Logika Absurd Tudingan Delik Makar atas Video ‘Gerakan 2019 Ganti Presiden’ dan ‘Ganti Sistem’

Oleh: Ahmad Khozinudin SH (Ketua LBH Pelita Umat)

MuslimahNews, FOKUS — Sangat muskil, ketika Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait tudingan makar atas video pernyataan “Ganti Sistem” dalam gerakan #2019GantiPresiden. Pasalnya, bagaimana mungkin pernyataan dalam sebuah video dengan durasi beberapa detik, yang mengajukan aspirasi ganti Presiden dan dilanjutkan ganti sistem dianggap delik makar?

Lain halnya, jika tudingan itu dialamatkan pada serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari negara yang ada. Atau makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah, orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata, orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indnesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata, sebagaimana diatur dalam pasal 106 sampai dengan pasal 110 KUHP.

Lebih tepatnya laporan polisi terhadap Mardani Ali Sera dan Ismail Yusanto ini disebut akrobat hukum, aksi lucu-lucuan dari aktor dan praktisi hukum yang tidak paham hukum, sebagai sarana untuk mencari sensasi dan aktualisasi, yang memaksakan menggunakan video dengan durasi hitungan detik sebagai dasar laporan tentang adanya dugaan pidana makar. Bukan hanya lucu, laporan polisi ini bisa disebut konyol. Tidak memiliki basis argumentasi hukum dan fakta empiris, sebagai dasar minimum dapat dianggapnya sebuah laporan.

Apalagi, jika laporan itu dilakukan oleh organisasi atau lembaga bantuan hukum, yang umumnya menjadi pembela rakyat dan entitas yang melawan tirani penguasa dan ketidakadilan. Aneh, jika ada lembaga bantuan hukum justru menjadi kepanjangan tangan penguasa, dengan memperkarakan gerakan 2019 ganti Presiden yang merupakan aspirasi murni rakyat yang menginginkan perubahan.

Kegagalan demi kegagalan pemerintahan Jokowi akan sangat wajar dan alamiah memantik ketidakpuasan publik. Bagi rakyat yang masih memiliki nalar logis dan kepekaan terhadap nurani, sudah selayaknya memiliki aspirasi yang menginginkan perubahan dengan mengajukan opsi pergantian kepemimpinan.

Ganti Presiden tahun 2019, adalah aspirasi yang dijamin konstitusi. Pada gelaran Pilpres 2019, rakyat akan diberi opsi apakah tetap melanjutkan Presiden Jokowi hingga dua periode, atau menginginkan perubahan dengan mengganti Presiden dan mencukupkan mandat Jokowi hanya satu periode.

Ganti sistem adalah alternatif untuk memperbaiki sistem eksisting, baik dengan perubahan sistem politik dan sistem hukum, baik secara sebagian atau keseluruhan, sebagaimana negeri ini pernah menerapkan dan mengubah beberapa sistem politik melalui cara-cara konstitusional. Negara ini, pernah menerapkan sistem Republik Serikat (RIS), pernah menerapkan sistem parlementer, sebelum kemudian kembali pada sistem negara kesatuan Republik dan sistem kekuasaan Presidensial.

Jika tudingan makar itu dinisbatkan pada diskursus ajaran Islam Khilafah yang akhir-akhir ini marak di ruang publik, sesungguhnya Khilafah adalah ajaran Islam yang sah dan legal diyakini dan didakwahkan (disampaikan) sebagai sebuah manifestasi kebebasan beribadat menurut keyakinan Islam. Hal ini, sejalan dengan jaminan konstitusi yang melindungi segenap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya (pasal 29 UUD 45).

Tudingan ‘makar’ pada gerakan 2019 ganti Presiden melalui tindakan membuat laporan polisi ke bareskrim Mabes Polri lebih kental bernuansa politik, ketimbang sebuah tindakan hukum yang bertujuan menegakkan nilai-nilai keadilan. Kekalahan telak kubu Jokowi dalam perang opini medsos “2019 ganti Presiden vs jokowi dua periode” disinyalir menjadi penyebab utama adanya laporan polisi ini.

Publik juga mudah untuk mengindera adanya motif politik dibalik peristiwa ini, di mana lembaga bantuan hukum atau siapapun yang mengaku pengacara publik dibalik laporan ini, justru bungkam terhadap tindakan makar yang jelas-jelas dilakukan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tidak ada satupun statement hukum yang tegas, yang meminta alat negara baik lembaga kepolisian maupun militer, termasuk seruan kepada Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, untuk bersikap tegas atas upaya makar yang dilakukan OPM.

Alih-alih menuntut penguasa melindungi setiap jengkal tanah air dan segenap tumpah darah negara Republik Indonesia dari rongrongan OPM, oknum lembaga bantuan hukum atau yang mengaku pengacara publik yang tidak jelas kiprah dan pembelaannya kepada rakyat ini, justru mempermasalahkan video yang hanya berdurasi beberapa detik.

Manuver politik menggunakan sarana hukum, dengan menekan setiap organ dan aktivis Islam yang kontra rezim, semakin meneguhkan adanya eksploitasi hukum untuk tujuan politik. Hukum tidak lagi dijadikan sarana untuk menegakkan nilai kebenaran dan keadilan, tetapi hukum telah diselewengkan menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan dengan melakukan kriminalisasi terhadap oposisi dengan dalih pasal-pasal pidana yang absurd.

Sayangnya, manuver hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum yang tidak cakap dalam memahami unsur pidana dalam pasal pidana makar ini, bukannya menjadikan rezim semakin kokoh. Langkah blunder ini, justru akan memantik perlawanan publik, semakin meneguhkan opini publik pada rezim yang represif. Sampai di sini, seharusnya rezim tidak menggunakan cara-cara amatiran untuk menekan lawan apalagi menggunakan sarana lembaga dan praktisi hukum yang tidak memiliki kapasitas untuk menguasai persoalan.

Lebih jauh, karena PKS adalah partai Islam, sementara HTI adalah ormas Islam yang sebelumnya telah dicabut status BHP nya secara paksa dan sepihak oleh rezim, maka manuver politik menggunakan sarana hukum melalui laporan polisi ke Mabes Polri ini semakin meneguhkan rezim tidak saja represif, tetapi juga anti Islam. Gerakan kudeta dan makar oleh OPM yang jelas tidak merepresentasikan Islam, sengaja dibiarkan dan dianggap bukan ancaman keamanan negara. Sementara, aspirasi politik dari dua petinggi partai dan ormas Islam, dimonsterisasi menjadi sebuah gerakan makar.

Terakhir, sepertinya penulis perlu menegaskan agar rezim tidak lagi menggunakan sarana hukum, baik secara langsung maupun meminjam tangan, berakrobat membuat manuver lucu-lucuan yang bisa berakibat fatal. Bukannya tudingan makar ini mendapat legitimasi publik, justru publik akan menjadikan rezim sebagai bahan tertawaan jika memproses kasus makar berdasarkan bukti video beberapa detik, sementara bungkam terhadap makar sejati yang jelas telah memakan korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik, menimbulkan keresahan dan ketakutan yang meluas, menggunakan sarana kekerasan dan senjata, sebagaimana nyata telah, sedang dan terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.[]

%d blogger menyukai ini: