Ini Agenda Politik Menlu AS terhadap Indonesia

MuslimahNews.com — “Realitas sejarah membuktikan bahwa sebelum Pemilu atau Pilpres di Indonesia selalu diawali dengan kedatangan pejabat penting AS,” ungkap pemerhati kebijakan politik nasional, Pratma Julia Sunjandari kepada MNews, Rabu (8/8/2018), terkait kunjungan resmi Menlu AS Mike Pompeo ke Jakarta 4-5 Agustus 2018.

Menurut Pratma, kunjungan itu menggenapi lawatan pejabat AS sebelumnya yakni Wapres Mike Pence dan Menhan Jim Mattis. Sekalipun tidak seperti Obama yang menjadikan Indonesia sebagai bagian lawatannya saat menghadiri KTT ASEAN, tapi keberadaan Indonesia tidak bisa diremehkan AS. “Apalagi dalam 2018 National Security Strategy of USA disebutkan bahwa saat ini Indo Pasifik menjadi salah satu fokus AS. Hal ini terkait upaya menahan ambisi China dengan konsep Belt and Road Initiative (BRI)nya. Dalam kepentingan ini, Indonesia bersama ASEAN akan di-drive AS untuk setia dengan code of conduct di LCS (Laut China Sekatan) dalam mengamankan kepentingan keamanan dan ekonomi AS di kawasan,” kata Pratma.

Terkait dengan Indonesia, Pompeo menandai 70 tahun hubungan kemitraan AS- Indonesia. “Sekalipun dianggap ‘mitra’ (partner) AS tidak pernah memosisikan Indonesia sejajar dengannya. Indonesia hanyalah salah satu negara pengekor yang menuruti apapun kebijakan yang diputuskan oleh patronnya,” tukas Pratma Julia.

“Termasuk kedatangan Pompeo ditahun politik 2018 – 2019. Disebutkan dalam 2018 National Defense Strategy of USA bahwa keberadaan mitra dan sekutu (patners and alliances) AS salah satunya agar mereka believe in democracy,” ungkapnya menjelaskan lawatan itu dalam agenda untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di negeri Muslim terbesar ini.

Indonesia yang dianggap sebagai negara Muslim terbesar, kata Pratma, tentu harus dijadikan sebagai role model pelaksanaan demokrasi. Pada hakikatnya, ketika tokoh dan umat Islam menerima demokrasi secara bulat, mereka akan menghilangkan khazanah Islam politik yang meniscayakan sistem Khilafah Islamiyah. Maksud itu tergambar jelas dengan penderasan Islam moderat, termasuk pengejawantahannya dalam gagasan Islam Nusantara.

“Dalam KTT Antar Agama di AS medio Juli 2018 lalu, Pompeo menegaskan bahwa di negara yang menjamin kebebasan beragama akan menarik investor lebih banyak. AS adalah pemilik ideologi kapitalisme. Politik luar negerinya tentu harus menjaminkan kepentingan imperialismenya tertancap dan berlaku abadi,” ungkapnya.

Indonesia Berdaulat dengan Islam

Menjadi negara berdaulat adalah impian semua rakyat, kata Pratma, apalagi Allah SWT menegaskan keharaman melapangkan jalan bagi kafir penjajah untuk menguasai dunia Islam, termasuk Indonesia, tanah usyuriyah yang penduduknya menerima Islam secara damai melalui delegasi utusan Khilafah.

“Rakyat merindukan kedaulatan itu. Tak hanya menarik seutuhnya tambang Freeport ataupun ladang minyak di seantero Nusantara namun rakyat butuh untuk mendapatkan perlindungan sebagai hamba Allah yang fitrah, tunduk patuh menjalankan syariatnya. Dan kondisi itu hanya akan terwujud jika hegemoni AS dihentikan oleh kekuatan yang seimbang. Khilafah Islamiyyah ‘alaa minhajin nubuwwah,” tutup Pratma.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ahad, 5 Agustus 2018.

Pada kesempatan itu Jokowi mengatakan sebelumnya telah mendapat laporan dari Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan para delegasi bisnis bahwa pihak Amerika ingin bertemu dengannya.[]

%d blogger menyukai ini: