Menebar Isu Islamofobia Lewat Partai Baru

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews, FOKUS — Tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba Grace Natalie- ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sampaikan bahwa partainya tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (Perda) yang berlandaskan agama. Hal itu, menjadi salah satu dari tiga misi yang yang akan dijalankan anggota legislatif dari PSI jika dipercaya duduk di parlemen.

PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa,” ujar Grace dalam sambutan yang ia sampaikan untuk peringatan hari ulang tahun keempat PSI (11/11/2018).

Sebagaimana diketahui PSI adalah partai baru. Tentu saja statement ketua partai baru yang garang tersebut menuai respons dari berbagai elemen masyarakat maupun sejawat partai.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak sepakat dengan PSI. Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin mengatakan Indonesia merupakan negara yang dihuni penduduk beragama. “Hanya PKI yang menolak agama,“ katanya. Selain itu, Suhud menilai penolakan PSI terhadap Perda Syariah atau Perda Injil bertentangan dengan spirit kebangsaan. Menurut dia, perda merupakan wujud aspirasi rakyat di daerah.

Partai Demokratpun bersuara, melalui Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengkritik sikap PSI menolak peraturan daerah berlandaskan agama termasuk Perda Syariah atau Perda Injil. Andi menyebut sikap itu mencerminkan PSI dibentuk untuk memberi ruang kepada paham islamofobia atau rasa takut terhadap Islam dan penganutnya.

Tak hanya respons marah dan penolakan yang muncul terhadap statement Grace, bahkan ada pihak yang berencana membawanya ke ranah hukum. Adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana melaporkan Ketum PSI Grace Natalie terkait penolakan Perda Syariah. Grace dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian. Eggi menilai pernyataan Grace soal penerapan perda syariah memunculkan intoleransi, diskriminatif, dan ketidakadilan merupakan kebohongan publik. Ungkapan Grace, dinilai Eggi, bertentangan dengan ayat-ayat Alquran yang disebutnya.

Melihat respon berbagai pihak yang menentang pernyataan Ketum PSI tersebut, maka jubir PSI-Guntur Romli pun angkat bicara. Guntur Romli menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang memuliakan agama. Untuk itu dirinya meminta agar pihak-pihak membedakan antara Syariah dan Perda Syariah. “Kalau syariah itu langsung dari Allah SWT, syariah itu bersifat suci dia mulia dan dia itu selalu kontekstual dan universal, tetapi Perda Syariah itu bikinan manusia, bikinan DPRD, bikinan eksekutif dari pemerintah daerah. Jadi itu dua hal yang harus dibedakan,” kata Guntur. Dari sanalah, PSI tidak menginginkan agama dijadikan sebagai alat politik. “PSI melihat agama ingin pada tempatnya, bukan dijadikan sebagai alat bagi politik,” imbuhnya.

Argumen yang disampaikan oleh Guntur Romli, sungguh menunjukkan sikap sekuler-memisahkan agama dari tatanan kehidupan. Selalu dengan dalih menjaga kesucian agama, penganut liberalisme ini berupaya menjauhkan agama dari ranah kehidupan. Padahal hal tersebut menjadi upaya menutupi keliaran mereka dalam berjalan di muka bumi. Tanpa agama, mereka bebas untuk menyelesaikan berbagai persolan hidup sesuai dengan hawa nafsunya. Agama yang sejatinya sebagai ‘way of life’, bagi kaum liberal justru dianggap pengekang.

Aroma Islamofobia

Di satu sisi, apa yang disampaikan jubir PSI dan ketuanya, menunjukkan kedangkalan berpikir. Para dedengkot PSI lupa atau bahkan tidak paham, bahwa persoalan yang terjadi pada bangsa ini justru karena jauhnya nilai-nilai agama dalam mengatur kehidupan berbangsa. Jika marak pelacuran, pedofil, LGBT dan kejahatan seksual lainnya, apakah karena diterapkannya aturan agama? Begitu pula maraknya miras dan berbagai tindak kriminal yang sadis apakah karena perda syariah hadir di dalamnya? Pun bertambahnya jumlah koruptor, terjualnya aset bangsa ke asing dan aseng, apakah karena didasarkan pada kebijakan yang berdasarkan aturan agama? Nyatanya tidak. Secara historis pun, sejak bangsa ini merdeka tidak pernah diterapkan peraturan Islam secara kaaffah. Jadi kalaupun berbagai persoalan muncul dari awal kemerdekaan hingga saat ini, tidak bisa agama dijadikan kambing hitamnya.

Jadi sungguh, statement para pemimpin PSI tak didasarkan pada fakta dan data. Tuduhan berani dan serampangan, justru mengundang tanya, apa target yang ingin dicapai oleh sebuah partai kemarin sore ini. Jika ingin mendulang suara, mengapa mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif? Ataukah mereka menjadi bagian besar dari kelompok yang sengaja mendudukkan Islam sebagai ancaman, sehingga harus menjadi bahan framing dan sentimen masyarakat –termasuk penganutnya sendiri-?

Namun yang jelas, sikap PSI menunjukkan islamofobia. Sikap inipun yang berupaya mereka aruskan ke tengah masyarakat. Islamofobia adalah istilah yang menunjukkan sikap takut sekaligus benci terhadap Islam dan umat Islam. Istilah ini mengemuka pada pertengahan 90-an setelah muncul dalam tulisan yang dirilis sebuah lembaga sipil Inggris yang dipimpin seorang Muslim yang juga wakil rektor Universitas Sussex, Inggris.

Dalam tulisan itu, islamofobia dijelaskan sebagai prasangka, rasa takut, dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Istilah ini makin menguat ketika terjadi serangan 11 September 2001. Dengan opini yang diusung oleh mulut George Bush sebagai kepala negara adidaya, membuat dunia mengamini bahwa Islam dan ajarannya sebagai pemicu kekerasan , intoleransi dan segala label keburukan yang disematkan

Pada dasarnya membangun islamofobia di negeri ini sangat sulit. Bagaimana tidak. Fakta Indonesia yang plural dengan suku, bahasa dan agama sejak awalnya bisa hidup berdampingan. Bahkan saat Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas rakyat negeri ini, tidak menunjukkan aroganitas. Justru muncul sikap toleransi terhadap agama yang lain dengan batasan yang disyariatkan.

Kalaupun hari ini justru muncul sikap tegas dari kaum Muslimin adalah dikarenakan adanya pihak-pihak yang secara sengaja melanggar batas-batas agama mereka. Semisal sikap terhadap Ahmadiyah. Mengapa kaum Muslimin keras terhadap mereka, bahkan berupaya membersihkan masjid dari orang-orang yang mengajarkan ajaran tersebut. Itu tak lain karena Ahmadiyah menodai keyakinan dan ajaran Islam. Jika mereka mau membuat agama baru dengan nama baru, urusan mereka dengan penguasa. Pasalnya mereka tetap mengaku sebagai pemeluk Islam dan yang mereka sampaikan adalah ajaran Islam, maka wajar jika kaum Muslim tidak diterima.

Aneh jika upaya untuk menjaga kemurnian ajaran agama, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap kelompok lain dan sikap intoleran terhadap ajaran yang berbeda. Sikap yang ditunjukkan oleh PSI ini pun menunjukkan sikap yang kontradiktif. Di satu sisi mereka menyuarakan kebebasan yang seluas-luasnya. Di sisi lain berupaya melarang sebesar-besarnya.

Walhasil ini makin membuktikan, bahwa dalam sistem demokrasi tidak akan pernah menempatkan Islam menjadi bagiannya. Pun dalam sistem demokrasi, hanya melahirkan partai yang oportunis. Hanya sekadar membentuk partai demi sokongan dan guyuran dana, namun miskin visi dan misi, apalagi konsep dan pondasi yang jelas dalam membangun bangsa. Semua terjadi karena antara konsep dan metode penerapan cara berpolitiknya tidak memiliki landasan dan standar yang baku. Wajar jika sikap politik akan dipermainkan sebagaimana kebutuhan mereka. Na’udzu billah min dzalika.[]

%d blogger menyukai ini: