Kemiskinan Menggurita, Kapitalisme Bukan Jalan Sejahtera

Oleh: Nindira Aryudhani (Relawan Opini dan Media)

MuslimahNews, ANALISIS — Tak hanya data perberasan nasional, data angka kemiskinan juga menuai perdebatan beberapa waktu belakangan ini. Tak terkecuali oleh para juru bicara tim kampanye para calon presiden. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri, Garis Kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar Rp 401.220/kapita/bulan. Artinya angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non makanan di suatu wilayah.

Jika rata-rata setiap satu rumah tangga miskin memiliki 4,59 anggota keluarga, maka pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar hidup mencapai Rp 1,84 juta/rumah tangga miskin/bulan. Dengan demikian, jika pendapatannya di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin.

Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp 294.806/kapita/bulan ditambah GK non makanan Rp 106.414/kapita/bulan. Setiap semester, garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS mengalami kenaikan dan sepanjang Maret 2015-Maret 2018 rata-rata mengalami kenaikan 3,27% setiap semester.

Sebagai perbandingan, garis kemiskinan di DKI Jakarta mencapai Rp 593.108/kapita/bulan maka pengeluaran keluarga miskin di Ibu Kota mencapai Rp 3,08 juta/bulan. Sementara garis kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Rp 354.898/kapita/bulan maka garis kemiskinan rumah tangga miskin di daerah tersebut mencapai Rp 2,12 juta/bulan.

Dilansir dari Katadata bahwa perusahaan investasi global, Credit Suisse telah merilis Global Wealth Report 2018. Dalam laporan terbaru disebutkan bahwa 85,4% (145,41 juta jiwa) penduduk dewasa Indonesia memiliki kekayaan di bawah US$ 10 ribu atau Rp 150 juta dengan kurs Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian 13,7% (23,32 juta jiwa) memiliki kekayaan antara US$ 10 ribu-100 ribu, lalu 0,8% (1,39 juta jiwa) memiliki kekayaan US$ 100 ribu-1 juta dan 0,1% (89 ribu jiwa) dengan kekayaannya di atas US$ 1 juta.

Jumlah penduduk dewasa Indonesia diperkirakan mencapai 170,22 juta jiwa pada 2018 dengan nilai kekayaannya mencapai US$ 1.518 miliar atau setara Rp 22.770 triliun. Artinya rata-rata kekayaan penduduk dewasa Indonesia mencapai US$ 8.919. Angka tersebut meningkat 276,3% dibanding US$ 2.370/penduduk dewasa pada tahun 2000. Sebanyak 89 ribu orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan di atas US$ 1 juta atau Rp 15 miliar. Sementara kekayaan penduduk dewasa di dunia mencapai US$ 317 triliun pada tahun ini dan diperkirakan akan meningkat menjadi US$ 399 triliun pada 2023.

Masih berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 1,61 juta jiwa penduduk dewasa Indonesia masuk dalam 10% orang terkaya di dunia. Sementara yang masuk dalam 1% orang terkaya di dunia hanya 105 ribu jiwa. Rata-rata kekayaan kotor penduduk dewasa Indonesia mencapai US$ 9.655. Angka tersebut terdiri dari 15,8% berupa aset finansial, 84,2% merupakan aset non finansial dan sisanya 7,6% berupa utang.

Pasalnya, ada fakta di mana ketimpangan di Indonesia saat ini masih cukup tinggi di mana 1% orang paling kaya di Indonesia menguasai sekitar 46,6% kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang kaya di negeri ini. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia berpotensi menjadi masalah yang serius di kemudian hari.

Di kawasan Asia, ketimpangan kekayaan Indonesia berada di urutan ketiga setelah Thailand dan India. Di negeri Gajah Putih, 1% orang terkaya menguasai hampir 70% total kekayaan penduduk dewasa. Sementara di India, 1% orang terkaya menguasai separuh total kekayaan penduduk dewasa. Sedangkan 1% orang terkaya di Jepang hanya menguasai 18% total kekayaan penduduk dewasa. Ini mengindikasikan meratanya kekayaan penduduk di Negeri Matahari Terbit.

Berdasarkan hasil survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) penghasilan merupakan ranah yang paling berperan sebagai sumber ketimpangan sosial di masyarakat. INFID melakukan survei pada Agustus-Minggu II September 2018 dengan melibatkan 2.041 responden di 34 provinsi. Dari sekitar 76% responden yang disurvei menganggap penghasilan merupakan sumber ketimpangan. Di urutan kedua adalah kesempatan dalam mendapat pekerjaan dan ketiga harta benda yang dimiliki merupakan ranah yang paling berberan terjadinya ketimpangan.

Masih menurut survei INFID, indeks ketimpangan pada 2018 berada di level 6 dari skala 0-10. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,6. Indeks ketimpangan mendekati 0 mengindikasikan bahwa ranah ketimpangan semakin sedikit. Demikian sebaliknya, jika semakin mendekati 10 maka ranah ketimpangan semakin banyak.

Sejatinya miris ketika mencermati data-data tersebut. Arus kehidupan global yang menempatkan nominal harta sebagai standar kekayaan, telah semakin nyata memperlihatkan bahwa kapitalisme kian mempercuram jurang sosial. Yang kaya memang semakin kaya, dan yang miskin juga semakin miskin. Sejauh ini, mungkin masih bisa diterima jika jurang ketimpangan itu hanya sekedar perbedaan nasib ekonomi. Tapi yang juga tak bisa dihindari, ideologi kapitalisme turut membawa serta ide derivatnya, yakni sekularisme. Di mana ranah tuhan dipinggirkan sekedar di pojok-pojok rumah ibadah. Tak terkecuali di negeri Muslim terbesar dunia seperti Indonesia ini. Wajar jika kemudian makin banyak pula penduduk yang depresi, bahkan hingga nekat bunuh diri. Semata akibat jauhnya diri dari Ilahi.

Menurut WHO dalam Global Burden of Disease 2004, bunuh diri termasuk dalam 20 penyebab utama kematian untuk semua usia. Sementara, menurut data tahun 2012 yang dimuat dalam Statistik Kesehatan Dunia oleh WHO tahun 2016, diperkirakan orang yang bunuh diri mencapai 800 ribu kematian per tahun. Disebutkan, bahwa depresi merupakan penyebab utama bunuh diri. Bunuh diri diketahui sebagai penyebab utama kedua kematian pada usia 15-29 tahun. Sebesar 75% dari kasus bunuh diri, terjadi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Cara umum yang digunakan untuk bunuh diri adalah dengan menelan pestisida, gantung diri, dan menggunakan senjata api.

Masih dari sumber yang sama, di ASEAN, negara yang tercatat dengan angka bunuh diri tertinggi adalah Thailand. Ini sungguh berkait kelindan, karena Thailand juga negara yang ketimpangannya paling tinggi di Asia. Sementara di Indonesia, meski menjadi negeri berpenduduk Muslim tertinggi di dunia, diakui atau tidak, angka bunuh diri di Indonesia termasuk cukup tinggi. Angka bunuh diri berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia pada 2014, terdapat sekitar 457 kasus bunuh diri. Kemudian pada 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setidaknya ada 812 kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini hanyalah yang tercatat. Jumlah riil di lapangan bisa jadi jauh lebih tinggi lagi.

Sungguh, hukum rimba kapitalisme yang menghamba harta, pastilah meniscayakan kehidupan yang berstandar fisik. Bagi pihak-pihak yang papa dan tak mampu meraih materi, sementara poros kebahagiaannya hanya dipusatkan pada capaian nominal, cepat atau lambat akan mengalami depresi dan putus harapan. Ini sekaligus menjadi bukti nyata, bahwa kapitalisme sangat tidak manusiawi mengelola eksistensi diri orang-orang yang bernaung dengan tata aturannya. Dalam kapitalisme, yang menang adalah yang berharta. Yang kuat adalah yang punya dana. Sementara yang tak berpunya, dipersilakan menepi dan menonton saja.

Realita perih negeri kita, di mana negara menumpuk utang, segala dana didalihkan untuk infrastruktur, impor menggunung, pajak ditarik di setiap sudut kantong warga; namun kesejahteraan diabaikan. Lihat saja, biaya kesehatan dikapitalisasi, ingin pintar harus bayar mahal, subsidi BBM dicabut, harga bahan pangan kian menanjak; tapi di sisi lain korupsi para punggawa negara juga makin subur. Nyatalah bahwa sistem kapitalisme tak bisa diharapkan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Kapitalisme justru menjadi jalan penguasaan kekayaan oleh segelintir orang saja. Benarlah adanya, ketika kemiskinan menggurita, kapitalisme bukanlah jalan menuju sejahtera.

Inilah mengapa sedemikian urgennya muara pengelolaan kehidupan manusia dikembalikan pada posisinya sebagai seorang hamba. Hingga semestinya, aturan Sang Khaliq satu-satunya yang terwujud bagi kehidupannya. Dan ini mengharuskan adanya aktualisasi oleh negara, selaku pengampu kebijakan agar misi-misi Ilahiyah termaktub dalam visi hidup yang menyejahterakan. Walllahu a’lam bishshawab.[]

%d blogger menyukai ini: