Kampanye Ide Kesetaraan Gender

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews, FOKUS — Pemilu Presiden masih jauh, namun keriuhan sudah mulai terjadi. Persaingan antara dua kubu sudah makin nyata dengan keterlibatan secara aktif kalangan perempuan, yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan “emak-emak”. Situasi makin memanas ketika Neno Warisman, salah satu penggagas gerakan #2019GantiPresiden “dipulangkan paksa” dari Pakanbaru 25/8/18 lalu.

Sebelumnya Kapolda Riau memerintahkan untuk membatalkan acara Deklarasi 2019 Ganti Presiden yang rencananya akan digelar di Kota Pekanbaru pada 26 Agustus 2018. Di saat lain, relawan Suara Perempuan untuk Jokowi atau Super Jokowi yang dipimpin salah satu anggota DPP PKB, Ida Fauziyah sukses dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018, bahkan diklaim telah terbentuk di 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Kedua kubu yang saling bersaing, sama-sama memanfaatkan suara perempuan demi elektabilitas masing-masing calon. Apakah perempuan hanya dijadikan sebagai obyek electoral saja?

Perempuan sebagai Obyek dan Subyek Politik

Keterlibatan perempuan dalam politik sesungguhnya adalah satu keniscayaan. Munculnya “BEM-Barisan Emak-Emak Militan” adalah wujud nyata partisipasi perempuan dalam politik. Suara BEM sungguh telah memberikan warna baru dalam pergerakan politik perempuan di Indonesia. Emak-Emak ini lantang memberikan pendapat atau pandangan bahkan melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk respon atas berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Fenomena ini membuat para calon mesti memasang strategi untuk mengeruk suara dari kalangan perempuan.

Diperhitungkannya suara perempuan makin nyata ketika survei memperlihatkan kecenderungan pilihan para perempuan. Lingkar Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa Jokowi-Ma’ruf unggul dengan tingkat keterpilihan 50,2 persen, sementara Prabowo-Sandi 30 persen. Pembentukan Super Jokowi adalah sebuah jalan untuk meraih suara perempuan. Super Jokowi bahkan sudah menggandeng dua organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama, yaitu Fatayat dan Muslimat NU, juga menggandeng aktivis dan perempuan lintas agama.

Kubu Prabowo-Sandiaga Uno juga sudah memasang strategi untuk meraih suara perempuan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan “emak-emak” akan menjadi segmen yang pasti disasar dengan mengeksploitasi kesusahan hidup para perempuan seperti harga sembako yang tak stabil.

Suara perempuan ternyata tak hanya menjadi obyek yang disasar untuk direbut suaranya, namun ternyata juga ditargetkan sebagai subyek, yaitu maju sebagai anggota legislatif. Bahkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu target yang harus diwujudkan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender. Dan dunia global melalui UN Women menetapkan target minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu standar terwujudnya kesetaraan gender.

Sejak pertama kali diberlakukan kebijakan afirmasi 30% di Indonesia pada Pemilu 2009 hingga saat ini, belum pernah mencapai target 30%, meskipun sudah ada UU Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan. Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Gafur Akbar Dharmaputra pada Rakor “Refleksi 18 Tahun Perjuangan Afirmasi Perempuan dalam Perjalanan 73 Tahun NKRI” mengatakan perolehan kursi perempuan di tingkat nasional (DPR) dalam dua pemilu terakhir angkanya cenderung pada kisaran 17-18%.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan Politik (Ansipol) Yuda Irlang mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik belum ideal, karena saat ini perempuan hanya sekedar voters atau hanya sebagai pemilih. Perempuan di Indonesia belum penuh dilibatkan dalam pengambilan kebijakan (politik).

Berbagai pihak menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting artinya. Bahkan dianggap akan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Gafur Akbar Dharmaputra menyatakan keterwakilan perempuan di legislatif merupakan bentuk partisipasi pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta mengawal kebijakan dan peraturan perundangan yang pro perempuan dan anak.

Kehadiran perempuan di parlemen juga penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam pengambilan keputusan politik serta menguatkan demokrasi liberatif yang senantiasa memberikan wacana atau gagasan di ruang publik. Yuda Irlang bahkan mengatakan apabila keterwakilan perempuan kurang dari 30% dipastikan kesejahteraan perempuan rendah.

Keterwakilan perempuan dalam legislatif sesungguhnya adalah target UN Women yang akan diwujudkan di dunia. UN Women terus mengadakan advokasi dan pelatihan untuk mendongkrak keterlibatan perempuan dalam legislatif karena keterwakilan perempuan dalam legislatif menjadi salah satu kunci tercapainya kesetaraan gender yang juga menjadi target SDGs dan terbentuknya Planet 50:50 pada tahun 2030. Salah satu aktivitas UN Women saat ini adalah pembekalan untuk anggota Parlemen terkait dengan target kesetaraan gender dalam SDGs.

Pembekalan yang dilakukan dalam bentuk seminar ini mengambil tema The Role of Parliament in promoting the Strategy for Development of Samoa & Sustainable Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), UN Women, Office of the Clerk of the Legislative Assembly (OCLA), Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Perdagangan, yang didanai oleh the Australian Government melalui the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Gubernur Jepang.

Seminar ini adalah satu dari tujuh kegiatan yang dirancang untuk anggota parlemen selama periode 18 bulan dari 2018 hingga 2019. Seminar ini memperkuat dorongan untuk agenda yang lebih peka gender di bawah SDGs, dan keselarasan rencana nasional dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pekerjaan dan pengambilan keputusan.

Upaya yang sama rupanya juga dilakukan di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas serta semangat partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang politik Kemen PPPA menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Legislatif pada Pemilu 2019. Keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi komitmen nasional dalam RPJMN 2015 -2019. Dan untuk mewujudkannya, Kemen PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 15 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019.

Jelaslah, bahwa saat ini, sedang diperjuangkan dua peran perempuan, baik sebagai sumber suara, maupun sebagai pelaku dalam wadah parlemen. Ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi obyek sekaligus subyek politik.

Keterwakilan Perempuan Upaya Tancapkan Ide Kesetaraan Gender

Pada kenyataannya, hingga saat ini keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif belum mencapai target. Inter Parliementary Union pada awal tahun 2017 mempublikasikan Women in Politics 2017, yang memaparkan rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen tingkat global baru mencapai 22,8% dari target yang ditetapkan UN Women sebesar 30%. Sementara itu, capaian Indonesia juga masih di bawah rata-rata angka global, bahkan belum mencapai 20%. Hingga empat kali penyelenggaraan pemilu pasca-Reformasi, persentase perempuan tertinggi masuk DPR hanya di angka 18,2 persen, yaitu pada Pemilu 2009.
Belum tercapainya target 30% kuota perempuan dalam parlemen membuat UN Women melakukan berbagai upaya terobosan untuk meningkatkannya.

Pada tanggal 20 September 2014, UN Women meluncurkan kampanye gerakan “HeForShe”, yang merupakan gerakan solidaritas untuk kesetaraan jender, yang menyerukan kepada laki-laki dan anak laki-laki untuk melawan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan secara global, dan memperkuat dukungan untuk hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia dan mendesak mereka untuk menempatkan diri sebagai pendukung untuk kesetaraan gender.

Selanjutnya, pada the World Economic Forum pada tanggal 23 Januari 2015, UN Women meluncurkan inisiatif percontohan HeForShe IMPACT 10X10X10 untuk membuat momentum dalam memajukan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. Prakarsa HeForShe IMPACT 10X10X10 adalah upaya percontohan satu tahun yang bertujuan untuk melibatkan pemerintah, perusahaan dan universitas sebagai instrumen perubahan untuk mengatasi kekurangan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi salah satu pemimpin Negara yang bergabung dalam prakarsa tersebut dan menyatakan “Perempuan mewakili setengah dari pengarah dan penerima manfaat pembangunan. Sebagai Presiden, saya mengarusutamakan masalah kesetaraan jender karena saya sangat yakin dapat menghapus akar penyebab diskriminasi dan kekerasan”.

Pelibatan laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan gender menunjukkan begitu pentingnya kesetaraaan gender dalam pandangan para aktivis perempuan. Mereka meyakini terwujudnya kesetaraan gender menjadi kunci terpenuhinya hak perempuan, yang tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraannya, namun juga dunia.

Seolah-olah tanpa terwujudnya kesetaraan gender. perempuan akan tetap miskin dan menderita.

Target yang ingin diwujudkann juga bukan sekedar perempuan menjadi anggota legislatif semata. Mereka menginginkan agar perempuan juga memiliki cara berpikir yang sesuai dengan gender.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, namun juga harus menyertakan adanya agenda di parlemen untuk bisa menghasilkan kebijakan berkesetaraan gender untuk kehidupan negara yang lebih adil. Selain itu Partai dituntut untuk tidak lagi mencalonkan perempuan dengan elektabilitas tinggi tapi juga perempuan yang berkualitas.

Semua itu sesungguhnya menunjukkan bahwa yang diharapkan terwujud adalah eksisnya pemikiraan kesetaraan gender dalam benak siapapun, laki-laki maupun perempuan. Pemikiran ini akan membawa penganutnya untuk mewujudkannya dalam kehidupan dalam seluruh aspeknya. .

Pemikiran sebagai Kunci Kebangkitan

Pemikiran sesungguhnya menjadi kunci kebangkitan, karena pemikiran menjadi landasan bertindak bagi setiap manusia. Oleh karena itu penancapan ide kesetaraan gender akan berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat. Corak peradaban manusia pada masa yang akan datang pun akan dilandaskan ide kesetaraan gender. Pemikiran kesetaraan gender ini menuntut untuk meninggalkan aturan Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Kesetaraan gender yang lahir dari pemikiran Barat yang menafikan aturan Pencipta hanya akan membawa kerusakan pada masyarakat dan peradaban masa datang. Bila terwujud Planet 50×50 pada tahun 2030, maka tidak akan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan akan menyamai laki-laki dalam segala hal. Dengan demikian tidak akan ada lagi pembagian peran berdasarkan kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Padahal Allah sendiri menyatakan bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan (QS Ali Imran: 36).

Secara sederhana perbedaan kodrat ini sebenarnya dapat dipahami oleh manusia, karena memang secara psikis biologis ada perbedaan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan, meski sebagai manusia mereka sama-sama ciptaan Allah. Perbedaan ini -laki-laki sebagai qawwam dan penanggung jawab nafkah, laki-laki memiliki hak thalaq, laki-laki boleh menikahi empat perempuan, masa iddah hanya ada pada perempuan, hak waris laki-laki dua kali bagian hak perempuan, dan sebagainya- bukan berarti perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Apalagi dengan kesadaran keimanan, muncul keyakinan bahwa Allah Maha Tahu atas segala sesuatu yang terbaik untuk hambaNya. Perbedaan itu Allah tetapkan demi kemaslahatan kehidupan manusia, yang Allah perintahkan untuk saling bekerja sama sesuai dengan aturan Allah SWT (QS At Taubah:71).

Keimanan ini akan menjadi landasan setiap manusia untuk berbuat dan berkarya sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, demi meraih ridhaNya. Keimanan ini akan menghasilkan ketundukan kepada ketentuan apapun yang telah Allah tetapkan, termasuk pada hal yang berbeda dalam kaca mata manusia. Bahkan sekalipun perempuan mampu melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada laki-laki dalam kodratnya sebagai laki-laki, maka keimanan akan membuat perempuan ikhlas menerima ketentuan Allah, tanpa merasa dibedakan ataupun direndahkan. Apalagi Allah sudah menyatakan yang paling muia dihadapanNya adalah yang paling bertakwa (QS 49:13).

Pemikiran yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah ini akan menghantarkan perilaku terbaik dari setiap laki-laki atau perempuan, apalagi ada keyakinan adanya pertanaggungjawaban di akherat kelak. Perilaku ini menuntut untuk diterapkannya aturan Allah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, yang akan menebarkan rahmat bagi seluruh alam.

Dengan demikian akan terwujud kehidupan sejahtera bagi semua, semua terjamin keamanannya, penerapan hukum yang adil dan akses yang sama untuk berbagai sarana kehidupan, peluang yanag sama untuk melakukan aktivitas politik, hak yang sama dalam kepemilikan individu dan sebagainya. Kemuliaan hanya akan didapatkan dalam naungan sistem Islam, karena Islam menjadikan perempuan sebagai subjek sebagaimana laki-laki dalam koridor peran yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerja sama dalam koridor hukum syara’ lah yang akan membawa kebaikan dalam masyarakat, dunia maupun akherat, Jadi bukan hanya ‘memanfaatkan’ perempuan, baik sebagai subyek pelaku politik demokrasi ataupun obyek perolehan suara saja. Wallahu a’lam.[]

%d blogger menyukai ini: