Kaum Perempuan tak Seharusnya menjadi Bemper Ekonomi

MuslimahNews, EDITORIAL — Kemiskinan adalah PR besar yang hingga hari ini masih belum mampu dipecahkan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Padahal ibarat lingkaran setan, problem ini menjadi pangkal sekaligus ujung dari berbagai masalah yang muncul, mulai dari masalah sosial, hukum hingga instabilitas politik di negara-negara tersebut.

Di tahun 2000, PBB sendiri sudah mulai mengangkat isu kemiskinan ini sebagai isu global dengan menyelenggarakan KTT Millenium yang melibatkan 189 negara di dunia. Saat itu semua negara sepakat menandatangani sebuah deklarasi yang disebut sebagai deklarasi millenium, berisi 8 proyek pembangunan yang target-targetnya harus diraih negara-negara peserta sebelum tahun 2015, dan kemudian dikenal dengan nama Millenium Development Goals atau MDGs.

Ke-delapan proyek MDGs itu meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim (dengan standar penghasilan di bawah 1,25 USD/hari), pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlawanan terhadap penyakit khususnya HIV AIDS dan malaria, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, penjaminan daya dukung lingkungan, serta membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Untuk selanjutnya proyek MDGs ini pelaksanaannya diperpanjang hingga 2030 dengan proyek baru yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs) dengan penambahan 9 target pembangunan yang menyangkut isu ekologi, ketimpangan dan pembiayaan pembangunan. Spirit SDGs inilah yang saat ini menjadi acuan berbagai negara di dunia (termasuk Indonesia) dalam menetapkan berbagai kebijakan serta menentukan target-target pembangunan yang harus dicapai dalam rentang waktu maksimal tahun 2030.

Jika dicermati, baik MDGs maupun SDGs, secara gamblang telah mengaitkan antara kemiskinan dengan peran kaum perempuan. Perempuan dalam hal ini, bukan hanya dipandang sebagai objek yang harus dientaskan, tapi juga sebagai subjek yang didorong untuk terlibat total dalam menyelesaikan problem kemiskinan global dengan cara aktif terlibat, khususnya dalam kegiatan ekonomi atau produksi.

Inilah yang masif dipropagandakan sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP). Dengan PEP ini diharapkan akan ada separuh masyarakat yang terangkat dari kemiskinan. Bahkan keterlibatan mereka disebut-sebut akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara dan menghapus problem kemiskinan dunia secara perlahan.

Istilah pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP) memang makin kencang di suarakan sejalan dengan makin rapuhnya fundamental ekonomi kapitalisme yang nampak dari fenomena kian akutnya problem kemiskinan di berbagai belahan dunia. Proyek ini terus diintrodusir melalui berbagai kebijakan dan program-program ekonomi yang diaruskan hingga tataran grassroot atasnama realisasi MDGs atau SDGs.

Bahkan keniscayaan pelibatan perempuan dalam sektor ekonomi terus dipropagandakan melalui berbagai sarana dan bentuk hingga tak ada yang bisa menolaknya. Hari ini, fokus propaganda sedang mengarah pada optimasi pelibatan kaum perempuan secara ekonomi di era digital. Artinya, untuk meningkatkan daya saing dan mendongkrak serta memperluas peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, mereka dituntut mampu menyelaraskan diri dengan kemajuan teknologi yang membuka peluang bisnis tanpa batas. Dengan demikian, tak ada celah bagi perempuan untuk tak bisa berperan dalam proyek global pemberdayaan ekonomi perempuan demi mengentaskan kemiskinan.

Pada praktiknya, proyek PEP ini diaruskan seiring dengan proyek global mainstreaming keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Sebagaimana target SDGs, di tahun 2030 harus sudah tercipta dunia dengan kesetaraan mutlak laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, sehingga bumi layak disebut disebut planet 50:50. Karena terwujudnya KKG inilah yang dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi suksesnya capaian SDGs khususnya untuk target mengeliminasi 100% kemiskinan global di tahun 2030.

Tentu saja, apa yang sedang terjadi ini sangat bertentangan dengan Islam dan berbahaya bagi umat. Baik proyek PEP maupun mainstreaming ide KKG justru membuka celah kerusakan yang lebih lebar di tengah umat.

Selain mengeksploitasi kaum perempuan dan menjebak mereka sebagai penopang tegaknya hegemoni sistem kapitalisme yang hampir runtuh, yakni dengan mendorong mereka menjadi mesin penggerak industri kapitalisme sekaligus menjadi objek pasar mereka, proyek-proyek ini juga akan melunturkan fitrah perempuan sebagai pilar keluarga dan penyangga masyarakat yang justru dibutuhkan untuk membangun peradaban Islam cemerlang.

Bahkan lambat laun, proyek-proyek ini akan meruntuhkan struktur bangunan keluarga dan masyarakat hingga tak ada lagi jaminan bagi munculnya generasi terbaik pembangun peradaban. Kenapa? Karena perempuan kian kehilangan fokus dan orientasi tentang kontribusi terbaik, yang sejatinya bukan ada pada peran ekonomi, melainkan ada pada peran keibuan mereka.

Terbukti, hari ini mantra yang kemudian muncul dan diyakini sebagai kebenaran atau menjadi paradigma berpikir umum di tengah masyarakat adalah bahwa perempuan bekerja memang sudah jamannya. Perempuan bekerja memang haknya. Perempuan bekerja adalah perempuan produktif, dan sebagainya.

Padahal sejatinya, meskipun dalam Islam perempuan bekerja hukumnya boleh, namun pilihan bekerja berarti berkonsekuensi bertambah pula beban tanggungjawab mereka, baik terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, yang semuanya tentu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Dan ini tentu tidak mudah, karena tugas sebagai ibu juga bukan tugas yang mudah, karena targetnya adalah mennyiapkan generasi pembangun peradaban cemerlang.

Itulah kenapa, muncul analisis yang menyebutkan bahwa semua proyek ini sesungguhnya merupakan alat tipuan untuk mengukuhkan hegemoni dan penjajahan kapitalisme global melalui perempuan. Yakni dengan menjadikan perempuan sebagai bemper ekonomi kapitalisme global sekaligus menjadi alat penghancuran pilar penyangga peradaban Islam yang senyatanya menjadi lawan peradaban sekuler kapitalisme global.

Dan realitasnya, apa yang terjadi hari ini memang tak bisa dilepaskan dari perang panjang benturan ideologi dan peradaban, yang akan terus berlangsung hingga akhir jaman. Sehingga umat semestinya memiliki kesadaran politik Islam yang tinggi, agar tidak mudah terjebak oleh propaganda menyesatkan bahkan terjebak dalam euforia yang justru akan menghancurkan.

Mereka seharusnya sadar bahwa merebaknya kemiskinan dan semua turunannya pada hari ini justru merupakan dampak dari cengkraman sistem ekonomi kapitalisme global yang terbukti rusak dan membawa kerusakan. Dan bahwa solusi satu-satunya adalah dengan menegakkan sistem Khilafah Islam.

Sistem khilafahlah satu-satunya sistem yang sudah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan selama belasan abad, tak hanya bagi umat Muslim, tapi juga non Muslim. Tak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan dalam sistem Islam, kaum perempuan benar-benar terjamin hak-haknya, termasuk hak finansial dan hak politik-strategisnya sebagai ibu, arsitek generasi pemimpin peradaban cemerlang.[]SNA

Apa komentar Anda?