Telaah Kritis Kebijakan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0

MuslimahNews, SURABAYA – Globalisasi dalam dunia pendidikan mulai dirasakan sejak tahun 1983, Indonesia telah meratifikasi konvensi UNESCO yang mengamanahkan “Fourth Pillars of Educations” sejak tahun 2000 hingga saat ini. Itulah yang dibahas dalam diskusi Intelektual Muslimah Jawa Timur oleh Dr Isnaeni MS Apt dan Dr Ir Rini Sjafri MSi di Surabaya, Kamis (10/05/2018).

Dunia saat ini digadang-gadang segera memasuki era Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0). Menurut Dr Isnaeni, jika kita berbicara tentang Globalisasi dalam dunia pendidikan dan seluruh aspek penunjangnya, maka secara makro, implikasinya berada di bawah frame (bingkai) ancaman, tantangan, dan sekaligus peluang. Rekognisi capaian pendidikan hingga kualitas SDM pun harus mengikuti tuntutan global. Mulai dari fasilitas berupa infrastruktur canggih, sistem informasi, hingga otomatisasi teknologi; serta peningkatan sumber daya mulai dari staf pengajar hingga Mahasiswa dengan program student dan staf exchenge; sampai indikator capaian pendidikan tinggi berkualitas seperti World Class University (WCU).

“Kita bagaikan dihipnotis menuruti semua tuntutan untuk mengejar predikat dengan standar yang diciptakan oleh “Sang Sutradara” globalisasi atau internasionalisasi, sehingga melupakan semua potensi yang kita miliki,” papar dosen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya ini pada forum yang bertajuk “Telaah Kritis Kebijakan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0” itu.

Menurutnya, “Kenyataan pahit yang kita indera saat ini sangat ironi. Kita surplus pakar dan expert di berbagai bidang namun tak mampu menuntaskan masalah masyarakat yang masih menggunung.”

Sementara, kata Isnaeni, pola baru dalam RI 4.0 adalah disruptif technology yang menuntut kecepatan dan daya inovasi tinggi untuk bersaing di kancah Internasional. Di sinilah, menurutnya, masih melihat ada kesalahan persepsi tentang kemajuan yang dijanjikan oleh Revolusi Idustri generasi ke-4.

Dr Rini Sjafri, penelaah dan peneliti kebijakan Ristek Dikti dari Jakarta menyatakan bahwa RI 4.0 tak hanya akan menggiring dunia pada arus perubahan teknologi, tetapi juga keharusan dunia mengikuti perubahan nilai-nilai sebagaimana yang diinginkan Barat. Kemudian Rini mengutip pernyataan Klaus Scwab, “Dunia harus memahami pemahaman menyeluruh dan global mengenai baagaimana teknologi tersebut mengubah secara dramatis aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kehidupan budaya. Bagaimana Revolusi Industri 4.0 mengubah sektor kesehatan, pendidikan, dan banyak industri lainnya. Bagaimana seharusnya peran pemerintah didefinisikan ulang. Pemerintah dan pembuat kebijakan dituntut bereaksi cepat terhadap evolusi lanskap 4.0 untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.”

Pada gilirannya, kata Rini, kecanggihan teknologi era RI 4.0 seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelegence – AI), beserta narasi kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan yang terus digaungkan Barat (AS, Red), benar-benar melupakan banyak orang tak terkecuali kalangan intelektual akan krisis multidimensi lebih parah dari hari ini.

Dr Rini lalu menjelaskan bahwa peta riset di semua bidang sangat kental dengan aroma kapitalisasi dan hegemoni Barat. Hasil riset kaum intelektual harus sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri baik skala nasional maupun internasional. “Pertanyaan besarnya adalah apakah langkah politik pemerintah untuk berada dalam arus ini akan benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa ini?” Tegasnya retoris.

“Kemajuan sains dan teknologi yang diraih atas peradaban yang berdasarkan ideologi batil baik sekulerisme-kapitalisme, maupun sosialisme-komunisme hanya menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan semu. Sementara Islam, dengan berbagai kebijakan yang berasal dari Allah akan benar-benar mampu menyejahterakan dan memuliakan manusia. Hal ini tampak pada beberapa aspek: Desain politik dan sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang mulia dan memuliakan baik dari segi tujuan, kurikulum, hingga tata kelolanya yang berbasis syariah, desain riset negara (Khilafah, Red) yang selaras dengan kebijakan politik dalam dan luar negeri negara, konsep anggaran yang bersifat mutlak, desain industri berlangsung di atas prinsip politik industri berbasis industri berat. Sebab salah satu kunci dari kemandirian suatu negara adalah keberhasilannya dalam membangun negara industri.[]

%d blogger menyukai ini: