Takkan Pernah Merdeka dari WTO

Oleh: Sari Zunairah Ashleena S.IP

MuslimahNews, ANALISIS — Beberapa kali presiden AS Donald Trump menyatakan ingin keluar dari beberapa kesepakatan perdagangan bebas, termasuk WTO (World Trade Organization) dan perjanjian perdagangan Internasional lainnya. Alasannya, skema perdagangan ini menjadi beban bagi AS. Celotehan Trump membuat sebagian rakyat AS menentangnya karena ini dianggap akan menghancurkan ekonomi AS.

Namun, dibalik koar-koar keluar dari WTO, AS ternyata masih juga memanfaatkan organisasi ini untuk menekan negara yang menurutnya merugikan perdagangannya. Indonesia melengkapi deretan negara yang dianggap merugikan AS, sebagaimana Jepang, Cina dan Uni Eropa.

Adalah Indonesia yang ketiban ’sial’ diadukan AS ke WTO. AS telah meminta WTO untuk menjatuhkan sanksi dagang kepada Indonesia sebesar 350 juta dolar AS. Negara adikuasa itu meminta WTO untuk memberlakukan retaliasi atau kompensasi balas dendam kepada Indonesia atas kerugian perdagangan. AS mendesak WTO untuk mengenakan harga tertentu terhadap produk Indonesia yang diekspor ke AS.

Sanksi itu dikenakan AS karena Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan terkait impor hortikultura dan beberapa jenis daging dan produk perkebunan. Aturan impor ini membuat beberapa barang AS tak berhasil masuk ke Indonesia. Karenanya AS mengklaim negaranya mengalami kerugian karena aturan tersebut.

AS menggunakan haknya berdasarkan Pasal 22.2 dari WTO Dispute Settlement Understanding guna menunda pemberian konsesi tarif kepada Indonesia apabila Indonesia benar-benar gagal melaksanakan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO. Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan tarif yang dikenakan untuk komoditi impor hortikultura dan produk perkebunan adalah untuk melakukan proteksi terhadap produk Indonesia. Sudah semestinya pemerintah melakukan proteksi saat petani mengalami kesulitan dalam menjual produk pertaniannya, karena serbuan produk impor. Apalagi, nilai tukar petani Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Aksi pemerintah Indonesia tentu dianggap menodai kesepakatan perdagangan bebas, yang mengharuskan setiap anggota WTO mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tariff dan non tariff (misalnya regulasi). AS tentu saja berang, mengingat impor buah dan biji-bijian menduduki peringkat pertama impor AS ke Indonesia, yang pada tahun 2017 mencapai USD 1.27 miliar.

Sayangnya, saat AS mengajukan gugatan ke WTO, pemerintah Indonesia terlihat gelagapan. Dan seolah tidak bisa berkutik selain harus segera merevisi kebijakannya dan melakukan perjanjian bilateral dengan AS untuk meredakan kemarahan AS. Naluri heroik hendak membela petani rakyat, mengkeret, berganti kepatuhan atas permainan internasional.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pihak Indonesia masih akan mengevaluasi gugatan yang dilayangkan oleh AS. Pemerintah Indonesia, kata Oke, sudah melakukan revisi terkait kebijakan impor ini. Beginilah kondisi Indonesia. Katanya sudah merdeka 73 tahun, namun saat AS melancarkan ancaman, sepertinya kemerdekaan itu hilang. Manut saja pada dikte Sang Adidaya.

Untuk kasus sekarang pun, pemerintah seperti tidak punya pilihan, selain mengikuti tuntutan AS.
Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, sebetulnya pemerintah telah melakukan penyesuaian sebelum 22 Juli 2018. Sehingga pengusaha produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari AS dan negara lainnya dapat mengekspor produk-produknya ke Indonesia.

Walhasil, jangan heran jika impor produk hortikultura dan hewan dari AS ataupun negara lain, akan semakin membanjiri negeri ini. Dan jangan heran pula jika petani, dan peternak di negeri ini akan semakin terpukul. Mereka kian kesulitan untuk bersaing dengan produk impor. Ternyata, para petani dan peternak negeri ini amat jauh mendapatkan esensi kemerdekaan. Demikian pula bagi seluruh rakyat. Karena pemerintah telah kehilangan kemerdekaannya untuk melindungi anak negerinya sendiri. Dan memilih tunduk mengikuti skenario AS dan WTO.

Padahal, menjadi hak suatu pemerintahan untuk melindungi petaninya. Lantas, kenapa Indonesia gelagapan menghadapi pengaduan AS ini?

Ditinjau dari aspek internasional, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional sangat lemah. Hal ini ditunjukkan oleh neraca perdagangan luar negeri Indonesia yang kerap defisit. Dua faktor yang menyebabkan Indonesia defisit adalah fundamental ekonomi dalam negeri amat lemah, dan betapa kuatnya ekonomi negara maju. ‘Ketidakadilan’ ini semakin menjadi-jadi ketika Indonesia dengan sukarela mengikuti permainan WTO ataupun fora dan perjanjian bilateral lainnya dalam perdagangan bebas. Aturan tersebut, ‘memaksa’ Indonesia mengikutinya, walaupun harus terseok-seok dan merugikan seluruh rakyat.

Sangat tepat jika perdagangan internasional yang bebas diibaratkan sebagai arena pertarungan tinju all in one. Semua petarung, baik petinju kelas bulu, kelas terbang maupun kelas berat bertarung bersama-sama tanpa dibedakan klasemennya. Negara-negara dengan ekonomi masih lemah, ekonomi menengah dan ekonomi maju, bersaing dalam pasar bebas. Tentu saja, negara-negara dengan ekonomi lemah, kalah telak dengan negara ekonomi maju. Negara maju dengan cepat dan mudah bisa menguasai pasar. Bukan hanya pasar di negerinya, namun juga pasar di negara lain. Sehingga sangat wajar jika kita mendapati produk-produk asing dengan harga murah bisa masuk ke pasar negeri ini. Inilah yang terjadi pada negeri ini. Ekonomi masih lemah, tapi dipaksa mengikuti skema pasar bebas.

Apakah ini adil? Tentu tidak. Globalisasi atau pasar bebas acapkali digambarkan sebagai gurita. Hewan berkepala satu dengan delapan tentakel yang siap menghisap. Dan negara maju sebagai kepala gurita memiliki banyak tentakel yang siap menghisap negeri-negeri miskin. Dengan kata lain, perdagangan bebas adalah alat untuk menguasai ekonomi negara lain sebagai alat penjajahan ekonomi.

WTO adalah lembaga resmi pelaksana perdagangan bebas. Lembaga ini sengaja dibentuk dari sebuah kesepakatan negara besar untuk meluaskan pasar. Bahkan WTO ini seolah menjadi legalitas perdagangan bebas. WTO menjadi legalitas negara-negara besar untuk meluaskan pasar mereka, dan mencari sumber daya alam baru yang murah melalui perdagangan dengan tariff nol persen, alias non hambatan. Dengan WTO, penjajahan ekonomi dunia bisa direstui.

Dari aspek nasional, fundamental ekonomi negeri ini memang lemah. Produksi sangat minim, industri dan teknologi lemah, sehingga pasarnya menjadi sasaran empuk produk impor. Nilai mata uang negeri ini juga lemah, dan sangat terpengaruh oleh tingkat suku bunga The Fed. Jika fundamental ekonomi ekonomi lemah, lalu dipaksa masuk ke dalam WTO dan melakukan perdagangan bebas, dimana bargaining position negeri ini?

Wajar jika pemerintah Indonesia takut berhadapan dengan AS dan takut dikenai sanksi WTO.

Pemerintah Indonesia tidak punya nyali untuk mempertahankan haknya. Lebih memilih tunduk dan diperalat oleh WTO dibanding membela rakyatnya. Padahal AS mengadukan Indonesia ke WTO adalah untuk kepentingan ekonomi negaranya. Untuk kepentingan para petani mereka. Lantas, kenapa Indonesia tidak memperjuangkan kepentingan petaninya?

Negeri ini sulit berkata ‘tidak’ pada Sang Adidaya, karena tidak memiliki independensi (kemerdekaan) dalam mengatur dirinya sendiri. Walaupun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945, namun hingga kini Indonesia masih bergantung pada asing. Bahkan untuk melindungi petaninya saja, Indonesia tidak mampu merdeka. Jadi, katanya sudah merdeka, koq masih dijajah oleh WTO, AS dan aturan perdagangan bebas?

Sulit memang jika berharap indepensi negara ini, ataupun negara Muslim lainnya jika seluruh hajat hidupnya tergantung akan aturan internasional yang disetir oleh AS. Karena, Sang Adikuasa tidak pernah rela melepaskan tanah jajajahannya satu demi satu. Oleh karenanya, satu-satunya cara untuk mengenyahkan keterjajahan AS adalah dengan memunculkan kekuatan baru yang setara, bahkan melebihi kedigdayaannya.

Kekuatan itu pernah ada dan akan kembali menjelma. Yakni Khilafah Islamiyyah ‘alaa minhajil nubuwwah. Niscaya, Khilafah jilid kedua yang serupa dengan yang pertama akan kembali berjaya dan menggantikan aturan penjajah yang semena-mena itu dengan rahmat bagi seluruh alam. Dengan perjuangan seluruh kaum Muslimin dan rida Allah SWT, kekuasaan itu akan segera menjelang.[]

%d blogger menyukai ini: