Enggar VS Buwas, Salah Kelola Impor Beras

Oleh: Nindira Aryudhani

MuslimahNews, ANALISIS — Dirut Bulog naik pitam. Bagaimana tidak, pihaknya menyayangkan kebijakan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito, yang melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Budi Waseso (Buwas) selaku Dirut Bulog, bahkan menyatakan bahwa gudangnya tengah penuh dengan stok beras yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga Juni 2019. Tak tanggung-tanggung, Bulog juga telah menyewa gudang di beberapa daerah dengan biaya Rp 45 miliar demi menampung surplus beras nasional. Dengan kata lain, impor beras tidak seharusnya dilakukan.

Pasalnya, Enggar malah sinis menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa penuhnya stok beras di gudang Bulog, bukanlah urusannya. Buwas pun bingung. Sebab kegiatan yang Bulog lakukan juga merupakan tugas dari pemerintah. Menurut Buwas, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat dan bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.

Sementara itu, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada dasarnya saat ini pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup. Sebab, ada 47.000 ton pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Angka ini 2 kali lipat dari batas aman sebesar 25.000 ton. Oleh karena itu, tidak ada alasan masyarakat mengkhawatirkan pasokan beras di dalam negeri. Lebih lanjut, Amran memastikan saat ini beras yang diimpor oleh Perum Bulog masih berada di gudang. Beras tersebut disiapkan sebagai cadangan sehingga belum keluar ke pasaran.

Kasus impor beras Enggar VS Buwas ini, selayaknya tidak membuat publik alpa dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak kuartal pertama 2018. BPK mengungkap kesalahan kebijakan impor pangan untuk komoditas beras, gula, garam, hingga daging sapi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesalahan itu disebut terjadi bahkan sejak Menteri Perdagangan dijabat Rachmat Gobel, Thomas Trikasih Lembong, hingga Enggartiasto Lukita.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 BPK, kesalahan impor pangan terjadi karena penerbitan persetujuannya tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri. Menurut BPK, Menteri Perdagangan seharusnya dapat melakukan penyesuaian melalui koordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kesalahannya terjadi karena persetujuan impor tak ditetapkan melalui rapat koordinasi di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dari hasil pemeriksaan BPK, setidaknya ada 11 kesalahan impor pangan sejak 2015 hingga semester I 2017. Dalam hal impor beras, penerbitan Persetujuan Impor (PI) beras sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton ternyata tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. PI ini secara jelas menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan lalai dalam memberikan PI.

Selain itu, adanya impor beras kukus sebanyak 200 ton dengan nilai mencapai Rp1,65 miliar oleh Perum Bulog yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Berdasarkan konfirmasi BPK, Kementan tidak memberikan dokumen rekomendasi teknis untuk impor beras kukus tersebut karena Perum Bulog tak melengkapi persyaratan dan mengajukan kembali permohonan rekomendasi. Namun, Kemendag tetap menerbitkan PI untuk Bulog.

BPK juga memberi catatan lain kepada Kemendag, di antaranya Portal Inatrade tidak menyediakan menu untuk mengunggah dokumen pendukung laporan realisasi impor, importir terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan impor sesuai batas waktu yang ditetapkan, dan importir tidak menyampaikan laporan realisasi impor. Kemendag juga tidak memiliki mekanisme untuk memastikan jumlah realisasi impor tidak melebihi jumlah persetujuan impor yang diterbitkan.

Atas sejumlah kelalaian tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Mendag agar mengembangkan Portal Inatrade. Tak hanya itu, BPK memerintahkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan Portal Inatrade dengan Customs-Excise Information System and Automation.

Kemudian, BPK juga merekomendasi agar Mendag memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Impor dan Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor selaku Koordinator UPTP I dan Pejabat Penandatangan Persetujuan Impor yang tidak melakukan monitoring atas laporan realisasi impor serta tidak menerapkan sanksi kepada perusahaan importir yang tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi impor.

Mencermati realita ini, nampak betapa birokrasi dan struktur kerja antar institusi pemerintah pengelola impor beras begitu minim komunikasi dan koordinasi. Masing-masing jawatan justru terlihat bekerja tanpa visi bersama layaknya sebuah tim yang solid. Para pejabat itu seolah masih saja absen akan peran dasar mereka dalam melayani urusan bahan pangan pokok negara yang besar ini. Sistem kerja yang terdesentralisasi dan minim antisipasi, tak pelak menunjukkan keseriusan kerja yang gagal. Padahal mengelola ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok, adalah bagian dari ikhtiar untuk mencapai target periodik yang terukur dan terencana. Tambal sulamnya cara kerja, ditambah rumitnya birokrasi, sungguh tak lagi menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan pengabdian profesinya.

Haruskah kita masih berpihak pada kapitalisme-demokrasi? Sistem ini telah meniscayakan pola kerja ala rimba. Saling serobot maupun berlepas kepentingan, begitu mudah terjadi. Tak terkecuali saat mengelola komoditi beras. Belum lagi adanya ancaman mafia pangan.

Ini membuktikan, individualisme selaku nyawa utama kapitalisme tanpa sadar telah sedemikian akut menjangkiti cara kerja para pejabat negara. Akibatnya, tiap lembaga negara nampak seperti bekerja sendiri-sendiri. Ditambah kualitas teamwork yang ala kadarnya. Mereka mempermainkan hajat hidup rakyat, yang di saat yang sama mereka juga mudah tergiur nominal fee maupun komisi demi menebalnya kantong pribadi. Sungguh, begitu jauhnya sistem pengelolaan beras nasional ini dari rencana strategis yang bervisi-misi mengurusi urusan masyarakat luas.[]

%d blogger menyukai ini: