Sampai Hatikah Indonesia Blokir Korporasi Media Sosial? (Bagian 2/2)

Oleh: Nindira Aryudhani, Relawan Opini dan Media

Muslimahnews.comData is a new mine. Sumber daya data bagai tambang emas. Demikian pernyataan publik dunia tentang data. Di Indonesia, pernyataan ini jadi sarat kapitalisasi karena dipopulerkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI.

Sri Mulyani menekankan pentingnya data di tengah perkembangan teknologi dan internet yang begitu cepat. Hal itu diungkapkannya saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka perlindungan informasi dan transaksi elektronik (02/03/2018).

Menurutnya, keberadaan sebuah data tidak kalah penting dibandingkan dengan sumber daya alam. Saat ini sejumlah negara sedang berbicara terkait pentingnya data. Data adalah tambang baru. Dulu yang menjadi kaya adalah yang menguasai tambang emas, batu bara dan minyak. Namun pada era digital ini yang disebut sebagai tambang adalah tambang data. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perhatian serius terkait data dengan Negara; seperti data transaksi keuangan, data keuangan negara, hingga pertumbuhan ekonomi. Bahkan yang sedang tren sekarang adalah big data.

 

Motif Baru Ekonomi Kapitalisme Mengeruk Keuntungan Dari Media sosial

Direktur Operasional Facebook Sheryl Sandberg sempat mengutarakan bahwa jika pengguna ingin akunnya terbebas dari iklan yang berasal dari data pribadinya, maka akan dikenakan biaya. Pihak Facebook tidak memiliki pilihan bagi pengguna untuk terbebas dari iklan. Ketiadaan iklan akan menjadikan akun Facebook sebagai produk berbayar.

Kendati demikian, kebocoran data pengguna akun, jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan korporasi media sosial. Pengisian formulir di awal pembuatan akun pengguna, hendaknya menjadi kerahasian perusahaan yang bersangkutan. Masalahnya, data pengguna yang seharusnya hanya disimpan oleh Facebook ini dibagikan secara ilegal ke pihak ketiga. Ini justru bentuk penyelewengan terhadap data itu sendiri. Facebook, dalam hal ini sebagai korporasi terkait, jelas tidak amanah.

Ini nampak pula dari pernyataan Sandberg terkait eksploitasi data pribadi pengguna. Kata Sandberg, sebenarnya hal ini mestinya disadari oleh setiap orang yang berinternet. Jika seseorang tidak membayar untuk sebuah produk, maka dirinya sendirilah yang menjadi produknya. Jelas ini adalah pernyataan khas kapitalisme.

Adanya peristiwa rencana pemblokiran Facebook ini bukan tidak mungkin ada laba kapital lain yang menawarkan nominal yang lebih fantastis dibandingkan Facebook. Menurut pola semacam ini, sangat mungkin sudah ada korporasi media sosial lain yang siap menampung para mantan facebooker. Kita tentu juga mengetahui bahwa negara ini tengah mengejar pendapatan demi membayar utang. Jadi adanya korporasi lain ini bisa menjadi preseden baru terhadap kepentingan perolehan dana terkait.

Adanya fakta bahwa Jack Ma, konglomerat e-commerce China, yang diketahui dekat dengan kalangan Istana bahkan telah menjadi penasihat e-commerce Indonesia, bisa menambah alasan kuat pemerintah untuk memblokir Facebook jika pihak Facebook tidak menawarkan win-win solution. Pasalnya, di China, Facebook termasuk salah satu media sosial yang diblokir. Selain Facebook, si antara aplikasi media sosial yang diblokir di China adalah Google dan Whatsapp.

Pun berhubung telah terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Jack Ma di Hangzhou pada September 2016 lalu. Kala itu, Presiden bertemu dan bicara dengan Jack Ma soal ajakan untuk bergabung menjadi penasihat steering committee roadmap e-commerce Indonesia. Roadmap e-commerce Indonesia memuat tujuh poin mengenai upaya pengembangan ekonomi digital, yaitu persoalan logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan keamanan cyber.

 

Keamanan Data Siber, Kebijakan Ironi dan Liberal

Negara boleh berdalih bahwa Facebook mengalami kebocoran data. Negara juga bisa saja beralasan bahwa publik Indonesia dapat menggunakan media sosial selain Facebook. Dan negara sangat boleh berjanji untuk menetapkan undang-undang perlindungan data pribadi.

Tapi hendaknya masyarakat jangan lupa, ketika kehormatan negara masih sebagai negara terjajah, maka janji negara akan keamanan dan ketahanan informasi, berikut data, milik warga negara pun potensial tinggal janji. Contohnya kasus korupsi e-KTP, yang tak lain adalah salah satu isu korupsi dalam negeri yang sangat memalukan.

Belum lagi dengan penandatanganan Perpres yang memudahkan warga asing masuk ke Indonesia baru-baru ini. Hal ini malah akan menimbulkan gejolak data penduduk. Tak terkecuali beragam pemalsuan identitas seorang individu warga.

Kita tentu tahu bagaimana Israel menjadi negara yang saat ini menguasai dunia siber. Bahkan Israel memiliki sampel berbagai jenis kertas yang digunakan di berbagai penjuru dunia, hingga menjadikannya mudah untuk memalsukan identitas, paspor, dokumen, juga uang kertas. Hal ini memungkinkan Israel menyalahgunakan potensinya ini untuk mempenetrasikan penjajahan berbasis data dari negara-negara adidaya ke negeri-negeri muslim. Karena Israel adalah anak emas negara-negara kapitalisme.

Juga banyaknya temuan sejumlah KTP bodong, yang sebenarnya tidak ada warga Indonesia yang beridentitas sebagaimana di KTP tersebut. Sebaliknya, di berbagai daerah masih sangat banyak warga yang harap-harap cemas menanti giliran kepemilikan KTP. Ini terlalu ironis dan liberal. Warga sendiri sudah seperti anak tiri yang keberadaannya hanya dilibatkan saat pungutan suara. Namun di balik itu semua, ternyata hanya ada satu tujuan, yakni makin tegaknya hegemoni kapitalisme global di negeri ini.

 

Khatimah

Wahai saudaraku sesama muslim, marilah kita renungkan hadits Rasulullah ﷺ beserta firman Allah SWT berikut ini.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari (perkara) dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada-Nya, maka (ketahuilah) bahwa hal itu adalah istidraj (jebakan berupa nikmat yang disegerakan) dari Allah.” (HR. Ahmad).

Allah SWT berfirman:

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu merekaterdiam berputus asa.” (QS. Al An’am: 44)

Dalam Tafsir Al-Jalalain disebutkan, “Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan pada mereka, tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, Allah buka pada mereka segala pintu nikmat sebagai bentuk istidraj pada mereka. Sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya. Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan.”

Syaikh As Sa’di menyatakan, “Ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan pada mereka, maka dibukakanlah berbagi pintu dunia dan kelezatannya, mereka pun lalai. Sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka, akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Mereka pun berputus asa dari berbagai kebaikan. Seperti itu lebih berat siksanya. Mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia mereka. Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya dan jadi musibah yang besar.”

Yakinlah bahwa kapitalisme akan segera kalah dalam percaturan politik dunia.

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (QS Al-Fath [48] ayat 28).

Jadi, apakah negara ini akan sampai hati memblokir korporasi-korporasi media sosial? Kita lihat saja. []

%d blogger menyukai ini: