Desak Cabut Larangan Hijab dan Jenggot, Imam Dipecat
MuslimahNews.com — Seorang Imam dipecat setelah mendesak Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev untuk mencabut larangan penggunaan hijab dan jenggot, Senin (10/9/2018).
Larangan ini merupakan bagian dari larangan yang ditetapkan presiden atas simbol-simbol keagamaan pribadi. Larangan ini dilakukan untuk menyebarkan semangat toleransi pada negara yang mayoritas beragama Islam itu.
Mirziyoyev, telah berkuasa sejak 2016 lalu di Uzbekistan. Saat berkuasa, ia telah melonggarkan aturan yang membatasi kebebasan beragama. Hal itu merupakan bagian dari kampanyenya soal reformasi ekonomi dan politik liberal di negara bekas republik Soviet yang memiliki penduduk sebanyak 32 juta jiwa itu.
Namun, bulan lalu pemerintahannya memutusan untuk tidak mencabut larangan untuk pakaian dan atribut keagamaan. Mereka juga melarang siswa perempuan mengenakan jilbab di sekolah. Larangan yang telah diterapkan di negara itu selama sepuluh tahun.
Langkah pemerintah memperpanjang larangan itu memicu kritik di media sosial yang dipimpin oleh Fazliddin Parpiyev, Imam masjid Omina di Tashkent, di ibukota Uzbekistan.
Pekan lalu, Parpiyev mempublikasikan sebuah tautan video ke Mirziyoyev di Facebook. Langkah yang tidak biasa dilakukan oleh seorang ulama Uzbekistan.
Dalam tautan videonya, Parpiyev (32) mengatakan meski baru-baru ini pemerintah telah melakukan reformasi, namun Muslim masih ditindas atas masalah pelarangan jilbab dan jenggot. Ia juga meminta bantuan Mirziyoyev untuk mempertahankan kebebasan hati nurani.
Setelah unggahannya itu, Parpiyev menulis kembali di halaman Facebook-nya bahwa dia telah diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Muslim Uzbekistan, Minggu (9/9/2018).
Dirinya juga mengatakan bahwa beberapa rekan ulama telah mendesaknya untuk mengingkari pernyataan sebelumnya.
“Saya tidak menyesali apa yang saya katakan dalam tautan video saya,” tulisnya.
“Namun, smartphone saya telah diambil oleh ayah saya, sehingga memberi saya alasan untuk percaya bahwa dia bisa berada di bawah tekanan juga,” tambahnya.
Dewan Muslim hingga saat ini tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar, Senin, (10/9/2018).[]cnn