Tiga Faktor ini Buka Celah Korupsi

MuslimahNews.com — Korupsi massal yang terjadi saat ini ditanggapi sebagai konsekuensi sistemik akibat penerapan kapitalisme demokrasi, hal itu dinyatakan oleh Iffah Ainur Rochmah kepada MNews, Rabu (9/5/2019). Sebelumnya diberitakan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Ini merupakan dampak sistemik, menurut Iffah. Korupsi massal itu bisa terjadi karena aturan dalam sistem hari ini adalah aturan yang dibuat sendiri oleh manusia yakni kompromi antara legislatif dan eksekutif. “Baik dalam legislatif maupun eksekutif ini ada bisikan para pemilik modal, karena mereka naik juga karena saham atau peran dari para pemilik modal. Tentunya ketika mereka membuat aturan (regulasi), mereka tidak akan meniadakan masuknya kepentingan para penyuplai modal ini. Maka aturan yang dibuat adalah aturan yang tidak selalu objektif untuk memenangkan kepentingan rakyat atau kebijakan yang dibutuhkan rakyat, tapi boleh jadi itu adalah kebutuhan untuk memenangkan para pemilik modal maupun partai tempat mereka bernaung. Aturan-aturan yang kompromistis ini adalah aturan yang jelas akan membuka celah korupsi.”

Lebih lanjut Iffah menjelaskan bahwa aturan yang saat ini diterapkan seringkali interpretasinya tergantung pada rezim yang berkuasa. “Ditafsirkan oleh rezim yang pro pada pihak tertentu. Begitu berganti rezim, boleh jadi apa yang dibenarkan tadi dianggap salah. Dan pihak yang terlibat pada penetapan aturan sebelumnya, bisa jadi dianggap korup karena penafsiran terhadap aturan dibuat tadi adalah penafsiran yang subjektif. Beda rezim, beda aturan dan interpretasi.”

Lalu Iffah mengungkap perbedaan stardardisasi harta korupsi dalam sistem Islam dan demokrasi, “Berbeda dengan aturan yang bersumber dari Allah SWT, soal ghulul atau harta yang dikorupsi. Mana harta yang tidak halal, semua standardisasinya jelas, tegas, dan rinci. Ditetapkan oleh Allah. Maka apa yangdibenarkan oleh hukum syariat, akan selalu benar sepanjang massa, tak bergantung kepada rezim atau partai yang berkuasa. Sehingga kemudian mereka yang menjalankan roda pemerintahan itu, baik yang ada dalam badan perwakilan rakyat atau penguasa (eksekutif), jelas ukurannya mana yang dikatakna korupsi mana yang tidak,” tukasnya.

“Ini adalah kelemahan dalam sistem hari ini dalam mekanisme politiknya dan banyaknya peluang terjadinya korupsi. Lebih buruk lagi adalah bahwa faktor kelemahan individu juga hari ini sangat besar pengaruhnya. Kalau dalam Islam orang yang maju sebagai wakil rakyat itu adalah orang yang ingin menjadikan posisi itu sebagai medan dakwah, lahan beramal saleh, tapi hari ini orang-orang yang duduk di kursi penguasa belum tentu mau melakukan itu. Faktor ini juga memudahkan orang untuk melakukan korupsi,” lanjut Iffah.

Iffah kemudian menyoroti tentang sistem sanksi yang tak tegas dalam mekanisme penghapusan angka korupsi, “Belum lagi soal tidak adanya sanksi tegas, yang benar-benar adil. Justru sekarang orang melakukan korupsi secara bersama-sama adalah kalangan ‘white collar‘, kaum elit. Parahnya, ternyata ini tak menimbulkan status yang memalukan atau menghinakan, tapi justru hanya dianggap tersandung masalah biasa dan tidak ada sanksi yang tegas. Kalau di dalam Islam ada ta’zir bagi mereka yang memakan harta rakyat, atau ghulul. Ada sanksi keras yang memberikan efek jera.”

Iffah menuturkan bahwa semua faktor maraknya korupsi itu hanya muncul dari penerapan sistem demokrasi. Karena itu sistem demokrasi ini adalah sistem yang harus kita pahami sebagai sistem yang buruk, menjadi jalan terjadinya keburukan, dan maraknya korupsi.[]MNews

Gambar: RMOL

%d blogger menyukai ini: