Pepesan Kosong Demokrasi

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews, FOKUS — Penonton kecewa. Ibarat sebuah panggung, lakon yang dimainkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jagoan yang digadang-gadang agar muncul sebagai hero, tak dinyana, membelot ke kubu saingan. Pupuslah semua harapan. Penonton merasa diberi harapan palsu. Mengidamkan pertunjukan berakhir happy ending, tapi, kenyataannya tak seindah yang dibayangkan.

Kurang lebih demikian perasaan sebagian kaum Muslimin, menyikapi Zainul Majdi atau yang lebih terkenal dengan akronim TGB (Tuan Guru Bajang) tiba-tiba memberikan dukungan untuk Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti. Bagaimana tidak kecewa, jika Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) -salah satu representasi umat Islam kekinian – telah merekomendasikan TGB bersama Habib Rizieq Shihab, Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra dan Zulkifli Hasan sebagai calon presiden yang menantang Jokowi pada Pilpres 2019.

TGB, sebagai peraih summa cumlaude pada studi doktoralnya di Universitas Al Azhar, yang mengharuskannya menjadi hafidz Qur’an ini, awalnya berhasil mencuri perhatian umat yang merindukan pemimpin yang saleh, pintar, dan yang penting ahli syari’at.

Barang siapa Allah beri petunjuk, ia mendapat petunjuk, dan barang siapa Allah sesatkan, ia tidak akan mendapatkan penolong dan pemberi petunjuk baginya.”[TQS Al Kahfi ayat 17].

Demikianlah cara Allah SWT memberikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula fenomena TGB yang gagal memberi harapan indah bagi muhibbat (penggemarnya) dan umat secara umum.

Setiap kejadian hendaknya menjadi bahan perenungan. Sebagai insan berakal, mestinya setiap Muslim akan mengkritisinya: mengapa hal itu bisa terjadi?

Terlepas dari isu TGB tersandera beberapa masalah terkait wewenangnya sebagai orang nomor satu di NTB, satu hal yang patut menjadi simpulan: peristiwa TGB “berpindah ke lain hati” bukanlah peristiwa yang pertama dalam jagad perpolitikan. Jangankan TGB yang belum menjadi calon resmi, fakta lapang membuktikan betapa banyak figur politik yang berperilaku bak kutu loncat. Dahulu mengecam performa parpol, golongan atau individu tertentu, namun seiring perubahan waktu, mereka berubah. Mereka menebar puja puji pada parpol, golongan dan tokoh yang sebelumnya menjadi rival politiknya. Tidak jarang berakhir dengan merapatnya mereka pada golongan yang pernah dibencinya itu. Wajar bila orang Jawa kerap menggerutu, “Isuk dele, sore tempe” sebagai cerminan inkonsistensi mereka.

Kondisi demikian tidak mustahil terjadi di alam demokrasi. Demokrasi yang terlahir dari rahim kapitalisme sekuler meniscayakan kemaslahatan sebagai dewa. Karena itulah, idiom politik dalam demokrasi adalah tidak ada kawan–lawan sejati. Yang tersisa hanyalah kepentingan yang abadi.

Politisi yang membuka praktik bernaungkan sistem demokrasi ini, sudah biasa melakukan manuver politik yang kadang kala sulit dinalar oleh akal sehat. Yang menjadi agenda utama mereka adalah kelanggengan kekuasaannya, sehingga siap terjang sana-sini termasuk tatanan baku dalam masyarakat. Boro-boro memikirkan urusan umat, yang penting mereka aman meretas jalan menuju kekuasaan.

Itulah demokrasi. Wajar jika semua yang melibatkan diri dalam kompetisi demokrasi terbiasa bersikap pragmatis. Fakta-lah yang menjadi pijakan bersikap, bukan lagi landasan hukum. Mereka lentur dan mudah berubah sesuai kondisi. Jika maslahat mengharuskan mereka menukar prinsip hidupnya, itupun tak masalah. Termasuk mengorbankan keterikatan mereka pada hukum syari’at, menabrak halal –haram yang telah baku dalam syari’at. Bahkan akidah pun berani mereka gadaikan. Ngeri bukan?

Karenanya, makin mustahil jika terus berharap pada demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang muncul sebagai solusi kondisi masyarakat Barat yang saat itu belum tersentuh peradaban dan ideologi Islam. Oleh sebab itu, pemikiran, peraturan dan implementasi yang terpancar dari demokrasi merupakan cara berpolitik yang batil. Tidak mungkin lurus dan benar karena tidak dituntun oleh wahyu Allah SWT.

Pada praktiknya, tidak ada satupun negara demokrasi di dunia yang sistem politiknya bebas dari intrik dan manipulasi. Penguasa demokrasi tak pernah sungkan mengorbankan idealisme, persaudaraan ataupun kepentingan rakyat. Bagi demokrasi tidak ada yang salah, selama tidak bertentangan dengan hukum –yang amat mudah dilenturkan bagai karet- atau asal tidak terendus oleh otoritas keadilan.

Sekali lagi, dengan mengacu pada firman Allah di atas, “Barang siapa Allah beri petunjuk, ia mendapat petunjuk, dan barang siapa Allah sesatkan, ia tidak akan mendapatkan penolong dan pemberi petunjuk baginya” selayaknya kita menjadikan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekeliling kita sebagai petunjuk berharga. Sudah menjadi tabiat mukmin untuk menjadikan petunjuk sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaannya. Tidak ada jalan menjalankan, apalagi meningkatkan ketakwaan itu dengan membumikan aturan Islam. Melaksanakan syari’at Islam secara kaffah dalam kehidupan.

Sungguh mustahil jika keunggulan dan kesucian syari’at Islam akan bisa diterapkan secara paripurna melalui sistem batil seperti demokrasi. Yang meniscayakan politik pragmatis, sehingga praktik politik yang seharusnya bermuara pada penjagaan kemaslahatan umat harus dikorbankan dengan cara-cara yang kotor dan penuh kemunafikan.

Dan telah terbukti jika individu yang –awal mulanya- saleh dan ikhlas berjuang demi umat, harus berubah menjadi individu yang oportunis dan pragmatis demi mendapatkan tempat dalam kekuasaan demokrasi. Kita mengenal figur yang berakhlak lurus, rajin ibadah bahkan dikelilingi para pengahafal Qur’an harus terjebak dalam jeratan sistem demokrasi: berkorban atau dikorbankan.

Tidak aneh lagi jika media mempertontonkan pesakitan politik KPK yang awalnya dikenal religius.
Walhasil, tidak cukup memang jika hanya mengganti penguasa atau aktor politik lainnya dengan figur yang lebih baik: saleh, mukhlis dan berkarakter. Karena dalang semua kekisruhan ini adalah demokrasi. Maka jika ingin meniadakan semua masalah, termasuk perilaku politisi yang inkonsisten, tidak ada pilihan lain kecuali dengan mendepak demokrasi dari khazanah pemikiran, apalagi prakteknya dalam kehidupan politik Muslim.

Penggantinya? Tak usah khawatir, karena pada hakikatnya Islam adalah ideologi. Sebagai sebuah ideologi Islam cukup kompatibel dan kredibel dalam menghadirkan sistem politik. Apalagi, mempraktekkan politik ala Islam sesungguhnya adalah ittiba’, peneladanan terhadap cara bertindak Rasulullah SAW yang bernilai ibadah.

Dalam kehidupan bernegara Rasulullah SAW telah mempratekkan cara berpolitik yang bersih, saleh, bebas dari kepentingan pragmatisme yang disetir oleh kekuatan penghamba dunia.

Cara berpolitik yang diajarkan Rasulullah itu telah diikuti juga sepanjang masa kekhilafahan Islam yang bertahan hingga hampir 14 abad. Realitas tersebut cukup menjadi petunjuk bagi Muslim untuk kembali pada metode politik Rasulullah SAW, dan tidak usah melirik apalagi mengambil keuntungan dari demokrasi.

Jadi, tunggu apa lagi? Dengan kembali pada sistem politik ala Rasulullah SAW umat akan terbebas dari harapan palsu, bebas dari intrik busuk politik oportunis dan pragmatis. Hanya Islam yang memberi harapan nyata, karena menunaikan Islam sebagai metode politik adalah cermin ketaqwaan pada Allah SWT. Walhasil, praktisi politik Islam akan bebas dari pengkhiatan akan amanah umat. []

%d blogger menyukai ini: