Kunjungan Menlu AS, Bukan Kunjungan Biasa

MuslimahNews, EDITORIAL — Di tengah euforia soal bursa pemilihan capres dan cawapres 2019, kedatangan Menlu AS, Mike Pompeo awal Agustus lalu nampaknya tak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas. Padahal sejatinya, kunjungan seorang tokoh yang merepresentasi negara adidaya selevel AS, tentu bukanlah sekedar kunjungan biasa.

Terlebih kedatangan Pompeo yang disertai rombongan delegasi bisnis AS itu bertepatan dengan tahun politik. Dan kedatangan pejabat tinggi AS sebelum momentum pemilu, nampaknya memang sudah menjadi ritual wajib bagi pemerintahan AS.

Hal ini bisa dipahami, mengingat Indonesia masih dipandang memiliki posisi sangat penting dalam perancangan strategi keamanan dan politik ekonomi AS. Selain karena Indonesia memiliki sumber kekayaan yang melimpah ruah dan sudah menjadi objek eksploitasi perusahaan-perusahaan besar AS seperti Freeport dan Chevron, sekaligus menjadi objek pasar produk AS yang sangat besar.

Indonesia juga merupakan negeri Muslim terbesar di dunia yang memiliki posisi geopolitis yang sangat strategis. Sehingga penting bagi AS untuk memastikan posisi rezim yang berkuasa di Indonesia senantiasa siap berada di belakangnya, dan menjadi penjaga kepentingan AS menyukseskan agenda melanggengkan hegemoni ekonomi dan politiknya khususnya di kawasan indo-pasifik.

Terlebih sebagaimana diketahui,
kawasan indo-pasifik (Asia Tenggara dan India) yang menjadi sasaran rekrut untuk menyukseskan proyek keamanan AS di kawasan hari ini sedang menjadi sasaran proyek ekonomi strategis raksasa one belt one road alias jalur sutera maritimnya China yang visioner, ekspansif dan cukup menjadikan Amerika ketar-ketir itu. China dengan segala kelebihannya, pelan tapi pasti memang telah berhasil menjadi raksasa kekuatan ekonomi yang mengancam posisi hegemoni ekonomi AS di kawasan ini.

Terlebih dengan proyek jalur suteranya, China menarget 2/3 penduduk dunia di 70 negara menjadi koridor ekonomi bagi negaranya.

China dalam hal ini juga nampak telah berhasil dengan segala cara, memalingkan kesetiaan negara-negara di kawasan dengan berbagai kadarnya. Hingga AS tak bisa lagi bermain sebagai penguasa tunggal yang bisa mendiktekan kehendaknya kepada negara-negara pengekor, termasuk Indonesia. Dan kondisi ini, tentu menjadi lonceng pertanda awal kematian hegemoni kapitalisme Barat, sekaligus pertanda awal kehidupan bagi hegemoni kapitalisme Timur.

Terlebih di Indonesia, persaingan pengaruh itu sudah nampak jelas. Dan di rezim hari ini pengaruh ekspansi ekonomi China secara kasat mata lebih dominan dan masif dibanding dengan pengaruh ekonomi AS, kecuali pada proyek-proyek tertentu seperti penguasaan sumberdaya alam berupa emas melalui Freeport dan migas oleh Chevron yang memang sudah jauh lebih dulu dikuasai AS melalui ‘kedekatannya’ dengan rezim-rezim sebelumnya. Betapa banyak proyek-proyek investasi semacam pembangunan infrastruktur yang dipandang sangat strategis dan menguntungkan secara ekonomi dan politik di masa depan justru dimainkan oleh China.

Ancaman inilah yang memotivasi AS untuk mengevaluasi dan mereposisi hubungannya dengan Indonesia, meskipun secara politis masih bisa dikatakan Indonesia masih tetap berada dalam pengaruhnya. Dalam hal ini, selain menggunakan teknik mengunci melalui berbagai peraturan internasional yang berada di bawah pengesetannya, AS juga berusaha mengondisikan negara-negara pengikutnya tetap ramah bahkan dengan sadar mengadopsi nilai-nilai Barat seperti demokratisasi, liberalisasi dan mainstreaming nilai-nilai pluralisme atau kebebasan beragama sebagai versus fundamentalisme atau radikalisme agama. Karena keberadaan nilai-nilai inilah yang akan melanggengkan penjajahan Amerika.

Strategi inilah yang tertuang dalam 2018 National Defense Strategy of USA bahwa mitra dan sekutu (patners and alliances) AS -salah satunya- harus believe in democracy. Sementara dalam KTT Antar Agama di AS medio Juli 2018 lalu, Pompeo sempat menegaskan bahwa negara yang menjamin kebebasan beragama akan menarik investor lebih banyak.

Bisa dibayangkan, ketika negara potensial semacam Indonesia berhasil dikunci oleh utang dan perjanjian-perjanjian ekonomi yang menjerat seperti kontrak karya dan sebagainya, lalu kehidupan sosial masyarakat berhasil diracuni oleh nilai-nilai yang menghalangi mereka untuk lebih mandiri dan keluar dari keterjajahan, maka AS akan tetap punya jaminan untuk bisa menancapkan kuku-kukunya di Indonesia. Sebaliknya, ketika nilai-nilai ini mulai luntur, dan umat Islam mulai terpapar ideologi Islam yang anti penjajahan dan punya daya dorong internal untuk bangkit menjadi sebuah kekuatan politik besar sebagaimana direkam dalam sejarah emas peradaban Islam, maka posisi AS tentu akan terancam. Bahkan dengan berbagai kebobrokan yang secara masif lahir akibat dari penerapan ideologi kapitalisme dan pemaksaan penerapannya di negara-negara jajahan, akan mempermudah terjadinya kebangkitan Islam ideologi ini menumbangkan hegemoni kapitalisme global.

Dengan demikian, kerepotan dan kekepoan AS yang nampak jelas atas momen-momen politik yang terjadi di negara-negara pengekor dan dukungan besarnya terhadap agenda demokratisasi, liberalisasi dan penyebaran pemahaman moderat versus radikalisasi melalui program-program internasional dan pendanaan untuk melawan fundamentalisme Islam memang merupakan hal yang wajar. Semuanya adalah demi kelangsungan hegemoni dan penjajahan. Satu hal yang memang melekat dalam karakter negara yang mengadopsi ideologi kapitalisme.

Dan inilah yang nampak dalam agenda kunjungan Pompeo beserta delegasi bisnisnya ke Indonesia. Dalam pesan yang ditulis tangan langsung oleh Pompeo di buku tamu tertulis kalimat yang artinya kurang lebih: “Indonesia adalah mitra strategis yang hebat bagi Amerika Serikat. Kami menantikan perayaan 70 tahun hubungan diplomatik di tahun 2019“. Seakan menegaskan bahwa Indonesia selamanya harus berada bersama AS. Bukan sebagai mitra sesungguhnya, tapi sebagai negara pengekor yang harus tunduk pada arahan-arahannya.

Inilah yang seharusnya disadari oleh bangsa Indonesia terutama umat Islam sebagai mayoritas yang seharusnya mampu menentukan arah bangsa ini ke depan. Terlebih bangsa ini memiliki berbagai prasyarat untuk menjadi negara berdaulat bahkan menjadi negara besar dengan berbagai anugerah yang Allah berikan, berupa kekayaan alam yang luar biasa, sumberdaya manusia yang sangat besar maupun posisi geostrategis yang diperhitungkan secara politik internasional.

Lebih dari itu, umat Islam memiliki potensi ideologi Islam yang mampu membangkitkan umat. Dengan syarat umat mau menjadikan ideologi ini sebagai asas dan aturan bernegara, hingga dengan institusi politiknya ini, mereka akan mampu menghadapi kekuatan ideologi kapitalisme dan negara pengembannya secara head to head. Bahkan dipastikan akan mampu merebut kembali kemuliaan sebagai Khairu Ummah, sebagai negara pertama yang menebar kebaikan di seluruh jagat raya.

Inilah yang hari ini ditakutkan oleh Amerika dan kawan kawan. Kebangkitan ideologi umat yang sedang tumbuh dan berkembang di negeri-negeri Islam termasuk negeri sebesar Indonesia menjadi ancaman riil bagi masa depan penjajahan mereka. Dalam kerangka inilah narasi tentang bahaya fundamentalisme dan radikaslime Islam, monsterisasi Khilafah Islam sebagai wujud riil ekspresi politik Islam, dan kriminalisasi para pengembannya terus diopinikan melalui media-media mereka berikut proyek-proyek war on terrorism ciptaan mereka.

Pengarusan proyek demokratisasi di negeri-negeri Muslim berikut mainstreaming Islam moderat juga merupakan bagian tak terpisah dari agenda melawan kebangkitan umat ini. Targetnya agar umat jauh dari Islam ideologi, takut terhadapnya bahkan membencinya. Padahal itulah rahasia kebangkitan umat yang diwariskan oleh Allah SWT melalui baginda Rasulullah Saw.

Sejarah telah membuktikan bahwa kedaulatan dan kemuliaan umat hanya bisa diraih dengan Islam ideologi. Maka saatnya umat mengambilnya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya sebagai tuntunan sekaligus kepemimpinan berpikir, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun bernegara.

Tiada kemuliaan tanpa Islam. Tiada Islam tanpa Syariat. Dan tiada syariat tanpa negara. Yakni negara Khilafah Islamiyyah.[]

%d blogger menyukai ini: