Melindungi Generasi, Pengamat: Jangan Berharap kepada Rezim yang Sudah Nyata Kegagalannya

Sekarang fakta kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung generasi. Berbagai peristiwa yang menimpa generasi muda kita akhir-akhir ini menguatkan kesimpulan bahwa nasib mereka terancam dan tidak ada yang menjaganya.


MuslimahNews, FEATURE — Ustazah Dedeh Wahidah Achmad diwawancarai MNews, Kamis (22/12/2018), terkait situasi dan kondisi generasi sepanjang kepemimpinan rezim Jokowi-JK.

Bagaimana tanggapan Ustazah Dedeh selama empat tahun rezim Jokowi-JK berkuasa dalam konteks memberi perlindungan kepada generasi?

Jika dilihat dari fungsi utamanya sebagai pengurus masalah rakyat termasuk di dalamnya masalah generasi dan sebagai pelindung mereka, maka rezim ini bisa disebut gagal. Negara tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan bisa dikatakan telah berlaku abai dan zalim. Hakikatnya keberadaan negara adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi setiap warga negaranya, yakni berupa tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan dengan layak serta terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara memadai. Dan fungsi ini sekarang nampak tidak serius dilakukan. Generasi kita kehilangan pengurus yang bertanggung jawab dan minus pelindung yang amanah.

Bagaimana kondisi generasi Muslim dalam kepemimpinan rezim ini?

Sekarang fakta kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung generasi. Berbagai peristiwa yang menimpa generasi muda kita akhir-akhir ini menguatkan kesimpulan bahwa nasib mereka terancam dan tidak ada yang menjaganya.

Secara fisik tidak sedikit generasi kita yang mengalami gizi buruk sehingga rawan terkena berbagai penyakit dan terhambat pertumbuhannya(stunting). Berdasarkan Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, bayi usia di bawah lima tahun (Balita) yang mengalami masalah gizi pada 2017 mencapai 17,8% (katadata.co.id), sementara yang mengalami stunting tercatat sebesar 26,6% (katadata.co.id).

Hak untuk mendapatkan naungan rumah secara layakpun sulit diperoleh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, saat ini masih ada sebesar 3,4 juta rumah yang tidak layak huni. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, jumlah selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) masih sangat tinggi sehingga masyarakat sulit membeli rumah. (sindonews.com)

Dalam dunia pendidikan, masalah yang sedang melanda generasi bangsa ini adalah mahalnya biaya pendidikan, disorientasi pendidikan (pendidikan bukan untuk meningkatkan intelektualitas dan mewujudkan kepribadian yang mulia, namun lebih mengarah kepada memenuhi tuntutan pasar/kapitalis, yakni tersedianya tenaga buruh. Karut-marut dunia pendidikan ini diperparah dengan penetapan kurikulum yang sering berganti dan kurangnya tenaga pengajar yang mumpuni.

Wajar saja jika kemudian produk pendidikan dewasa ini jauh dari gambaran generasi pemimpin harapan umat. Kasus tawuran antar pelajar yang terus terjadi menjadi bukti kegagalan pendidikan di masa rezim sekarang. Kasus yang baru terjadi adalah video yang tersebar di media sosial (medsos) terlihat tawuran pecah antara SMP 17 Karang Anyar dengan Sekolah Tribuana di jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Desember 2018 lalu.(sindonews.com)

Ancaman terhadap generasi juga terjadi dalam kehidupan sosial mereka. Liberalisme telah menancapkan pengaruhnya, Selain kasus LGBT, masalah seks bebas di kalangan remaja Indonesia juga sangat mengkhawatirkan di sepanjang tahun 2017. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, di sepanjang 2017 ada 178 bayi yang baru dilahirkan dibuang di jalan. Jumlah ini naik 90 kasus dibanding tahun 2016, yang ada 88 bayi yang dibuang. (possore.com)

Di bidang keamanan, generasi kita jauh dari rasa aman, sebagai buktinya “Ada 1980 laporan kekerasan terhadap anak pada 2018 di seluruh Indonesia, padahal ini baru bulan Maret,” kata Yohana di Auditorium Koran SINDO, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).(sindonews.com) Alhasil, kondisi generasi kita di masa rezim gagal ini hidup dalam ancaman dan kehilangan hak-haknya yang semestinya dipenuhi oleh negara.

Adakah upaya-upaya tertentu untuk melindungi dan menjaga tumbuh kembang generasi?

Pihak pemerintah memang mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk menyejahterakan dan melindungi anak/generasi. Sebagai contoh pernyataan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Press Briefing di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Binagraha Komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10/16): “Saat ini kita fokuskan pada peningkatan akses pada layanan pendidikan, menguatkan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis untuk produktivitas dan daya saing, serta mejadikan kebudayaan menaungi pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya penguatan karakter bangsa.” (kemdikbud.go.id)

Atau di bidang perumahan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan tengah menyiapkan rancangan pembiayaan perumahan khusus untuk mengatasi masalah perumahan yang dihadapi generasi milenial. Saat ini pemerintah sudah punya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mereka yang berpenghasilan antara Rp 4-7 juta. Mereka yang berpenghasilan lebih dari tujuh juta rupiah tidak dapat mengakses fasilitas ini dan harus mengajukan pinjaman komersial.(bbc.com)

Demikian juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa program Idola (Indonesia Layak Anak) sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus mereka.(kemenpppa.go.id)

Apakah upaya-upaya itu cukup ideal?

Sangat tidak cukup dan jauh dari ideal! Apa yang sudah dilakukan oleh negara tidak menunjukkan keseriusan dalam melindungi generasi malah terkesan abai dan tidak sebanding dengan posisinya sebagai pelindung. Pertama, negara terkesan hanya memberikan solusi berupa jargon-jargon seperti Sekolah ramah anak, kota layak anak (KLA), atau Program Indonesia Pintar(PIP). Dalam pelaksanaannya, solusi yang diambil pemerintah tidak menyentuh akar masalahnya sehingga alih-alih menyelesaikan yang terjadi nasib dan masa depan generasi kian terancam.

Akar masalah generasi sekarang adalah ancaman liberalisme, sekularisme, dan kapitalisme, sehingga semestinya pengaruh ideologi inilah yang harus dicabut dari kehidupan generasi bangsa. Kedua, Nampak adanya upaya pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain (individu,keluarga, dan swasta). Sebagai contoh, cegah jajanan di lingkungan sekolah terbebas dari bakteri Escherichia coli (E.coli), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengimbau pihak sekolah untuk berperan aktif melakukan pemantauan dan membinaan melalui penyuluhan rutin seputar jajanan yang aman ke pedagang di lingkungan sekitar sekolah.(depoktren.com)

Demikian juga masalah kesehatan, perkara yang semestinya diperoleh secara gratis oleh seluruh warga, sekarang justru dibebankan kepada rakyat dan dikelola oleh swasta berupa program BPJS. Ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab negara. Sesungguhnya yang wajib melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap para pedagang adalah negara. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendidik mereka, membantu mereka mengadakan pangan halal dan sehat serta pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar aturan.

Jadi, apa yang diklaim sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak, bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakseriusan dari pihak negara.

Jadi, rezim ini gagal?

Jelas sekali rezim sekarang tidak berhasil melindungi generasi, alias gagal. Bagaimana tidak, masalah yang menimpa generasi kian meningkat dan semakin banyak ragamnya. Bisa dilihat dari hasil berbagai survey yang menunjukkan masalah-masalah anak terus terjadi dan bertambahh jumlahnya (Tawuran anak sekolah, seks bebas remaja, pecandu narkoba, penderita HIV AIDS, pelaku kriminal remaja, dll)

Lantas, bagaimana melindungi generasi?

Melindungi generasi, artinya mengantarkan mereka mampu mewujudkan tujuan penciptaannya, yakni menjadi hamba Allah yang mengisi hidupnya untuk beribadah kepada Allah (QS.51:56); menjadi generasi Khairu Ummah yang senantiasa mengajak manusia kepada cahaya Islam, dan melakukan amar a’ruf nahi munkar (QS.3:110); dan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa (QS.25:74).

Karakter generasi terbaik tersebut tidak akan lahir begitu saja, namun dibutuhkan upaya sungguh-sungguh dan terencana, berupa: Jaminan terpenuhi kebutuhan dasar secara layak(sandang, pangan, dan perumahan). Serta terlaksananya layanan pendidikan yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan; ada jaminan kesehatan dan keamanan bagi seluruh warga negara.

Berikutnya, harus ada perlindungan terhadap generasi dari apapun yang bisa melemahkan fisik mereka, merusak keimanan dan akhlaknya, serta menghancurkan masa depannya. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengawasi media massa yang tersebar di tengah masyarakat. Wajib ada lembaga yang menjalankan peran ini.

Lembaga negara inilah nanti yang akan menjalankan fungsi pengawasan tersebut yang menjamin generasi bangsa tetap aman dari segala pengaruh media massa yang negatif dan destruktif, seperti situs-situs porno, dan sebagainya. (Muqaddimah ad-Dustur, II/291).

Negara pun akan melakukan pengaturan dan pengawasan media massa seperti koran, majalah, buku, tabloid, televisi, situs internet, termasuk juga sarana-sarana hiburan seperti film dan pertunjukan, berbagai media jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tujuan pengawasan ini agar semua sarana itu tidak menjadi wahana penyebarluasan dan pembentukan opini umum yang dapat merusak pola pikir dan pola sikap generasi muda Islam (Ziyad Ghazal, Masyru’ Qanun Wasa’il al-I’lam fi ad-Dawlah al-Islamiyah, hlm. 6-7).

Siapa yang bisa mewujudkan perlindungan itu?

Dalam Islam kebaikan dan keselamatan anak adalah tanggung jawab dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara. Tentu saja dengan porsi yang tidak sama. Islam mewajibkan siapapun untuk menjaga dirinya dari bahaya serta melarang menjerumuskan diri dari perbuatan yang mengancam (pengharaman khamar, judi, bunuh diri, dll). Islam memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keturunan dari hal-hal yang bisa menjerumuskan pada siksa neraka (QS.At-Tahrim[6]:6).

Amar ma’ruf nahi munkar yang diwajibkan kepada setiap Muslim adalah wujud kepedulian masyarakat dan lingkungan terhadap nasib generasi. Sementara negara adalah penanggung jawab utama yang harus memastikan individu,keluarga, dan masyarakat mampu melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Tanggung jawab ini diwujudkan berupa penetapan kebijakan-kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat(ekonomi,pendidikan, kesehatan, keamanan, dll).

Dan untuk mewujudkan fungsi negara yang ideal sebagai penanggung jawab dan pelindung, tidak bisa berharap kepada rezim yang sudah nyata kegagalannya, karena rezim ini menerapkan sistem demokrasi sekuler kapitalis yang tidak pro rakyat. Satu-satunya harapan tertambat pada sistem yang dijanjikan Allah SWT akan menyejahterakan kehidupan di dunia dan menjamin keselamatan di akhirat kelak, yakni institusi Khilafah Islamiyah(QS.An-Nuur[24]:55).[]

%d blogger menyukai ini: