Ketergantungan Ekonomi kepada Suami & Peran Domestik dan Keibuan Dipandang Menyia-nyiakan Bakat Perempuan

Oleh: Dr. Nazreen Nawaz

MuslimahNews, FOKUS — Feminisme Barat mempromosikan pandangan bahwa ketergantungan ekonomi pada suami tidak kompatibel dengan penghormatan terhadap perempuan atau pembebasan perempuan. Mereka percaya bahwa untuk meningkatkan status dan mencapai kesetaraan sejati dengan laki-laki di dalam masyarakat dan melepaskan diri dari siklus ‘perbudakan’ kepada laki-laki di dalam pernikahan, perempuan harus mencari nafkah untuk membiayai hidupnya sendiri.

Oleh karena itu, kesuksesan dan pemberdayaan perempuan menjadi terkait dengan memasuki dunia kerja, mengejar karir, dan menjadi mandiri secara finansial.

Keyakinan-keyakinan ini lagi-lagi lahir dari ketidakadilan yang dihadapi perempuan di dalam pernikahan dan masyarakat mereka di negara-negara sekuler Barat. Sebagai contoh, kaum perempuan dahulu dipaksa untuk bertahan di dalam pernikahan yang tidak bahagia dan penuh kekerasan karena mereka tidak dapat menjaga diri mereka sendiri jika terjadi perceraian.

Selain itu, mereka akan ditinggalkan dalam kesulitan keuangan jika menjanda. Semua ini karena negara, komunitas, ataupun kerabat mereka tidak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka jika pernikahan mereka berakhir.

Oleh karena itu, kaum feminis berpendapat bahwa akibat ketergantungan keuangan pada suami, perempuan menjadi rentan secara ekonomi dan “dikutuk dalam kehidupan yang secara tak terelakkan serba tergantung pada penghasilan seorang laki-laki”, seperti yang digambarkan oleh seorang penulis.

Oleh karena itu, mereka berusaha meyakinkan perempuan bahwa satu-satunya cara bagi mereka untuk ‘melarikan diri’ dari ‘pernikahan sebagai institusi yang menindas dan memenjarakan’ adalah memastikan mereka memiliki bentuk pendapatan mereka sendiri.

Sayangnya, banyak Muslim juga menjadi tergila-gila dengan gagasan bahwa pemberdayaan, penghormatan, dan keamanan finansial perempuan didasarkan pada kemandirian finansial. Ini bukan hanya karena pemikiran-pemikiran feminis Barat yang menyusup ke negeri-negeri Muslim sebagai akibat dari kolonialisme politik dan budaya serta rezim-rezim sekuler Muslim yang secara intensif mempromosikannya di dalam masyarakat mereka, tetapi juga karena kegagalan sistem sekuler yang memerintah Dunia Muslim untuk secara efektif memenuhi kebutuhan perempuan yang bercerai atau para janda.

Mereka mengabaikan kaum perempuan ini untuk mengurus diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, bahkan jika itu berarti mengemis di jalanan atau mengais-ngais makanan dari tempat sampah.

Namun, berbeda dengan sistem sekuler Barat, Islam tidak pernah menganggap peran laki-laki sebagai pencari nafkah sebagai hak istimewa atau sarana bagi laki-laki untuk memegang kendali atas perempuan. Sebaliknya, Islam menganggapnya sebagai tanggung jawab penting yang ditempatkan di atas pundak laki-laki, sementara juga melihat ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki sebagai hak istimewa bagi perempuan.

Hal ini karena pemeliharaan keuangan oleh laki-laki mengangkat beban untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dari pundak perempuan, memberdayakan mereka untuk memenuhi peran mereka sebagai ibu – merawat, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka tanpa batasan waktu, tekanan, dan paksaan yang terkait dengan keharusan mengelola pekerjaan pada saat bersamaan.

Lebih jauh lagi, di dalam Islam, kerabat laki-laki diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan kerabat perempuan mereka dengan yang terbaik dari kemampuan mereka. Namun, jika perempuan tersebut tidak memiliki kerabat, maka negara wajib memelihara keuangannya secara finansial, melindungi dirinya dari kesulitan keuangan, dan memastikan standar hidup yang baik baginya.

Nabi ﷺ bersabda,

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأِهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»

Barangsiapa (mati) meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan barangsiapa meninggalkan keluarga yang miskin, maka menjadi tanggungan kami.” [HR. Bukhari]

Oleh karena itu, di bawah sistem Islam yakni Khilafah, perempuan yang bercerai, menjanda, atau belum menikah harus selalu menikmati keamanan finansial, dan tidak takut meninggalkan pernikahan yang tidak dapat diperbaiki lagi atau pernikahan yang penuh kekerasan, hanya karena masalah moneter.

Selain itu, laki-laki dilarang memanfaatkan kewajibannya untuk secara finansial memelihara istri dan keluarganya sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi sang istri – memenuhi kebutuhannya atau menahannya sesuai dengan keinginannya – karena istrinya memiliki hak atas harta sang suami dan dapat mengambilnya sesuai dengan kebutuhan, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Nabi ﷺ,

عَنعَائِشَةَ ـ رضى الله عنها – أَنَّ هِنْدَ (بنت عتبة)، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ‏.‏ قَالَ: «‏خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»‏

Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda : Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara ma’ruf.” [HR. Muttafaq’alaihi]

Peran-peran Domestik dan Peran Keibuan Dipandang Menyia-nyiakan Bakat Perempuan

Banyak feminis Barat yang mempromosikan gagasan bahwa tugas-tugas domestik perempuan dan membesarkan anak adalah menyia-nyiakan bakat mereka dan menahan perempuan dari pencapaian potensi nyata mereka di dalam masyarakat dan kehidupan publik serta membatasi wawasan mereka.

Kaum feminis percaya bahwa peran istri dan ibu mencekik dan menghambat perempuan untuk memenuhi aspirasi dan ambisi mereka dalam kehidupan. Mereka mengklaim bahwa perempuan tidak dapat mengambil peran penuh mereka dalam masyarakat dan mengamankan hak-hak yang sama sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki, sementara mereka ‘terpenjara seperti tahanan di rumah’.

Mary Wollstonecraft misalnya, perintis gerakan feminis Barat abad ke-18, menulis dalam bukunya, ‘Sebuah Pembenaran atas Hak-hak Perempuan’, “Perempuan… ditolak semua hak-hak politiknya, dan sebagai perempuan yang menikah, tidak diizinkan – kecuali dalam kasus-kasus kriminal -, suatu eksistensi sipil, untuk secara alamiah menarik perhatian dari masyarakat hingga bagian terkecilnya.

Dan kaum feminis berpendapat bahwa penghormatan penuh dan pemenuhan diri tidak kompatibel dengan tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak yang penuh, yang mereka gambarkan merendahkan perempuan secara esensial menjadi sekadar ‘mesin pembuat bayi’.

Christabel Pankhurst misalnya, feminis terkenal awal abad ke-20 dan anggota gerakan suffragette, mengatakan bahwa tanggung jawab kehidupan di rumah adalah beban yang tak tertahankan pada diri perempuan yang sudah menikah, membuang-buang waktu dan energi ekonomi, dan tidak dibayar dan tidak diakui.

Akibatnya, seiring waktu, banyak feminis mulai menghindari menjalankan peran keibuan dan tinggal di rumah sebagai istri dan ibu, mendorong perempuan untuk menjadi apa pun yang mereka inginkan… kecuali menjadi ibu rumah tangga penuh waktu.

Betty Friedan, seorang feminis Amerika abad ke-20, misalnya, salah satu pendiri Feminisme modern, menyatakan bahwa, “perempuan yang ‘menyesuaikan diri’ sebagai ibu rumah tangga, yang tumbuh dan ingin menjadi “hanya seorang ibu rumah tangga“, berada dalam bahaya yang sama besarnya seperti jutaan orang yang berjalan menuju kematian mereka sendiri di kamp-kamp konsentrasi… mereka menderita kematian pikiran dan jiwa yang perlahan-lahan.

Bahkan, Deklarasi Platform Beijing 1995 PBB mengutuk kurikulum sekolah karena menunjukkan laki-laki dan perempuan dalam “peran perempuan dan laki-laki tradisional”. Deklarasi ini menyatakan bahwa “peran perempuan dan laki-laki tradisional… mengingkari peluang perempuan untuk keterlibatan yang penuh dan setara di masyarakat. ”

Penghinaan feminis terhadap peran perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga ini muncul karena berbagai alasan.

Pertama, di bawah sistem sekuler Barat, pekerjaan rumah tangga tidak dihargai dibandingkan dengan pekerjaan berbayar dan peran memenuhi kebutuhan keluarga, yang dilihat sebagai tugas yang terhormat. Oleh karena itu, posisi pencari nafkah ditempatkan di atas status menjadi istri dan ibu.

Kedua, di negara-negara Barat, perempuan secara historis terbatas pada tugas-tugas rumah tanpa peran di luar rumah. Ini digunakan sebagai alasan oleh sebagian orang untuk menolak hak-hak pendidikan, ekonomi, dan politik perempuan, karena mereka mengklaim bahwa perempuan tidak membutuhkan hak istimewa seperti itu jika tugas satu-satunya mereka adalah sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak-anak.

Oleh karena itu, perempuan yang sukses menjadi didefinisikan sebagai orang yang memiliki karier yang sukses atau setidaknya menafkahi hidupnya sendiri, bukan seorang perempuan yang memenuhi tugas utamanya sebagai istri dan ibu dengan baik. Pekerjaan dipandang sebagai sesuatu yang memberikan nilai kepada perempuan dibandingkan berhasil membesarkan anak yang merupakan salah satu tugas paling berharga dalam masyarakat.

Akibatnya, kaum feminis menyerukan penghapusan diferensiasi gender dalam peran, dan menyerukan pembagian kerja berbayar, tugas rumah tangga, dan pengasuhan anak yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan keluarga.

Susan Okin, misalnya, seorang feminis terkenal abad ke-20, menulis dalam bukunya, ‘Keadilan, Gender, dan Keluarga’, bahwa tugas perempuan untuk membesarkan anak itu “sangat menghabiskan waktu dan mereka yang melakukannya sendirian menjadi dihambat dari mengejar banyak hal sosial lainnya, seperti pendidikan, pendapatan, atau jabatan politik,” dan bahwa “setiap solusi yang adil dan bijaksana untuk masalah kerentanan perempuan dan anak-anak yang mendesak ini harus mendorong dan memfasilitasi pembagian yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan yang dibayar dan yang tidak dibayar, kerja produktif dan reproduktif. Kita harus bekerja menuju masa depan di mana semua orang mungkin akan memilih cara hidup seperti ini.”

Ironisnya, sebagian besar perempuan didorong kepada pekerjaan yang buruk, dibayar rendah, dan eksploitatif. Oleh karena itu, sebagai akibat dari pandangan feminis yang keliru tentang keberhasilan ini, perempuan tidak hanya dibebani dengan tanggung jawab laki-laki melalui pekerjaan yang gagal meningkatkan status mereka di masyarakat, tetapi juga mengorbankan tugas-tugas penting mereka sebagai istri dan ibu, semua atas nama menggerakkan ekonomi.

Namun Islam tidak memiliki pandangan sekuler Barat yang sama tentang pertanyaan keibuan, juga tidak memiliki pandangan bahwa perempuan seharusnya hanya terbatas pada tugas-tugas rumah mereka. Sebaliknya, kaum perempuan harus aktif dalam kehidupan publik sebagaimana mereka aktif di dalam kehidupan pribadi mereka.

Pertama, Islam memberikan nilai yang sangat besar dan penting bagi peran sebagai istri dan ibu, meningkatkan statusnya di dalam masyarakat, dan mengganjar dengan hadiah besar di akhirat jika mereka memenuhi tugas-tugas ini dengan baik. Nabi ﷺ bersabda,

«مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah.”

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:
«ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?,’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” [HR. Bukhari dan Muslim]

Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi ﷺ dan ulama Islam yang hebat, pernah berkata, “Aku tahu tidak ada perbuatan lain yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah daripada perlakuan baik dan hormat terhadap ibunya.”

Dan Julia Pardoe, seorang Penyair, Sejarawan, dan Petualang Inggris abad ke-19, menulis mengenai status ibu di bawah sistem Islam Khilafah Utsmani dalam bukunya ‘Kota Sultan dan Sikap Domestik Orang-orang Turki pada tahun 1836‘, “Fitur yang sama-sama indah dalam karakter orang-orang Turki adalah penghargaan dan penghormatan mereka terhadap ‘penulis’ keberadaan mereka… ibu adalah ‘sabda dewa’; dia tempat berkonsultasi dan mengungkapkan isi hati, yang didengarkan dengan penghormatan dan penghargaan, dimuliakan hingga akhir hayatnya, dan diingat dengan penuh kasih sayang dan penyesalan setelah pemakamannya.”

Kedua, meskipun Islam mendefinisikan peran utama perempuan sebagai istri dan ibu, Islam tidak pernah mencegah perempuan untuk memiliki kehidupan publik yang aktif atau membedakannya antara laki-laki dan perempuan dalam hak pendidikan, ekonomi, hukum, dan politik mereka.

Faktanya, Islam mewajibkan perempuan untuk terlibat dalam politik masyarakat dengan melawan ketidakadilan dan kerusakan, serta dengan mengoreksi penguasa mereka.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar,…” [QS. At-Taubah: 71]

Dan Nabi ﷺ bersabda, kepada kaum laki-laki dan perempuan,

«كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا»

Tidak, demi Allah, kalian harus menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah yang Munkar, dan untuk memegang tangan pemimpin yang zalim, dan untuk mendorongnya hanya pada kebenaran dan membatasinya hanya pada kebenaran…

Oleh karena itu, ada banyak contoh kaum Muslimah yang sangat aktif dalam politik masyarakat Islam pada masa Nabi ﷺ dan negara Khilafah yang mengikuti metode beliau. Salah satu contohnya adalah As-Syifa binti Abdullah, seorang Muslimah tempat Khalifah Islam yang kedua, Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu berkonsultasi tentang berbagai masalah politik karena kecerdasan dan wawasannya, sering memberikan preferensi pada pendapat As-Syifa di atas orang lain.

Lebih jauh lagi, Islam mewajibkan perempuan untuk menuntut ilmu agama, sementara juga mendorong mereka untuk unggul dalam mengejar pendidikan tentang urusan duniawi.

Inilah sebabnya mengapa sejarah peradaban Islam di bawah pemerintahan Islam dipenuhi dengan ribuan contoh cendekiawan perempuan dan ahli dalam ajaran Islam (faqih fii ad-dien) dan banyak bidang studi lainnya. Bersamaan dengan hal ini, perempuan menikmati kehidupan ekonomi yang sangat makmur di bawah Islam, terlibat dalam kontrak-kontrak ekonomi dan bekerja jika mereka menginginkannya tetapi tanpa tekanan sosial atau ekonomi untuk memasuki dunia kerja, mengetahui bahwa suami mereka, kerabat laki-laki, dan negara berkewajiban untuk menjamin keamanan finansial mereka.

Nabi ﷺ bersabda,
«قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»

Sungguh, telah diizinkan kepada kalian untuk keluar rumah guna memenuhi kebutuhan kalian.” [HR. Bukhari]

Catatan peradilan dari Khilafah Utsmaniyah mengungkapkan bahwa perempuan memiliki kehidupan ekonomi yang sangat aktif. Catatan ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki tanah, kebun, rumah, dan bentuk-bentuk properti lainnya, dan bahwa semua pendapatan dari properti ini adalah hanya milik mereka untuk dikelola.

Sebagai contoh, catatan dari pengadilan Syariah Kayseri abad ke-17, sebuah kota di Anatolia, Turki, mengungkapkan bahwa kaum perempuannya mengakumulasi sejumlah besar tanah dan properti di kota. Sebanyak 40% dari pembelian atau penjualan properti di Kayseri antara tahun 1605 hingga 1625 melibatkan setidaknya 1 orang perempuan.

Di dalam penelitian lain pada catatan pengadilan Aleppo abad ke-18, sebesar 63% penjualan properti melibatkan kaum perempuan.

Daftar judisial Khilafah Utsmani juga mengungkapkan bahwa kaum perempuan terlibat dalam perdagangan, membentuk kontrak, menginvestasikan kekayaan mereka di berbagai proyek, menjalankan bisnis mereka sendiri, dan memegang posisi manajerial dalam bisnis yang dimiliki oleh orang lain.

Oleh karena itu, pernikahan, tugas-tugas rumah tangga, dan peran keibuan bukan hambatan bagi perempuan dalam sejarah Islam untuk memiliki kehidupan publik yang aktif dan unggul dalam banyak bidang kehidupan.

Feminisme adalah Konsep yang Cacat dan Irasional

Oleh karena itu, feminisme mengembangkan pandangannya yang cacat terhadap pernikahan, peram keibuan, dan unit keluarga sebagai struktur patriarki yang menindas karena ketidakadilan yang dialami perempuan di bawah sistem sekuler Barat buatan manusia.

Alih-alih memusatkan perhatian mereka pada akar penyebab penindasan perempuan, sistem sekuler berikut nilai-nilai dan keyakinannya membuat laki-laki dan struktur keluarga tradisional menjadi sasaran kemarahan dan kebencian kaum feminis.

Akibatnya, banyak perempuan mengembangkan keengganan terhadap pernikahan, bukan hanya karena mereka melihatnya sebagai institusi yang menindas dan misoginis, tetapi juga karena melihat laki-laki dengan penuh rasa curiga dan sebagai musuh mereka, yang menunggu untuk mengambil hak-hak mereka.

Sayangnya, cara berpikir seperti ini juga memengaruhi banyak kaum Muslimah, menyebabkan mereka menunda atau bahkan menghindari pernikahan dan peran keibuan sama sekali. Banyak yang memandang hukum keluarga Islam dengan kecurigaan atau bahkan penghinaan, sementara yang lain menganggap pasangan mereka sebagai musuh bukannya sebagai saudara dalam Islam dan sahabat dalam kehidupan, sehingga mengakibatkan konflik dalam pernikahan bukannya ketenangan yang harus menyertai kehidupan pernikahan.

Lebih jauh lagi, feminisme didasarkan pada premis yang cacat dan irasional secara mendasar, yang menyangkal kenyataan karena ia menyangkal perbedaan gender. Feminisme mengabaikan sifat biologis perempuan sebagai yang mengandung anak dari ras manusia, mencoba untuk mendorong hal ini sebagai tidak relevan, padahal hal ini harus menjadi faktor sentral dalam mendefinisikan peran dan hak dalam pernikahan dan kehidupan keluarga bagi kedua gender.

Feminisme juga menolak posisi sentral yang dimiliki seorang ibu dalam kehidupan seorang anak. Inilah mungkin alasan mengapa penulis dan feminis Perancis terkenal, Simone de Beauvoir, pernah menyatakan, “Tidak ada perempuan yang harus disahkan untuk tinggal di rumah dan membesarkan anak-anaknya… perempuan seharusnya tidak memiliki pilihan itu, justru karena jika ada pilihan seperti itu ada terlalu banyak perempuan akan mengambilnya.

Selain itu, kegagalan feminisme dan kesetaraan gender untuk menghargai perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan membuat mereka menilai hukum keluarga Islam sebagai sesuatu yang menindas dan diskriminatif terhadap perempuan karena perbedaan gender dalam hak dan tanggung jawab.

Namun, mereka gagal memahami bahwa perbedaan-perbedaan itu mengakomodasi perbedaan antara kedua gender serta saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan struktur keluarga yang efektif, terorganisir dengan baik, dan harmonis.

Ini juga memastikan pemeliharaan keuangan, perlindungan, dan dukungan untuk perempuan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika hukum keluarga
Islam ditinggalkan oleh negara dan unit keluarga karena ‘Penyetaraan Gender’ ini, yang paling menderita adalah perempuan dan anak-anak.[]

%d blogger menyukai ini: