Debt Trap

Oleh: Nida Saadah

 

Hutang yang dilakukan suatu negara terhadap pihak lain tentu tidak bisa disamakan kedudukannya dengan utang-piutang antar warga. Belum lagi jika utang negara tsb sangat besar dan harus dibayar terus-menerus bunganya sebelum pokoknya dilunasi. Secara hukum, ini adalah dosa besar. Dan membahayakan umat manusia, khususnya kaum muslimin.

Jumlah total utang Indonesia per Januari 2018 adalah Rp.4.915 triliun. Jika dibagi dengan rasio jumlah penduduk, maka utang per kepala sekitar 13 juta rupiah.

Tapi dalam perhitungan lembaga INDEF, jika ditambahkan dengan SBN (Surat Berharga Negara) maka total utang Indonesia sebesar 7.839 triliun rupiah.

Jumlah utang yang ditanggung Indonesia itu jauh melampaui jumlah pendapatan negara. Total pendapatan di dalam APBN 2018 adalah sebesar 1.894,7 triliun rupiah. Terdiri dari pendapatan pajak 1.618,1 triliun rupiah dan pendapatan bukan pajak 275,4 triliun rupiah.

Tapi kenapa pemerintah bersikap “tenang” dengan utang yang menggunung ini?

Pemerintah berargumen dengan membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lain. Utang Indonesia jika ditanggung per kepala sebesar US$997. Utang Amerika ditanggung per kepala $62.000. Utang Jepang ditanggung per kepala US$85.000. Apalagi, sebagian besar penduduk Indonesia usia produktif. Jadi utang bisa dilunasi jangka panjang dengan mengoptimalkan pajak dari penduduk produktif tersebut. Demikian garis besar yang dituturkan Menteri Keuangan RI.

Padahal dengan skema utang berbunga yang jumlah utang sekitar 300% pendapatan, tingkat bunga periodik yang harus dibayar, APBN yang selalu defisit, dan selisih kurs yang tajam, sulit membayangkan bagaimana skema penyelesaian utang dan berapa lama.

Contoh nyata era kini juga banyak. Apa harga yang harus ditebus suatu negara yang tidak bisa melunasi utangnya.

Zimbabwe mengganti mata uang negaranya menjadi Yuan per 1 Januari 2016, karena tidak mampu membayar utang kepada Cina. Utang 40 juta dollar AS tersebut jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Srilanka juga mau tidak mau harus mnyerahkan pelabuhan ke Cina karena gagal membayar utang.

Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Politik Ekonomi Islam menuturkan bahwa utang luar negeri untuk pendanaan proyek adalah cara paling berbahaya terhadap eksistensi negeri Islam. Utang juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara. Utang tidak menghasilkan apa-apa kecuali bertambahnya kemiskinan pada negara yang berutang.

Kalaupun utang tersebut digunakan untuk pembiayaan produktif, maka cara pembiayaan demikian adalah berbahaya.

Untuk utang jangka pendek, dampaknya adalah kekacauan moneter. Sebab ketika jatuh tempo masa pelunasan, mata uang negara yang berhutang akan ‘diserang’ sehingga anjlok dan gagal melunasi. Kondisi ini pernah terjadi di Indonesia 1997-1998, berujung pada krisis moneter, krisis finansial, dan krisis politik. Kenapa tidak mengambil pelajaran?

Adapun untuk utang jangka panjang, negara donor bersikap toleran saat pelunasan, sehingga menumpuk dan APBN menjadi kacau. Sehingga harus dilunasi dengan berbagai aset negara dan harus menerima didikte oleh negara/lembaga pemberi utang.

Lalu bagaimana solusi atas hal atau keadaan ini?

Kesalahan cara pandang negeri ini dan berbagai negeri lainnya, adalah utang bukan lagi sebagai financial bridging untuk memenuhi liquidity mismatch. Namun utang telah menjadi alat fiskal untuk menstimulasi perekonomian. Atau dengan bahasa mudahnya, negara butuh dana untuk membangun, menggerakkan roda ekonomi, tapi karena tidak punya dana akhirnya berhutang.

Maka tentu dibutuhkan revolusi politik dan ekonomi untuk memiliki sistem keuangan yang kokoh. Sistem keuangan yang kokoh akan terbangun jika negara memiliki sistem politik yang kuat, yang tidak mau didikte negara lain.

Negara (Daulah) Islam yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW memiliki itu semua.

Sistem Keuangan Negara di dalam Negara Islam (Khilafah) disebut dengan Baitul Mal. Ada 3 pemasukan utama pendapatan Baitul Mal:

1.Dari pos fai, kharaj, jizyah, dst

2.Dari hasil pengelolaan aset kepemilikan umum, seperti barang tambang, dst

3.Dari zakat mal (zakat ternak, pertanian, perniagaan, emas dan perak).

Tiga pos ini mengalirkan harta Baitul Mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta Baitul Mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat hutang ribawi. Rakyat juga tidak terbebani karena Negara Khilafah tidak menerapkan sistem pungutan pajak di berbagai sektor.

Sebagai gambaran, jumlah surplus (pendapatan dikurangi pengeluaran negara) di masa Khalifah Harun Al-Rasyid sama besarnya dengan jumlah total penerimaan APBN Indonesia.

Pembangunan infrastuktur juga sangat megah dan modern tanpa berhutang sepeser pun dengan negara luar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah untuk memudahkan akses perdagangan, membangun kota dagang Basrah (jalur dagang ke Romawi), membangun kota Kuffah (jalur dagang ke Persia), dan memerintahkan Gubernur Mesir membelanjakan sepertiga pengeluaran untuk infrastruktur dll. Itupun neraca keuangan negara tidak pernah defisit.

Rakyat juga tidak terbebani karena Negara Khilafah tidak menerapkan sistem pungutan pajak di berbagai sektor. Sehingga tidak ada problem kemiskinan massal dalam sejarah Negara Khilafah. Berbeda dengan negara demokrasi yang kemiskinan massal menjadi problem laten tidak terpecahkan.

Maka sebetulnya secara keimanan dan logika ilmiah, kita membutuhkan Sistem Keuangan Islam Baitul Mal dalam Sistem Politik Khilafah Islam untuk membangun negara yang mandiri dan masyarakat yang makmur.[]

%d blogger menyukai ini: