Kekuasaan Politik Ulama dalam Kubangan Lumpur Sekularisme

*Catatan Reflektif Menuju Pemilu Presiden 2019

Oleh: Ahmad Sastra

MuslimahNews, ANALISIS — Saat tulisan ini dibuat, deklarasi capres dan pasangannya baru saja diumumkan. Ada komposisi yang menarik dalam pemilu 2019 ini, yakni masuknya ulama sebagai salah satu kandidat calon pemimpin di negeri ini, selain dari entitas sipil dan militer. Rasulullah telah berpesan kepada para penguasa. “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Manusia dilahirkan dan dipilih oleh Allah adalah untuk menjadi sang pengabdi. Allah melarang keras manusia melakukan segala bentuk kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Derajat Sang Khalifah dalam Alquran dimaksudkan bahwa manusia hidup di bumi, apapun perannya, adalah untuk menjaga dan merawat bumi dan kehidupan. Segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial mestinya berpijak kepada nilai spiritualitas ini. Jika bangsa ini menginginkan keberkahan dan kesejahteraan kehidupan dari Allah Sang Maha Pemurah.

Ilmu dan ulama adalah dua kata yang saling berkaitan. Ulama adalah orang berilmu. Secara garis besar ulama terbagi tiga, yaitu: (1) yang mengenal Allah; (2) yang memahami perintah Allah; (3) yang mengenal Allah dan memahami perintah-Nya. Ulama yang mengenal Allah adalah mereka yang takut kepada Allah, namun tidak memahami Sunnah.

Ulama yang memahami perintah Allah adalah mereka yang memahami Sunnah, tetapi tidak takut kepada Allah. Adapun ulama yang mengenal Allah dan memahami perintah-Nya adalah mereka yang memahami Sunnah dan takut kepada Allah. Inilah orang yang disebut-sebut dengan kebesaran di Kerajaan Langit (HR al-Baihaqi, Syu’âb al-Imân).

Dalam perspektif Islam, ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad saw., tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu yang bersumber dari wahyu. Siapa saja yang menguasai ilmu syar’i serta menghiasi keyakinan dan amal perbuatannya dengan ilmu tersebut layak disebut sebagai ulama pewaris para nabi.

Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dinar, tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu itu, ia mengambil bagian yang banyak.” (HR Abu Dawud)

Ulama pewaris nabi adalah orang-orang yang mengetahui ajaran Nabi saw., baik yang menyangkut perkara-perkara akidah maupun syariah. Mereka pun berusaha menyifati budi pekerti dan seluruh amal perbuatan beliau dengan ilmu yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi saw. Mereka takut berpaling atau dipalingkan dari syariah Islam karena makrifatnya yang sempurna kepada Allah SWT dan sifat-sifat-Nya.

Ulama pewaris nabi adalah mereka yang rela menerima celaan, hinaan, intimidasi, pengusiran bahkan pembunuhan demi mempertahankan kemurniaan Islam dan membela kepentingan kaum Muslim. Ulama pewaris nabi bukanlah mereka yang plintat-plintut dalam berfatwa, menyembunyikan kebenaran, menukar kebenaran dengan kebatilan, serta mengubah pendirian hanya karena iming-iming dunia atau mendapat ancaman dari penguasa zalim. Mereka rela dipenjara dan disiksa demi mempertahankan kebenaran dan menentang kebatilan.

Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali menyatakan, “Ulama terdiri dari tiga kelompok. Pertama: Ulama yang membinasakan dirinya dan orang lain. Mereka adalah ulama yang dengan terang-terangan mencari dunia dan rakus terhadap dunia. Kedua: Ulama yang membahagiakan dirinya dan orang lain. Mereka adalah ulama yang menyeru manusia kepada Allah lahir dan batin. Ketiga: Ulama yang membinasakan dirinya sendiri dan membahagiakan orang lain. Mereka adalah ulama yang mengajak ke jalan akhirat dan menolak dunia secara lahir, tetapi dalam batinnya ingin dihormati manusia dan mendapatkan kedudukan yang mulia. Karena itu perhatikan pada golongan mana Anda berada.” (Al-Ghazali, Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn, Juz III).

Timbangan ulama dalam segala hal adalah syariat Islam, termasuk dalam masalah politik dan kekuasaan. Islam merupakan konsepsi ideal bagi upaya penyelesaian semua permasalahan kehidupan manusia. Islam datang dari Allah yang Maha Sempurna dan Maha Mengetahui permasalan yang dihadapi manusia. Rasulullah adalah sosok sempurna yang telah mendapat garansi dari Allah Sang Pengutus.

Secara normatif Islam adalah konsepsi ideal bagi upaya kebaikan kehidupan, dengan kata lain rahmatan lil alamin. Secara historis Rasulullah telah mengukir sejarah peradaban cemerlang melalui revolusi agung yang belum pernah ada catatan sejarah menyamainya.

Bagi Michael D Hart yang notabene non Muslim menilai sosok Rasulullah sebagai peletak peradaban agung. Sebagaimana dinyatakan ” …kesatuan tunggal yang tidak ada bandingannya dalam mempengaruhi sektor keagamaan dan duniawi secara bersamaan, merupakan hal yang mampu menjadikan Muhammad untuk layak dianggap sebagai sosok tunggal yang memengaruhi sejarah umat manusia..”

Islam adalah ritual, politk sekaligus peradaban. Kekuasaan adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak. Politik dan kekuasaan dalam Islam tidak terlepas dari dimensi spiritual sebagaimana yang terjadi di Indonesia hari ini. Sekularisme dan liberalisme yang merasuk dalam jantung sistem ketatanegaraan negeri ini telah menyeret pada kehampaan akan nilai-nilai spiritual dalam praktek berbangsa dan bernegara. Hubungan sosiologis di negeri ini lebih banyak dilandaskan pada paradigma sosialis dibandingkan Islam. Muaranya adalah adanya saling membinasakan antar persaingan kepentingan, meskipun satu agama.

Kepemimpinan negara dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah. Jika seseorang pemimpin negara berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepadanya maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariah Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudûd (hukum-hukum Allah).

Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjuang untuk mengusir musuh-musuh mereka dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah berkhianat kepada umat.

Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari tatacaranya dalam mengurusi masyarakat berdasarkan aturan-aturan Allah. Ia juga berusaha dengan keras untuk menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat kepemimpinan. Penguasa amanah tidak akan membiarkan berlakunya sistem yang akan merusak masyarakat karena bertentangan dengan syariat Islam.

Sebab pengabaian terhadap sistem hukum Allah akan mengakibatkan kesempitan dan kesengsaraan hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah, “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta“. (QS Thahaa : 124).

Sejak diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada sistem kemasyarakatan yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah, agung dan luhur, kecuali dalam masyarakat Islam. Kita mengenal Khulafaur Rasyidin yang terkenal dalam kearifan, keberanian dan ketegasannya dalam membela Islam dan kaum Muslim. Mereka adalah negarawan-negarawan ulung yang sangat dicintai oleh rakyatnya dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Mereka juga termasyhur sebagai pemimpin yang memiliki budi pekerti yang agung dan luhur.

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sosok penguasa yang terkenal sabar dan lembut. Namun, beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Tatkala sebagian kaum Muslim menolak kewajiban zakat, beliau segera memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi mereka. Meskipun pendapatnya sempat disanggah oleh Umar bin al-Khaththab, beliau tetap bergeming dengan pendapatnya. Stabilitas dan kewibawaan Negara Islam harus dipertahankan meskipun harus mengambil risiko perang.

Khalifah Umar bin al-Khaththab sendiri terkenal sebagai penguasa yang tegas dan sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar.

Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah berkata kepada Abu Hurairah ra yang saat itu menjadi gubernur di Bahrain, “Bagaimana engkau bisa menduduki jabatan ini?” Ia menjawab, “Engkau telah menugaskan saya, sedangkan saya tidak menyukainya, dan engkau menghentikan saya, sedangkan saya mencintainya.”

Pada saat itu, Abu Hurairah membawa 400 ribu dirham dari Bahrain. Selanjutnya, Umar bertanya kepadanya, “Apakah engkau berlaku aniaya terhadap seseorang?” “Tidak.” “Dari jumlah itu, berapa yang menjadi milikmu?” “Dua puluh.” “Dari mana engkau memperolehnya?” tanya Umar lagi.“Saya berdagang.” Umar pun menukas, “Hitunglah modalmu dan milikmu. Lalu serahkanlah yang lainnya ke Baitul Mal.” (Thabaqât Ibnu Sa’ad, II/4/60; Târîkh al-Islâm, II/388; dan Tahdzîb at-Tahdzîb, XII/267).

Bandingkan fragmen agung di atas dengan fenomena praktik kenegaraan di negeri ini. Para penguasa tak lagi peduli dengan nilai-nilai Islam. Alih-alih melaksanakan hukum Allah menata kehidupan berbangsa dan bernegara, sekedar untuk mengikuti nilai dan norma dalam bersikap dan berperilaku saja tidak terbersit dalam benak mereka.

Akhirnya kondisi keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan di negeri ini adalah akibat dari ulah para pemimpin negeri ini yang abai terhadap hukum Allah. Islam hanya dibawa saat mereka di masjid, sedangkan saat mereka mengurus ekonomi negara menggunakan sistem ribawi. Saat mereka mengurus urusan pendidikan menggunakan sistem kapitalisme sekuler. Saat mereka mengurus urusan budaya mereka mengabaikan nilai-nilai Islam. Saat menata sistem sosial, mereka menggunakan sistem sosialis. Dan aspek-aspek kenergaraan lain yang sekulerisitk.

Arus sekularisasi di seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara nampaknya belum akan berhenti, bahkan nampak semakin deras. Tercerabutnya nilai-nilai penghayatan agama dalam memaknai setiap tindakan para pemangku amanah negeri ini kian menganga. Agama hanya dianggap sebagai urusan pribadi dengan Tuhan, sementara urusan duniawi tak diperlukan nilai dan spirit agama. Padahal sila Ketuhanan Yang Maha Esa mensyaratkan pentingnya nilai agama sebagai landasan teologis dan praksis dalam bernegara.

Dalam arus sekularisme yang telah menjalar di hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa ini, telah melahirkan kehampaan kehidupan. Cara berpolitik para pemimpin negeri ini tak lagi berpijak kepada nilai-nilai spiritual. Pijakan spiritual menghajatkan sebuah kesadaran mendalam bahwa apapun tugas yang diemban hakikatnya adalah bentuk penghambaan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Sebab Allah menciptakan manusia memiliki tujuan spiritual, yakni penghambaan dan pengabdian kepada Sang Pencipta.

Paradigma sekularistik pada intinya adalah bentuk pengabaian nilai-nilai Islam dalam mengatur urusan negara dan mengatur urusan rakyat. Sebaliknya mereka menggunakan logika dan konsensus manusia atas nama demokrasi. Suara terbanyak dijadikan acuan kebenaran meskipun jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Padahal Allah melarang umat Islam menggunakan pertimbangan suara terbanyak sebagai tolok ukur kebenaran. Sebab kebenaran hanyalah miliki Allah bukan suara rakyat yang terbanyak.

Dengan demikian, ketika jalan sekulerisme dan demokrasi tak lagi menjanjikan perubahan yang lebih baik dan terus akan menjadikan Indonesia sebagai negeri terjajah oleh kapitalisme global. Saatnya kita menjadi orang-orang cerdas yang yakin akan Islam. Islam menjadi paradigma politik alternatif setelah tumbangnya sosialisme komunis dan sekaratnya kapitalisme sekuler sekarang ini.

Masihkan kita mempertahankan hukum jahiliyah ini, sementara Allah telah memberikan alternatif terbaiknya. Islam secara normatif dan historis telah menjadi cahaya kebaikan bagi manusia. Islam telah menjadi rahmat bagi alam semesta. Mungkinkah hari ini Islam menjadi rahmat bagi dunia jika tidak diterapkan.

Allah dengan tegas telah menjanjikan kekuasaan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS Annur : 55)

Karena itu tugas ulama adalah mencerahkan dan meluruskan masyarakat, bangsa dan negara agar senantiasa berjalan di atas hukum dan syariat Allah serta menjauhkan sekularisme. Visi politik Rasulullah adalah upaya membangun dan menerapkan syariat Allah dalam berbangsa dan bernegara demi menebar rahmat bagi alam semesta.

Inilah narasi yang harus dibangun oleh seorang ulama, apapun risikonya. Visi mulia ini dilakukan semata karena Allah, bukan karena kedudukan dan materi duniawi. Sikap tegas Rasulullah menolak kekusaan rezim Abu Jahal yang menerapkan sistem hukum jahiliyah adalah contoh terbaik bagi kesadaran politik umat Islam hari ini.[]

%d blogger menyukai ini: