Demokrasi, Sistem Koruptif

MuslimahNews, EDITORIAL — Hari-hari terakhir ini, sedang ramai pemberitaan tentang penetapan 41 dari 45 anggota DPRD Malang sebagai tersangka korupsi oleh KPK yang menyebabkan kinerja pemerintahan dan DPRD Kota Malang nyaris lumpuh. Mayoritas para wakil rakyat ini terjerat kasus suap dan gratifikasi oleh walikota Malang non aktif, yang juga melibatkan Kadis PU serta pejabat lainnya terkait pengesahan APBD-P di tahun 2015.

Sebelum itu, kasus korupsi berjamaah juga pernah terjadi di Kota Padang (2004), Lampung Tengah (Pebruari 2018) dan Sumatera Utara (Maret 2018). Di Kota Padang, ada 37 pejabat yang diadili dan 27 di antaranya sudah divonis rata-rata 4 tahun penjara. Di Lampung Tengah KPK juga berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati dan menjerat 19 orang pejabat pemkab dan DPRD. Sementara di Sumut, setidaknya ada 38 orang pejabat yang ditangkap KPK terkait kasus suap. Dari ke 38 orang tersebut, lebih dari setengahnya sudah mendekam di penjara. Di luar kasus-kasus itu, kini sedang ramai juga peberitaan tentang temuan lebih dari 2300 ASN yang sudah terbukti terlibat korupsi tapi ironisnya hingga saat ini masih menerima gaji.

Kasus-kasus korupsi berjamaah yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif nampaknya memang sudah menjadi hal biasa di negeri ini. Modusnya sendiri bervariasi. Yang paling sering terjadi adalah kasus suap dan gratifikasi dari pihak pejabat eksekutif kepada para pejabat di legislatif (dewan perwakilan) untuk menggolkan proyek pembangunan, memuluskan proses pencairan utang, pengesahan laporan pertanggungjawaban, hingga menggolkan usulan undang-undang berisi pesanan. Biasanya, kasus-kasus seperti ini juga melibatkan pihak swasta yang berkolaborasi dengan pihak pemerintah dan anggota dewan sebagai sumber pengadaan proyek atau kebijakan dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Secara teoretis, negara penganut sistem demokrasi seharusnya nihil dari kasus korupsi. Hal ini dikarenakan, demokrasi tegak di atas pilar atau prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik negara dalam tiga kelembagaan (yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang satu sama lain saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini dibuat agar satu sama lain bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances sehingga mampu meminimalisir terjadinya absolutisme yang dianggap sebagai sumber utama penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan termasuk tindak korupsi.

Namun pada praktiknya, sistem demokrasi justru menumbuh suburkan praktek penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), termasuk praktek korupsi. Adanya prinsip trias politica malah membuat pelaku korupsi sulit di jerat karena seringkali melibatkan oknum semua kelembagaan — termasuk lembaga hukum alias yudikatif– yang satu sama lain justru saling menutupi atau menguatkan. Sampai-sampai akhirnya dibutuhkan adanya kelembagaan lain yang bertindak sebagai pengawas atau pengawal agar penyelewengan tidak terjadi, seperti badan-badan pengawas, badan-badan kehormatan, komisi pemberantasan, termasuk di dalamnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentu saja semuanya berimplikasi pada pembengkakan anggaran penyelenggaraan pemerintahan.

Jika dicermati, kondisi semacam ini merupakan hal yang wajar. Selain karena demokrasi tak mengenal standar halal haram karena tegak di atas prinsip sekularisme yang menafikan peran agama dalam kehidupan termasuk dalam praktek politik, juga karena mekanisme dan paradigma pengangkatan penguasa (eksekutif) dan anggota legislatif maupun yudikatif dalam sistem ini membuka lebar celah untuk terjadinya tindak koruptif.

Minusnya politik demokrasi dari nilai halal haram tentu akan membuat individu atau kelompok yang masuk di lingkaran kekuasaan tak memiliki visi jelas untuk tujuan apa kekuasaan dikejar. Mereka juga tak memiliki standar jelas tentang apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Bagi mereka kekuasaan adalah tujuan dan sekaligus alat untuk meraih materi dan kedudukan.

Adapun soal mekanisme, maka bukan rahasia jika dalam sebuah rezim kekuasaan demokrasi ada banyak kepentingan yang saling berjalin berkelindan, mulai dari kepentingan individu, partai politik atau kelompok pemburu jabatan, para pemilik modal, bahkan kekuatan asing. Dan faktanya, proses pemilihan anggota dewan maupun pengangkatan pejabat yang berbasis pada kampanye dan pencitraan, nyaris tak lepas dari semua kepentingan melanggengkan kekuasaan ini.

Mereka berkolaborasi untuk memenangi kontestasi layaknya sebuah syirkah dalam muamalah ekonomi. Ada pemilik modal, ada pemilik tenaga. Dan kelak pemilik tenaga yang kekuasaannya disponsori pemodal ini tentu harus siap menggolkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pemilik modal.

Itulah yang membuat biaya demokrasi menjadi sangat mahal. Dan itu pula yang menjadikan demokrasi menjadi sistem politik transaksional dan menjadi sumber korupsi besar-besaran.

Terlebih hal ini kemudian diperkuat dengan lemahnya sistem hukum yang diterapkan. Hingga tak jarang membuat pelaku korupsi masih bisa bebas melenggang dan tak takut melakukan pelanggaran. Bahkan mereka yang terjerat kasus dan terbukti bersalahpun masih bisa tertawa manis di hadapan kamera. Dan sebagian besar dari mereka didapati bisa hidup enak di dalam penjara.

Wajarlah jika korupsi dalam sistem demokrasi ini sangat sulit dieliminasi. Karena sejak asasnya, demokrasi membuka celah perilaku koruptif. Dan seluruh mekanisme politiknya juga menumbuhsuburkan praktik korupsi.

Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, korupsi tak akan pernah menjadi sebuah fenomena dikarenakan Islam memiliki cara pandang khusus terhadap kekuasaan sekaligus memiliki cara bagaimana meminimalisir kasus-kasus penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagaimana sering disampaikan, kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang agung karena merupakan washilah mewujudkan ketaatan total kepada Allah dan sebagai jalan mengurusi kemaslahatan umat melalui penerapan aturan-aturan Allah SWT.

Oleh karenanya, kekuasaan dalam Islam bukanlah salah satu sebab dari sebab-sebab kepemilikan harta atau dipandang sebagai prestise sebagaimana dipahami dalam demokrasi. Sehingga tak akan ada orang yang dengan segala cara mengejar kekuasaan hanya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Bahkan akan sedikit orang yang berani mengambil kekuasaan dikarenakan beratnya tanggungjawab di hadapan Allah SWT.

Selain cara pandang yang khas tersebut, dalam tataran praktiknya, Islam juga memiliki mekanisme yang menutup celah merebaknya kasus korupsi. Di antaranya, melalui penerapan mekanisme baiat dalam pengangkatan Khalifah, penunjukkan dalam pengangkatan penguasa oleh Khalifah, sistem pemilihan pegawai yang berbasis ketakwaan dan kapabilitas, sistem penggajian yang berstandar tinggi, sistem pengawasan ketat atas kekayaan para pejabat, termasuk adanya hukum keharaman suap dan hadiah bagi pejabat, dan lain-lain.

Semua mekanisme ini kemudian ditopang oleh 3 pilar penegakkan hukum yang melekat pada sistem Islam. Yakni, adanya ketakwaan individu yang menjadi benteng pertama dari perilaku koruptif. Kedua, kontrol masyarakat berupa budaya amar ma’ruf nahi munkar termasuk keberanian melakukan kritik atau kontrol pada perilaku para penguasa. Ketiga, penegakkan sistem hukum yang tegas oleh negara terhadap orang-orang yang terbukti melakukan korupsi atau penyimpangan terhadap hukum-hukum syara. Semua ini menjadi jaminan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja baik yang berhasil menghantarkan masyarakat Islam menjadi masyarakat ideal sebagaimana yang dituliskan dalan sejarah peradaban manusia selama berabad-abad lamanya.

Sistem Islam inilah yang seharusnya diperjuangkan oleh umat Islam hari ini. Bukan malah mempertahankan sistem demokrasi yang sudah cacat dari asasnya dan terbukti merupakan sistem koruptif yang menghancurkan masa depan kemanusiaan.[]

%d blogger menyukai ini: