Masihkah Pemerintah Peduli akan Nasib Buruh Migran Indonesia?

Oleh: Sari Zunairah Ashleena, S.I.P.

#MuslimahNews — Masyarakat Indonesia tengah tersengat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Bagaimana tidak, jika persoalan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi sebagain penduduk Indonesia. Apalagi ternyata, kesempatan kerja yang minim ini menyebabkan masyarakat menengah bawah lebih memilih untuk menjadi buruh migran.

Realitasnya, persoalan buruh migran, seolah merupakan masalah yang tiada habisnya. Beragam kasus terjadi menimpa para buruh migran. Adelina Lisau hanyalah salah satu dari sekian kasus yang menimpa buruh migran. Rata-rata kasus yang menimpa buruh migran adalah kekerasan, penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan undocumented migrant.

Sekretaris Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Savitri Wisnuwardhani mengatakan, setidaknya ada 4.475 kasus kekerasan terhadap buruh migran sepanjang 2017. JBMI mencatat 217 Buruh migran meninggal dunia di tahun 2017. Mayoritas para pekerja tersebut meninggal di Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.

Sedangkan untuk kasus undocumented, Pada tahun 2017 terjadi 384 kasus. Banyak buruh migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri dengan dokumen palsu dari calo TKI yang tidak bertanggung jawab. Meski punya dokumen lengkap pun, kadang para buruh migran mengalami kekerasan sehingga mereka terpaksa lari, sedangkan dokumen dipegang oleh majikan.[1]

Kasus-kasus penyiksaan dan penganiayaan buruh migran merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Bahkan terjadi peningkatan kasus yang menimpa para buruh migran dari Indonesia. Namun, herannya, jumlah buruh migran tetap saja banyak. Khususnya di Indonesia, pengiriman TKI baik yang legal maupun illegal, terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sepanjang Januari sampai Agustus 2017, sebanyak 148.285 orang TKI telah ditempatkan ke sejumlah negara tujuan penempatan. Para TKI prosedural tersebut tersebar di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Eropa.

BNP2TKI juga mencatat negara-negara yang menjadi tempat persebaran TKI di luar negeri. Dari 26 negara yang paling banyak terdapat TKI, tercatat 10 negara terbesar untuk penempatan TKI yaitu Malaysia sebanyak 60.624 orang, Taiwan 48.737 orang, Hong Kong 9.687 orang, Singapore 11.175 orang, Saudi Arabia 10.006 orang, Brunei Darussalam 5.416 orang, Korea Selatan 4.266 orang, United Arab Emirates 1.937 orang, Oman 718 orang, dan Qatar 794 orang.[2]

Terlihat bahwa bekerja di luar negeri sangat menarik minat warga negara negeri ini. Walaupun jenis pekerjaan yang ditawarkan di luar negeri rata-rata adalah pekerjaan informal. Dari sekian banyak pekerjaan yang ada di luar negeri, terdapat 5 jabatan terbesar TKI, yaitu Domestic workers 29.465 orang, Caregiver sebanyak 35.512 orang, Worker sebanyak 16.934 orang, Operator sebanyak 23.366 orang dan Plantation Worker sebanyak 22.334 orang.[3]

Buruh migran Indonesia banyak menempati pekerjaan domestic (rumah tangga). Memang, ada juga buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dan industri yang membutuhkan keahlian atau skill. Namun, jumlah pekerja domestik paling dominan.

Indonesia Tetap Kirim Buruh Migran

Sekalipun kasus-kasus yang menimpa buruh migran banyak terjadi, minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri tetap tinggi. Menurut laporan Bank Dunia, migrasi pekerja di kawasan ASEAN meningkat tajam dalam periode 1995 hingga 2015. Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang mengirim tenaga kerja ke kawasan ASEAN, dengan kontribusi 18%. Negara pengirim tenaga kerja terbanyak adalah Myanmar sebesar 33%. Malaysia ada di posisi ketiga yakni sebesar 17%.[4]

Selain jumlah tenaga kerja legal yang dikirim ke luar negeri, ternyata, tenaga kerja atau buruh migran ilegal pun banyak dikirim bekerja di luar negeri. Para buruh migran ilegal ini, berani mempertaruhkan dirinya untuk mendapat upah lebih tinggi demi meraih kesejahteraan. Sebab mereka sulit mendapatkan kesejahteraan di negeri asalnya.

Lembaga Solidaritas Perempuan mengungkapkan bahwa para calon buruh migran perempuan ini bersedia dengan alasan himpitan ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan di tempat kelahiran mereka. Menurut Koordinator Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan, Nisaa Yura “Negara tidak mampu menjamin kesejahteraan. Jadi wajar mereka bekerja sebagai PRT di luar negeri.”

Selain faktor di dalam negeri yang minim kesejahteraan, dorongan untuk mendapatkan upah yang lebih baik di luar negeri juga merupakan motivasi tertinggi. Misalnya, untuk bekerja sebagai domestic worker di Hongkong, para buruh migran mendapatkan upah setiap bulan sebesar 4.300 dolar Hong Kong. Jika dikalikan dengan kurs rupiah 1.713 per dolar Hong Kong, maka upah yang diterima PRT Indonesia sebesar Rp 7,36 juta per bulan.

Sedangkan upah bagi pekerjaan yang sama, di Arab Saudi sebesar 1.200-1.300 Riyal, atau di Malaysia, 900 Ringgit setiap bulan. Artinya, PRT Indonesia di Arab Saudi menerima Rp 4,55 juta per bulan (kurs Rp 3.500 per Riyal). Sedangkan di Malaysia, per bulan mengantongi Rp 2,7 juta (kurs Rp 3.000 per Ringgit).[5]

Menurut Anggota Asosiasi Kelautan Indonesia, Adi Surya, upah tertinggi yang didapat para buruh migran adalah dari negara Korea Selatan, terutama pekerja di bidang perikanan. Upah minimum saat ini sebesar 1,2 juta won atau setara Rp13 juta, dan takehome pay-nya bisa mencapai Rp20 jutaan per bulan.[6] Tingginya upah buruh di luar negeri, walaupun hanya menjadi pembantu rumah tangga tentunya tidak bisa disamai oleh pekerjaan yang sama di negeri sendiri. Wajar jika banyak orang tergiur menjadi buruh migran.

Secara individu, menjadi buruh migran tetap lebih menjanjikan kesejahteraan dibanding menjadi buruh di dalam negeri. Walaupun ada resiko yang harus ditanggung, berupa jauh dari keluarga, hidup di negeri asing yang berbeda budaya, serta tidak adanya jaminan perlindungan hukum di negara luar.

Himpitan ekonomi dan tidak adanya jaminan kesejahteraan di negeri sendiri merupakan faktor utama warga negara negeri ini mencari pekerjaan dan mengadu nasib di negeri lain. Selain itu, iming iming kesejahteraan dan janji yang diberikan oleh agen-agen Tenaga Kerja Indonesia sangat mempengaruhi warga negeri ini untuk menjadi buruh migran. Kalau pun ada kasus-kasus penyiksaan dan bahkan hingga terjadi pembunuhan buruh migran, hal itu tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengadu nasib di negeri orang.

Potensi Ekonomi Buruh Migran

Selain secara individu, faktor negara pun sangat berpengaruh terhadap tingginya angka pengiriman buruh migran. Sekalipun pemerintah RI pada akhirnya harus menghadapi dan menyelesaikan kasus kasus yang menimpa buruh migran RI, pemerintah bersama lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja, tetap saja mengirim tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara luar. Selain itu, permintaan negara-negara luar terhadap tenaga kerja Indonesia pun tetap tinggi. Dalam hal ini terjadi hubungan saling menguntungkan bagi negara pengirim buruh migran dan penerima buruh migran. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dari sisi ekonomi.

Menurut Ekonom Bank Dunia untuk Perlindungan Sosial dan Praktik Kerja Global, Mauro Testaverde, mobilitas tenaga kerja tersebut (antarnegara) berdampak signifikan bagi perekonomian di kawasan ASEAN. Untuk negara pengirim seperti Indonesia, hal ini membuka kesempatan bagi individu berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan. Negara-negara pengirim pun dapat memperoleh keuntungan ekonomi.

Simulasi menemukan bahwa kenaikan 10% jumlah pekerja migran berketerampilan rendah meningkatkan PDB riil Malaysia sebesar 1,1%. Sedangkan di Thailand, analisis terakhir menunjukkan bahwa tanpa pekerja migran, PDB akan turun sebesar 0,75%.[7]

Selain peningkatan PDB negara, negara pengirim buruh migran juga bisa mendapat keuntungan ekonomis dari dana transferan pekerja alias remitansi. BNP2TKI mencatat remitansi atau kiriman uang dari TKI yang bekerja di luar negeri selama satu tahun mencapai Rp 148 triliun. Angka ini mendekati 4,5 persen dari PDB Indonesia per kuartal dua 2017 yang mencapai Rp 3.366 triliun.[8]

Bahkan jika dibandingkan dengan dana repatriasi Tax Amnesty, dana remitansi dari buruh migran lebih besar dan juga lebih pasti. Menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kemenaker, R. Soes Hindharno di Jakarta, sumbangsih para TKI bagi perekonomian nasional melalui sebuah komparasi, jika remitansi tahun lalu Rp119 triliun, itu berarti melebihi capaian program Amnesti Pajak yang saat ini sedang digalakkan pemerintah.[9]

Senada dengan itu, Bank Dunia menyebutkan bahwa di Tahun 2015 tercatat sebanyak 6,7 juta buruh migran di kawasan ASEAN yang menghasilkan remitansi sebesar USD 62 miliar atau setara dengan Rp 824,6 triliun di kawasan ASEAN. “Sekitar USD 62 miliar dalam bentuk remitansi terkirim ke negara-negara ASEAN pada 2015,” ujar Kepala Ekonom Bank Dunia Wilayah Asia Timur dan Pasifik Sudhir Shetty. Menurut Sudhir Shetty, remitansi menyumbang PDB bagi negara tujuan maupun negara asal pekerja imigran.[10]

Wajarlah, walaupun banyak kasus menimpa buruh migran, pengiriman dan penerimaan buruh migran tidak pernah dihentikan. Jika pun ada kasus, rata-rata diselesaikan dengan dibuatnya MoU antara negara pengirim dan penerima buruh migran.

Hal yang sangat menggelitik adalah, jika uang para buruh migran ini bermanfaat bagi negara, lalu apa ungkapan terimakasih negara pada pahlawan ekonomi mereka?

Sejauh mana negara melindungi mereka? Perangkat hukum apa yang telah disiapkan pemerintah untuk melindungi warganya yang menjadi pahlawan ekonomi negara?

Perlindungan Mandul terhadap Buruh Migran

Secara Internasional, International Labour Organization (ILO) telah menerbitkan peraturan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi buruh migrankhususnya untuk pekerja rumah tangga. Yaitu dalam konvensi ILO No. 189/2011.

Pasal 5 konvensi tersebut menyebutkan Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan. Selanjutnya, dalam Pasal 6, disebutkan bahwa Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga, sebagaimana pekerja pada umumnya, menikmati ketentuan kerja yang adil serta kondisi kerja yang layak dan, jika mereka tinggal di dalam rumah tangga tersebut, menikmati kondisi hidup layak yang menghormati privasi mereka.

Lalu dalam Pasal 7 disebutkan Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang tepat, dapat diverifikasi dan mudah dimengerti dan lebih baik, jika memungkinkan, melalui kontrak tertulis sesuai dengan undang-undang nasional dan peraturan.[11]

Namun sebagai sebuah konvensi internasional, aturan ini tidak bisa diterapkan jika tidak diratifikasi oleh kedua Negara, pengirim dan penerima buruh migran. Kelemahan lain dari aturan ini, tidak adanya kejelasan standar pekerjaan yang adil, dan layak. Karena bisa jadi layak dan adil bagi negara penerima buruh migran tidak sama dengan standar di negara penerima. Demikian pun adat istiadat atau budaya negara penerima serta majikan penerima buruh migran, berbeda dengan budaya dan adat istiadat buruh dan negara pengirim.

Sejumlah negara seperti Indonesia yang telah meratifikasi konvensi ILO No 189/2011, tetap saja kesulitan menerapkan aturan tersebut tanpa adanya aturan yang mengatur secara langsung teknis penerapannya. Selain itu, tetap diperlukan adanya perjanjian bilateral antar negara, terkait dengan buruh migran ini. Bahkan kejelasan aturan dan kesepakatan antara pihak majikan di negara penerima dan pekerja dari negara pengirim.

Sebagai contoh, jika mengandalkan konvensi ILO no. 189/2011, potensi konflik sangat mungkin terjadi saat seorang buruh muslim bekerja di rumah majikan yang non muslim. Walaupun pegawai muslim itu diberikan hak tinggal, makan, minum, pekerjaan layak, dan tetap diberi privasi menurut perspektif majikan yang non muslim, apakah hal itu bisa diterima oleh pegawai muslim tersebut? Bagaimana jika dalam hal makanan, majikan memberi makan bacon lezat bagi pegawainya? Bagi majikan, itu adalah makanan yang lezat dan layak. Dia berlaku adil dengan berbagi makanan yang dia makan. Tapi bagi pegawai tersebut, makanannya haram. Dia tidak boleh memakannya. Atau, pegawai yang muslim ini harus membersihkan rumah dan termasuk mengurusi hewan peliharaan majikan. Bagaimana jika majikan meminta pegawainya yang muslim untuk mengurus anjing nya? Tentu hal ini juga akan menjadi masalah saat pegawainya menolak.

Jelas, bahwa konvensi ILO sangat tidak cukup untuk melindungi hak buruh migran, karena adanya perbedaan budaya, agama dan adat-istiadat antar negara dan masyarakat. Menyadari kelemahan konvensi ini, di Indonesia, sejumlah kalangan mendesak pemerintah segera memberikan perlindungan bagi buruh migran dengan menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, Lita Anggaraini, juga mendesak pemerintah agar memperbaiki kerja sama pengiriman pekerja migran. Menurut dia, meningkatnya pengiriman tenaga kerja sektor informal seperti pekerja rumah tangga berpotensi menjadi persoalan bila tak disertai perjanjian perlindungan antara Indonesia dan negara penerima.[12]

Di tingkat ASEAN, Melalui KTT Ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati “ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of MigranWorkers”. Sebuah kesepakatan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya di kawasan ASEAN.

Inti dari kesepakatan ini adalah adanya hak hak buruh migran yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut meliputi, hak akan akses informasi mengenai pekerjaan dan tempat bekerjanya, hak menyimpan dokumen pribadi, hak setara dihadapan hukum, bebas berpindah ke negara lain, hak mendapatkan remunerasi dan penghasilan yang layak, hak mendapat jaminan HAM, serta hak dasar dan martabat sebagai pekerja migran.[13]

Konsensus ASEAN terkait buruh migran ini pun lemah dari sisi kejelasan dan tata laksana. ASEAN bukanlah entitas yang memiliki kuasa hukum untuk menerapkan konsensus. Pelaksanaan konsensus tergantung pada komitmen negara-negara ASEAN dalam melaksanakkannya.

Di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berprinsip pada Penghormatan dan Pemenuhan Hak-hak Pekerja Migran dengan mekanisme yang terbuka, transparan dan melibatkan masyarakat secara penuh. Sayangnya, UU ini tidak memiliki aturan pelaksana di bawahnya. Sehingga masih bersifat umum, tanpa kejelasan tata laksana. Bagaimana dinas tenaga kerja, lembaga-lembaga penyalur TKI, konsulat jenderal RI di negara penerima TKI melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan oleh UU, hal tersebut belum jelas.

Pemerintah membuat MoU dan moratorium terkait perlindungan TKI, namun perjanjian bilateral ini pun seringkali tidak bisa dilaksanakan karena lemahnya diplomasi RI serta tiadanya aturan tata laksananya.

Baik konvensi ILO, konsensus ASEAN, maupun UU No. 18 tahun 2017, ketiganya merupakan tatanan hukum yang bersifat konseptual tanpa kejelasan tata laksana. Bahkan ketiga produk hukum tersebut tidak memiliki ketegasan sanksi saat pelanggaran hukum terjadi. Sehingga hukum menjadi mandul untuk ditegakkan. Hukum tidak bisa memberi kepastian dan jaminan perlindungan buruh migran. Jika terjadi kasus, diselesaikan dengan cara tambal sulam, yaitu membuat MoU dan moratorium terhadap negara pelanggar hak buruh migran.

Namun, apakah moratorium MoU mampu menjamin perlindungan buruh migran?

Faktanya, Saat negara-negara pengirim dan penerima buruh migran masih sama-sama melihat untung besar dalam pasar tenaga kerja ini, maka migrasi tenaga kerja akan terus terjadi. Dan kasus-kasus pelanggaran hak buruh migran yang dilakukan oleh negara penerima, tidak pernah dijadikan acuan dalam melakukan pengiriman buruh migran.

Kasus kasus penyiksaan buruh seolah hilang tak berbekas walaupun telah menelan korban ratusan nyawa. Kepentingan ekonomi yang menyeruak, tidak adanya kepastian hukum jaminan perlindungan hak buruh migran, mandulnya konvensi, konsensus dan Undang-Undang tentang buruh migran, menjadikan buruh migran tetap saja menjadi korban. Dan kejadian tersebut, terus berulang.

Negeri ini, dunia ini memerlukan suatu aturan pasti yang bisa melindungi manusia. Aturan yang bebas dari nafsu keserakahan kepentingan ekonomi. Aturan yang jelas secara konsep dan tata laksana. Aturan yang mampu mencegah penganiayaan manusia. Aturan yang meemiliki sanksi yang jelas dan tegas. Aturan yang ditegakkan oleh negara yang independen. Negara berdaulat yang tidak mudah menjual martabat rakyatnya hanya demi remitansi.

[1] https://news.idntimes.com/indonesia/indianamalia/kasus-pekerja-migran-meningkat-ini-penyebabnya-1/full

[2] http://www.bnp2tki.go.id/read/12708/148.285-TKI-DITEMPATKAN-DI-LUAR-NEGERI

[3] http://www.bnp2tki.go.id/read/12708/148.285-TKI-DITEMPATKAN-DI-LUAR-NEGERI

[4] https://news.trubus.id/post/setiap-tahunnya-uang-masuk-dari-tki-rp-148-triliun-3266

[5] http://bisnis.liputan6.com/read/2936807/ini-perbandingan-gaji-prt-indonesia-di-3-negara

[6] https://tirto.id/43-juta-wni-ada-di-luar-negeri-rata-rata-pekerja-migran-b1rn

[7] https://nasional.kontan.co.id/…/world-bank-prediksi-remitansi-tki-s…

[8] https://news.trubus.id/post/setiap-tahunnya-uang-masuk-dari-tki-rp-148-triliun-3266

[9] http://www.mediaindonesia.com/news/read/89453/remitansi-tki-lebih-besar-dari-tax-amnesty/2017-01-26

[10] https://economy.okezone.com/read/2017/10/09/320/1791733/mantap-pekerja-migran-asean-sudah-sumbang-remitansi-rp824-6-triliun

[11] Naskah Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011

[12] https://fokus.tempo.co/read/1049672/kekosongan-hukum-ancam-perlindungan-buruh-migran-ini-alasannya

[13] https://economy.okezone.com/read/2017/11/17/320/1815940/konsensus-asean-ri-sepakat-selamatkan-pekerja-ilegal-jadi-legal

%d blogger menyukai ini: