Ekonomi Syariah untuk Siapa?

Oleh: Sari Zunairah Ashleena S.IP

MuslimahNews, ANALISIS — Setelah sebelumnya pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), saat ini ekonomi syariah menjadi bidikan kembali. Tanpa kejelasan definisi dan parameter, Ekonomi Syariah memang tengah “booming” tidak hanya secara nasional bahkan internasional.

Sangatlah reasonable jika ekonomi Syariah dijadikan sebagai primadona dunia saat ini. Sebab, potensi pasar dan potensi keuangan umat islam sangat menggiurkan.

Dalam penilaian IMF, aset keuangan Islam global telah mencapai sekitar 2 triliun dolar AS, dengan sektor perbankan terhitung sekitar 85 persen dari total aset. Perbankan Islam yang ada di lebih dari 60 negara dan industri telah menjadi sistemik dan penting di 13 yurisdiksi.

Di Indonesia, potensi keuangan umat Islam sangatlah besar. Total aset keuangan syariah di Indonesia saat ini lebih dari US$ 80 miliar dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 22 persen pada 2017.

Dana umat Islam di Indonesia juga demikian besar, dan bisa digunakan untuk pembangunan. Selama 2009-2017, Indonesia telah menerbitkan sukuk untuk membiayai sejumlah proyek senilai Rp 65,2 triliun atau US$ 4,9 miliar. Dana yang terserap dari penerbitan sukuk ini disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Selain itu, potensi keuangan umat Islam yang paling menggiurkan adalah dari zakat dan wakaf. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), zakat di Indonesia memiliki total aset zakat hingga Rp 217 triliun. Aset tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Selain aspek keuangan, aspek pasar umat Islam juga menjadi sorotan untuk pengembangan Ekonomi Syariah. Jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,6 Milyar adalah jumlah yang sangat besar. Bisa dikatakan, bahwa umat Islam dunia merupakan huge market. Untuk sektor makanan halal saja, nilai transaksi makanan halal global pada 2016 mencapai 1,2 triliun dollar AS atau 17 persen dari pengeluaran konsumsi makanan secara global.

Belum lagi dari pariwisata halal, kosmetik halal, fashion Muslim, dan keuangan syariah. Seluruhnya merupakan potensi ekonomi yang sangat besar. Wajar jika IMF pun memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah. IMF menginginkan adanya hubungan pararel antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Sehingga potensi keuangan syariah bisa berada di bawah kendalinya.

Indonesia, sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Pemerintah pun mulai membuat road map Ekonomi Syariah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan siap memperluas peta jalan atau road map untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Bahkan menurut Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam perkembangan ekonomi syariah global. Potensi tersebut dapat dilihat dari populasi penduduk muslim Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk muslim terbesar dunia, pangsa pasar yang bisa diraih oleh Indonesia adalah sekitar 12,7 persen dari total populasi dunia.

Hanya saja Indonesia masih memiliki tantangan besar yaitu, fundamental ekonomi yang masih rapuh. Terlebih lagi tantangan ekonomi dunia kian menguat. Sampai saat ini, gejolak di pasar keuangan global masih terjadi. Penyebab utama gejolak pasar ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok termasuk kemungkinan langkah Tiongkok selanjutnya, kenaikan tingkat suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat –The Fed-, dan dampak dari kejadian geopolitik di pasar global.

Saat ini Indonesia juga mengalami defisit transaksi berjalan yang menggerus cadangan devisa dan melejitkan nilai dolar di atas rupiah hingga terus bertengger di angka 14.500 rupiah per dollar AS. Sulit rasanya bagi Indonesia untuk menjadi poros atau pemimpin ekonomi syariah dunia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat tidak signifikan. Pemerintah sendiri kurang concern terhadap sistem ekonomi syariah.

Pemerintah hanya menganggap ekonomi syariah dari aspek perdagangan riil dan keuangan saja, tidak pernah menempatkannya secara holistik. Contohnya, pemerintah cukup mengembangkan ekonomi syariah dengan mendasarkan pada aktivitas ekonomi riil di pesantren. Misalnya, dua pondok pesantren di Jawa Tengah yang dijadikan pilot project pengembangan ekonomi syariah. Pilot project ekonomi syariah di pesantren ini menyasar santri di pesantren atau masyarakat di sekeliling pesantren untuk membuat aneka produk untuk diperdagangkan di pasaran. Lalu Kemendag menggandeng Aprindo dan HIPMI untuk permodalan. Selanjutnya, agar produksi berkesinambungan, pesantren itu juga diharap mulai mendirikan lembaga pembiayaan dengan konsep mirip perbankan syariah.

Tidak hanya setengah hati, lebih parah lagi, pemerintah saat ini hanya membidik potensi uang umat Islam untuk digunakan dalam pembiayaan kepentingannya. Buktinya, sukuk syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Beberapa waktu lalu, pemerintah menawarkan Sukuk Negara Ritel seri SR-010 kepada masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur.

Menurut Menteri keuangan, Sri Mulyani, sukuk merupakan salah satu instrumen penting di pasar modal syariah yang dapat memobilisasi SDGs (Sustainable Development Goals). Terlebih lagi sukuk di Indonesia dalam bentuk ritel, alias eceran dengan harga yang terjangkau. Sehingga bisa dibeli oleh banyak kalangan termasuk ibu rumah tangga.

Selain penerbitan sukuk, pemerintah juga menjadikan perbankan syariah sebagai sasaran pembiayaan infrastruktur. Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) memprediksi proyek-proyek pemerintah akan jadi fokus pembiayaan perbankan syariah pada 2018. Pemerintah juga membidik dana umat Islam dalam bentuk zakat dan wakaf serta dana haji untuk pembiayaan negara. Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur. Dana haji umat Islam Indonesia sebesar Rp. 35,2 Trilyun, sampai saat ini telah dibentuk menjadi Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang digunakan untuk infrastruktur melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Walhasil, ekonomi syariah di Indonesia dibidik bukan untuk umat Islam. Potensi ekonomi dan keuangan umat adalah untuk kepentingan pemerintah. Umat Islam Indonesia dimanfaatkan dari sisi potensi keuangan. Uang umat dipakai untuk berbagai kepentingan. Syariah dieksploitir untuk meraup potensi uang umat Islam.

Ekonomi syariah bahkan diserahkan pengawasannya pada IMF yang notabene lembaga riba dunia. Syariah hanya dijadikan lips service yang mengelabui umat Islam agar menyerahkan pasar ekonomi dan keuangan mereka pada kapitalis penguasa ekonomi dunia. Jadi ekonomi syariah ini sebenarnya untuk siapa?

Jika pemerintah benar-benar concern terhadap ekonomi syariah, seharusnya pemerintah menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Bukan parsial. Menghapus riba, mengembalikan ekonomi Indonesia pada sektor ekonomi riil, mengembalikan kepemilikan harta sesuai syariah, menggunakan mata uang basis emas dan perak, dan melaksanakan politik ekonomi Islam. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai raa’in, penanggung jawab rakyat. Melakukan ri’ayah (pengurusan) rakyat.

Memberdayakan ekonomi rakyat dengan tulus. Mengentaskan kemiskinan serta menutup jurang atau gap kaya dan miskin. Dan semua dibingkai dalam ekonomi Islam.
Tentu saja yang demikian itu tidak cukup hanya dengan pelabelan syariah, atau hanya mengambil yang menguntungkan saja dari syariah. Dana umat dikeruk, tapi pemerintah tidak melepaskan diri dari riba bahkan tunduk patuh pada lembaga rente dunia semacam IMF, World Bank ataupun Asian Development Bank.

Memilih ekonomi syariah seyogyanya didasari oleh perubahan tatanan ekonomi secara sistemik. Namun ternyata, sistemikasi ekonomi syariah hanya dimiliki oleh Khilafah Islamiyah. Sebuah sistem komprehensif, kompatibel dan akuntabel yang menjamin pembangunan terjadi tanpa menyusahkan rakyat. Sistem ini tidak akan menjadikan rakyat sebagai pundi-pundi yang bisa dikeruk hartanya dengan kebijakan manis. Mobilisasi dana rakyat hanya terjadi bila syariat memperbolehkannya.
Maka zakat tidak akan digunakan kecuali hanya untuk sasaran yang telah ditentukan Allah (dalam QS At Taubah ayat 60), dana haji akan benar-benar dibayarkan untuk keperluan dan akomodasi jamaah –tidak mungkin ditimbun karena yang demikian itu termasuk ghasab yang haram hukumnya-, wakaf akan ditunaikan sesuai dengan amanah yang mengeluarkannya.

Kalaupun Negara kepepet, saat Baitul Mal defisit, sementara jihad harus dilakukan, gaji pegawai harus dibayarkan, fakir miskin wajib dijamin kebutuhannya atau kondisi lain yang menuntut pemenuhan agar tidak terjadi mudlorot, Khilafah diperkenankan menarik dlaribah dengan mekanisme yang cukup akuntabel.

Demikianlah perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi syariah dalam tatanan Khilafah dengan roadmap ekonomi syariah dalam sistem demokrasi. Bandingan sederhana ini semestinya mampu menjadi harapan akan sistem ekonomi yang membuat tentram. Karena, Allah SWT tak akan pernah membuat manusia sengsara dengan syariatnya. Sebaliknya, jika syariat ini dituntaskan pelaksanaannya dalam Khilafah Islamiyah, hanya kesejahteraan dalam baldatun wa rabbun ghafur yang niscaya dirasakan seluruh manusia. Tak hanya umat Islam.[]

%d blogger menyukai ini: