Delusi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh: Ragil Rahayu, SE

MuslimahNews, ANALISIS — Empat tahun sudah perjalanan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Banyak catatan terkait kinerja di bidang ekonomi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan dalam rentang 4 tahun pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5% dan di tahun 2018 ini sebesar 5,1%.

Hal ini dianggap sebagai capaian positif mengingat kondisi ekonomi global yang sedang tak menentu. Meski angka tersebut sebenarnya di bawah target pemerintah pada APBN 2018 yaitu sebesar 5,4%. Apalagi jika dibandingkan dengan janji kampanye Jokowi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

Ekonomi Indonesia memang mengalami pertumbuhan. Namun di baliknya terdapat masalah besar yaitu ketimpangan ekonomi yang menganga. Dalam Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa 85,4% (145,41 juta jiwa) penduduk dewasa Indonesia memiliki kekayaan di bawah US$ 10 ribu atau Rp 150 juta dengan kurs Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).

Alat Ukur yang Buruk

Sejak dilontarkan ke publik dalam kongres Amerika pada tahun 1934 oleh Simon Smith Kuznets, produk domestik bruto (PDB) ditetapkan sebagai konsep untuk mengukur kemakmuran dan kesejahteraan. Sebuah negara dikatakan sejahtera jika ekonominya tumbuh, yakni mengalami kenaikan PDB. Para ahli ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, WW Rostow, Keynes, Robert Sollow, Joseph A Schumpeter dan Karl Bucher boleh saja berbeda pandangan terkait cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun mereka sepakat pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan. Pendapat ini diamini para politisi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi mantra kesejahteraan dunia.

Nyatanya konsep pertumbuhan ekonomi makin kabur relevansinya terhadap kesejahteraan. David Pilling, penulis buku The Growth Delusion, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanyalah ukuran perluasan barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. PDB mengukur kuantitas, bukan kualitas.

Menurut jurnalis senior di Financial Times ini, begitu suatu negara mencapai tingkat kemakmuran tertentu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan cenderung menurun. Banyaknya barang dan uang tidak serta merta setara dengan peningkatan kesejahteraan. Kadang-kadang, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berjalan ke arah yang berlawanan. Sehingga menurut David Pilling, dalam artikelnya di Time.com, PDB adalah alat ukur yang buruk untuk kesejahteraan.

Kesejahteraan untuk tiap orang
Indonesia menempati urutan ketiga dalam kecepatan pertumbuhan ekonomi di Asia, setelah Cina dan Jepang. Namun, berdasar data Credit Suisse di atas, pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati segelintir orang kaya saja. Masih ada 9,82% (26 juta) penduduk miskin.

Ironisnya, lembaga Oxfam pada 2018 menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Disparitas ekonomi Indonesia demikian lebarnya.

Berdasarkan survei BPS Juli 2018, ada dua persoalan kesenjangan kesejahteraan yang menuntut diselesaikan. Pertama adalah ketimpangan antara wilayah timur dan barat Indonesia. BPS mendapati angka kemiskinan di wilayah Papua dan Maluku mencapai 21,2 persen. Kedua adalah kesenjangan antara desa dan kota. BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 15,81 juta orang atau 13,2 persen dari total penduduk. Konsep trickle down effect pada akhirnya tidak terjadi. Mayoritas rakyat miskin tidak mendapat tetesan ekonomi. Justru orang kaya makin menguasai kue ekonomi.

Kondisi ini terjadi karena kesejahteraan dipandang secara agregat dalam sistem ekonomi kapitalisme. Asalkan PDB naik, seolah semua telah sejahtera. Padahal faktanya, kesejahteraan dan kemiskinan itu dirasakan orang per orang, perut per perut. Sekian juta penduduk miskin itu artinya ada jutaan perut yang kelaparan, ada jutaan badan yang tidak mendapat akses kesehatan layak dan ada jutaan generasi yang tak mendapat edukasi memadai. Kemiskinan di Papua bukan hanya angka, tapi mewujud pada sekian orang yang mengalami perihnya busung lapar dan gizi buruk.

Konsep kesejahteraan untuk tiap jiwa inilah yang diajarkan dalam Islam. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban untuk setiap pihak yang dipimpinnya. Abdullah bin umar r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang Amir memelihara rakyat dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang Ibu memimpin rumah suaminya, dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya (Bukhari dan Muslim).

Konsep kesejahteraan untuk tiap jiwa ini mewujud dalam hukum zakat. Islam mengatur zakat agar berhak diterima oleh delapan golongan (ashnaf). Ini menunjukkan ketelitian dalam memastikan kesejahteraan. Islam tidak mencukupkan diri dengan satu golongan penerima zakat (mustahik) saja, misalnya golongan miskin. Namun perlu merinci hingga gharim, ibnu sabil, dan lain-lain. Rincian mustahiq hingga delapan ashnaf ini meminimalkan adanya individu tak sejahtera yang tak mendapat harta zakat.

Konsep kesejahteraan untuk tiap jiwa ini pula yang menuntun para pemimpin Islam untuk melakukan inspeksi setiap hari. Memastikan apakah setiap rakyatnya sudah sejahtera. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khatab ra yang tiap malam melakukan inspeksi. Umar ra tak mencukupkan diri dengan data kesejahteraan di kota Madinah, namun memilih berjalan menembus gelapnya malam hingga ke kampung nan jauh dari keramaian.

Dari inspeksi ini beliau temukan ada janda yang merebus batu, nenek tua yang tak bisa makan dan lelaki Yahudi tua yang mengemis karena miskin. Ketelitian pengukuran kesejahteraan ini didukung oleh berbagai aturan ekonomi Islam yang melarang monopoli ekonomi. Hasilnya adalah kesejahteraan yang nyata, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas.[]

%d blogger menyukai ini: