Hajatan IMF dan Bank Dunia 2018, Indonesia on Sale

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews FOKUS — Kalau Anda pedagang, tentu Anda akan gembira bila konsumen merubungi dagangan Anda. Karenanya, Anda akan sibuk mengemas jualan dengan trik pemikat. Itu kalau personal. Sepanjang mubah, hal itu tak masalah dilakukan. Tetapi kalau negara yang memposisikan diri sebagai pedagang, ini sungguh tak elok. Negara ini bukan milik pribadi, yang bisa dilelang seenak sendiri. Namun, justru inilah yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah berlaku bak pedagang saat digelar hajatan akbar, tanpa persetujuan rakyat sang pemilik kekayaan negeri. Hajatan yang disebut Sidang Tahunan IMF-WBG AM 2018 (International Monetary Fund – World Bank Group Annual Meeting 2018) pada 8-14 Oktober 2018 di Bali menjadi ajang Indonesia on sale. Obral potensi dan peluang pasar Indonesia bagi investor yang datang beserta negara peserta. Annual meeting ini mempertemukan pihak pemerintah (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral) dari 189 negara, dan pihak non pemerintah –alias para corporate tajir melintir- yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia. Merekalah sebenarnya yang dituju. Dengan kekuasaan modal dan asetnya, mereka sanggup ‘membeli’ (proyek-proyek) yang ditawarkan pemerintah Indonesia.

Indonesia on Sale

Perhelatan yang terjadi 3 tahun sekali –di luar pertemuan tahunan di Washington- menjadi ajang persaingan negara-negara dunia untuk menjadi tuan rumah. Bila dipikir secara jernih, tak ada yang istimewa menjadi tuan rumah organisasi rente macam IMF dan World Bank (WB). Namun kehebatan negara nomer satu, Amerika Serikat –dalang segala strategi neo imperialis-lah yang mampu menciptakan persaingan yang dianggap mempertaruhkan gengsi negara. Dengan tipu-tipu kelas dewa, AS mampu meyakinkan dunia ketiga macam Indonesia untuk memboroskan anggaran hampir 1 trilyun demi menggelar karpet merah untuk pebisnis dunia. Konon Indonesia –tepatnya para pengusaha kakap- akan mendapatkan kontrak bisnis untuk mensuplai kebutuhan penyelenggaraan Sidang Tahunan, pendapatan aduhai di sektor pariwisata dan janji keuntungan industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) yang tumbuh pesat di Bali.

Lebih dari itu, yang lebih menggiurkan sebenarnya adalah proyek-proyek jangka panjang, yang jelas-jelas memberi untung hingga tujuh turunan. Bagaimana tidak, jika proyek-proyek tersebut spektrumnya luas, menyasar bidang-bidang yang menguasai hajat hidup masyarakat. Sebagai ‘penjual’ yang baik, pemerintah menerbitkan buku State-owned Enterprise Investment Opportunity Book 2018 yang berisikan tawaran-tawaran proyek senilai USD 86 miliar.

Di buku tersebut ditawarkan 79 proyek dari 21 perusahaan BUMN. Model investasi yang ditawarkan pemerintah antara lain penanaman modal langsung berupa kemitraan strategis sebesar 6,6 miliar dolar AS untuk 13 proyek, partisipasi ekuitas 21,2 miliar dolar AS untuk 45 proyek maupun pembiayaan proyek 11,6 miliar dolar AS untuk 19 proyek. Ada pula model investasi ke pasar modal berupa obligasi domestik (MTN/Medium Term Notes) sebesar 748 juta dolar AS untuk dua proyek, obligasi proyek 1,2 miliar dolar AS untuk satu proyek dan dana infrastruktur 852 juta dolar AS untuk empat proyek.

Semua pembiayaan itu berbasis UTANG, sebagaimana tupoksi WB yang harus untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional dan memfasilitasi investasi modal. WB memang bertugas sebagai lembaga lintah darat yang memberi fasilitas pinjaman, bantuan teknis dan lain sebagainya dengan imbal balik liberalisme dan privatisasi berbagai aset publik. Lihat saja sektor yang ditawarkan pemerintah, mencakup investasi dalam bidang energi listrik, minyak dan gas, manufaktur, telekomunikasi, konstruksi dan infrastruktur, transportasi, pelabuhan laut, bandar udara, properti dan real estat, pariwisata dan perhotelan, pertahanan keamanan dan pasar modal. Jika proyek-proyek itu deal, niscaya privatisasi aset publik kembali terjadi. Dan rakyat harus membayar mahal bagi layanan umum yang telah diakuisisi kapitalis imperialis.

Keberadaan BUMN yang akan menggarap proyek-proyek tersebut kian menunjukkan bahwa lembaga plat merah tersebut makin kritis posisinya sebagai aset bangsa. Menurut jadwal ada 10 proyek dari enam BUMN yang juga akan ditandatangani dalam forum itu. Tidak ada syarat yang menegaskan kedaulatan sebagai bangsa, sehingga semua klausul proyek dilakukan demi kepentingan Indonesia. Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan hanya mensyaratkan empat kriteria, yaitu ramah lingkungan, industri dari hulu ke hilir, menggunakan tenaga kerja lokal dan teknologi transfer untuk menerima investor. Hal itu semua menjadi bukti bahwa syarat minimalis yang diajukan pemerintah kian menegaskan bahwa Indonesia memang on sale, diobral dengan harga murah!

Kalaupun pemerintah mengklaim proyek-proyek itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, sekali lagi, semua itu hanya trickle down effect. Hanya cipratan air bagi pergerakan ekonomi rakyat, tak sebanding dengan derasnya keuntungan yang mengalir ke rekening korporasi asing yang dinaungi IMF dan WB. Apalagi, dengan makin masifnya utang via obligasi ataupun Penanaman Modal Asing (PMA) justru pemerintah kian menjerumuskan dirinya dalam defisit transaksi keungan. Secara umum defisit transaksi berjalan di Indonesia disebabkan faktor eksternal, yakni kebijakan suku bunga yang dipatok Bank sentral AS, The Fed.

Faktor internal yang menyebabkan defisit kian parah karena transaksi impor pangan dan infrastruktur rezim Jokowi lebih besar daripada income negara. Dan tidak aneh, jika WB kian menjerumuskan Indonesia dalam proyek utang infrastruktur. Karena Indonesia bersama Kamerun, Mesir, Irak, Jordania, Kenya, Nepal, dan Vietnam mengikuti skema Maximizing Finance for Development (MFD) atau Maksimalisasi Keuangan untuk Pembangunan. Maka, sungguh logika absurd jika pemerintah sedang menghindari kebangkrutan dengan menekan defisit keuangan, kini malah mengundang investasi berbasis utang, yang makin membuat utang Indonesia bengkak!

Keuntungan Pariwisata?

Selain melego kekayaan negara untuk asing, penyelenggaraan AM IMF- WBG 2018 ini kian mencerminkan posisi Indonesia sebagai bangsa EO, senang sibuk menggelar hajatan bagaikan event organizer. Dalihnya, hajat semacam ini memberi keuntungan besar dalam industri terkait pariwisata. Hitung-hitungan pemerintah, mereka akan mendapat untung dari belanja di sektor wisata 18.000 orang yang hadir di sana. Sehingga ongkos perhelatan sebesar Rp 855 milyar akan ditutup dengan income sektor pariwisata sebesar Rp 943.5 milyar.

Demikian pula pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro yang mengatakan pertemuan ini dapat memberikan keuntungan ekonomi dari kegiatan tahapan penyiapan infrastruktur yang investasinya mencapai Rp3 triliun, pengeluaran belanja dari wisatawan mancanegara dan nusantara yang diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun serta penyelenggaraan acara pertemuan. Sepanjang masa persiapan pada 2017-2018, pemerintah sudah menggelontorkan 5,9 triliun rupiah untuk membangun berbagai infrastruktur di Bali. Beberapa proyek infrastruktur, antara lain pembangunan underpass Ngurah Rai, pelabuhan Benoa yang nantinya akan menjadi cruise terminal atau pelabuhan kapal wisata, dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Pemerintah mengklaim ini adalah proyek long lasting yang akan dipakai terus untuk menunjang kegiatan perekonomian Bali. Begitulah pemerintah yang telah disandera kepentingan asing. Mereka hanya bekerja pada proyek yang menawarkan imbal balik keuntungan bagi cukong yang menggelontorkan utang. Jika infrastruktur memang dibangun, nyatanya pembangunannya hanya terjadi di daerah destinasi wisata dan pada momen tertentu saja, bukan memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut dibutuhkan anak-anak SD di Lebak, Banten yang bertahun-tahun harus bertaruh nyawa menyeberang sungai tanpa jembatan. Atau jalan yang mulus lebih dibutuhkan mama-mama di Papua untuk mengakses pasar atau penjual kebutuhan rumah tangga di pelosok kabupaten Rantau, Kalsel agar transaksi jual beli mudah terjadi. Cara berpikir pemerintah yang manut saat dikendalikan lembaga rente ini, menjadi satu bukti kembali bahwa pemikiran Kapitalis imperialis memang telah menguasai penyelenggara negara ini. Kepentingan kapitalis pemilik modal yang serakah dan tak pernah puas akan terus mencari darah segar untuk dihisap demi kelangsungan bisnis dan kemakmurannya. Padahal, banyak hal yang dipertaruhkan, termasuk mengabaikan kesejahteraan dan kemashlahatan rakyat yang telah memberi mandat untuk diurus semua kepentingannya. Namun, mustahil lah hal ini dipenuhi oleh pemerintah yang kapitalistik.

Khilafah Melarang Investasi Asing

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman.” (TQS. An Nisa : 141)

Firman Allah SWT tersebut memberi warning pada tiap muslim, apalagi penyelenggara negara untuk tidak memberi kesempatan bagi kafir asing –baik person, lembaga ataupun negara- untuk memberi celah bagi peluang dominasi mereka. Sayangnya, saat ini realitas ini dialami oleh negara muslim manapun. Saat investasi asing, baik langsung maupun tidak langsung, diterima, tak pelak lagi bahwa investasi tersebut menjadi sarana intervensi politik, ekonomi dan sosial-budaya di dalam negeri. Namun saat ini, tidak ada negara yang sanggup menampik investasi asing karena Barat kufur, termasuk dengan menggunakan lembaga rente seperti IMF dan WB mewajibkan tiap negara ikut dalam kesepakatan internasional yang mereka buat.

Tidak demikian halnya dengan Khilafah Islamiyyah. Inilah satu-satunya negara yang mandiri, berdaulat dan mampu menangkis tipu-tipu kafir yang mengatasnamakan investasi dan proyek-proyek pembangunan. Negara Khilafah memiliki mekanisme yang ketat sesuai tatanan syari’at Islam dalam mengatur pengelolaan kekayaan negara, termasuk mengelola kekayaan milik umum dan negara, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Negaralah satu-satunya yang berhak untuk mengelola dan mendistribusikan kepemilikan umum –seperti energi, transportasi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, penunjang pendidikan, dan sarana pertahanan keamanan-. Pengurusan negara itu harus sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat tapi tidak boleh melanggar ketentuan syariah, seperti melakukan privatisasi dan liberalisasi kekayaan milik umum kepada individu, baik domestik maupun asing.

Di samping itu, Khilafah juga mempunyai sistem yang sempurna untuk menjaga kekayaannya. Ketika kebijakan penguasa dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan milik umum dan negara tersebut menyimpang, maka masyarakat bisa mengoreksi tindakan penguasa. Keberadan Majlis Umat dan partai politik Islam menjadi sarana yang menyalurkan aspirasi rakyat bila terjadi penyimpangan pengurusan hajat publik. Karena itu Khilafah akan menutup rapat-rapat pintu investasi asing dan utang luar negeri yang bisa berdampak pada penguasaan kekayaan milik umum dan negara oleh pihak asing. Hal itu sejalan dengan kebijakan Departemen Luar Negeri yang strict dalam mengatur hubungan dengan pihak asing.

Walhasil utang luar negeri, sekalipun hanya pembiayaan proyek secara temporal, tidak boleh terjadi. Selain hal itu akan menjadi wasilah penguasaan asing terhadap kemandirian dan kedaulatan, biasanya utang luar negeri dari kafir selalu berwujud riba yang haram secara syari’at. Apalagi, sesungguhnya pengelolaan sumber keuangan dalam Khilafah Islamiyah meniscayakan kemandirian dalam penetapan anggaran. Selain itu, Khilafah akan membangun infrastruktur sesuai kebutuhan rakyat. Khilafah pasti menjauhkan diri dari proyek-proyek mercusuar yang tidak memberi dampak signifikan bagi kemashlatan rakyat. Sehingga, Khilafah tidak membutuhkan anggaran fantastis untuk membangun. Anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab demi kebutuhan rakyat. Kondisi tersebut tidak mustahil terjadi dan niscaya akan terwujud kembali.

Karena, penguasa yang mengabdi pada akhirat, dan menjadikan rakyat sebagai bekal pertanggungjawabannya kelak, menjadi paradigma mendasar yang dimiliki para penguasa dalam Khilafah. Inilah jaminan akan kepastian ri’ayah, penjagaan dan pemeliharaan hajat publik. Tidak akan ada pengkhianatan akan amanah yang diberikan rakyat, apalagi keinginan untuk mengobral kekayaan negara bagi asing.[]

%d blogger menyukai ini: