Keputusan Belum Inkrah, #HTILanjutkanPerjuangan

MuslimahNews.com — Menyikapi putusan PTUN yang menolak Gugatan HTI atas pencabutan BHP pada sidang hari Senin kemarin, DPP HTI menyelenggarakan Konferensi Pers di Gedung Crown Palace, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Konpers ini dibuka oleh Chandra Purna Irawan S.H.M.H (Sekjen Koalisi 1000 Advokat Bela Islam) dan menghadirkankan Juru Bicara HTI, Ustadz Ismail Yusanto didampingi oleh Kuasa hukum HTI, Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra serta KH Rokhmat S. Labib selaku Ketua DPP HTI.

Konpers bertajuk #HTILanjutkanPerjuangan ini diawali dengan penyampaian press rilis oleh Ismail Yusanto. Rilis ini intinya berisi penolakan keras HTI atas putusan PTUN yang dianggap melegalkan kedzaliman pemerintah, berikut pernyataan tentang kesiapan HTI untuk menempuh banding.

Kezaliman dimaksud adalah karena HTI menganggap SK pencabutan BHP oleh Kemenkumham ini tidak pernah menjelaskan apa kesalahan HTI, bahkan mengkriminalisasi aktivitas dakwah yang concern dilakukan HTI.

Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra memaparkan beberapa alasan penolakan putusan PTUN tersebut. Di antaranya karena pihak pemerintah gagal membuktikan bahwa HTI bersalah dan ada kecacatan dalam prosedur pengadilan.

Menurutnya, pemerintah tidak fokus pada substansi peradilan PTUN yang seharusnya menjadikan aspek administratif sebagai objek hukum yang dipersoalkan. Malah sepanjang persidangan, pihak pemerintah masuk dalam substansi pemikiran yang itupun sangat terkesan dipaksakan demi target mengkriminalkan HTI. Salah satu buktinya adalah kehadiran saksi ahli dari pihak pemerintah yang dipandang Yusril tidak independen dan tidak mampu menjelaskan substansi yang sedang dipersoalkan, yakni soal keluarnya SK putusan pencabutan BHP.

Di samping menyampaikan alasan penolakan, Yusril juga menandaskan bahwa posisi HTI saat ini masih memiliki legal standing dan hak hukum untuk menempuh perlawanan sebagaimana diatur undang-undang. Menurutnya, HTI masih bisa menempuh banding, kasasi bahkan PK1 dan PK2. Bahkan beliau menyatakan siap mendampingi HTI selama menempuh proses ini.

Oleh karenanya, beliau mengingatkan bahwa HTI tidak bisa dianggap bubar. HTI, menurutnya, masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan menggunakan nama HTI. Karena yang dicabut hanyalah status badan hukumnya. Sementara menurut UU yang ada, ormas memang bisa berbadan hukum, bisa juga tidak. Kedua-duanya sah dan berhak untuk hidup di Indonesia.

Bahkan beliau dengan bergurau menyatakan agar pemerintah dan pihak-pihak yang bersebrangan tidak bergembira dulu. Karena proses belum selesai hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dikeluarkan oleh lembaga hukum yang tertinggi.

Di sesi tanya jawab, banyak pertanyaan disampaikan oleh para jurnalis yang hadir dari berbagai media. Yang paling menarik adalah pertanyaan soal bagaimana HTI mengatur anggotanya pasca pencabutan status BHP, bagaimana sikap terhadap ormas lain, termasuk ormas yang bergembira dengan putusan ini, serta beberapa pertanyaan terkait alasan pencabutan status BHP seperti pertentangan dakwah khilafah dengan pancasila dll.

Semua pertanyaan dijawab lugas oleh Ismail Yusanto dan Yusril bahwa intinya tidak ada yang salah dengan dakwah HTI karena yang disampaikan adalah ajaran Islam dan dakwah adalah kewajiban dari Allah yang melekat pada setiap Muslim. Adapun alasan bertentangan dengan pancasila dan lainnya hanyalah alasan yang dicari-cari yang tidak pernah bisa dibuktikan dalam peradilan terdahulu.[] MNews

%d blogger menyukai ini: