Sampai Hatikah Indonesia Blokir Korporasi Media Sosial? (Bagian 1/2)

Oleh: Nindira Aryudhani, Relawan Opini dan Media

Muslimahnews.com – Bicara tentang akun pengguna media sosial, masih segar dalam berita, Menkominfo Rudiantara membuka kemungkinan blokir Facebook jika perusahaan itu tak kunjung beri laporan terkait bocornya data pengguna Indonesia.

Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar paling terdampak dari kebocoran data yang melibatkan Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Total data yang diduga bocor ke lembaga analitik itu mencapai 87 juta akun. Untuk Indonesia sendiri, data pengguna Facebook yang bocor diperkirakan mencapai lebih dari satu juta akun.

Usai pertemuan dengan Rudiantara, Facebook berjanji mengabari pemerintah secara berkala terkait nasib data pengguna Indonesia. Beberapa yang mereka janjikan adalah menghapus aplikasi pihak ketiga dan menemukan tujuan penggunaan data yang bocor. Terkait hal ini, Rudiantara memang mengeluhkan aplikasi kuis dari pihak ketiga di Facebook. Dan penghapusan aplikasi kuis ini menjadi permintaan utama Rudiantara.

Kendati demikian, pertemuan dengan Facebook ini masih sebagai upaya klarifikasi. Jika ternyata nanti tak ditemukan penyalahgunaan data bocor tersebut, pemerintah akan meminta agar data itu dilindungi. Ini indikasi bahwa Indonesia belum memfiksasi langkah lanjutan untuk mengeksekusi Facebook. Pertemuan pemerintah dengan Facebook dapat dikatakan baru sebatas gertakan. Bagaimana pun, bisa jadi pemerintah masih mempertimbangkan potensi pemasukan negara yang bisa diperoleh dari pajak perusahaan Facebook.

Di negeri asalnya, CEO Facebook Mark Zuckerberg, dicecar oleh Senator Amerika Serikat terkait kemungkinan Facebook membuat model bisnis baru dengan menyediakan layanan berbayar. Karena Facebook selama ini menjadi produk yang gratis dipakai pengguna. Menjawab pertanyaan itu, Zuckerberg tidak memberi jawaban lugas kalau perusahaannya akan memberikan produk berbayar. Ia hanya memberi jawaban ambigu, bahwa akan selalu ada versi Facebook yang bisa digunakan dengan gratis. Namun demikian, jawaban ini mengindikasikan kemungkinan Facebook untuk memberikan dua versi ke depannya. Versi gratis dan berbayar.

 

Puasa Medsos’

 Rudiantara mengungkapkan ia di-bully saat menyarankan agar masyarakat ‘puasa medsos’ untuk sementara waktu. Padahal, selain mengandalkan pendekatan regulasi, pemerintah justru juga harus menjalankan fungsi edukasi dan literasi masyarakat, seperti mengimbau dan mengingatkan. Dia mengingatkan bahwa titik paling krusial dalam pengamanan data pribadi dimulai dari diri sendiri. Masing-masing kita harus berhati-hati dalam memberikan data pribadi saat install aplikasi-aplikasi, baik media sosial maupun messenger.

Adapun landasan dari saran ‘puasa medsos’-nya adalah jika tidak ada nilai tambah, maka Rudi mengimbau agar masyarakat tidak usah menggunakan media sosial dulu, kecuali kalau memang sangat butuh dan sudah sadar akan potensi bahayanya. Mekanisme ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan pada media sosial sehingga dapat lebih mencurahkan waktu untuk keluarga.

Kendati demikian, lebih lanjut tentang pemblokiran Facebook, pihak Kominfo menyatakan bahwa tak bisa langsung memblokir jika tak ditemukan bukti kuat atas pelanggaran yang dilakukan Facebook. Ini berbeda dengan kasus pemblokiran Tumblr dulu, yang dilakukan lantaran media sosial tersebut terbukti banyak menyebarkan konten pornografi.

 

Bocor Data Demi Pemilu?

Komisi I DPR RI telah menjadwalkan untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan Facebook. Rapat tersebut berfokus pada penggunaan data satu juta pengguna Indonesia. Shinta Dewi, pakar hukum dari Universitas Padjajaran, berpendapat bahwa data satu juta pengguna yang bocor tadi sangat bisa dipakai untuk berbagai kepentingan. Termasuk kampanye politik. Meski hal ini belum pasti, namun kita tetap harus hati-hati.

Salah satu hal yang akan ditanyakan dalam rapat dengar pendapat tersebut adalah kemungkinan data tersebut dimanfaatkan dalam Pemilu di Indonesia seperti yang diduga terjadi di Amerika Serikat. Cara serupa juga diduga digunakan untuk mengarahkan opini penduduk Inggris terkait rekonsiliasi Brexit, di mana akhirnya Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Untuk Indonesia, penyalahgunaan data untuk Pemilu ini memang perlu pembuktian lebih lanjut. Jika benar data ini hendak dimainkan demi tahun politik 2018 dan 2019, pemerintah menyatakan Facebook wajib diblokir.

Kalaupun ini betul terjadi, Shinta pesimis sanksi hukum terhadap Facebook bisa maksimal lantaran Indonesia belum punya UU Perlindungan Data Pribadi. Dari UU ITE memang ada di Pasal 26 tetapi tidak ada deskripsi tentang norma sanksi. Namun demikian, dan meski tidak masuk dalam daftar legislasi prioritas pada tahun ini, pihak Kominfo terus berusaha agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Facebook sendiri tengah menyelidiki penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica itu. Mereka berjanji segera mengumumkan hasil penyelidikan itu termasuk ke pemerintah Indonesia.

(bersambung ke bagian 2)

%d blogger menyukai ini: