Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak: Wabah Impor dari Barat Sekuler

Oleh: Zehra Malik

MuslimahNews, FOKUS — Kasus kekerasan dalam pernikahan yang meluas telah menjadi ‘norma’ bagi semakin banyaknya jumlah perempuan dan anak-anak di negeri-negeri Muslim. Khususnya, perlombaan untuk meniru gaya hidup dan aturan Barat, kekerasan dalam rumah tangga menciptakan bayangan yang semakin gelap pada masyarakat Muslim.

Disintegrasi unit keluarga dan karenanya integritas dan keharmonisan kehidupan sosial di negeri-negeri Muslim, adalah konsekuensi yang tak terhindarkan terutama akibat promosi konsep-konsep dan nilai-nilai sekuler dan liberal buatan manusia yang diciptakan oleh ideologi kapitalis Barat. Ideologi ini mendalilkan bahwa cita-cita yang harus dikejar oleh manusia adalah nilai-nilai luhur yang manusia tentukan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan hal itu, cita-cita Barat tentang kesetaraan gender adalah salah satu konsep dasar yang menimpa masyarakat dan keluarga kita dengan kesengsaraan yang sama yang mewabah di tengah orang-orang Barat non-Islam. Konsep ini merusak hubungan dalam kehidupan pernikahan dan sosial melalui kebebasan liberal dan mengejar keinginan-keinginan yang egois; konsep ini melemahkan semua elemen rasa hormat, kesejahteraan, martabat perempuan, anak-anak, dan laki-laki di dalam masyarakat.

Pada saat yang sama, kecaman yang intensif dari para tokoh sekuler terhadap hukum-hukum sosial Islam menyebabkan keluarga-keluarga Muslim berada di bawah jerat keputusasaan. Dan asumsi – seperti yang sering diklaim oleh para intelektual modern – bahwa proses pembusukan menyakitkan yang terus-menerus terjadi di dalam masyarakat kita hanyalah kegagalan dari kebijakan yang tidak terampil; itu benar-benar salah! Sebaliknya, ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari ideologi kapitalis, yang tidak mampu secara efektif mengatasi masalah-masalah vital rakyatnya sendiri.

Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungan hidupnya, ideologi ini tidak memiliki pilihan lain selain untuk menutupi kebusukannya sendiri serta memfitnah dan menghancurkan budaya dan gaya hidup sistem keyakinan lainnya. Dengan demikian, masalah kekerasan di masyarakat kita, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah hasil dari proyek berbahaya Barat yang telah lama direncanakan sebelumnya untuk menjajah negeri-negeri kita, yang terwujud melalui penerapan sistem penguasa sekuler, rezim-rezim mereka, badan-badan resmi, asosiasi, dan organisasi hak-hak perempuan feminis, yang semuanya merupakan alat kekuasaan kolonialis yang digunakan untuk menundukkan umat Muslim.

Artikel ini akan membuktikan betapa besarnya kekerasan dalam keluarga dan terhadap perempuan dan gadis yang menyebar di negeri-negeri Muslim kita

Tunisia

Tunisia adalah negara pertama di dunia Arab yang memperkenalkan Kode Status Pribadi modern (Code of Personal Status, CPS) pada Januari 1957 yang menggantikan banyak hukum sosial dan keluarga Islam dengan undang-undang yang didasarkan pada sekularisme. Negara yang sangat sekuler ini selalu disajikan oleh pemerintah, kaum feminis, dan lembaga-lembaga Barat sebagai model untuk mengamankan hak-hak perempuan di dunia Muslim. Namun, promosi dan implementasi nilai-nilai, kebijakan, dan hukum-hukum liberal sekuler di dalam masyarakatnya hanya mengantarkan pada peningkatan terjadinya penindasan terhadap rakyatnya dan khususnya kekerasan terhadap perempuan.

Hari ini, negara Afrika Utara saat ini memiliki salah satu tingkat kekerasan domestik tertinggi di dunia dengan penelitian menunjukkan bahwa hampir separuh dari semua perempuan menjadi korban kejahatan ini pada suatu masa dalam kehidupan mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Perempuan Demokrat Tunisia (ATFD, akronim Prancis) mengungkapkan bahwa 84% perempuan yang menjadi korban kekerasan sudah menikah, dan 82% kasus terjadi di rumah dengan ikatan pernikahan.

Kantor Nasional untuk Keluarga dan Penduduk telah mengungkapkan sekitar 50% perempuan Tunisia mengalami beberapa bentuk kekerasan, 42% dari mereka adalah lulusan universitas. Sebuah sampel agregat dari 3000 perempuan, menunjukkan bahwa 31% telah menjadi korban kekerasan fisik, 28% mengalami kekerasan seksual, dan 7,1% menjadi korban kekerasan ekonomi (13 Agustus 2014). Tahun ini, penelitian lain, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Studi, Dokumentasi, dan Informasi tentang Perempuan (sebuah kelompok Tunisia bekerja sama dengan PBB), menemukan bahwa 70 – 90 persen perempuan telah menjadi korban pelecehan seksual, sebagian besar pada transportasi umum, mulai tahun 2011 hingga 2015.

Sumber kekhawatiran lain akan keselamatan perempuan di negara ini adalah perdagangan perempuan. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Tunisia adalah suatu negara sumber, tujuan, dan transit bagi perempuan yang “mengalami kerja paksa dan perdagangan seks.”

Semua ini menggambarkan bahwa setiap adaptasi dalam undang-undang tidak hanya gagal melindungi perempuan di Tunisia, tetapi pada kenyataannya mengarah pada memburuknya penindasan dan meningkatnya kekerasan. Dan tetap saja, negara ini bertekad untuk lebih lanjut menerapkan cita-cita dan hukum Barat sekuler, seperti pembentukan kesetaraan gender penuh dalam konstitusi baru, dan “Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan” yang mulai berlaku tahun ini.

Turki

Turki adalah negara Muslim lain yang diberikan misi untuk memainkan peran sebagai teladan (role model) bagi hak-hak perempuan serta menjadi pelopor dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai kapitalis seperti sekularisme, demokrasi, dan kesetaraan gender di dunia Muslim. Turki telah berpartisipasi secara aktif di dalam hampir semua perjanjian internasional mengenai perempuan.

Negara ini meratifikasi perjanjian internasional PBB, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) pada tahun 1986, dan menetapkan Direktorat Jenderal Status Perempuan (General Directorate on the Status of Women, GDSW) sebagai sebuah mekanisme nasional pada tahun 1990 yang sangat berkontribusi pada aktif keikutsertaan Turki dalam Deklarasi Beijing dan Platform Aksi PBB tentang proses hak-hak perempuan pada tahun 1995.

Negara ini adalah yang pertama menandatangani Konvensi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 11 Mei 2011 dan menjadi negara pertama yang meratifikasinya pada 25 November 2011. Memerangi kekerasan terhadap perempuan diakui sebagai kebijakan negara dan dianut oleh banyak organ negara ini sejak tahun 1995.

Namun, semua tindakan serta semua upaya dan inisiatif untuk mempromosikan dan menerapkan kesetaraan gender di dalam negeri itu justru menghasilkan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat paling cepat di dunia. Menurut Kementerian Kehakiman Turki, sejak 2003 (ketika AKP berkuasa) hingga 2014, ada peningkatan 1.400 persen dalam jumlah pembunuhan perempuan. Dan perlu dicatat bahwa perubahan terbesar dalam hukum dan peraturan sesuai dengan perjanjian internasional seperti CEDAW dan Deklarasi Beijing dibuat oleh pemerintahan AKP.

Menurut TUIK (Lembaga Statistik Turki), empat dari sepuluh perempuan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, sementara Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial Turki melaporkan bahwa 86% perempuan di Turki mengalami kekerasan fisik atau psikologis dari pasangan atau anggota keluarga. Lebih dari 300 perempuan meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 saja. Pada tahun 2014, puluhan perempuan dibunuh oleh pasangan mereka yang kasar bahkan setelah mengajukan permohonan perlindungan polisi.

Saat ini Turki menjalankan sekitar 100 tempat penampungan resmi yang menampung kurang dari 3.000 perempuan, dengan organisasi-organisasi nirlaba yang kewalahan beban dalam berjuang untuk merawat 20.000 perempuan sisanya yang mencari perlindungan setiap tahun. Laporan sebuah organisasi perempuan (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu) mengungkapkan 409 pembunuhan perempuan, 387 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang tercatat, dan 332 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tercatat di tahun 2017. Jumlah ini meningkat pesat setiap tahun.

Selain itu, ada salah satu perkembangan terkait kekerasan terhadap anak-anak yang mengerikan. Tren baru muncul dalam kasus-kasus perceraian, di mana para ayah membunuh anak-anak mereka sendiri sebagai pembalasan atas perceraian yang mereka tolak. Karenanya, 20 anak dibunuh oleh ayah mereka sendiri pada tahun 2017 saja.

Negara Muslim Lainnya

Angka dan laporan dari negara-negara Muslim lainnya, yang diperintah oleh rezim dan sistem sekuler dan non-Islam lainnya, melukiskan gambar-gambar gelap yang serupa:

Di Afghanistan, 80% perempuan Afghanistan mengalami atau pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidup mereka (UNFPA 2016). Kementerian Kesehatan Umum mendaftarkan 8.188 kasus kekerasan berbasis gender di mana 2.806 kasus adalah kekerasan fisik, 3.470 pelecehan psikologis, 1.207 kurangnya akses ke sumber daya, 403 pernikahan paksa, 166 serangan seksual, dan 136 pelecehan seksual terhadap perempuan. Kementerian Urusan perempuan Afghanistan mengumumkan hampir 4.000 kasus kekerasan yang tercatat terhadap perempuan di tahun 2017.

Sekitar 1,5 juta perempuan di Mesir menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya dengan tingkat lebih dari 4.000 kasus setiap hari (Dewan Nasional untuk Perempuan di Mesir / 2016). Di Palestina, sekitar 37% perempuan yang telah menikah mengalami bentuk kekerasan oleh suami mereka (Survei Nasional tentang Kekerasan di Masyarakat Palestina, 2011).

Indonesia memiliki statistik serupa yang secara singkat menyatakan bahwa 245.548 kasus kekerasan terhadap istri terjadi pada tahun 2016 saja (Komnas Perempuan, 2016). Malaysia mengikuti dengan 10.282 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan pada bulan Januari 2016 saja (WAO, 2016.) Menurut layanan Persia BBC, 66,3% perempuan di Iran mengalami kekerasan dalam hidup mereka (RUDAW, 2014).

Momok kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat besar ini pada kenyataannya adalah fenomena yang diimpor ke negeri-negeri kita dari Barat, yang menderita epidemi kejahatan itu sendiri akibat sistem nilai kapitalis, sekuler, dan liberalnya. Misalnya, di Inggris, sebanyak 1,2 juta perempuan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga di Inggris dan Wales sampai akhir tahun 2016, dan 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Kantor Statistik Nasional).

Negara Barat

Pada 2014, sebuah survei oleh Badan Hak-Hak Fundamental (FRA) Uni Eropa, mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di Uni Eropa telah mengalami kekerasan fisik atau seksual sejak usia 15 tahun, setara dengan 62 juta orang. Survei yang meliputi 28 negara Eropa ini juga menemukan bahwa 1 dari 10 perempuan di benua itu pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual dan 1 dari 20 pernah diperkosa.

Sebanyak 55% pernah mengalami pelecehan seksual, seringkali di tempat kerja, dengan 75% perempuan dalam profesi yang memenuhi syarat atau pekerjaan manajemen puncak telah menjadi sasaran bentuk pelanggaran terhadap martabat mereka ini. Semua itu membongkar klaim yang seringkali diulang-ulang bahwa pekerjaan adalah jalan untuk mengangkat perempuan status.

Menariknya, negara-negara dengan jumlah insiden kekerasan tertinggi adalah Denmark (52%), Finlandia (47%), dan Swedia (46%) – negara-negara yang telah dipuji karena hukum kesetaraan gender mereka dan dilabeli sebagai negara-negara yang paling egaliter gender menurut Indeks Kesetaraan Gender PBB, laporan Forum Ekonomi Dunia tahun 2013, dan Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender.

Ini adalah beberapa statistik tentang kekerasan di AS, yang diterbitkan di Huffington Post pada tanggal 5 April 2017:

Setiap hari lebih dari 570 orang mengalami kekerasan seksual di negara ini, negara yang penuh dengan cerita-cerita tentang kekerasan seksual di kampus-kampus, dan yang bahkan diperintah oleh seorang Presiden yang telah secara terbuka dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 15 perempuan.

Hampir 18 juta perempuan telah menjadi korban perkosaan sejak tahun 1998. Sekitar 1 dari 6 perempuan Amerika selamat dari percobaan atau pemerkosaan nyata dalam hidup mereka. Jumlah rata-rata korban perkosaan per tahun berjumlah 321.500. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga sangat umum terjadi di AS. Di mana sekitar 5 juta perempuan mengalami kekerasan fisik terkait mitra intim… dan seterusnya… Setiap jenis kekerasan seksual, perkosaan, dan kekerasan jenis lainnya dapat ditemukan pada tingkat epidemi di negara ini, namun tetap saja dia mengklaim sebagai penjaga hak-hak perempuan dan hak asasi manusia.

Perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia mencapai 80% dari sekitar 800.000 orang yang diperdagangkan melintasi perbatasan nasional setiap tahun, dengan 70% dari mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Hingga 7 dari 10 perempuan di dunia melaporkan telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual pada suatu saat dalam hidup mereka.

Di seluruh dunia, hingga 50% dari serangan seksual dilakukan terhadap anak perempuan di bawah usia 16 tahun. Lebih dari 100 Juta anak perempuan tewas karena praktik sex selection (seleksi jenis kelamin) sebelum kelahirannya. Dan semua ini telah terungkap di bawah pengawasan sistem liberal sekuler kapitalis yang mendominasi politik internasional dan nasional saat ini, serta telah menunjukkan dirinya benar-benar bodoh dan tidak mampu membendung gelombang kekerasan ini terhadap perempuan dan anak perempuan.

Selain itu, tuan rumah dari hukum, undang-undang, dan inisiatif kesetaraan gender serta program dan legislasi yang dipromosikan secara internasional dan diimplementasikan di negara-negara Barat dan negeri-negeri Muslim untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan telah luar biasa gagal bahkan dalam sekadar mengurangi skala masalah ini.

Contoh-contoh di dunia Muslim dan non-Muslim ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sekuler liberal kapitalisme, yang mendorong individu untuk bertindak berdasarkan hasrat dan keinginan mereka, yang memiliki industri hiburan yang telah merendahkan status perempuan, mempromosikan kebebasan seksual yang merusak dan membahayakan hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, dan telah secara langsung memicu perilaku merendahkan, menghinakan, dan perilaku kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Selain itu, tidak adanya aturan dan undang-undang yang meyakinkan dan memuaskan untuk mengatur urusan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta tidak adanya hukuman yang cukup untuk setiap pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat perempuan menyebabkan eskalasi kekerasan terhadap perempuan pada tingkat yang tidak dapat diatasi lagi.

Selama nilai-nilai dan pandangan yang korup ini tetap dominan di masyarakat kita, membuat beberapa kebijakan atau undang-undang atau menyiapkan inisiatif dan organisasi perempuan akan terus gagal secara konsisten untuk mengatasi masalah ini. Sebaliknya, semua itu hanya akan melanjutkan status quo, melestarikan dominasi dan eksistensi sistem dan struktur keyakinan yang berbasis penjajahan di negeri-negeri Muslim kita, meningkatkan kejahatan yang lebih lanjut yang melanggar martabat dan kesejahteraan perempuan, dan mempercepat penghancuran struktur sosial masyarakat Muslim kita.

Satu-satunya obat untuk wabah epidemi ini adalah menolak sistem liberal sekuler yang rusak secara keseluruhan, sistem yang dipaksakan kepada kita oleh kolonialis kapitalis Barat, dan untuk membentuk masa depan negeri-negeri Muslim hanya pada sistem Islam.

﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللٌّهَ بِدِينِكُمْ وَاللٌّهُ يَعْلَمُ مٌا فِي السَّمٌوٌاتِ وَمٌا فِي الأَرْضِ وَاللٌّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Katakanlah (Hai Muhammad): “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?“” (QS. Al-Hujuraat: 16).[]

%d blogger menyukai ini: