Gempa Lombok, Batu Uji Kredibilitas Penguasa Sekuler Demokrasi

MuslimahNews, EDITORIAL — Lebih dari sepekan bencana gempa Lombok telah berlalu. Namun kondisi korban terdampak nampaknya masih belum juga membaik.

Hingga saat ini mereka masih harus bersabar untuk tinggal di pengungsian dengan prasarana dan sarana terbatas, termasuk fasilitas vital seperti air bersih. Bahkan di beberapa tempat, bantuan logistik terutama makanan masih sangat minim, sehingga sebagian masyarakat terpaksa mengonsumsi sabut kelapa muda dan dedaunan untuk sekadar bertahan hidup.

Keputusan pemerintah yang sejak awal enggan memasukkan peristiwa gempa ini sebagai bencana nasional, nampaknya menjadi jawaban mengapa penanganan begitu lamban dan terkesan asal-asalan. Pemerintah memandang bahwa dampak bencana masih bersifat lokal. Padahal tak main-main, setidaknya hingga kemarin (15/08/2018), korban meninggal tercatat ada 436 orang dan 1.353 orang luka-luka. Sementara jumlah pengungsi tercatat 352.793 orang, 67.875 rumah, 606 sekolah dan ratusan fasilitas umum rusak. Dan pendataan masih terus dilakukan di tengah terjadinya ratusan gempa susulan serta potensi gempa dengan skala besar yang masih terbuka lebar.

Sejak awal bencana ini terjadi, pemerintah memang nampak gagal fokus dan terkesan lebih mengutamakan pencitraan. Apalagi bencana ini memang terjadi di tengah perhelatan politik pencalonan presiden dan cawapres jelang pemilu 2019.

Terbukti, sempat viral berita kunjungan Presiden Jokowi dan TGB yang saat turun lapang alih-alih segera mengambil langkah strategis untuk segera memulihkan keadaan sebagaimana layaknya dilakukan seorang pemimpin negara, melainkan hanya membagi-bagi buku dan sembako kepada anak-anak di pengungsian, sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja.

Begitupun pidato pernyataan turut berduka cita yang disampaikan di tengah kehadirannya di acara poco-poco massal, serta instruksinya yang meminta jajaran di daerah agar lebih dulu fokus menyelamatkan para turis asing dan memberi fasilitas terbaik dengan dalih menjaga kepentingan pariwisata di masa depan. Hal ini tak layak dilakukan seorang penguasa di tengah kesulitan dan penderitaan ratusan ribu rakyatnya yang nampak nyata. Wajar jika berbagai kritik terus bermunculan di tengah panasnya persaingan menuju momen politik 2019.

Bahwa hampir 2 minggu kemudian presiden turun lapang, bahkan diberitakan melakukan blusukan dengan motor trail dan siap menginap di tenda pengungsian seraya menjanjikan bantuan 50 juta rupiah kepada 1000 orang yang rumahnya rusak berat, akhirnya memang terkesan sangat terlambat, dipaksakan dan penuh dengan upaya pencitraan. Terlebih bagi pemerintah daerah sendiri kunjungan presiden dan rombongan justru nampak menambah kerepotan tersendiri karena harus mempersiapkan fasilitas tenda mewah dalam waktu yang sangat singkat.

Belum lagi bantuan yang dijanjikan tak jelas skema eksekusinya, seperti apa dan pembiayaannya dari mana. Berhubung bukan rahasia jika selama ini kondisi keuangan negara sedang dalam kondisi kacau akibat paradigma sistem ekonomi yang salah, sementara korban bencana dan kerusakan akibat gempa sedemikian banyak dan bersifat massal.

Wajar jika banyak di antara masyarakat yang kecewa dan pesimis atas kinerja pemerintah dalam penanganan bencana seberat ini. Padahal banyak pula pihak yang berkeyakinan bahwa besaran dampak, termasuk jumlah korban bencana bisa diminimalisir seandainya pemerintah memiliki awareness terhadap fakta bahwa Indonesia adalah wilayah yang rawan bencana, termasuk bencana gempa, mengingat Indonesia berada di wilayah cincin api pasifik dengan 200 patahan bumi yang memang rawan letusan gunung berapi, gempa bumi dan bencana lainnya.

Namun mirisnya, kita lihat berbagai bencana besar yang berulangkali terjadi dan memakan banyak korban ternyata belum cukup untuk menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk bersegera melakukan berbagai langkah strategis, baik yang bersifat antisipatif maupun manajemen pasca bencana termasuk manajemen evakuasi dan rekonstruksi. Bahkan demi menggenjot target pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastrukturpun berjalan tanpa dukungan riset serta panduan soal struktur bangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah yang rawan gempa dan bencana lainnya. Wajar jika akhirnya setiap bencana gempa datang, banyak bangunan roboh dan korban jiwa berjatuhan akibat tertimpa reruntuhan.

Bahkan tak salah jika atas semua ini akhirnya negara atau pihak pemerintah dinilai telah melakukan kelalaian, dipandang gagal mengurus urusan rakyatnya. Karena memang negara atau pemerintahlah pihak yang paling bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan segala sesuatu yang membahayakan masyarakat.

Tentang peran penting ini Rasulullah saw menegaskan, yang artinya, “Imam(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala (raa-iin). Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari). Dalam hadits lain, beliau saw bersabda : “Imam/pemimpin itu adalah junnah/pelindung”

Fungsi raa-iin dan junnah ini memang telah lama hilang dari kepemimpinan negara sekuleristik sebagaimana diterapkan saat ini. Bahkan abainya negara atau pemerintah terhadap urusan rakyat seperti ini memang telah menjadi karakter yang melekat pada kepemimpinan sekuler di belahan bumi manapun.

Hal ini niscaya dikarenakan kepemimpinan sekularistik semacam ini minus dari nilai-nilai ruhiyah yang menuntun penguasa untuk bertanggungjawab terhadap amanah kepemimpinannya. Yakni, mengurus seluruh umat sesuai tuntunan syariat Islam, memenuhi hak-hak mereka dan mensejahterakan kehidupan mereka, serta mengurus alam raya sesuai aturan-aturan Islam.

Wajar pula jika berbagai bencana datang silih berganti, dikarenakan ulah tangan-tangan mereka. Yakni akibat mereka bermaksiat dan tidak mau tunduk pada syariat Islam dalam mengatur berbagai urusan kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, maupun dalam melakukan proses pembangunan.

Allah SWT berfirman : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).” (TQS Ar Ruum: 41)

Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan sistem kepemimpinan sekuler yang nyata-nyata telah mengundang berbagai bencana dan membuat hidup jauh dari keberkahan. Dan sudah saatnya umat Islam menyerahkan kepemimpinan mereka kepada orang-orang yang siap melakukan ketundukan kepada Allah Ta’ala dengan cara menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Syariat dan sistem Khilafah inilah yang dijamin akan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Karena syariat Islam dan Khilafah, selain tegak di atas landasan keimanan, juga memiliki seperangkat aturan yang mendukung terwujudnya kebaikan.

Mulai dari sistem ekonomi yang menyejahterakan, sistem politik yang kuat dan memandirikan, sistem sosial dan budaya yang bersih dan sarat nilai-nilai moral, sistem hukum yang mencegah terjadinya pelanggaran termasuk hal-hal yang bisa merusak alam, sistem pendidikan yang memacu kemajuan saintek dan berorientasi membangun peradaban, dan lain-lain.

Hanya saja, tegaknya sistem ini tentu harus diperjuangkan. Caranya dengan dakwah penyadaran tentang pentingnya koreksi mendasar terhadap kepemimpinan sekuler yang rusak dan merusak, serta keunggulan sistem Islam sebagai satu-satunya solusi yang harus bersama diwujudkan. Sehingga dengan dakwah seperti ini umat dengan rela menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan sebagai manifestasi ketakwaan.[] MNews

%d blogger menyukai ini: