Menjawab Problem Kekurangan Guru dengan Sistem Islam

Oleh: Noor Afeefa (Pemerhati Kebijakan Publik)

MuslimahNews, FOKUS — Kekurangan guru menjadi problem serius bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan kekurangan guru di sekolah negeri mencapai 733 ribu guru. Jumlah tersebut berkurang dari perhitungan awal yang mencapai 988 ribu guru, dikarenakan ada penghitungan kembali untuk redistribusi guru, guru keahlian ganda dan guru multitingkatan. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk semua tingkatan sekolah negeri mulai dari TK, SLB, SD, SMP, SMA maupun SMK. Kondisi ini pun telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (republika.co.id, 9 Maret 2018).

Karena itu, pemerintah merencanakan untuk mengangkat sekitar 100 ribu guru (ASN) pada tahun 2018 untuk menutupi kekurangan guru. Dengan demikian, diperkirakan paling lama sekitar tujuh tahun ke depan (2024), tenaga guru sudah terpenuhi. Tentu saja, pelaksanaannya tergantung pada Kementerian PAN-RB dengan mempertimbangkan biaya yang ada. Sebab, mengangkat 100 ribu guru saat ini sama dengan mengangkat 200 ribu guru di masa lalu karena memperhitungkan tunjangan dan sebagainya.

Problem Sistemik Guru

Di tengah persoalan kurikulum pendidikan yang belum tuntas dan bahkan diragukan keberhasilannya, persoalan guru tentu menambah suram wajah dunia pendidikan di negeri ini. Sebab, guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan. Jika guru kurang, lantas kepada siapa para siswa belajar. Akankah optimal pelaksanaan sebuah kurikulum jika gurunya tidak ada? Dan haruskah, persoalan ini menunggu hingga 7 tahun? Itu pun jika tidak ada kendala. Padahal kepentingan pendidikan bukan lagi hitungan tahun, namun hari bahkan jam hingga menit. Sebab, kondisi anak-anak (siswa) sudah sangat rawan dikelilingi musuh-musuh yang siap menghancurkan.

Sungguh, negeri ini sudah masuk pada darurat pendidikan. Di tengah tingginya jumlah guru honorer yang terus berharap mendapatkan pengakuan sebagai ASN, pemerintah masih belum berhasil menjadikan para guru bebas dari beban-beban persoalannya. Mereka tidak saja harus berjibaku menghadapi sulitnya kehidupan ekonomi karena minimnya honor. Namun, juga beratnya menghadapi tantangan kehidupan peserta didik jaman now yang tidak mudah.

Bisa dibayangkan jika pendidikan masih menghadapi problem guru, maka kualitas pendidikanlah taruhannya. Kondisi ini layak dicatat sebagai bagian dari penyumbang kegagalan proses pendidikan. Maka, tak heran jika masih banyak anak sekolah yang tawuran, pacaran hingga hamil, berbuat kriminal, menjadi korban kemajuan teknologi dan sebagainya. Itu semua tentu tak lepas dari faktor guru. Padahal, tentu tak ada yang menghendaki generasi ini rusak. Oleh karena itu, persoalan ini harus segera dituntaskan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa problem kekurangan guru tak bisa lepas dari masalah anggaran. Pemerintah menyatatakan telah telah mengalokasikan 20 persen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Nyatanya, jumlah tersebut masih kurang. Bahkan pemerintah pusat meminta agar daerah (melalui APBD) juga menganggarkan 20 persen. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi pendidikan di daerah yang tidak memiliki cukup pendapatan. Beginikah, model pengelolaan pendidikan yang baik dari pemerintah pusat? Maka wajarlah jika pemerataan pendidikan (termasuk jumlah guru di daerah) menjadi problem panjang hingga hari ini.

Belum lagi jika melihat bahwa ternyata anggaran fungsi pendidikan dari pemerintah pusat yang telah mencapai Rp 444 triliun itu hanya sekitar 63 persennya yang ditransfer ke pemerintah daerah. Sedangkan sisanya dibagi ke 20 Kementerian/Lembaga selain Kemdikbud. Maka, bisa dibayangkan bagaimana bisa memastikan semua lembaga tersebut benar-benar menyerap anggaran untuk kepentingan pendidikan. Salah satu buktinya, pemerintah masih kesulitan menanggung kebutuhan untuk guru.

Apa yang menjadi harapan Kemendikbud tidak begitu saja bisa direalisasikan oleh Kemenpan-RB, tentu menunggu kondisi memungkinkan. Demikianlah, problem kekurangan guru juga ditentukan oleh bagus tidaknya kinerja birokrasi pemerintah dan koordinasi antar lembaga. Dalam sistem sekuler kapitalis saat ini, problem birokrasi sudah teramat berat. Birokrasi yang bersih dan cepat sering hanya menjadi angan-angan dan slogan. Maka, harapan tercukupinya guru dalam waktu singkat pun tak bisa dipastikan.

Problem kekurangan guru bertambah berat ketika program pemerataan guru (mutasi) juga tidak mudah dilaksanakan. Hal ini juga tak lepas dari masalah kesejahteraan guru yang kerap menimbulkan kecemburuan sosial. Guru di DKI Jakarta bisa mencapai penghasilan Rp 31 juta per bulan. Sedangkan di daerah lain ada guru honorer yang hanya bergaji Rp 300 ribu per tiga bulan. Sangat timpang! Meski hal itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun tidak ada pengaturan yang jelas sehingga kontra produktif dengan proyek pemerataan guru.

Masalah ini juga erat kaitannya dengan pandangan dan gaya hidup sang guru. Sistem kapitalis telah mencetak guru berpandangan kapitalistik. Sebagian besar mereka mengajar lebih didorong oleh kepentingan ekonomi ketimbang moral mendidik. Tidak banyak guru yang mau digaji dengan murah, apalagi tinggal dan hidup di masyarakat yang jauh dari hingar bingar kemajuan. Maka problem kekurangan guru juga erat kaitannya dengan pandangan hidup para guru dan masyarakat umumnya. Sistem sekuler kapitalis telah menggeser fungsi mulia guru menjadi alat pengeruk sejumlah uang.

Di sisi lain, para guru ini juga menjadi korban keganasan sistem kapitalis yang telah memiskinkan Negara. Akibatnya, himpitan ekonomi dialami semua warga negara, termasuk para guru. Guru pun menggadaikan idealisme mendidik dengan sejumlah materi untuk menutupi kesulitannya itu. Demikianlah, problem kekurangan guru ini hakikatnya adalah problem sistemik.

Jaminan Sistem Islam

Pemerintah bisa saja berupaya agar jumlah guru segera terpenuhi melalui pengangkatan CPNS. Jika saja anggaran mencukupi selayaknya Negara menyediakan lebih dari yang dibutuhkan agar kualitas pendidikan bisa ditingkatkan. Nyatanya, untuk memenuhi yang minimal saja, Negara masih berhitung. Artinya, problem pendidikan ini tak akan lepas selama kemiskinan negara ada. Oleh karena itu, Negara harus keluar dari kemiskinan ini. Jika sistem ekonomi kapitalislah yang menjadi penyebab kemiskinan itu, maka Negara harus menanggalkan sistem tersebut dan menggantinya dengan sistem yang benar.

Di samping itu, terpenuhinya jumlah guru tidak menjamin tuntasnya persoalan guru. Problem pemerataan, misalnya, bukanlah problem jumlah. Namun, ia merupakan masalah pandangan hidup. Kegagalan mutasi guru ASN berpangkal dari pandangan sekuler kapitalis yang ada pada guru.Oleh karena itu, guru haruslah dibina dengan sistem Islam.

Ketika Islam menjadi pandangan hidupnya, maka ia akan mengabdikan dirinya untuk mendidik siswa di mana pun berada. Sebab, Islam sangat menghargai aktivitas ini. Pandangan seperti ini telah tergerus oleh sistem sekuler kapitalis yang dipegang kuat oleh masyarakat bahkan hingga sekolah-sekolah pencetak para guru. Maka kesahihan kurikulum pendidikan (pencetak) guru pun layak ditilik.

Betapa beratnya menata pendidikan dalam sistem sekuler kapitalis. Ini baru masalah guru, belum lagi kurikulum dan pengelolaan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tak ada jalan lain melainkan harus mengganti sistem yang rusak dan merusak ini dengan sistem yang terjamin ketangguhannya dalam mengelola pendidikan.

Sistem pendidikan Islam yang dijalankan dalam negara Khilafah pada masa lalu mampu menghasilkan pendidikan berkualitas. Baik kurikulum, pengadaan guru hingga pengelolaan sekolah, diatur sesuai aturan Islam. Perhatian Negara pada guru pun begitu besar. Sistem ekonomi yang tangguh mengantarkan negara memiliki anggaran cukup besar bagi pendidikan.

Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak.

Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25gram emas atau sekitar 31 juta rupiah dengan kurs sekarang).

Sistem Khilafah Islam juga menjaga atmosfir keimanan di masyarakat. Siapa pun akan menghargai profesi guru. Para guru menyadari betul tugasnya sehingga tidak mempersoalkan di mana pun mereka harus mendidik, karena yang dikendaki adalah kebaikan dari Allah SWT.

Sistem Khilafah Islam juga menjamin terselenggaranya birokrasi yang bersih dan cepat sehingga masing-masing lembaga negara bekerja untuk melayani rakyat, tidak saling menyalahkan atau saling lepas tanggung jawab. Sebaliknya, mereka siap melayani dan bekerja keras untuk segera menyelesaikan semua persoalan rakyat.

Dengan demikian, penyelesaian problem kekurangan guru ini, selayaknya seiring dengan perjuangan menegakkan sistem Khilafah Islam. Keterpurukan di ranah pendidikan harus segera diakhiri dengan kembali kepada aturan Allah SWT.[]

%d blogger menyukai ini: