RI 4.0: Penjajahan Gaya Baru Berkedok Kemajuan Teknologi

**Kafir Penjajah Pengendali Pendidikan Tinggi-Riset dan Kehidupan Dunia Semakin Suram

Oleh: Dr. Rini Syafri(*)

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,..” (TQS Al Anfaal: 24)


MuslimahNews, FOKUS — Revousi Industri 4.0 (RI 4.0) / Industri 4.0 (I 4.0) dicanangkan sebagai agenda dunia pada Forum Ekonomi Dunia 2016. Saat ini, RI 4.0 menjadi arus politik di Indonesia sebagaimana halnya di berbagai penjuru dunia yang lain. Kemajuan teknologi RI 4.0 pada bidang fisika, digital dan biologi serta turunannya seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing, telah menyilaukan mata dari maksud terselubung agenda RI 4.0. Hasilnya, kebaikan semu. Negara kafir penjajah pengendali Pendidikan Tinggi dan Riset sehingga semakin jauh dari fungsi yang seharusnya. Pun demikian dengan fungsi civitas academica.

Sementara itu, pemanfaatan teknologi RI 4.0 yang berlangsung di atas lanskap sistem kehidupan sekuler serta sarat agenda hegemoni semakin memperparah krisis multi dimensi. Mulai dari krisis ekonomi dan sosial yang ditandai oleh gelombang pengangguran, krisis nilai-nilai Islam yang ditandai lifestyle barat yang meluas, hingga krisis fungsi negara yang semakin parah. Bagaimana seharusnya civitas academica Muslimah menyikapi semua ini?

Kafir Penjajah Pengendali Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Agenda RI 4.0 menjadikan asing kafir penjajah sangat berkepentingan terhadap pendidikan tinggi dan riset, berikut civitas academica tentunya. Baik sebagai penghasil riset, penghasil tenaga kerja terdidik sekaligus pasar teknologi RI 4.0. Di saat bersamaan eksploitasi terhadap sumber daya alam berlangsung semakin massive.

Sebab, bila ditelaah secara mendalam RI 4.0 sendiri merupakan agenda yang didesain barat bagi kesuksesan dan kepercepatan terwujudnya target-target politik barat. Khususnya, agenda ekonomi pasar bebas Knowledge Based Economy (KBE). Yang pada agenda KBE ilmu didudukan sebatas faktor produksi untuk pertumbuhan ekonomi, dan World Class University sebagai pilarnya.

Oleh karena itu sesungguhnya pengarusan agenda RI 4.0 pada pendidikan tinggi hanyalah demi percepatan pencapaian agenda hegemoni barat pada pendidikan tinggi dan riset berikut civitas academica, termasuk benchmark (poin) World Class University (WCU). Hal ini terlihat dari rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenristekdikti 16-17 Januari di USU-Medan, dan press release bertajuk “Kebijakan Kemenristek DikTi Menghadapi Globalisasi Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0.” Demikian pula tampak dari empat poin kebijakan baru pendidikan tinggi. Baik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)/kuliah daring, program studi baru, pendidikan vokasi maupun kehadiran perguruan tinggi luar negeri.

Hasilnya, penderasan pengadopsian nilai dan standar barat pada pendidikan tinggi dan riset. Berupa program World Class Professor (WCP), peningkatan riset dan publikasi berindeks Scopus dan WoS (Web Of Science). Demikian pula peningkatan kolaborasi neoliberal triple/ quadruple helix dan hilirisasi riset. Di samping internasionalisasi berupa program pembukaan perguruan tinggi asing, program Online/Distance learning, pembukaan program studi baru sesuai kebutuhan industri, revitalisasi pendidan vokasi, dan peta riset yang mengacu pada agenda RI 4.0. Berikut uraiannya.

Peningkatan Publikasi Internasional

Peningkatan publikasi ilmiah ketika berlangsung di atas peta riset dan arah pemanfaatan yang ditetapkan barat tidak dapat dimaknai kecuali sebagai bentuk eksploitasi potensi intelektual. Hal ini dipaksakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjuangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Hasilnya, peningkatan publikasi ilmiah internasional yang cukup pesat. Per 26 Oktober 2018 mencapai 22.222 publikasi.

Kehadiran teknologi RI 4.0 semakin memperburuk keadaan. Pemanfaatan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan dan big data yang berkelindan dengan program target publikasi internasional, misalnya. Mempermudah terbentuknya big data, terkumpulnya data pada scopus. Pangkalan data milik penerbit raksasa Elsevier. Diberitakan pada laman www.elsevier.com, tentang rencana baru antara Elsevier dan Euretos, berupa penggunakan data besar dan pembelajaran mesin sehingga dapat memindai jutaan artikel jurnal dan ratusan database. Selanjutnya akan dihasilkan koneksi berisi saran hipotesa baru bagi para peneliti. Pada gilirannnya, arah dan hasil riset semakin dalam kendali barat.

Program WCP

Program WCP begitu kental dengan cara pandang dan ukuran barat. Mulai dari tujuan hingga luaran program. Menuju PT kelas dunia dalam ukuran barat merupakan tujuan program. Dinyatakan pada tujuan umum butir ke 3, “Meningkatkan peringkat PT dalam atau menuju QS WUR 500 terbaik dunia”. Sementara pada butir 2 tentang syarat dan kewajiban tim pelaksana dinyatakan, “h-index scopus ketua tim minimal 4 dan pernah menjadi First Author di journal minimal dengan Q2”. Sedangkan WCP yang diundang disyaratkan minimal memiliki h-index scopus besar atau sama 20.

Peningkatan Kualitas

Konsep kolaborasi merupakan aspek ideologis yang begitu ditekankan pada agenda RI 4.0. Sebagaimana tampak dari pernyataan Profesor Klaus Schwab di hadapan publik dunia pada World Economic Forum 2016 yang bertajuk “Mastering the Fourth Industrial Revolution”. Pelaksanaannya dikontrol oleh Global Competiveness Index, yang merupakan ukuran keberhasilan suatu negara menjalankan agenda RI 4.0, khususnya indikator “University-Industry Collaboration in Reasearch & Develompment.” Secara khusus direkomendasikan kemeristekdikti memperbanyak riset grup, pengembangan program peningkatan produktifitas riset, regulasi operasional dan implementasi RIRN 2015-204 dan penyesuaian paradigma Tridharma Perguruan Tinggi dengan era industri 4.0.

Karenanya tidak heran seiring pengarusan agenda RI 4.0 kolaborasi dengan negara kafir penjajah pada aspek riset, pendidikan tinggi semakin menonjol. Yakni, Amerika Serikat, dan negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Denmark, Swiss, dan Irlandia. Di samping itu juga dengan Australia dan negara penjajah dari Asia, yakni Jepang dan Cina.

Berikut agenda kolaborasi di Indonesia yang berlangsung selama dua tahun terakhir:

Amerika Serikat. Pada 21-24 Mei 2018 Menristekdikti melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Ini adalah yang pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir untuk pegembangan Iptek dan Inovasi. Beberapa kesepakatan, seperti penguatan kerjasama dengan NASA dan NSF segera dilakukan. AS sepakat meningkatkan kolaborasi Iptek dan Inovasi yang telah terjalin selama ini.

Pada kunjungan kerja tersebut juga dibicarakan kerjasama pendidikan tinggi,5 yang sekitar dua bulan sebelumnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menyatakan di hadapan sekitar 300 mahasiswa UNAIR tentang pentingnya globalisasi pendidikan tinggi dan komitmen peningkatan kolaborasi Indonesia-AS di bidang pendidikan. Yaitu pada kuliah yang bertajuk United States of America and Indonesia Partnership, Tacking Global Challenges with Global Education. Saat ini ada 9000 pelajar Indonesia dari berbagai jenjang studi yang menempuh pendidikan di AS dan pada 2020 ditarget meningkat menjadi 15.000 pelajar.

Pada Maret 2017, Menristekdikti dan wakil Duta Besar Amerika Serikat meluncurkan kegiatan USAid SHERA senilai $20 Juta Dolar AS. Berupa hibah penelitian untuk lima perguruan tinggi di Indonesia melalui pusat kolaborasi riset atau Centre fo Collaborative (CCR). USAid SHERA berkolaborasi dengan Kemenristekdikti dan 23 perguruan tinggi Indonesia negeri dan swasta, yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua, dan 8 perguruan tinggi di AS. Selain perguruan tinggi, dalam beberapa topik penelitian juga melibatkan pihak swasta dan pemerintah daerah (Triple Helix).

Topik-topik penelitian meliputi Urban Development untuk Universitas Indonesia, Innovative Technologies untuk Institute Teknologi Bandung, Public Health and Infection Diseases untuk UNPAD, Environment, Energy and Maritime Sciences untuk UGM, Food Security and Selft Sufficiency untuk Institut Pertanian Bogor. Mitra delapan perguruan tinggi AS adalah Universitas Colorado Boulder, Universitas of Colorado Denver, Massachustts Institute of Technology, Universitas of Rhode Island, Mississippi State University, University of Illinois, Urbana-Champaign, Universitas Florida, Savannah State University.

Negara-Negara Eropa. Pada 3-5 Juni 2018 di Jakarta, diadakan pertemuan internasional Intermediate Senior Official Meeting (ISOM) Asia Europe Meeting (ASEM) on Education ke-3. Pada forum yang dihadiri 14 negara Eropa dan 13 negara Asia ini dibahas berbagai tema termasuk tentang pentingnya kolaborasi Triple Helix (Academicians – Business and Government). Yaitu pada topik Engaging Business and Industries, dan Technical and Vocational Education and Training (TVET).

Nota kesepahaman dan kolaborasi yang dilakukan pemerintrah dengan sejumlah negara eropa selama dua tahun terakhir, adalah:

Irlandia, Pada 17 September 2018, Menristekdikti RI dengan Menteri Pendidikan dan Keterampilan Irlandia menandatangai nota kesepahaman . Disepakati penelitian bersama pada tiga bidang, yaitu: Informasi, Komunikasi dan Teknologi (ICT), Pertanian dan Energi (energi baru terbarukan).

Belanda. Pada 13 Februari 2017 pemerintah Indonesia menformalkan Pertemuan Komite Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan yang dipimpin oleh Menristekdikti dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, sebagai tindak lanjut terhadap MoU yang ditandatangani pada 22 April 2016.

Topik-topik yang dibahas tertuang dalam Road Map of Horizon 222: Higher Education and Science, antara lain:

Pertama, identifikasi langkah kedua negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia (peneliti, dosen, pelajar) berkualitas dunia; pengembangan dan penilaian kurikulum dan kualifikasi(termasuk joint/double degrees). Demikian pula peningkatan jaringan yang kuat ke pasar tenaga kerja. Kedua, Kolaborasi riset dan inovasi yang fokus dan intensif; Ketiga, sinergi pendanaan. Saat ini jumlah Mahasiswa Indonesia di Belanda mencapai 1600-an, kedua terbanyak setelah Inggris.

Inggris. Pada Mei 2018, Indonesia dan Inggris bersepakat membentuk Komite Kerja Bersama (KKB) dama bidang Pendidikan Tinggi Riset dan Inovasi yang bertujuan untuk: 1. Peningkatan hubungan bilateral yang telah terjalin; 2. Kolaborasi penyusunan program ie Newton fund; 3. Pertukaran informasi; 4. Pemeliharaan dan evaluasi program berjalan, serta kemungkinan penciptaan kerja sama baru. Topik yang didiskusikan meliputi: 1. Policy in Research and Higher Education; 2. Academic Colaboration; 3. Research collaboration and Innovation Collaboration.

Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan adalah:

1. Pengembangan A joint UK Indonesia Strategic Framework on Trans National Education (TNE)

2. Kolaborasi merancang Newton Program

3. On-line education atau distance learning

4. Peningkatan program World Class Professors (WCP)

5. WCU, pejajakan kerjasama dengan IPB dan UNAIR (yang telah berjalan UI, ITB dan UGM)

6. Program Beasiswa, peningkatan jumlah pelajar Inggris studi di Indonesia

7. Pengembangan STP (sains Tekno Park) penjajakan utama ke UI, ITB, UGM, IPB, UNAIR

8. Perancangan Newton Fund baru

9. Pertemuan akan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Jerman. Ada banyak kolaborasi riset yang dilakukan, dan diantara yang akan dilakukan adalah antara Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor dengan University of Passau, Jerman. Penelitian yang direncanakan di bidang pertanian organik dari aspek Sosial-Ekologi.

Perancis. Indonesia-Perancis telah melakukan perjanjian Iptek sejak tahun 1979 dan telah banyak kerjasama Iptek dan inovasi dilakukan. Namun, pada 26 Juni 2018 di Futuroscope, Poitiers, Perancis, untuk pertama kali diadakan pertemuan Indonesia-France High Level Meeting on Science, Technology and Higher Education Cooperation (HLM ke-1). Pertemuan implementasi payung hukum kerjasama dalam bidang iptek dan dikti yang ditandatangani oleh ke dua negara pada kunjungan kerja Presiden Perancis ke Indonesia pada 29 Maret 2017 di Jakarta.

Telah banyak perjanjian kerjasama yang disepakati dalam tiga tahun terakhir untuk dijadikan rujukan kolaborasi. Indonesia mengusulkan menjajaki dan mempererat kerja sama pendidikan vokasi, science and techno parks, world class professor, centre of excellent dan pembelajaran secara daring. Diharapkan makin banyak mahasiswa Indonesia yang belajar ke Perancis.

Jepang. Pada akhir Februari 2017, delegasi Jepang dari Council for Science, Tecnology and Innovation (CSTI) dalam kunjungannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bermaksud memperkuat kolaborasi bidang riset dan IPTEK. Sementara itu telah berjalan berbagai program kerja sama seperti Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) yang menghasilkan 16 proporsal kolaborasi.

Bidang IPTEK yang memiliki potensi besar adalah energi dan ICT. Dukungan yang diberikan pemerintah Jepang selama ini antara lain the 5th basic plan dengan inovasi teknologi lima tahun yang sudah dimulai April 2016. Kolaborasi dilakukan melalui Cross-Ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) dengan sebelas program yang didanai Pemerintah Jepang. Keterlibatan pihak industri (Jepang) yang lebih besar dapat berupa dana dan keterlibatan sumber daya manusia.

Cina. Pada 5 April 2018 Duta Besar RRT untuk Indonesia melakukan kunjungan kehormatan kepada Menristekdikti. Menristekdikti menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia dan RRT akan terus meningkatkan kerjasama yang baik dalam bidang Iptek Inovasi dan Pendidikan Tinggi.

Beberapa kerjasama yang telah ditandatangani sejak tahun 2015 sampai sekarang di antaranya adalah:

1. Memorandum of Understandaing on Higher Education Cooperation, on Establish the China-Indonesia Scholarship in Higher Education Program

2. Letter of Intent on Mutual Recognition of Academic Degrees and Qualifications in Higher Education

3. Implementing Arrangement on Co-establishment Indonesia-China Joint Laboratory, Technology Transfer Centre, Scientist Exchange Program. Hingga akhir 2017 sudah diusulkan 33 kandidat untuk “Scientist Exchange Program”.

Apa yang dikehendaki dari kolaborasi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemenuhan tujuan hegemoni kafir penjajah. Mulai dari kemudahan pembajakan potensi intelektual, hingga memfasilitasi penguasaan teknologi terkini oleh korporasi dan barat.

Hilirisasi Riset

Hilirisasi riset, yakni komersialisasi riset adalah konsep yang didasarkan pada pandangan barat tentang ilmu. Aspek ini telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, terlihat dari target pembangunan 100 STP (Science Technopark) dan Technopark. Yakni, wahana yang memfasilitasi berlangsungnya komersialisasi riset.

Demikian pula pembangunan Pusat Unggulan Iptek (Centre of Excellent) dan pembangunan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
Melalui skema PPBT dan CPPBT, jumlah starup dan calon starup di Indonesia terus meningkat. Awalnya 52 startup dan calon startup di tahun 2015 menjadi 956 di tahun 2018. Kita targetkan lebih dari 1000 di tahun 2019. Untuk mendukung perkembangan startup di Indonesia, setiap tahunnya Kemenristekdikti menyelenggarakan program Inovator Inovasi Indonesia Expo (I3E).

Bagi kemudahan hilirisasi riset, pada aspek regulasi, telah dipangkas sejumlah aturan, bahkan dikeluarkan peraturan baru. Disamping itu, terus disuarakan pemerintah pada berbagai kesempatan penting di depan para sivitas akademi dan peneliti tentang pentingnya hilirisasi dan kolaborasibatil triple/ quadruple helix. Di samping pelaksanaan berbagai program seperti training dan magang untuk techno-entrepreneur muda, pemberian insentif untuk Perusahan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), dan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk promosi pertumbuhan start-up melalui program inkubasi. Hilirisasi riset juga diberi perhatian khusus dalam Road Map Making Indonesia 4.0.

Apa hasilnya? Kemudahan penguasaan riset dan teknologi oleh korporasi dan kafir penjajah untuk berbagai kepentingan termasuk bisnis. Ditegaskan Menristekdikti, “Inovasi juga menjadi hal yang penting dalam pengembangan pendidikan tinggi. Karena hasil riset berbagai ilmu harus diaplikasikan ke industri dan masyarakat, untuk dikomersialkan, serta harus memenuhi kebutuhan pasar dunia.”

Internasionalisasi dan Pembajakan Sumber Daya Manusia Terdidik
Internasionalisasi , yakni universalisasi nilai dan standar barat, tak henti diaruskan kepada civitas academica. Berupa pembentukan dan penguatan mindset melalui sistem pendidikan keseluruhan, berbagai forum diskusi dan seminar. Demikian pula melalui penguatan standar mutu, sebagaiman tampak pada tema Recognition and Quality Assurance pada ISOM dan ASEM on Education ke-3 beberapa bulan yang lalu.

Di samping itu, ruang berdifusi nilai-nilai barat juga berlangsung melalui program Student Mobility. Seperti ASEAN International mobility for Students (AIMS), Join Degree/Double Degree, Joint Curriculum, Credit Transfer, Credit Earning, Fast-track program, dan ODL (Online/Blended Learning). Program kredit transfer dengan tujuan sejumlah Universitas negara penjajah seprti AS (Ohio State University Michigan State University), German, Perancis, dan Belanda.

Dominasi asing semakin difasilitasi oleh program universitas asing. Pertengahan 2018 ini diperkirakan 5-10 kampus asing beroperasi, hanya saja berkurang menjadi dua, seiring penolakan yang keras dari publik. Demikian pula melalui Program PJJ (distance learning), yang sebelumnya bernama Online/Blended Learning. Telah meluncurkan hibah untuk pembimbingan teknologi dan reorientasi kurikulum pada 400 pendidikan tinggi. Bagaimanapun program ini merupakan kemudahan baru bagi dominasi asing pada pendidikan tinggi maupun riset.

Sementara itu potensi intelektual dan sumber daya terdidik semakin dalam genggaman korporasi seiring perancangan rekrutmen dan manajemen dosen didasarkan pada agenda industri 4.0 termasuk peningkatan kuota PMDSU (Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul). Demikian pula penggunaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang dilandaskan pada paradigma barat. Baik untuk pembukaan program studi baru, reorientasi kurikulum, dan dalam mewujudkan kemampuan literasi data, teknologi dan manusia.

Bagaimana Amerika Serikat kafir penjajah berhasrat kuat sebagai penentu arah kemajuan teknologi dan riset dunia ditegaskan Daniel Runde, Ketua William A. Schreyer di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Ia menyatakan, “Bagaimana posisi Amerika Serikat? Kami berada pada posisi yang sangat baik. ….Sistem riset universitas dan investasi A.S. untuk penelitian dan pengembangan, ilmu dasar dan kehidupan, dan teknologi energi baru, semuanya aset strategis. Pasar modal A.S., dan sistem modal ventura yang mendukung inovasi dan dinamika ekonomi, juga merupakan keuntungan besar. Kita memiliki keunggulan yang harus kita pertahankan”.

Pada akhir, di balik kecanggihan teknologi RI 4.0, baik per bagian maupun keseluruhan agenda RI 4.0 pada pendidikan tinggi hanyalah menjadikan negara kafir penjajah sebagai pengendali pendidikan tinggi, riset dan teknologi . Hegemoni dan eksploitasi terhadap potensi intelektual semakin leluasa. Penyimpangan fungsi pendidikan tinggi dan riset semakin memprihatinkan. Hak publik terhadap pendidikan tinggi gratis/murah dan berkualitas semakin jauh dari kenyataan. Ini satu hal, hal yang lain, sivitas akademi semakin terperangkap dalam kemuliaan semu.

Wahai civitas academica, bukankah Allah SWT telah menjanjikan kemuliaan untuk mereka yang berilmu, sebagaimana Allah SWT ditegaskan, yang artinya “….Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat…” (TQS Al Mujadilah: 11). Adakah yang lebih buruk dari ini, sesudah kemuliaan sejati berganti kemuliaan imitasi dan semu?

Lebih dari itu, penjajahan apapun bentuknya terlarang dalam Islam. Karena Allah SWT melarang penjajahan dan dominasi asing apapun bentuknya. Allah SWT telah menegaskan dalam QS An Nisa (4): 141, yang artinya,”….dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang beriman.”

Krisis Multi Dimensi: Kehidupan Dunia Semakin Suram

Kemajuan teknologi termasuk teknologi kunci RI 4.0 yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemuliaan dan kesejahteraan umat manusia justru berujung sebaliknya. Pemanfaatan teknologi yang berlangsung di atas lanskap sistem kehidupan sekuler dan sarat muatan hegemoni benar-benar menjadikan kehidupan dunia semakin suram.

Bagaimana tidak, krisis multi dimensi kian parah adalah kenyataan yang dekat. Badai pengangguran tak henti menghantam negara-negara di berbagai penjuru dunia,bahkan ancaman perbudakan moderen semakin nyata.
Hanya satu aspek saja dari gelombang teknologi dalam hal ini mesin cerdas sudah cukup menimbulkan persoalan serius, yakni pengangguran.

Ini dipaparkan Larry Elliott editor ekonomi “The Guardian” dua tahun lalu dalam tulisannya bertajuk Fourth Industrial Revolution brings promise and peril for humanity. Ia mengomentari konsep Revolusi Industri Ke Empat yang dibahas pada World Economic Forum di Davos termasuk bahaya otomatisasi di AS dan menegaskan, “Hanya mengambil satu contoh, mesin cerdas akan segera mengganti semua jenis pekerja, mulai dari akuntan hingga pengantar pengiriman dan agen real estat hingga orang-orang yang menangani klaim asuransi motor rutin. Diperkirakan 47% pekerjaan AS berisiko dampak otomatisasi…

Masih dari sumber yang sama, Schwab membandingkan Detroit pada tahun 1990 dengan Silicon Valley pada tahun 2014. Pada tahun 1990, tiga perusahaan terbesar di Detroit memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 36 miliar (£ 25 miliar), pendapatan sebesar $ 250 miliar dan 1,2 juta karyawan. Pada 2014, tiga perusahaan terbesar di Silicon Valley memiliki kapitalisasi pasar yang jauh lebih tinggi ($ 1,09 tn) menghasilkan pendapatan yang hampir sama ($ 247 miliar) namun dengan jumlah karyawan sekitar 10 kali lebih sedikit (137.000).
Tidak hanya di AS, Jerman, dan Jepang prediksi suram pengangguran massal dampak otomatisasi juga akan menimpa negara-negara di ASIA meski penggunaan robot jauh di bawah tiga negara tersebut.

Stephen Groff, Wakil Presiden Asian Development Bank dalam tulisannya bertajuk “Heres How Asia Can Resist The Rise of The Robots” menyatakan, “Pada 2014, Cina hanya memiliki 11 robot per 10.000 karyawan di industri non-otomotif, dan hanya 213 per 10.000 karyawan di lini perakitan otomotif. Itu ratusan kurang dari Jepang, Amerika Serikat atau Jerman.

Ancaman jurang kemiskinan yang semakin parah juga dikemukakan. Dinyatakan, “Bukti sejauh ini menunjukan bahwa manfaat perubahan yang akan datang akan terkonsentrasi di kalangan elit yang jumlahnya relatif kecil, sehingga memperburuk kecenderungan saat ini menuju tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi. Ini adalah poin yang ditekankan oleh bank Swiss UBS dalam sebuah laporan yang diluncurkan di Davos. Akan ada polarisasi angkatan kerja karena pekerjaan dengan keterampilan rendah terus otomatis dan tren ini semakin menyebar ke pekerjaan kelas menengah.

Tidak saja problem pengangguran yang kian parah, tetapi juga ancaman perbudakan moderen, sebagaimana dinyatakan dalam kabar berikut. “Otomatisasi produksi di sektor manufaktur, perikanan dan pertanian di Asia Tenggara berpotensi melahirkan perbudakan modern, menyusul kelangkaan lapangan kerja dan maraknya eksploitasi buruh. Kehadiran teknologi robotik pada sektor manufaktur di Asia Tenggara diyakini akan mendorong perbudakan modern, menyusul ketatnya persaingan untuk mendapat pekerjaan berupah rendah lantaran otomatisasi produksi.” Kesimpulan tersebut didapat lembaga konsultan Verisk Maplecroft melalui sebuah studi.

Di Indonesia, dari hari ke hari berbagai krisis yang semakin parah begitu mudah dindera dan dirasakan. Seiring digitalisasi dan otomatisasi secara liberal yang terus meluas pada aktivitas pemerintahan, kehidupan publik, keluarga dan individu. Yakni, peningkatan pengangguran, Lifestyle (gaya hidup) liberal kian tersebar, paradigma materialistik kian menonjol. Demikian pula kelalaian dan kezoliman penguasa dalam pemeliharaan berbagai hajat hidup publik. Berikut pemaparannya:

Krisis Ekonomi & Sosial kian parah.
Ditandai gelombang pengangguran semakin nyata ketika digitalisasi dan otomatisasi tidak dirancang negara untuk kesejahteraan, dan kemuliaan bangsa. Pada otomatisasi gerbang tol saja diperkirakan sekitar 20.000 pekerja gardu tol di seluruh Indonesia terancam kehilangan pekerjaan.”

Belum lagi berbagai sektor bisnis lain, yang secara diam-diam juga melakukan pengurangan pekerja karena beralih pada teknologi digital dan otomatisasi . Bisa dipastikan kesenjangan ekonomi kian dalam dan meluas, berikut berbagai dampak negatifnya. Indikasi krisis ekonomi dan sosial kian parah.

Krisis Nilai-nilai Islam

Lifestyle liberal semakin difasilitasi oleh pemanfaatan internet (Internet of Things) tanpa didahului visi negara bagi terwujudnya nilai-nilai luhur di tengah-tengah masyarakat. Siapa saja termasuk anak dan remaja begitu mudah terpapar berbagai info, gambar dan video perusak moral. Akibatnya, perilaku serba boleh dan seks bebas makin merebak. Sebagaimana ditunjukan oleh suatu penelitian tentang intensitas akses internet di video terhadap perbuatan seks bebas pada salah satu SMAN di Kota Makasar.

Perilaku konsumtif juga lifestyle yang menonjol. Bisnis e-commerce yang digalakan pemerintah tanpa rambu perlindungan dari perilaku berbelanja hedonis tidak saja berakibat pada perubahan perilaku berbelanja masyarakat dari pasar riil ke pasar virtual, akan tetapi terbukti sarana efektif pendorong perilaku konsumtif. Khususnya pada remaja urban yang e-commerce merupakan gaya hidup mereka.

Mirisnya, ada ratusan juta generasi Indonesia dalam jeratan kapitalisasi perilaku ini. Dari 180 juta populasi produktif 135 juta diantaranya adalah komunitas konsumtif.

Demikian pula lifestyle individualis, dan anti sosial kian menonjol dan makin meluas di kalangan generasi milenial. Di samping itu kehidupan keluarga yang semakin rapuh. Program e-commerce pemberdayaan perempuan merupakan solusi semu di tengah himpitan ekonomi. Meski belum ada angka namun pasti namun terjadi peningkatan percean dari waktu ke waktu seiring program digitalisasi, dan segala internet.

Krisis Fungsi Negara dan Kapitalisasi Hajat Hidup Publik

Kondisi buruk yang selama ini berlangsung semakin diperparah oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau (SPBE) e Government. Yang faktanya adalah penggunaan teknologi informasi pada sistem pemerintahan demokrasi bagi kemudahan terealisasinya fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah sesuai pandangan barat. Berupa regulator yang memuluskan penguasaan korporasi terhadap hajat hidup publik, di samping menfasilitasi dominasi asing baik melalui kolaborasi pemerintah dan korporasi, anggaran berbasis kinerja, privatisasi, dan desentralisasi kekuasaan.

E Government pada Kementerian Pertanian berupa digitalisasi sistem pertanian. Sekilas tampak maslahat karena semakin mudah para petani terhubung dengan berbagai korporasi. Namun hakikatnya hanyalah memuluskan agenda hegemoni pada aspek pertanian. Demikian pula Online Submission yang bertujuan mempermudah investor memperoleh berbagai perizinan.

Hal yang sama juga dapat disaksikan pada pelaksanaan E-Government pada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral serta Kementerian Kehutananan dan Lingkungan Hidup. Semuanya hanyalah memfasilitasi dan mempermudah asing kafir penjajah merampas Sumber Daya Alam berlimpah di negeri ini dan di saat yang bersamaan mempermudah berlangsungnya kapitalisasi hajat hidup pulik terhadap energi dan berbagai sumber daya alam milik umum.

E-Government pada Kementerian Kesehatan hanyalah mempermudah kapitalisasi hajat kesehatan publik termasuk pelaksanaan program neoliberalisme JKN-UHC. Sementara penerapan sistem rujukan online program JKN, semakin memperpanjang daftar penderitaan publik; E Government pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi pada prinsipnya semakin mempermudah pencapaian agenda hegemoni asing pada aspek pendidikan tinggi dan riset. Khususnya agenda pencapaian WCU dengan berbagai program dan kegiatannya.

Sementara pembelajaran jarak jauh meski dipandang meringankan biaya pendididkan akan tetapi tidak berarti publik mendapatkan haknya berupa pendidikan gratis/murah berkualitas terbaik. Demikian pula ketetapan Kemenristek DikTi tentang Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019 dengan Ujian Tulis Berbasis Kompoter (UTBK). Semuanya hanya semakin mengukuhkan kapitalisasi pendidikan tinggi.

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, E-Government meski terkesan high-tech, namun menyisakan sejumlah persoalan serius. Program ujian berbasis kompoter misalnya, tidak sedikit orang tua yang terbebani di samping sekolah sendiri. Karena tidak memiliki infrastruktur yang memadai termasuk listrik. Demikian juga keharusan pendaftaran berbasis online. Ujungnya, orang miskin semakin tersisihkan.

Inilah realitas pemanfaatan teknologi RI 4.0 di atas lanskap sistem kehidupan sekuler. Khususnya sistem ekonomi kapitralisme, dan sistem politik demokrasi. Petaka, fasadpun mengancam kehidupan. Sungguh Allah SWT telah mengingatkan, yang artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, Allah menghendaki agar manusia merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (TQS Ar Ruum [30]:41).

Tragisnya, negara dan pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai junnah (pelindung) justru memfasilitasi bahkan bekerja untuk kemudahan berlangsungnya berbagai kejahatan tersebut. Karenanya, kemajuan teknologi juga teknologi RI 4.0 haruslah dimurnikan dari muatan ideologi sekuler yang dijiwai kebatilan dan kesesatan. Bahkan, harus dijauhkan dari peradaban hari ini. Kemudian, dirancang ulang pemanfaatannnya di atas lanskap sistem kehidupan yang berlandaskan ilmu dan kebenaran. Yakni, sistem kehidupan Islam, khilafah Islam.

Tanggung Jawab Perubahan

Penting dicatat, kembalinya kehidupan Islam adalah satu-satunya solusi bagi semua persoalan dunia hari ini. Tidak terkecuali persoalan hilangnya fungsi pendidikan tinggi, sirnanya kemuliaan civitas academica. Demikian pula dengan pemanfaatan teknologi yang salah arah karena berlangsung di atas sistem kehidupan kufur.

Sementara, tidak ada jalan bagi melanjutkan kehidupan Islam kecuali dengan Daulah Islamiyyah. Dan tidak ada jalan kepada Daulah Islamiyyah kecuali dengan mengambil Islam secara sempurna. Yakni, mengambil akidah Islam berikut sistem kehidupan yang terpancar dari akidah Islam tersebut.

Dakwah adalah satu-satunya jalan bagi perubahan tersebut. Sungguh Allah SWT telah memberikan prediket yang begitu istimewa bagi pelakunya, sebagaimana ditegaskan Allah SWT yang artinya, “Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, ‘Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim (yang berserah diri)?” (TQS Fushshilat [41]:33).

Juga harus disadari mengemban dakwah Islam kepada bangsa-bangsa di dunia adalah tugas pokok dan tugas asal umat. Prediket umat terbaik menjadi miliknya selama ia menjalankan tugas pokok ini. Allah SWT menegaskan, “Kalian (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah….”. (TQS Ali Imran [3]:110)

Bahkan, nash-nash tersebut mengandung tuntutan bahwa melaksanakan dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Rasulullah SAW menegaskan perkara kewajiban ini yang artinya, “Yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, atau sungguh Allah SWT menurunkan hukuman kepadamu, kemudian kamu berdoa kepada-Nya, tapi Allah SWT tidak mengabulkannya” (HR Tirmidzi)
Kewajiban dan tanggung jawab dakwah ini tentu lebih besar lagi bagi para civitas academica. Baik dosen, peneliti maupan Mahasiswa. Mengingat mereka diberikan Allah SWT berbagai keutamaan. Mulai dari kapasitas berpikir, wawasan hingga status sosial di masyarakat. Sungguhnya seharusnya ia termasuk orang-orang berakal sebagaimana dijelaskan identitasnya pada QS Ali Imran [3]: 190. Artinya, “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.

Pada tataran ini sangat penting ditingkatkan peran civitas academica dalam mewujudkan pendidikan yang efektif dan merubah model pendidikan yang sedang berlangsung. Hal itu semua tidak akan pernah terjadi kecuali dengan mengembalikan kehidupan Islam terlebih dahulu. Sehingga harus ada upaya serius agar para civitas academica mengemban kepemimpinan berpikir Islam dalam aktivitas sehari-hari mereka. Bahkan aktivitas ini harus menjadi poros kehidupannya. Mari bersegera menempuh jalan, dan kemuliaan. Allah SWT telah menegaskan yang artinya,”Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba.” (TQS Al-Muthaffifin [83]:26)

Penutup

Lonceng kematian peradaban barat berbunyi kian nyaring, kehancurannya semakin nyata. Pemanfaatan dan tata kelola teknologi RI 4.0 yang berlangsung di atas pemisahan ilmu dari wahyu semakin mempertontonkan pada dunia kegagalan sistem kufur.

Pada saat yang bersamaan suara untuk melanjutkan kehidupan Islam semakin bergema dan kian mendunia. Kesadaran dunia khususnya civitas academica terus menguat bahwa sain dan teknologi hanya akan mencapai puncak kebaikannya dalam sistem kehidupan Islam, Khilafah Islam. Pun demikian dengan kemuliaan dan marwah civitas academica.

Karenanya, akidah Islam haruslah dijadikan kepemimpinan berpikir umat, utamanya civitas academica. Inilah saatnya Khilafah kembali memimpin dunia. Tidak sekadar kebutuhan yang mendesak, kembali pada pangkuan Khilafah adalah mahkota kewajiban bagi kita semua. “…Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin...” (TQS Al Munafiquun [63]:8). Allahu A’lam []

(*) Narasumber pada sejumlah seminar; Peneliti Kebijakan Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Depok – Indonesia, 17 November 2018.

%d blogger menyukai ini: