Sidang PTUN HTI VS Pemerintah, Muncul Tagar #HTILayakMenang

MuslimahNews.com – Memasuki babak akhir persidangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan pemerintah, muncul tagar #HTILayakMenang yang tersebar luas di media sosial. Viralnya tagar ini menunjukkan animo netizen mendukung organisasi dakwah ini semakin tinggi dan meluas.

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Pantauan MNews, komentar-komentar netizen menanggapi persidangan HTI melawan Pemerintah tersebar di semua kanal media sosial. Berikut di antaranya dari akun Facebook dan Twitter.

“#HTILayakMenang mulai mengemuka, menyongsong pembacaan putusan pengadilan awal Mei. Fakta persidangan menunjukkan HTI tak bersalah, layak dibatalkan pencabutan BHPnya. HTI berhak terus berdakwah di bumi nuusantara ini krn yg dibawa hanya Islam. (Maju terus pantang mundur!).” cuitan akun Twitter @SaiaAdalahSaia.

Di Facebook, status salah seorang netizen yaitu Ana Nazahah cukup viral.

“#HTILayakMenang. Secara de jure dan de facto, dicabutnya badan hukum dan legalisasi HTI adalah tindakan represif dan sewenang-wenang. Menyalahi uu dan hak berkebebasan,” tulis Ana.

Dia juga memapar, “Hal ini terbukti sejak keputusan sepihak Kemenkumham hingga sidang MK, DPR dan berakhirnya sidang di PTUN, membuktikan HTI tidak bersalah dan tidak pernah mengancam NKRI sehingga disebut suatu “kegentingan yang memaksa”. Dan dalam hal ini HTI telah melakukan berbagai upaya banding, dengan segenap pelaku kebijakan, dalam hal fikrah dan thariqah dakwahnya. Penjelasannya dijabarkan secara terbuka, berangkat dari berbagai nash-nash syara’, yang secara yuridis dan filosofis mengidentifikasikan HTI layak menang,” tukasnya pada status yang disukai setidaknya 247 orang dengan 130 jumlah balasan komentar.

Dia lalu menyatakan dukungannya kepada HTI, “Tak perlu gundah, legal tidaknya HTI tak merubah apapun, dakwah terus berlanjut, takkan surut hingga langkah ini mendulang menang atau maut yang memisahkan badan dari berjuang.”

Sebelumnya, kuasa hukum HTI Gugum Ridho Putra dari Ihza & Ihza Law Firm menjelaskan bahwa yang namanya bukti itu harus ada prosesnya secara formil. Hizbut Tahrir dibubarkan tanggal 19 Juli 2017, tetapi tergugat baru mengumpulkan bukti pada 3 November 2017 (seharusnya sejak diterbitkannya Perppu Ormas 10 Juli 2017 hingga 19 Juli 2017, red).

Image result for Gugum Ridho Putra

“Bayangkan, bagaimana bukti itu baru bisa dikumpulkan jauh hari setelah Hizbut Tahrir dibubarkan?” ujarnya sesaat setelah menyerahkan dokumen kesimpulan kepada majelis hakim, Kamis (19/4/2018) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur.

Selain Ihza & Ihza Law Firm, HTI juga mendapat belaan kuat dari 1000 Advokat Bela Islam yang akan mengadakan talskhow dan konferensi pers pada hari ini (Sabtu, 06/05/2018) Pukul 10.30 WIB.  Berdasar info yang diterima MNews, konpers tersebut dilaksanakan live streaming di fb.com/mediaoposisi bertema “Pemerintah Tidak Mampu Membuktikan Kesalahan HTI. Demi Hukum, #HTIlayakmenang”.

Senin (7/5/2018) adalah sidang terakhir yang menjadi api dari merebaknya tagar #HTILayakMenang, sebagian besar Netizen berpendapat bahwa apa yang dialami HTI adalah kezaliman, sehingga yang layak keluar sebagai pemenang adalah kelompok dakwah ini.[] Redaksi MNews