Sri Mulyani Sebut Negara Rugi Rp22 Triliun karena Bencana, Pengamat: Penguasa Bermental Kapitalis hanya Hitung-hitungan Untung Rugi

MuslimahNews.com — Negara menanggung rugi sebesar Rp22 triliun per tahun akibat bencana alam, hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Presiden, Selasa (2/10/2018).

Besaran tersebut dihitung secara rata-rata sejak 7 tahun terakhir. “Tadi kami juga mendengar TNI dan Polri seperti yang saya sampaikan untuk tahun ini kami melihat pola dari bencana ini selama hampir sekitar 7 tahun saja rata-rata Nilai kerugian akibat bencana Rp22 triliun per tahunnya,” kata dia.

Hal itu ditanggapi oleh Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah Hj Nida Sa’adah SE Ak MEI, menurutnya, negara tak tulus karena hanya berpikir untung rugi, “Astaghfirullah. Beginilah jika negara dikuasai orang-orang bermental kapitalis, hanya berpikir hitung-hitungan untung dan rugi ketika mengurus rakyatnya. Menafikan keberadaan Allah SWT, Zat yang Mahakaya, Maha Memberi. Andai penguasa adalah orang yang benar-benar tulus ketika mengurus rakyat yang membutuhkannya, insya Allah malah akan membuka keberkahan dan pintu-pintu rezeki dari seluruh penjuru langit dan bumi.”

Sayangnya, kata dia, pikiran dan perasaan seperti itu memang tidak akan muncul dari penguasa yang tidak mau memberlakukan hukum-hukum Allah SWT.

Nida lalu menyebut bagaimana sistem Islam mengurusi rakyat, “Dalam sejarah peradaban Khilafah Islam yang pertama pun, negara tidak pernah mengalami defisit (kerugian) ketika mengurus rakyatnya dengan baik. Negara tidak perlu mencari perusahaan asuransi, karena sistem Islam berhasil mencetak orang-orang kaya yang sangat baik. Ada Utsman bin Affan ra dll, yang jumlah bantuannya untuk rakyat yang membutuhkan bahkan bisa triliunan. Apalagi ketika peradaban Islam semakin kokoh, maka kas keuangan negara juga semakin surplus. Allah SWT meridai dunia-akhirat. Tidakkah kita merindukan peradaban Islam Itu?” Tukas Nida Sa’adah kepada MNews, Rabu (3/10/2018).

Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengkaji asuransi untuk bangunan-bangunan milik pemerintah. Rencananya, Asuransi Pembangunan Pemerintah ini mulai dilakukan pada 2019.[]

%d blogger menyukai ini: