanye Pilpres 2014 dan 0,36 di dalam RPJMN 2015-2019. Setelah 3,5 tahun berkuasa, Jokowi hanya mampu menciptakan gini rasio masih jauh dari target, sekitar 0,40 rata-rata. Versi BPS, September 2017, Gini Ratio sebesar 0,391. Jurang kesenjangan kelompok kaya dan miskin masih menganga lebar.
7. Jokowi belum bisa menunjukkan prestasi kerja urusan kesehatan. Masih terdapat gizi buruk anak-anak, belum terbebas dari kematian ibu. Sebagai contoh, masalah kesehatan di NTT, masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan dan banyaknya bayi lahir dengan gizi buruk. Kita masih temukan 67 anak meninggal akibat wabah Campak dan Gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua , awal 2018.
8. Kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara sepanjang 3 (tiga) tahun ini tergolong buruk. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi lisan berjanji:
   a. Takkan pernah berutang dan  meminjam uang keluar negeri.
   b.Takkan menaikkan harga BBM.
   c. Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu.
   d. Dana Rp 1,4 Miliar per Desa Setiap Tahun.
   e. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia;

Semua janji lisan ini dingkari. Rezim terlihat banyak ingkar janji, mengkhianati kepercayaan, dan mengedepankan kepentingan pihak asing, bukan kepentingan rakyatnya sendiri.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat memang bukan perkara mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Peradaban Islam-Khilafah telah berhasil mewujudkannya bahkan dalam rentang waktu yang amat panjang, selama 1300 tahun lebih. Sedangkan Peradaban Barat-sekuler hari ini bahkan baru di tahap berusaha keras mewujudkan ‘zero-hunger’, sekadar menghilangkan kelaparan. Itu pun belum berhasil.

Jika Indonesia berusaha mewujudkan keejahteraan dalam formula aturan sekuler (anti Islam), maka dia akan selalu terbentur pada masalah yang sama sebagaimana Peradaban Barat. Bingung membuat mekanisme trickle-down-effect (supaya harta tidak hanya berkumpul di kalangan kaya saja), ratio-gini yang tidak pernah mencapai angka 0 (artinya jurang perbedaan kaya-miskin menganga lebar), problem laten inflasi (kenaikan harga yang terus-menerus), dst. Ditambah lagi dengan tekanan politik berbagai negara sebagai dampak interaksi ekonomi dalam pentas internasional.

Sesungguhnya pilihan yang paling rasional bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, adalah membuka akal sehatnya, mau mengambil Syariah Islam sebagai dasar aturan bernegara dan mengurus rakyat.

Bertahan pada sistem sekuler dan ‘ngotot’ membelanya, adalah konyol dan berbahaya. Termasuk membebek pada formula terkini resep barat untuk membangun kesejahteraan dengan ‘pemberdayaan ekonomi perempuan’ (baca: meminta para perempuan untuk bekerja mencari nafkah).

Kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia dalam menyejahterakan perempuan dan generasi, diakui atau tidak, karena mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme yang mengatur distribusi pendapatan untuk kebutuhan dalam negeri secara global, bukan untuk kebutuhan seluruh penduduk per individu. Ekonomi tidak dibangun untuk memuaskan kebutuhan individu dan tidak untuk menyediakan pemuasan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat. Ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income).

Sebaliknya, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer tiap-tiap individu (sandang, pangan, dan papan) dan menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) rakyat secara keseluruhan.

Dalam hal ini, Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dan generasi dengan proses penafkahan dalam tiga mekanisme.

Pertama: Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah ada pada suami/ayah. Dengan mekanisme ini, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi semua individu rakyat satu-persatu secara pasti (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233; QS an-Nisa’ [4]: 5; QS ath-Thalaq [65]: 6).

Rasulullah Saw. juga bersabda, “Kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian.” (HR Ibnu Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah ra)

Kedua: Islam membebankan kewajiban nafkah pada kerabat laki-laki bila tidak ada suami/ayah atau mereka ada tetapi tidak mampu. Islam mewajibkan keluarga dekat memberi nafkah kepada keluarga dekatnya yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233)

Dengan menjamin pemberian nafkah kepada istri, kedua orangtua, anak-anak, dan setiap yang memiliki hubungan kekeluargaan yang haram menikah, maka pemenuhan semua kebutuhan primer bagi semua individu rakyat benar-benar terjamin.

Ketiga: jaminan nafkah dari Negara Khilafah secara langsung bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapapun yang akan menafkahinya seperti para janda miskin. Jika tidak ada seorang pun yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya, atau ada tetapi dia tidak mampu, maka Islam mewajibkan nafkah dalam dua keadaan ini kepada Baitul Mal, yakni kepada negara.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja yang mati meninggalkan kalla (orang yang sebatang kara), maka dia menjadi tanggunganku.” (HR Muslim)

Maksud dari kalla adalah orang yang lemah yang tidak punya anak dan ayah. Bahkan, membelanjakan harta Baitul Mal untuk nafkah didahulukan atas tiap-tiap pembelanjaan negara yang lain. Sebab, membelanjakan harta untuk nafkah menjadi tanggung jawab Baitul Mal, baik dalam kondisi ada harta di Baitul Mal ataupun tidak. Jika di Baitul Mal tidak ada harta untuk pembelanjaan nafkah, maka negara mewajibkan pajak kepada kaum Muslim.

Dengan demikian, dalam Khilafah Islam tidak akan ada perempuan yang terpaksa bekerja mencari nafkah. Untuk memastikan tingkat income yang tinggi pada setiap kepala keluarga, Negara Khilafah mengatur dengan kebijakan demikian:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok pendidikan dan kesehatan disediakan gratis dan berkualitas oleh negara, dari dana Kas Keuangan Negara Baitul Mal.
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dibangunkan negara dengan skema mandiri dan tanpa utang. Sehingga rakyat juga bisa menikmati infrastruktur secara gratis.
3. Tidak ada pungutan pajak secara periodik.

Dengan demikian penghasilan kepala keluarga hanya dialokasikan untuk pengeluaran belanja pangan, sandang, papan. Itu pun dalam situasi ekonomi yang stabil, tanpa krisis finasial siklik (berulang), dan bertumpu pada sektor riil. Karena riba (tambahan), maysir (perjudian), gharar (spekulasi) dilarang praktiknya oleh negara.

Ditambah lagi penerapan zakat mal (zakat pertanian, peternakan, perdagangan, mata uang) oleh negara, mempercepat mengalirnya harta ke kelompok miskin, fakir, gharim (orang yang berhutang), dst. Mengalirnya harta ke kalangan ini akan mengangkat tingkat konsumsi mereka, berdampak pada meningkatnya jumlah produksi di pasar.

Dengan semua mekanisme tersebut, maka proses stabilisasi ekonomi berjalan cepat, selanjutnya melesat menuju kesejahteraan. Sebagai satu gambaran, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada seorang pun yang mau menerima pembagian zakat karena mereka merasa sudah berkecukupan.

Peradaban Islam pertama-Khilafah Islam sungguh telah berhasil merealisasikan apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad Saw: (Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam)

“Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.”

Semestinya jika kita punya akal sehat, maka solusi menuju kesejahteraan adalah membangun kembali Peradaban Islam-Khilafah.[]