Membangun Infrastruktur Tanpa Utang, Pilih KPBU ataukah Baitul Mal?

Ada skema baru yang akan dijalankan Pemerintah Indonesia mulai 2019 untuk membangun infrastruktur yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dijanjikan tidak akan menyerap dana APBN, tidak juga dengan berutang. Mungkinkah?


Oleh: Nida Saadah (Dosen Bidang Ekonomi Syariah)

MuslimahNews, FOKUS — Melalui skema ini, pemerintah dan badan usaha berbagi risiko dalam pembiayaan investasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merinci empat KPBU yang akan dikerjakan tahun depan meliputi jalur kereta api Makassar-Parepare, perluasan Bandara Komodo di Labuan Bajo, konsep hunian yang terintegrasi dengan sarana transportasi (Transit Oriented Development/TOD), serta Pelabuhan Baubau. Adapun, proyek rel kereta Makassar-Parepare rencananya sepanjang 142 kilometer (km). Sebanyak 112 km telah dibangun pemerintah, sedangkan sisanya akan dibangun dengan skema KPBU. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merinci empat proyek KPBU yang akan dimulai tahun depan terdiri dari dua proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Lampung dan Riau, serta proyek jalan tol. (www.cnnindonesia.com)

Dapat disimpulkan KPBU bermakna pemerintah bermitra dengan korporasi dalam membangun infrastruktur. Konsekuensi lanjutan yang sudah bisa ditebak adalah dalam pemanfaatannya nanti rakyat akan dikenakan biaya. Bahkan tidak hanya itu. Karena pemerintah hanya berposisi sebagai penyelenggara tender, maka posisi infrastruktur dalam hal ini betul-betul sebagaimana barang dan jasa yang selama ini diperjualbelikan di pasar. Artinya, berapa harga yang harus dibayar dalam pemanfaatan infrastruktur, semata-mata dalam kendali produsen (korporasi).

Di sisi lain, peluang negara dalam menjadikan belanja infrastruktur mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menggerakkan roda perekonomian, menjadi hilang. Karena negara sudah tidak lagi menjadi pemegang otorisasi dalam pengaturannya.

Berbeda sekali dengan pengaturan infrastuktur dalam konsep Baitul Mal, konsep keuangan Negara Khilafah Islam. Dalam Baitul Mal, belanja infrastruktur diposisikan sebagai belanja yang penting sehingga harus dalam kendali negara sepenuhnya. Karena pengeluaran belanja infrastruktur memang selalu besar, maka pengeluaran ini sekaligus dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak, sekaligus diorientasikan untuk menggerakkan roda ekonomi.

Lalu apakah belanja infrastruktur dalam Baitul Mal ini menghadapi dilema sebagaimana APBN Indonesia hari ini? Terpenjara di dalam utang, sekaligus terus memperbesar defisit anggaran? Ternyata tidak. Apa rahasianya?

Sistem keuangan Negara Khilafah mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam 3 pos besar (fai-kharaj, milkiyyah amm, zakat), tanpa pernah terjerat utang luar negeri yang ribawi. Ada 1 pos tambahan lagi yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Artinya juga, pajak ternyata bukan sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali.

Luar biasa bukan? Membangun negara termasuk infrastruktur kebutuhan masyarakat dari kas negara yang tidak bersumber dari pajak dan utang. Artinya sama sekali tidak membebani masyarakat.

Konsekuensi lanjutan jika proyek pembangunan infrastruktur didanai dari Baitul Mal, adalah tidak ada harga jual yang harus dibayar masyarakat ketika menggunakannya. Karena dalam Sistem Politik Islam, negara bukan produsen dan rakyat bukanlah konsumen.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Kebijakan fiskal Bayt al-Mal akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif.

Pada zaman Rasulullah saw, beliau membangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. Beliau mendirikan dua kota dagang besar yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan kota Kuffah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Persia). Khalifah Umar bin Khattab ra juga membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah, sehingga orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik onta karena mereka bisa menyeberang dari Sinai langsung menuju Laut Merah. Khalifah Umar bin Khattab ra juga menginstruksikan kepada gubernurnya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluarannya untuk infrastruktur.

Menurut pendapat Ibnu Taymiyyah, aktivitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infrastruktur semisal transportasi dan komunikasi yang memakan biaya yang tinggi, negara memiliki kewajiban menanggungnya. Sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik diperlukan untuk membangun kanal, jembatan, jalan, dan sebagainya. Abu Yusuf juga mengungkapkan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam penggunaan dana publik untuk mendukung produktifitas dalam meningkatkan pendapatan negara. .(Karim, Ekonomi Makro Islam)

Darimana semua pos pemasukan yang diperoleh Baitul Mal untuk membiayai pembangunan infrastruktur itu?
Pos-pos pendapatan dalam sistem keuangan Bayt al-Mal terdiri dari tiga pos pemasukan utama yang masing-masing rinciannya memiliki banyak ragam jenis pemasukan. (Zallum, Sistem Keuangan Negara)

Pertama, bagian fayi dan kharaj. Fayi adalah salah satu bentuk pampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam. Dengan objek tanah yang produktif maka pungutan ini tidak membebani rakyat, baik Muslim ataupun non-muslim.
Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-Shari kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak.

Ketiga, bagian sadaqah. Bagian sadaqah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Sungguh nyata kebenaran firman Allah SWT, jika manusia mau membuang sifat sombongnya bersikukuh menolak aturan dari Rabb-nya, maka seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk semua masalahnya dengan mudah.
Sementara ketika manusia mau membuka mata hati pikirannya, mengkaji aturan mana yang paling sempurna dalam mengatur bumi dan segala isinya, maka jawaban itu hanya akan dia temukan dalam Syariat (aturan/hukum) Islam.

Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” (TQS. Thaha: 124).[]

%d blogger menyukai ini: